Home Blog Page 1948

Uji Coba Persinyalan dan Pasokan Listrik Kereta MRT Jakarta Dimulai

0

Epochtimes.id- PT MRT Jakarta sejak Kamis (9/8/2018) memulai System Acceptance Test (SAT) menggunakan rangkaian kereta pertama MRT Jakarta di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Uji coba pertama ini untuk melihat sistem persinyalan kereta, telekomunikasi, dan Overhead Catenary System (OCS) dengan menjalankan kereta mulai dari Depot Inspection Shed area, stabling track 1, hingga ke Depot Access Line (DAL).

Selain itu, uji coba ini juga untuk melihat pasokan listrik bekerja dengan baik. Uji coba saat ini, menggunakan mode Automatic Train Protection (ATP) dengan kendali manual oleh masinis untuk track di area Depo.

“Kita melihat kegiatan pengetesan SAT menggunakan rangkaian kereta pertama, sekaligus mengecek pasokan listrik dan daya yang bekerja dengan baik. Uji coba ini telah sesuai dengan target MRT Jakarta bahwa 9 Agustus 2018 ini uji coba pertama akan dilakukan,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar.

Hal lanjutan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

  1. Uji coba berkecepatan rendah;
  2. Uji coba berkecepatan medium; dan
  3. Uji coba berkecepatan tinggi

Dalam pengoperasiannya, kereta MRT Jakarta menggunakan sistem persinyalan Communication-based Train Control (CBTC) yang dikendalikan dari ruangan Operation Control Center (OCC) oleh Traffic Dispatcher.

Kelebihan sistem persinyalan ini salah satunya memungkinkan pengaturan rentang waktu antarkereta di jalur utama diatur oleh Pusat Kendali Operasi (OCC).

Hadirnya MRT Jakarta adalah terobosan baru bagi transportasi publik di kota ini.

Tidak hanya akan meningkatkan mobilitas, MRT Jakarta juga akan memberikan manfaat tambahan, seperti perbaikan kualitas udara dan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan, seiring dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Jabodetabek yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. (asr)

Maskapai Penerbangan Amerika Kehilangan Pangsa Pasar oleh Pesaing Tiongkok yang Disubsidi Besar

0

Maskapai AS sedang kehilangan pangsa pasar oleh beberapa pesaing yang didukung negara Tiongkok, yang mendapat manfaat dari subsidi besar dan kuat dari pemerintah pusat dan lokal di Tiongkok.

Dua maskapai AS baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membatalkan rute ke Tiongkok, menurut laporan 21 Agustus oleh Reuters. American Airlines, operator terbesar AS berdasarkan volume penumpang, mengatakan akan menurunkan rute antara Chicago dan Shanghai, membatalkan penerbangan langsung yang kedua dari kota AS ke Tiongkok dalam empat bulan. Pada bulan Mei, Amerika telah menghentikan rute Chicago-Beijing.

“Dua rute Tiongkok itu … telah menghasilkan kerugian besar bagi kami,” kata Vasu Raja, wakil presiden American Airlines untuk perencanaan jalur penerbangan dan jadwal, menambahkan bahwa biaya bahan bakar yang tinggi juga membuat rute itu tidak berkelanjutan.

Pada hari yang sama, Hawaiian Airlines mengatakan bahwa setelah periode liburan Hari Nasional Tiongkok (1 Oktober hingga 7 Oktober tahun ini), pihaknya menangguhkan layanan nonstop tiga kali seminggu antara Honolulu dan Beijing, yang telah dimulai dari tahun 2014, menyebut pertumbuhan permintaan yang lebih lambat dari perkiraan.

Bagi rezim Tiongkok, jumlah penerbangan internasional dan daya saing maskapai penerbangan domestiknya di pasar internasional dianggap sebagai patokan untuk “kehebatan” Tiongkok.

Hal ini secara eksplisit digariskan dalam “Rencana Lima Tahunan yang Ke-12” oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) yang diterbitkan pada Mei 2011. Di antara tujuan-tujuan yang digariskan dalam rencana tersebut: maskapai penerbangan Tiongkok harus “meningkatkan kemampuan transportasi mereka” sebagai sebuah “inti dari misi mereka”, sebuah “persyaratan mendasar untuk apa yang disebut sebagai negara penerbangan yang hebat.” Untuk mencapai tujuan ini, CAAC mengatakan maskapai penerbangan harus membangun “jaringan rute domestik dan internasional yang mudah, lancar.”

Segera setelah dikeluarkannya rencana tersebut, maskapai-maskapai Tiongkok mulai memperluas operasi global mereka. Menurut data oleh Pusat Penerbangan (CAPA), sebuah firma riset pasar yang berbasis di Australia untuk industri penerbangan dan perjalanan, yang diterbitkan pada bulan Oktober 2017, maskapai Tiongkok telah menetapkan rute ke 24 tempat tujuan antarbenua pada tahun 2013. Sekarang, jumlahnya telah melampaui 100.

Ekspansi yang cepat terwujud tersebut sebagai akibat dari subsidi pemerintah. Empat maskapai terbesar Tiongkok: China Southern Airlines, Air China, China Eastern, dan Hainan Airlines, telah menerima total 3,213 miliar yuan (sekitar $467,8 juta) dalam subsidi pemerintah pada tahun 2016, meningkat 31,3 persen dari tahun sebelumnya, menurut artikel 8 Januari oleh situs berita Tiongkok, Jiemian.

China Eastern, yang mengoperasikan rute Beijing-Chicago dan Shanghai-Chicago, menerima 176 juta yuan (sekitar $25,6 juta) dalam subsidi tahun 2017 dan 138,8 juta yuan (sekitar $20,2 juta) tahun ini, dari CAAC.

Pemerintah kotamadya juga menawarkan subsidi untuk menarik maskapai domestik untuk mengoperasikan penerbangan internasional ke kota-kota mereka. Itu dapat meningkatkan reputasi internasional kota, sambil menarik keuntungan dari para turis dan calon-calon investor pariwisata dari luar negeri.

Salah satu kota Tiongkok yang telah menyediakan subsidi besar untuk penerbangan adalah Shenzhen, sebuah kota selatan yang berbatasan dengan Hong Kong. Menurut artikel Jiemian yang lain yang diterbitkan pada bulan April, pemerintah Shenzhen menawarkan Hainan Airlines 175,5 juta yuan (sekitar $25,6 juta) selama tiga tahun ke depan untuk membantu mengoperasikan penerbangan ke kota-kota di Amerika Utara dan Eropa, termasuk Oslo, Wina, Tel Aviv, Zurich , dan Vancouver.

Selain Shenzhen, kota-kota Tiongkok lapis kedua lainnya telah memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan untuk mencoba menarik penerbangan internasional. Mereka termasuk Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan di barat daya Tiongkok; Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei; Changsha, ibu kota Provinsi Hunan; dan Qingdao, sebuah kota di Provinsi Shandong di timur negara tersebut. (ran)

Mesin Pesawat Penumpang Rusia Membawa 202 Orang Terbakar dalam Penerbangan

oleh Li Hong

Sebuah pesawat penumpang milik maskapai Rusia ‘Red Wings’ dengan penerbangan no. 808 yang membawa 202 orang terpaksa melakukan pendaratan darurat  karena sebuah mesinnya terbakar beberapa saat setelah pesawat jurusan Ufa – Sochi lepas landas pada 22 Agustus 2018. Untungnya tidak menimbulkan korban dalam peristiwa tersebut.

