HONG KONG – Ketika pemerintah Hong Kong berbondong-bondong mendekati Beijing, para pejabat sedang mengambil garis keras terhadap ancaman keamanan nasional yang dirasakan, bahkan mengerahkan unit polisi elit untuk pemantauan dan pengawasan politik, sebuah peningkatan tajam dalam retorika dan tindakan.

Hanya dalam beberapa bulan terakhir, wilayah administratif khusus tersebut telah melarang Partai Nasional Hong Kong, yang mendukung pemisahan dari Tiongkok, dan melarang beberapa aktivis melakukan pemilihan umum secara lokal.

Biro Pendidikan mengirimi semua sekolah menengah surat-surat Administrasi Khusus pada 24 September yang mengatakan mereka harus melarang “penyusupan” dari Partai Nasional atau mendapat risiko jika melanggar.

Dan bulan ini, Hong Kong telah menolak memperbarui visa kerja Victor Mallet, editor berita Asia untuk surat kabar Financial Times yang berbasis di Inggris, setelah dia menjadi tuan rumah sebuah perbincangan dengan seorang aktivis kemerdekaan.

“Kita dapat melihat mereka (pemerintah) menjadi jauh lebih keras dalam menggunakan kekuatan-kekuatan ini dan dalam membentuk keputusan kebijakan mereka untuk mencerminkan kepentingan nasional,” kata Profesor Simon Young dari sekolah hukum Universitas Hong Kong, mengatakan pengadilan-pengadilan mungkin menjadi garis terakhir pertahanan melawan tindakan pemerintah yang melampaui batas.

Pejabat-pejabat polisi yang masih bertugas dan yang sudah pensiunan, para pengacara, dan anggota parlemen menggambarkan operasi politik yang semakin intensif oleh Security Wing milik kepolisian, sebuah unit elit yang secara resmi menangani tugas-tugas sensitif termasuk perlindungan VIP dan investigasi anti-terorisme.

Sumber-sumber yang akrab dengan tugas Security Wing tersebut mengatakan ia memimpin pengawasan dan operasi-operasi pemantauan terhadap Partai Nasional dan lebih dari selusin kelompok yang lain.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong baru-baru ini menggambarkan prospek penegakan keamanan nasional yang lebih ketat tersebut sebagai “pedang yang menggantung di atas kepala” para wartawan.

Financial Times mengatakan ia telah meminta banding keputusan menolak Mallet visa kerja tersebut. Dalam perannya sebagai wakil presiden pertama dari Foreign Correspondents ‘Club of Hong Kong, Mallet pada bulan Agustus menjadi tuan rumah Andy Chan, kepala Partai Nasional.

Partai tersebut dilarang bulan lalu sebagai “ancaman yang tersisa bagi keamanan nasional” sejak pemerintah menerapkan klausul-klausul yang tidak banyak diketahui umum tentang dari undang-undang yang mengatur kelompok-kelompok pribadi dan komunitas masyarakat.

Pihak berwenang sejauh ini menolak untuk menjelaskan keputusan mereka tentang Mallet, selain mengatakan bahwa tidak ada tindakan mendukung kemerdekaan yang akan ditoleransi.

Chan, seorang dekorator interior berusia 28 tahun, mengatakan bahwa ideologinya muncul dari janji-janji Tiongkok yang tidak menentu terhadap Hong Kong dan tentang pernyataan-pernyataan bahwa ia ingin mengganggu stabilitas Tiongkok adalah tidak masuk akal.

Namun pemerintah Hong Kong bahkan memperlakukan pertimbangan tentang kemerdekaan tersebut sebagai ancaman vital.

“Memprihatinkan, mereka telah mengikuti garis ideologis dan otoriter dari Beijing … mustahil memperbaiki kerusakan reputasi mereka,” kata seorang diplomat dari pemerintah kota.

Dalam suratnya untuk sekolah-sekolah bulan lalu, Biro Pendidikan berkata, “semestinya jika siswa memiliki pemikiran yang salah dan ekstrem, kepala sekolah dan guru harus membetulkannya dengan fakta.” Beberapa guru menggambarkan ini kepada Reuters sebagai “perintah membungkam.”

Itu tampaknya bertentangan dengan konstitusi Hong Kong, yang dikenal sebagai Hukum Dasar, yang menekankan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul.