Media ‘Russia Today’ pada 22 Agustus memberitakan bahwa Red Wings penerbangan no.808 lepas landas dari Bandara Ufa pada pukul 5:06 pagi waktu setempat (pukul 03:06 waktu Moskow) yang akan terbang menuju kota resor Sochi, tetapi setelah beberapa menit lepas landas, mesin sebelah kiri pesawat terbakar.

Seorang penumpang mengunggah rekaman gambar tersebut ke akun sosial media.

Sang kapten secara meyakinkan meminta bandara Ufa untuk mengijinkan pendaratan darurat. 16 menit kemudian pesawat berhasil mendarat kembali dengan aman di Ufa. Petugas penyelamatan darurat mengawal keseluruhan 202 orang penumpang turun dari pesawat dan mematikan sirine alarm tanda bahaya.

Pihak berwenang Bandara Ufa menegaskan bahwa tidak ada penumpang yang terluka dalam peristiwa tersebut.

Bandara telah memberlakukan standar prosedur operasi ,dalam penyelamatan seluruh penumpang, termasuk mengevakuasi seluruh penumpang melalui tangga peluncur dalam waktu 7 menit.

Perwakilan maskapai penerbangan dan psikolog hadir untuk menenangkan penumpang. Saat ini, pesawat telah di-ground, dan Bandara Ufa tetap beroperasi secara normal, dan semua penerbangan berjalan sesuai jadwal.

Pihak-pihak terkait juga sudah diturunkan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebab insiden tersebut. (Sin/asr)

Media Jerman : OBOR Tidak Berkontribusi Ekonomi Kepada Eropa Timur

Epochtimes.id- PKT (Partai Komunis Tiongkok) melakukan investasi besar dalam infrastruktur di Eropa Timur namun sejauh ini, tidak membawa bantuan yang berarti bagi ekonomi lokal.

Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan dapat membawa solusi win-win sekarang tampaknya menjadi jalan satu arah yang tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi negara-negara di Eropa Timur.

Central News Agency melaporkan bahwa edisi terbaru dari sebuah mingguan ekonomi Jerman  ‘Wirtschaftswoche’ dalam artikelnya melaporkan, Tiongkok (PKT) melakukan investasi besar di Balkan Barat setelah Yugoslavia disintegrasi, membangun jalan raya di Montenegro, pembangkit listrik di Bosnia – Herzegovina dan bermaksud untuk membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir di Rumania.

Di antaranya termasuk membangun jalur kereta api cepat sepanjang total 350 kilometer yang menghubungkan ibukota Serbia Belgrade dengan ibukota Budapest, Hungaria. Total dana investasi adalah USD. 2,9 miliar, seluruh dana pinjaman, insinyur dan pekerja semua berasal dari Tiongkok.

Tiongkok menyebut proyek tersebut sebagai investasi pembangunan infrastruktur terbesar mereka di Balkan Barat.

Tujuan di balik investasi PKT di Eropa

Tujuan Tiongkok mempromosikan OBOR ke Eropa adalah untuk memperluas pengaruh mereka ke wilayah itu. Misalnya, PKT mencoba untuk membujuk Yunani dan Hungaria, 2 negara anggota Uni Eropa yang menerima pinjaman dari Tiongkok dengan mengharapkan  mereka untuk membuat keputusan yang menguntungkan PKT pada saat ada pungutan suara di Uni Eropa.

Oleh karena itu, negara-negara Eropa lainnya khawatir terhadap tercerai-berainya Eropa.  Kanselir Jerman Angela Merkel sebelumnya telah memperingatkan bahwa negara-negara yang menerima bantuan pembangunan infrastruktur dari Tiongkok (PKT), harus tetap mempertahankan sikap membela posisi diplomatik Uni Eropa.

Bulan Juni lalu, dalam sebuah pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Uni Eropa mencoba untuk menyinggung kembali mengenai masalah HAM Tiongkok — upaya itu akhirnya dipatahkan oleh Yunani.

‘New York Times’ dalam laporannya menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya Uni Eropa tidak membuat pernyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok (PKT) dan negara lainnya pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia.

Uni Eropa yang selalu bangga dengan sikap progresif dalam menangani masalah hak asasi manusia di Dewan, Namun, beberapa negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk di Dewan telah terbiasa melakukan penolakan atau pemboikotan terhadap praktik penyelidikan yang dilakukan Dewan.

Yunani menghadapi tekanan dari negara-negara kreditor dan semakin aktif mencari perdagangan dan investasi Tiongkok. Perusahaan BUMN Tiongkok COSCO telah mengakuisisi saham mayoritas perusahaan yang mengelola pelabuhan Piraeus, Yunani. Pelabuhan Yunani menempati posisi penting dalam Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Tiongkok.

Bernd Lange, Anggota Parlemen Eropa Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa mengatakan, tujuan PKT di balik peningkatan investasi di negara-negara Eropa Timur, mungkin dalam upayanya untuk memperluas pengaruh tidak langsungnya pada politik Eropa.

Lange berharap bahwa Komisi Eropa dan pemerintah negara anggotanya perlu melakukan  pemeriksaan lebih mendalam mengenai tujuan di balik investasi PKT di Eropa.

Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Tiongkok menghadapi sengketa hukum di Eropa

Sebuah artikel dalam ‘Mingguan Ekonomi’ menjelaskan bahwa, kelebihan kapasitas industri juga merupakan bagian dari Tiongkok mempromosikan inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutra. Joerg Wittke, mantan Ketua Kamar Dagang Uni Eropa mengatakan : “Daerah Balkan Barat adalah pintu masuk bagi Tiongkok (PKT) ke pasar Uni Eropa yang merupakan pintu terbesar di dunia saat ini.”

Selain itu, Investasi Tiongkok jelas tidak membantu ekonomi lokal, juga tidak membuat  peningkatan ekspor komoditas Eropa ke Tiongkok, dan bahkan menyebabkan kenaikan utang. Hingga akhir tahun 2016, Serbia telah memiliki utang kepada bank-bank di Tiongkok yang jumlahnya mencapai EUR. 5,5 miliar.

Laporan IMF mengatakan, di bawah inisiatif One Belt One Road, PKT telah banyak berinvestasi dalam pembangunan jalan raya dan infrastruktur lainnya di Balkan bagian barat, dan membuat risiko utang negara-negara di kawasan itu telah meningkat tajam, Situasi yang paling serius sedang dihadapi oleh Republik Montenegro.

Wadah pemikir non-profit AS Center for Global Development di Washington pada bulan Maret mengeluarkan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa pinjaman untuk proyek-proyek Tiongkok yang ditawarkan melalui Sabuk Ekonomi Jalur Sutra telah secara signifikan meningkatkan krisis utang 8 negara kecil Eropa, di antaranya termasuk Republik Montenegro.

Justyna Szczudlik, pakar urusan Tiongkok dari Polish Institute of International Affairs mengatakan : “Tiongkok (PKT) tidak sungguh-sungguh berinvestasi di Balkan, tapi lebih cenderung untuk memberikan pinjaman dana kepada negara Balkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, dengan demikian, negara-negara itu harus memikul beban berat utang selama bertahun-tahun”.

Selain itu, Sabuk Ekonomi Jalur Sutra juga menghadapi sengketa hukum di Eropa, Komite Eksekutif Uni Eropa sedang mengkaji, apakah kontrak pembangunan rel KA kerjasama Hungaria – Tiongkok yang dilaksanakan pada bulan November tahun lalu melanggar ketentuan penawaran umum Uni Eropa. Kontrak ini sampai sekarang juga masih belum dipublikasikan. (Sin/asr)

Tiongkok Umumkan Kepala Propaganda Baru untuk Meningkatkan Citra Beijing di Luar Negeri

0

Xu Lin, ajudan kepercayaan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, telah ditunjuk untuk mengepalai Kantor Informasi Dewan Negara, pusat pers pemerintah pusat yang bertindak sebagai markas besar Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk propaganda internasional.

Xu telah menjadi bawahan Xi saat menjabat yang terakhir sebagai bos partai Shanghai. Penunjukan tersebut adalah indikasi terbaru bahwa Beijing sedang merombak aparatur propaganda berita.

Xu akan digantikan kedudukannya sebagai kepala badan sensor internet Tiongkok, Administrasi Urusan Cyberspace, oleh Zhuang Rongwen, yang merupakan salah satu kepercayaan Xi saat hari-hari mereka bekerja di Provinsi Fujian.

Penunjukan tersebut, yang diumumkan pada 21 Agustus, mengikuti artikel-artikel media pemerintah baru-baru ini yang telah memasukkan kritik terselubung tentang cara propaganda berita Tiongkok dalam beroperasi, dan mempertegas beberapa rumor bahwa Xi berencana untuk membersihkan kerugian lainnya dari kesalahan strategi oleh rezim tersebut terhadap perang perdagangan.

Retorika Agresif

Dalam beberapa tahun terakhir, rezim Tiongkok telah menggunakan retorika agresif untuk menggambarkan ambisinya, termasuk produksi beberapa film yang membanggakan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok.

Selain itu, Beijing memperkenalkan kebijakan ekonomi “Made in China 2025”, rencana besar bagi Tiongkok untuk menggantikan pesaing global di 10 sektor teknologi utama, yang memperingatkan pemerintahan AS terhadap motif-motif rezim tersebut. Dalam memberlakukan tarif hukuman atas barang-barang Tiongkok, pemerintah AS telah mengarah pada kebijakan tersebut sebagai bukti rencana Beijing dalam mencuri kekayaan intelektual untuk memajukan tujuan-tujuan nasionalnya.

Pada bulan Juni, Beijing memerintahkan media negara untuk meredam penyebutan kebijakan tersebut; pejabat-pejabat senior berpikir itu adalah kesalahan pimpinan yang mendorong rencana tersebut secara paksa dan terbuka sehingga meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok, kata sumber diplomatik kepada Reuters.

Kemudian, selama berminggu-minggu, nama Xi gagal muncul di halaman depan surat kabar resmi partai, People’s Daily, bahkan ketika kritik online terhadap Xi dan kebijakan ekonomi Tiongkok beredar luas.

Desas-desus mulai beredar bahwa sebuah faksi oposisi di PKT tidak senang dengan kepemimpinan Xi, dan bahwa Wang Huning, seorang ahli strategi politik utama yang diyakini sebagai dalang dibalik banyak kampanye politik Beijing, akan menghadapi hukuman sebagai akibatnya.

Perubahan Rencana

Ketidakpuasan PKT dengan propaganda seputar perang dagang dan kebijakan ekonomi ditampilkan dalam artikel-artikel media pemerintah baru-baru ini.

Minggu ini, People’s Daily menerbitkan serangkaian artikel tentang bagaimana “mempromosikan gagasan propaganda bekerja”, yang mengkritik “suasana kemegahan dalam propaganda Tiongkok.”

Pada 21 Agustus, kantor berita Xinhua yang dikelola negara menerbitkan artikel berjudul, “Berita dan Opini Publik di Mata Xi Jinping,” yang menekankan pentingnya propaganda dan media negara untuk “memahami arah politik” dan mematuhi prinsip-prinsip yang “mempertahankan semangat Partai.”

Perubahan personel propaganda, bersamaan dengan artikel terbaru tentang cara melakukan propaganda dengan benar tersebut, adalah bukti bahwa para pemimpin “tidak senang dengan cara Wang Huning melakukan pekerjaan [propaganda],” seorang sarjana anonim yang akrab dengan lingkaran politik Beijing mengatakan kepada Radio Free Asia dalam sebuah wawancara.

Penunjukan tersebut menandai perubahan dalam bagaimana PKT ingin menampilkan citra dirinya, Patricia M. Thornton, seorang ahli Tiongkok di Universitas Oxford, mengatakan kepada South China Morning Post.

“Tampaknya ada kekhawatiran umum retorika rasa puas pencapaian diri dan nasionalistik yang berlebihan yang ditampilkan di beberapa sudut dunia media Tiongkok yang telah mengakibatkan pukulan dalam bentuk sanksi-sanksi perdagangan baru-baru ini,” katanya kepada surat kabar Hong Kong tersebut. (ran)

Setelah Hampir Setahun, Pemimpin ISIS al-Baghdadi Kembali Muncul di Rekaman Audio

0

Epochtimes.id- Pemimpin kelompok teroris ISIS Abu Bakr al-Baghdadi diduga muncul kembali pada 22 Agustus 2018. Kemunculannya ini untuk pertama kalinya setelah jeda hampir setahun ini.

Pimpinan ISIS ini mendesak para pengikutnya untuk “bertahan” dan terus memerangi “musuh.”

Audio 54 menit itu dirilis oleh kelompok media utama kelompok ekstrimis, al-Furqan Foundation, pada 22 Agustus 2018 malam.

Keberadaan Abu Bakar al-Baghdadi dan pertanyaan apakah dia hidup atau tewas tetap tidak terpecahkan.

Kelompok ini telah kehilangan sekitar 90 persen dari wilayah yang pernah dikuasai di Irak dan Suriah. Wilayah ini sebelumnya diumumkan sebagai pusat kekhalifahan pada Juni 2014.

Pesan audio terakhir Al-Baghdadi sebelumnya pada 28 September 2017.

Dalam rekaman yang dirilis 22 Agustus, al-Baghdadi menyinggung perselisihan Turki dengan AS atas penahanan terhadap pendeta Amerika, Andrew Brunson.

Jika suara pada audio dikonfirmasikan benar sebagai suara al-Baghdadi, maka sekaligus membantah laporan tentang kematiannya.

Al-Baghdadi mengatakan bahwa AS sedang mengalami masa terburuk di seluruh posisinya. Dia mengatakan Rusia bersaing dengan AS atas pengaruh regional.

Dia juga mengkritik pemberontak yang menyeraha di Suriah selatan kepada pasukan Presiden Bashar Assad. Dia menyebut mereka pengkhianat dan mendesak pejuang untuk bergabung dengan ISIS sebagai gantinya.

Pemimpin ISIS ini mendesak terus melanjutkan jihad.

Al-Baghdadi baru muncul di depan umum pada tahun 2014 di kota Mosul, Irak utara.

Ada sejumlah laporan tentang kematian atau cederanya, termasuk laporan oleh pejabat Rusia tahun lalu yang mengatakan ada “kemungkinan besar” bahwa al-Baghdadi tewas dalam serangan udara Rusia di pinggiran kota Raqqa di Suriah.

Sejumlah pejabat AS kemudian mengatakan percaya Al-Baghdadi masih hidup.

Keberadaan Al-Baghdadi tidak diketahui tetapi ia diyakini bersembunyi di padang pasir yang membentang di wilayah perbatasan Suriah-Irak. (asr)

Polisi Tembak Mati Terduga Teroris di Pinggiran Paris

0

EpochTimesId – Dua orang tewas dan satu orang terluka parah dalam serangan pisau di barat Paris. Korban diduga anggota teroris, namun polisi meragukan dugaan itu. Korban adalah ibu dan saudara perempuan dari penyerang.