Beberapa pemuda yang mendorong demonstrasi jalanan “Gerakan Payung” pro-demokrasi pada tahun 2014 mengatakan ada rasa putus asa yang semakin besar di bawah tekanan terhadap masyarakat sipil dan hak-hak individu.

Daniel Cheung, seorang fotografer berusia 29 tahun yang bekerja pada “Chronicle of a Summer,” sebuah film dokumenter tentang aktivis-aktivis seperti pemimpin kemerdekaan yang dipenjarakan, Edward Leung, mengatakan situasinya memburuk dengan cepat.

“Sederhananya, jika Anda melihat Hong Kong sebagai rumah yang dibangun oleh Inggris, rumah ini sekarang retak dan bocor. Telah dilanda topan dan hampir roboh,” kata Cheung.

“KEMBALI KE MASA DEPAN”

Undang-undang Dasar mengharuskan kota tersebut untuk membuat undang-undang melawan pengkhianatan, pemisahan diri dan subversi dari pemerintah nasional, secara efektif memperbaruinya dari era kolonial.

Hukum dari pemerintahan Inggris, meski luas, tidak melarang seruan-seruan untuk kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.

Upaya-upaya sebelumnya untuk menyusun undang-undang keamanan nasional baru yang lebih keras, yang dikenal sebagai Pasal 23, dipenuhi dengan protes massal dan telah ditinggalkan. Chief Executive Carrie Lam, yang berkuasa tahun lalu, belum mengusulkan versi baru, sebuah refleksi sebagai bagian dari kekhawatiran publik.

Namun banyak pengamat mengatakan pemerintah menggunakan Security Wing untuk memperketat cengkeramannya bahkan tanpa Pasal 23.

Para perwira Security Wing sangat terlibat dalam memproduksi 700 halaman dokumen yang digunakan pemerintah untuk membenarkan pelarangan Partai Nasional. Dokumen tersebut melacak pernyataan-pernyataan, penampilan dan aktivitas-aktivitas masyarakatnya.

Bagi beberapa orang, hal itu telah mengumandangkan Special Branch era kolonial, yang memantau aktivitas komunis Tiongkok dan Rusia yang berpotensi subversif di Hong Kong selama Perang Dingin. Badan tersebut dibubarkan pada tahun 1995, dua tahun sebelum Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke Tiongkok.

“Sudah jelas ia (Security Wing) melakukan lebih banyak kerja politik sekarang,” kata James To, seorang advokat demokrasi veteran yang telah menghabiskan sebagian besar dari 27 tahun di parlemen kota tersebut dalam mengawasi kebijakan keamanan pemerintah.

“Kekhawatiran saya adalah bahwa ketika Anda memantau kehidupan politik dan pikiran orang-orang Anda akan bertentangan dengan semangat ketentuan hak asasi manusia dari Undang-Undang Dasar. Ada kebutuhan bagi keseimbangan,” kata To.

Mengatakan pemerintah telah berulang kali menolak permintaan dari legislator Hong Kong untuk membahas operasi Security Wing secara rinci.

Dipimpin oleh asisten komisaris, Wing memiliki lebih dari 700 staf, menurut informasi pemerintah yang diberikan kepada anggota parlemen dalam beberapa tahun terakhir, beberapa di antaranya memiliki hubungan dekat dengan rekan-rekan Tiongkok daratan serta diplomat asing yang berbasis di Hong Kong.

Seorang mantan perwira senior yang akrab dengan pekerjaan cabang mengatakan dia menyaksikan perubahan besar yang mendalam di dalam pendekatan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah.

“It is back to the future,” katanya. “Sungguh mengerikan melihat mereka memulai operasi pemantauan dan pengendalian yang sama seperti yang biasa kita lakukan terhadap generasi yang sama sekali baru.”

Polisi menolak berkomentar tentang apakah aktivis-aktivis atau kelompok-kelompok lain, termasuk mereka yang menyerukan otonomi lebih besar dalam jangka panjang seperti Joshua Wong, menjadi sasaran, mengatakan departemen tidak akan “mengungkapkan rincian-rincian operasi dan penyelidikan.”

Beberapa pengamat melihat tindakan keras yang semakin meluas sebagai kondisi iklim politik yang tak terelakkan.

“Mereka (polisi) mudah memahami apa yang sedang dipikirkan Tiongkok tentang masalah ini,” kata seorang sumber polisi senior, yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini. (ran)

Rekomendasi video:

Tiongkok Dikecam Atas Penahanan Massal Minoritas Muslim di Xinjiang