Penyerang ditembak mati oleh polisi setelah mengancam para petugas dengan pisau. ISIS dengan cepat mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi tidak memberikan bukti. Klaim mereka datang sebelum dikonfirmasi bahwa korban adalah kerabat penyerang.

Menurut BFM TV, pria itu berteriak “Allah Akbar,” tetapi polisi tidak dapat mengkonfirmasi kesaksian itu.

Menteri dalam negeri Prancis Gerard Collomb mengatakan dalam konferensi pers bahwa, “Penyerang memiliki masalah kejiwaan yang serius, dan tidak mampu mengikuti instruksi dari kelompok Negara Islam (ISIS).”

Mendagri mengirim belasungkawa kepada para korban dan kerabat, via Twitter. Dia juga memberi selamat kepada aparat kepolisian yang berhasil melumpuhkan penyerang.

“Operasi polisi berakhir. Orang itu dinetralkan dan tewas,” kata prefektur setempat.

Serangan itu terjadi di Trappes, sebuah kota tertinggal yang terletak sekitar 18 mil di sebelah barat Paris.

Serangan ini terjadi ketika gelombang pemuda radikal kota itu pergi ke Suriah. Sekitar 60 hingga 80 pemuda radikal dari kota berpenduduk 30.000 orang itu telah pergi ke Suriah, menurut ‘Radio Public Broadcaster France Inter’. (The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Maskapai Amerika Batalkan Dua Jalur Penerbangan Langsung ke Tiongkok

0

EpochTimesId – Sebanyak dua jalur penerbangan langsung rute Amerika Serikat-Tiongkok dibatalkan awal pekan ini. Akibat persaingan yang semakin ketat dari maskapai penerbangan Tiongkok, rute dibatalkan sejak Selasa (21/8/2018.

Rute itu adalah penerbangan Chicago-Shanghai yang dilayani oleh American Airlines dan penerbangan Honolulu-Beijing oleh Hawaii Airlines.

Reuters melaporkan bahwa American Airlines pada 21 Agustus mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan penerbangan langsung Chicago-Shanghai. Ini adalah kedua kalinya dalam tahun ini maskapai AA membatalkan penerbangan non-stop Tiongkok-AS.

Selain itu, pada bulan Mei tahun ini, American Airlines juga mengumumkan rencana untuk menghentikan penerbangan langsung Chicago-Beijing mulai 21 Oktober mendatang. Saat ini, penerbangan langsung American Airlines ke Tiongkok hanya tersisa Beijing-Los Angeles dan Beijing-Dallas pulang pergi.

Vasu Raja, wakil presiden maskapai American Airlines kepada Reuters mengatakan, “Kedua jalur penerbangan tersebut, membuat kerugian besar bagi perusahaan.”

Naiknya harga bahan bakar juga memberikan kontribusi terhadap kerugian perusahaan. Dalam tahun lalu saja kenaikan harga bahan bakar pesawat sudah mencapai 30 persen.

Hawaiian Airlines pada hari yang sama juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan penerbangan langsung Honolulu-Beijing mulai Oktober tahun ini. Pertumbuhan permintaan yang lebih rendah dari yang diperkirakan menjadi alasan.

Reuters melaporkan bahwa sejak pemerintah Tiongkok secara bertahap melonggarkan kebijakan One Route, One Airline (Satu Rute, Satu Maskapai), makin banyak maskapai penerbangan Tiongkok akan mengoperasikan rute internasional jarak jauh.

Mike Boyd, presiden konsultan penerbangan Boyd Group mengatakan, “Sebagian besar permintaan dihasilkan oleh Tiongkok. Sehingga ini yang memberi keuntungan bagi perusahaan penerbangan Tiongkok. Sebaliknya membuat maskapai AS berada dalam posisi lemah.”

American Airlines dan Hawaiian Airlines juga menegaskan bahwa pembatalan penerbangan langsung tidak ada kaitannya dengan permintaan Tiongkok yang menghendaki perubahan nama Taiwan. Pada 25 April tahun ini, Otoritas Penerbangan Sipil Tiongkok mengirim surat kepada 44 maskapai penerbangan asing di seluruh dunia.

Rezim komunis ‘memaksa’ maskapai untuk menggunakan Tiongkok Taipei menggantikan sebutan Taiwan yang selama ini digunakan dalam web site mereka. Awalnya otoritas itu memberikan batas waktu selama 30 hari untuk melakukan perubahan, kemudian diundur hingga 25 Juli.

United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines mengganti nama pada hari terakhir. Sementara Hawaiian Airlines mengubah pada 24 Juli 2018.

CEO Hawaiian Airlines Peter Ingram kepada Reuters mengatakan, “Bagaimana untuk menyebut Taiwan dalam situs web kami tidak ada hubungannya dengan keputusan tersebut (pembatalan penerbangan langsung). Evaluasi untung/rugi melayani jalur penerbangan itu telah kami lakukan sebelum isu ganti nama.” (Wen Wenqing/ET/Sinatra/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Kritik Pameran Tubuh Manusia Bertujuan Pelopori Uji Test DNA Jaringan Terplastinasi

0

LONDON — Pameran tubuh manusia yang telah diplastinasi telah bertahun-tahun diklaim bahwa mayat-mayat tersebut kemungkinan berasal dari para tahanan hati nurani dari Tiongkok. Secara tidak percaya telah disangkal oleh pihak-pihak penyelenggara pemeran tur tersebut. Para kritikus secara berkala melayangkan ide pengujian DNA, tetapi sejauh ini, ilmu pengetahuan tersebut masih teoritis.

Namun, sekarang, seorang dokter di Inggris mendorong ekstraksi DNA pertama dari jaringan yang telah diplastinasi tersebut, untuk memelopori sains guna menyelidiki pameran-pameran masa depan.

Konsultan ahli saraf, Dr. David Nicholl, adalah salah satu dari beberapa tokoh medis terkemuka dan aktivis hak asasi manusia yang menyerukan penyelidikan atas pameran Real Bodies di National Exhibition Centre (NEC) di Birmingham karena kekhawatiran tentang sumber tubuh-tubuh tersebut.

Pameran yang menampilkan 20 mayat dan lebih dari 200 organ, yang bersumber dari Tiongkok, dan telah diawetkan dalam keadaan seperti hidup dengan mengganti cairan tubuh dengan bahan sintetis yang mengeras, dan disajikan sebagai “pengalaman pendidikan dengan narasi multi lapis” oleh penyelenggara pameran, Imagine Exhibitions.

Uji Test DNA Jaringan Terplastinasi
Dr. David Nicholl mengumumkan ia sedang mencari jaringan untuk merintis tes DNA jaringan plastinated di Sandwell General Hospital di Inggris, pada 21 Agustus 2018. (Simon Gross / Epoch Times)

Sehari setelah pameran berakhir pada 21 Agustus, Nicholl mengumumkan bahwa dia menyerukan sumbangan untuk bahan percobaan demi dapat membuktikan bahwa DNA dapat diekstraksi.

“Tampaknya dunia benar-benar gila bahwa kita dapat melacak steak [untuk seekor sapi], tetapi kita tidak dapat melacak mayat di NEC,” katanya kepada wartawan.

“Saya pikir itu akan memberikan tindakan penghentian kepada banyak orang Tiongkok yang kehilangan kerabatnya.”

Dilarang di Beberapa Negara

Dalam sebuah surat terbuka yang dikirim ke pemerintah Inggris, lebih dari 30 profesional medis, anggota parlemen, dan aktivis menyerukan agar pameran Tubuh Nyata (Real Bodies) di Birmingham ditutup dan diselidiki, menuduh bahwa tubuh-tubuh tersebut tidak memiliki dokumentasi untuk mengkonfirmasi sumber asal mereka.

Perusahaan di belakang pameran, bersama dengan NEC, membantah melakukan kesalahan, dan menolak tuduhan tersebut.

Pameran-pameran saingan lainnya juga telah melakukan tur ke dunia.

Pameran tubuh yang diplastinasi tersebut telah dilarang di Israel, Prancis, Hawaii, dan beberapa kota di Amerika Serikat. Republik Ceko mengubah undang-undangnya pada 7 Juli 2017, untuk meminta bukti tentang persetujuan dari almarhum yang tubuhnya telah diplastinasi sebelum pameran tersebut diizinkan masuk ke negara tersebut.

Nicholl menekankan bahwa pameran Real Bodies tidak melanggar undang-undang Inggris, tetapi memanfaatkan celah dalam undang-undang tentang jaringan impor.

pameran tubuh manusia menuai kritik
Pameran The Real Bodies digambarkan di sini di Sydney, Australia, sebelum sampai ke Inggris. (Melanie Sun / Epoch Times)

Undang-Undang Jaringan Manusia (Human Tissue Act) Inggris tahun 2004 mengatakan bahwa “membuang, menyimpan, atau menggunakan jaringan manusia … tanpa izin yang sesuai” adalah pelanggaran, tetapi karena spesimen yang dipakai dalam Real Bodies diimpor dari luar negeri, Undang-Undang tersebut tidak berlaku.

Ketika tes DNA sangat mudah dan murah, Nicholl mengatakan bahwa ekstraksi DNA dari jaringan yang telah diplastinasi merupakan bagian rumit yang perlu didirikan.

Awalnya skeptis, Nicholl mengatakan dia telah menghubungi sejumlah ahli genetika yang mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya itu mungkin untuk mengekstrak DNA dari jaringan plastinasi.

Mencari Tulang atau Gigi

Nicholl percaya ini akan menjadi yang pertama. “Saya telah berhubungan dengan editor Journal of Plastination, dan mereka mengatakan bahwa sejauh yang mereka tahu itu belum selesai.”

Nicholl mengatakan itu bisa menjadi proyek penelitian tingkat Master dan mungkin membutuhkan waktu satu atau dua tahun.

“Yang berarti waktu salah satu pameran berikutnya datang ke kota ini, kita dapat mengatakan kepada petugas koroner (penyelidik kematian), ‘Kami telah memublikasikan ini, kami dapat menunjukkan yang dapat Anda lakukan. Mengapa Anda tidak meminta sampel DNA untuk mengidentifikasi siapa orang-orang ini?’”

Dengan pameran-pameran yang tidak mungkin untuk menyerahkan sampel-sampel untuk pengujian, Nicholl berharap rumah sakit pendidikan di Inggris, di mana spesimen plastinasi digunakan, akan menawarkan sampel tulang atau gigi.

Nicholl mengatakan bahwa Otoritas Jaringan Manusia telah memberitahunya bahwa tidak ada masalah dalam menggunakan spesimen semacam itu.

Pengujian DNA terhadap 17 Juta Muslim Uyghur

Ahli Tiongkok dan jurnalis investigasi, Ethan Gutmann, yakin bahwa pengambilan sampel DNA dapat “membuka” isu-isu tentang pengambilan organ dari para tahanan hati nurani, subjek yang telah dikampanyekan Gutmann selama lebih dari satu dekade.

“Tiongkok sekarang sedang mengejar kebijakan untuk mencoba menguji DNA orang Tiongkok yang hidup,” kata Gutmann. “Mereka telah menguji 17 juta Muslim Uyghur dan mereka dapat mempersempitnya menurun dalam tiga generasi keluarga, jadi itu menjadi mungkin untuk mendapatkan kecocokan.”

Gutmann telah menghabiskan 10 tahun terakhir meneliti pengambilan organ dari para tahanan di Tiongkok, terutama dari para praktisi Falun Gong.

Falun Gong adalah disiplin spiritual yang mengacu pada tradisi latihan meditasi, dipadukan dengan penekanan pada pengembangan karakter moral.

Menurut penelitian Gutmann, episentrum (pusat kejadian) penganiayaan Falun Gong adalah provinsi Liaoning, dan, terutama, kota Dalian, yang merupakan tempat proses plastinasi tersebut dipelopori.

NEC di Birmingham mengatakan bahwa spesimen-spesimen tersebut semuanya adalah “tubuh tanpa ada kerabat yang mengklaim” yang disumbangkan oleh “otoritas-otoritas yang relevan untuk universitas-universitas kedokteran di Tiongkok.”

NEC mengatakan spesimen-spesimen tersebut “disumbangkan secara legal, bukan dari tahanan apa pun, tidak menunjukkan tanda-tanda trauma atau cedera, bebas dari penyakit menular, dan meninggal karena sebab alami.”

Namun, Tom Zaller, kepala eksekutif Imagine Exhibitions, mengatakan pada bulan April bahwa “tidak ada dokumentasi” untuk membuktikan identitas tubuh-tubuh tersebut atau apakah mereka telah setuju untuk menyumbangkan tubuh mereka setelah kematiannya. (ran)

Gempa Magnitudo 5,5 Mengguncang Pesisir Barat Lampung, Masyarakat Berhamburan Keluar dari Rumah

0

Epochtimes.id- BMKG telah melaporkan kejadian gempabumi berkekuatan magnitudo 5.5, Kamis (23/08/2018) pada pukul 10:44 WIB. Gempa ini berlokasi di 156 km BaratDaya pesisirbarat-lampung dengan kedalaman 10 Km.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa yang dirasakan sedang hingga keras oleh masyarakat di Pesisir Barat Lampung dan Lampung Barat selama 2-4 detik.

Menurut Sutopo, berdasarkan data dihimpun BNPB bahwa sebagian masyarakat merespon keluar rumah dan gedung.

Akan tetapi, gempa ini tidak berpotensi terjadinya tsunami. Hingga kini tidak ada laporan terjadinya korban jiwa dan kerusakan berat dari bangunan.

Posko BNPB melaporkan pasca gempa ini tak membuat masyarakat menghentikan kegiatan mereka sehar-hari.

“Aktivitas masyarakat telah kembali normal seperti biasa,”ujar Sutopo dalam rilisnya.

Adapun sumber gempa berasal dari zona subduksi pertemuan lempeng Hindia Australia dan Eurasia.

Berdasarkan analisis peta  gempa dirasakan, di wilayah Kabupaten Pesisir Barat Lampung dan Lampung Barat memiliki intensitas gempa dirasakan III-IV MMI (ringan).

“(Gempa) tidak membahayakan konstruksi bangunan,”imbuh Sutopo. (asr)

Langkah Baru Tiongkok Dalam Menghadapi Krisis Populasi

0

Selama tiga dekade terakhir, kebijakan “keluarga berencana” Tiongkok telah berusaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kebijakan satu-anak, khususnya, telah menghancurkan banyak kehidupan keluarga, memaksa jutaan wanita hamil untuk menerima aborsi atau membayar denda berat karena memiliki lebih dari satu anak.

Kantor “keluarga berencana” negara memutuskan berapa banyak anak yang dapat dimiliki keluarga berdasarkan keadaan mereka, seperti apakah mereka tinggal di daerah pedesaan, di mana lebih banyak tenaga kerja diperlukan untuk mendukung keluarga, atau di kota, di mana sebagian besar pasangan hanya dapat memiliki satu anak.

Tetapi beberapa dasawarsa kemudian, dampak dari kebijakan satu-anak tersebut telah begitu melemahkan demografi populasi Tiongkok yang sekarang berbalik arah. Baru-baru ini, negara telah menguji beberapa laporan media tentang proposal untuk mendorong pasangan agar memiliki lebih banyak anak.

Pada 14 Agustus, Harian Xinhua, surat kabar yang dikelola negara di Provinsi Jiangsu, menerbitkan sebuah artikel berjudul “Untuk Meningkatkan Kesuburan: Sebuah Tugas Baru untuk Pengembangan Demografi Tiongkok di Era Baru,” di mana ia meningkatkan kemungkinan untuk mendirikan “dana kelahiran” nasional.

Dana kelahiran akan mengharuskan semua warga Tiongkok yang bekerja di bawah usia 40, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mentransfer sebagian tertentu dari gaji mereka ke dana ini, yang dimaksudkan untuk mengurangi biaya persalinan, setiap tahun. Ketika keluarga melahirkan anak kedua (atau lebih banyak anak, jika negara memungkinkan), mereka dapat mengajukan permohonan untuk menarik uang dari dana tersebut. Tetapi bagi pasangan yang tidak melahirkan anak kedua, uang hanya dapat ditarik pada saat mereka pensiun.

Dua hari kemudian, Hu Jiye, seorang profesor di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok yang bergengsi di Beijing, menyuarakan dukungannya untuk proposal dana kelahiran tersebut dalam sebuah wawancara media. Dia juga menyarankan agar pemerintah memberlakukan pajak tambahan pada keluarga DINK (double income, no kid) untuk mencegah warga tidak memiliki anak.

Kedua proposal tersebut segera menuai kritik dan perdebatan luas di kalangan masyarakat.

Banyak netizen yang mengeluh tentang berbagai rencana rezim untuk mengumpulkan uang dari rakyat, dengan menggunakan kontrol atas tubuh dan ukuran keluarga para warga. Beberapa mencerminkan bahwa sikap negara saat ini adalah pembalikan tajam dari penegakan kekerasan kebijakan satu anak di masa lalu, di mana negara memaksa perempuan untuk menggugurkan anak-anak mereka bahkan pada tahap akhir kehamilan.

“Anda didenda karena melahirkan anak-anak, dan Anda diharuskan membayar jika Anda tidak mempunyai anak, saya tidak tahu bagaimana melakukan pertanyaan pilihan ganda ini,” kata komentar populer online, mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saling berlawanan (kontradiktif).

Penuaan Populasi

Populasi Tiongkok cepat menua. Hingga akhir 2017, jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih telah mencapai 241 juta, mewakili 17,3 persen dari total populasi, menurut data sensus yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok. Populasi lansia itu diperkirakan akan mencapai 487 juta pada 2050, atau 34,9 persen dari total populasi yang diproyeksikan, menurut Wu Yuzhao, wakil direktur Komite Nasional Tiongkok untuk Penuaan.

Namun, Tiongkok kekurangan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung para lansia tersebut. Banyak provinsi memiliki utang besar dan tidak dapat mengeluarkan semua pembayaran pensiun, membebani pemerintah pusat untuk membayar kekurangannya.

Sementara itu, berkurangnya jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang rendah, akibat dari kebijakan satu anak yang sudah berjalan lama, telah merugikan negara di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi secara umum.

Menurunnya jumlah angkatan kerja dan bertumbuhnya populasi yang menua juga menambah beban tambahan bagi sistem jaminan sosial negara karena lebih sedikit warga usia kerja dapat membayar manfaat kesejahteraan dari populasi yang menua saat ini.

Perencanaan Pemerintah Bagai Bumerang

Karena takut akan krisis demografis, rejim memutuskan untuk menghapus kebijakan satu anak pada tahun 2016, yang membolehkan semua pasangan memiliki dua anak.

Namun dengan meningkatnya biaya hidup, dari mulai sewa tempat tinggal  hingga susu formula, serta faktor-faktor seperti pendidikan mahal dan tekanan yang dihadapi wanita hamil di tempat kerja, telah membuat membesarkan anak kedua di Tiongkok lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Banyak pasangan muda yang menolak memiliki anak kedua saat diberi tawaran tersebut, dan beberapa tidak ingin memilikinya sama sekali.

Pencabutan larangan “satu anak” karenanya tidak memiliki banyak kesuksesan jangka panjang, dengan kelahiran di Tiongkok menurun dari 17,86 juta pada 2016 menjadi 17,23 juta pada 2017, menurut Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana.

Ketika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang mendorong kesuburan, termasuk subsidi untuk keluarga yang memiliki lebih banyak anak dan cuti bersalin yang lebih lama untuk kaum ibu dan bapak, statistik menunjukkan sedikit tanda perbaikan.

Selama paruh pertama tahun 2018, jumlah bayi yang baru lahir di Tiongkok turun 15 hingga 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menyiratkan bahwa kelahiran yang lebih sedikit diperkirakan akan terjadi pada tahun 2018 dibandingkan 2017, menurut surat kabar resmi provinsi Jiangsu, Xinhua Harian. Jumlah pernikahan juga turun 7 persen pada tahun 2017, menandai tahun keempat penurunan berturut-turut sejak 2014.

Hukuman Selalu Ada

Ketika pemerintah pusat berfungsi meningkatkan kecepatan produktivitas yang paling diinginkan atau paling mungkin untuk mencoba meledakkan tingkat kelahiran (baby boom), efek abadi dari era kebijakan satu anak masih ada di beberapa wilayah.

Ketika banyak provinsi telah memperkenalkan langkah-langkah yang mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak, sistem denda negara untuk keluarga yang melahirkan lebih dari jumlah anak yang diizinkan, pertama kali didirikan pada tahun 1980-an, masih efektif dan baru-baru ini diberlakukan di beberapa daerah.

Zhecheng County di Provinsi Henan, di Tiongkok tengah, misalnya, meluncurkan kampanye babak baru tersebut pada tanggal 5 Juli 2018, untuk memungut biaya pemeliharaan sosial dari keluarga yang memiliki lebih dari dua anak yang diizinkan. Satu kali biaya adalah sesuai dengan standar tiga kali pendapatan kotor pasangan tersebut di tahun sebelum kelahiran anak.

Pada 6 Agustus, komite “kelahiran berencana” di Provinsi Fujian Tiongkok tenggara, mempublikasikan pemberitahuan yang mengumumkan bahwa sebuah lingkungan Kota Fuzhou telah memberlakukan penegakan “peraturan kelahiran berencana.” Individu yang gagal membayar biaya berutang setelah dua peringatan akan ditempatkan pada “daftar hitam untuk kredit sosial pribadi.”

Sistem kredit sosial Tiongkok sedang diluncurkan sebagai bentuk kontrol sosial yang lain. Semua warga negara akan diberi skor berdasarkan tingkat kepatuhannya. Individu yang melakukan pelanggaran di dalam kehidupan sehari-hari akan dikenakan sanksi dengan pelarangan perjalanan, serta pembatasan pembelian belanja, pengajuan pinjaman, dan di mana anak-anak mereka dapat mendaftar sekolah. (ran)

Tiongkok Memberi Sinyal Kesediaan untuk Bernegosiasi Sejak Resume Perdagangan AS

0

Ketika Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak “berharap banyak” dari pembicaraan perdagangan yang dilanjutkan antara pejabat AS dan Tiongkok pada 22 dan 23 Agustus, Tiongkok mungkin memberikan sinyal kesediaan untuk bernegosiasi kali ini.

Pada 21 Agustus, Kementerian Perdagangan Tiongkok, bersama dengan sembilan lembaga negara, mengeluarkan pemberitahuan untuk mengingatkan industri baja untuk “mematuhi peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” melarang subsidi ekspor atau manfaat lain yang menguntungkan produsen domestik yang melawan peraturan WTO.

Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya mengeluhkan baja Tiongkok yang membanjiri pasar dalam negeri dan telah menanggapinya dengan tarif-tarif anti dumping.

Waktu peringatan langka seperti itu datang langsung dari rezim Tiongkok terbaca oleh analis Heng He sebagai tanda bahwa Tiongkok mungkin bersedia membuat beberapa konsesi dalam negosiasi.

“Dalam pembicaraan sebelumnya, Tiongkok belum menyatakan ketulusan hati (ingin bernegosiasi). Kali ini, Tiongkok bisa serius,” katanya pada The Epoch Times.

Scott Kennedy, direktur studi Tiongkok di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, melihat pembicaraan itu sebagai lebih dari “latihan mengukur suhu,” katanya kepada Reuters. “Pengharapan mungkin rendah di kedua sisi.”

Diskusi-diskusi tersebut tidak diharapkan untuk melakukan banyak hal untuk menghentikan aktivasi 25 persen tarif AS pada $16 miliar lainnya dalam barang-barang Tiongkok, yang akan berlaku pada pukul 12:01 pada 23 Agustus, serta tarif pembalasan langsung dari Tiongkok pada $16 miliar barang AS.

Namun perundingan bisa menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi lebih lanjut, karena Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif pada hampir semua impor Tiongkok, senilai $500 miliar, kecuali Beijing memenuhi tuntutannya.

Mata uang

Diskusi-diskusi yang sedang berlangsung tersebut terjadi bersamaan dengan gerakan yuan. Selama berminggu-minggu, nilai yuan telah jatuh terhadap dolar, terdepresiasi sebesar 6,8 persen dari 1 Juni hingga 10 Agustus. Analis telah mengamati bahwa rezim Tiongkok membiarkan nilai jatuh untuk meredam pukulan tarif-tarif AS.

Trump, dalam wawancara dengan Reuters pada 20 Agustus, juga menuduh Tiongkok telah memanipulasi mata uangnya karena alasan itu.

Tak lama setelah berita tentang perundingan-perundingan yang dihidupkan kembali diumumkan pada 16 Agustus, yuan naik 52 basis poin menjadi 6.8894 yuan terhadap dolar pada 17 Agustus, mengakhiri enam hari berturut-turut depresiasi.

Nilai yuan terus meningkat, ke tertinggi 6,8574 pada 22 Agustus pada saat penulisan.

Bukti tentang Tiongkok telah menopang nilai yuan muncul ketika pembicaraan-pembicaraan perdagangan mulai terjadi: cabang Shanghai Bank Rakyat Tiongkok mengeluarkan kebijakan pada 16 Agustus yang melarang bank-bank komersial menggunakan rekening antar bank untuk menyetor atau meminjamkan yuan ke luar negeri (offshore) melalui saluran-saluran zona perdagangan bebas.

Langkah tersebut bertujuan untuk memperketat likuiditas yuan ke luar negeri dan membuatnya lebih mahal untuk mengurangi mata uang Tiongkok.

Offshore adalah relokasi ke negara asing untuk mengambil keuntungan dari biaya yang lebih rendah.

Tiongkok juga menjadikannya lebih mahal bagi para pedagang untuk bertaruh melawan yuan dengan memungut persyaratan cadangan 20 persen pada pembelian valuta asing bank, menurut laporan Bloomberg 20 Agustus.

Chen Bo, seorang profesor ekonomi di Universitas Sains dan Teknologi Huazhong Tiongkok, mengatakan kepada Kantor Berita Pusat Taiwan bahwa upaya-upaya bank sentral baru-baru ini tersebut untuk campur tangan dalam devaluasi yuan adalah indikasi bahwa rezim Tiongkok bersedia dan siap untuk berunding. (ran)

Lembaga Pemeringkat Kredit Tiongkok Diskors karena Menjual Penilaian Baik

0

Lembaga pemeringkat kredit terbesar Tiongkok, Dagong Global Credit Rating Co., telah diperintahkan oleh regulator negara untuk menangguhkan operasinya selama setahun setelah diketahui telah menjual peringkat pada perusahaan-perusahaan klien.

Seorang pengungkap fakta di Dagong melaporkan kelakuan buruk perusahaan tersebut kepada regulator negara, menurut majalah berita bisnis Tiongkok, Caixin.

Ketika para penerbit obligasi dinilai oleh Dagong, agensi tersebut meminta agar mereka membeli perangkat lunak konsultasi yang dijual oleh perusahaan-perusahaan afiliasinya.

Untuk mendapatkan peringkat AA+, Dagong akan memerintahkan agar perusahaan membeli sistem manajemen datanya, dengan harga 9,7 juta yuan ($1,4 juta), serta tambahan biaya layanan sebesar 800.000 yuan (sekitar $116.000) per tahun.

Sebanyak 26 perusahaan telah membeli perangkat lunak konsultasi Dagong dengan imbalan peringkat nilai yang baik, termasuk Shin Kong Group, konglomerat yang terlibat dalam jasa keuangan, manufaktur, dan layanan medis.

Para investor khawatir ketika likuiditas Shin Kong terlihat dalam bahaya selama paruh kedua tahun 2017. Pada satu titik, imbal hasil pada banyak obligasi telah melebihi 30 persen. Namun pada Maret 2018, Dagong masih memberi perusahaan tersebut peringkat A+, menurut Chinabond, penyedia informasi di pasar obligasi Tiongkok.

South China Morning Post juga mengutip kasus Sunshine Kaidi New Energy Group, sebuah perusahaan swasta yang membangun pembangkit listrik dan membuat produk-produk energi baru. Awal tahun ini, ia menerima peringkat AA meskipun ada laporan tentang kesengsaraan dalam perusahaannya. Perusahaan tersebut akhirnya gagal melakukan kewajiban obligasinya senilai 18 miliar yuan ($2,6 miliar) pada bulan Juni. Sejak itu, Dagong menurunkan peringkatnya menjadi C. Regulator negara tidak menyebut Sunshine Kaidi terlibat dalam kesalahan apa pun sehubungan dengan Dagong.

Bagaimanapun perilaku Dagong telah menyoroti kurangnya lembaga penilaian kredit yang benar-benar independen untuk menilai obligasi di Tiongkok.

Komisi Pengaturan Sekuritas Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 17 Agustus bahwa sebuah pemeriksaan lokasi juga mengungkapkan bahwa agensi tersebut memiliki “tata kelola internal yang kacau,” menyewa “eksekutif tanpa kualifikasi profesional,” dan telah kehilangan “dokumen-dokumen asli.”

Selain itu, National Association of Financial Market Institutional Investors, pengawas pasar bank internet Tiongkok, mengatakan Dagong telah memberikan pernyataan-pernyataan palsu selama penyelidikan.

Dagong didirikan pada tahun 1994 dan telah memberi peringkat kepada perusahaan lebih dari 70 industri dengan total penerbitan obligasi lebih dari 1 triliun yuan ($145,8 milyar), menurut situs webnya.

Saat ini, pasar Tiongkok sebagian besar tertutup bagi lembaga pemeringkat kredit asing. Mereka hanya diperbolehkan menilai perusahaan-perusahaan patungan.

Surat kabar milik pemerintah Tiongkok, Securities Times, memperkirakan bahwa penangguhan layanan Dagong akan melibatkan 272 perusahaan, dengan 1.781 obligasi senilai 1,92 triliun yuan (280 miliar dolar AS). Ini adalah penalti paling keras pada perusahaan pemeringkat hingga saat ini.

Surat kabar Tiongkok, National Business Daily, juga mencatat bahwa sejak tahun 2014, ada 116 insiden pelanggaran peringkat kredit obligasi yang terlibat; 12 melibatkan Dagong.

“Di mana kredibilitasnya? Dimana kepercayaannya? Hanya karena latar belakang pemerintah milik Dagong sehingga ia dapat dikecualikan dengan mengesampingkan ketentuan hukum Tiongkok,” kata ekonom independen Gong Shengli dalam wawancara dengan Epoch Times edisi Bahasa Mandarin.

Dagong didirikan di bawah naungan bank sentral Tiongkok, Bank Rakyat Tiongkok (People’s Bank of China), serta Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara. (ran)

Gempa Magnitudo 5,4 Mengguncang Bali, Tak Menimbulkan Kerusakan

0

Epochtimes.id- BMKG telah melaporkan adanya gempabumi dengan kekuatan Magnitudo 5.4 yang berlokasi di 103 km BaratDaya Denpasar, Bali dengan kedalaman 10 Km, Kamis (23/08/2018) pada 05:48:40 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa ke BPBD setempat.

Sutopo mengatakan kondisi terkini gempa dirasakan sedang oleh masyarakat di Bali bagian selatan dan Jawa Timur di bagian tenggara dan selatan selama 1-3 detik.

Sedangkan fempa tersebut tidak berpotensi tsunami serta tidak ada dampak korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa.

Sutopo menambahkan, berdasarkan laporna yang dirilis BMKG bahwa sumber gempa berasal dari zona subduksi (pertemuan) lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia di selatan Bali.

Gempa yang baru terjadi ini bukan dalam rangkaian rentetan gempa yang mulai 6,9 dan 6,5 Magnitudo melanda di Lombok beberapa waktu terakhir.

“Gempa ini tidak ada kaitan dengan gempa yang terjadi di Lombok,” jelas Sutopo dalam rilisnya.

Gempa yang melanda Bali ini tak menimbulkan kepanikan dari warga. Bahkan , sejumlah masyarakat masih berakitivitas seperti biasanya.

“Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal,” pungkas Sutopo dalam laporannya.  (asr)

Media Korsel : Korut Bermaksud Serahkan Daftar Nuklir kepada AS

0

oleh Gao Shan

Media Korea Selatan mengutip ucapan sumber pada Selasa (21 Agustus) memberitakan  bahwa Korea Utara setuju untuk memberikan informasi kunci mengenai jumlah senjata nuklir yang dimilikinya dan letak fasilitas nuklir yang mereka rahasiakan selama ini kepada Amerika Serikat.

Situs web Korea Times mendapat informasi dari seorang sumber yang menyebutkan bahwa Korea Utara berencana untuk menyerahkan daftar lokasi uji nuklir rahasia dan jumlah hulu ledak nuklirnya kepada AS melalui Menlu Mike Pompeo yang akan berkunjung ke Pyongyang bulan ini.

Menurut sumber tersebut, Kim Jong-un akan secara pribadi bertemu dengan Mike Pompeo untuk membahas informasi rinci tentang bagaimana dan kapan Korea Utara akan menyerahkan senjata nuklir.

Selama kunjungan terakhirnya ke Pyongyang, Pompeo pernah mengatakan bahwa timnya berharap dapat ‘dalam waktu tidak lama lagi mengambil langkah besar untuk mengatasi masalah ini’.

Sumber lain yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan : “Washington meminta Pyongyang menyerahkan semua informasi yang terkait dengan senjata nuklirnya. Meskipun tidak pasti apakah Korea Utara menerima permintaan ini, tetapi mengajukan daftar senjata nuklir termasuk lokasi pembuatan dan penyimpanannya akan mennjadi pendorong kelancaran negosiasi denuklirisasi yang mengalami stagnasi.”

Sebelumnya, Korea Utara tampaknya membongkar sebuah tempat uji coba rudal balistik. Langkah ini dilihat oleh banyak orang sebagai isyarat bahwa Pyongyang bersedia memenuhi perjanjian yang dibuat pada bulan Juni, ketika itu Kim Jong-un secara langsung menyebutkan ia juga menghendaki Semenanjung Korea bebas dari nuklir. Namun, Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan itu masih belum cukup dan meminta Pyongyang untuk mengambil langkah pembuktian lainnya.

Seorang pejabat senior Blue House mengatakan bahwa Seoul berharap bahwa langkah terbaru Korea Utara dan Amerika Serikat akan membangun saling kepercayaan di antara mereka untuk mencairkan rasa permusuhan yang terjadi di masa dulu.

Setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan di KTT bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu untuk menyetujui penghentian program nuklir Korea Utara, kunjungan Pompeo ke Korea Utara tampaknya lebih releks.

Pada KTT Singapura, Kim Jong-un telah membuat komitmen yang luas dan tidak jelas dengan mengatakan : Akan bekerja keras untuk mencapai denuklirisasi. Tetapi ia tidak memberikan rincian tentang bagaimana Korea Utara akan merealisasikan hal ini.

Sumber mengatakan bahwa apakah Pompeo nantinya akan merundingkan sebuah tanggal pelaksanaan (denuklirisasi) selama kunjungannya di Pyongyang, atau setidaknya jadwal untuk menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea, masih perlu kita pantau.

Media resmi dan situs web Korea Utara baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mengakhiri Perang Korea adalah tujuan negosiasi terbaru Pyongyang.

Moon Sung-mook, seorang peneliti senior Korea Research Institute for National Strategy yang berada di Seoul  mengatakan : “Korea Utara ingin mempertahankan momentum ini, Sedangkan Amerika Serikat berharap untuk melihat kemajuan nyata yang dilakukan Korea Utara dalam upayanya untuk mencapai perdamaian di semenanjung Korea.”

“Jika Korea Utara menyerahkan daftar kemampuan nuklir, termasuk lokasinya, Presiden Moon Jae-in mungkin akan meminta Washington untuk melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, dan ini merupakan faktor keunggulan dalam perluasan kerjasama ekonomi antar kedua Korea.”, kata sumber.

Pada hari Selasa itu Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan berusaha membujuk Pyongyang untuk mengakhiri sepenuhnya program senjata nuklirnya, dan mengisyaratkan bahwa KTT kedua dengan Kim Jong-un dapat diselenggarakan.

Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Trump mengatakan : “Banyak hal baik sedang terjadi”. Ia percaya bahwa Korea Utara telah mengambil langkah spesifik untuk mencapai denuklirisasi, meskipun masih banyak pihak mencurigai niat Kim Jong-un yang bersedia meninggalkan persenjataan nuklirnya.

Dalam laporan terkait, pejabat Blue House (Cheong Wa Dae) mengatakan bahwa Korea Utara dalam waktu dekat akan mengumumkan pemulihan kerjasama dengan Korea Selatan dalam pembangunan Taman Industri Kaesong. Pejabat ini mengatakan pemerintah Korea Selatan tidak menganggap bahwa kerjasama dalam pengembangan kawasan industri tersebut merupakan hal yang melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan kepada Korea Utara. (Sin/asr)