Epochtimes.id- Laporan media Turkmenistan “Chronicles of Turkmenistan” sebelumnya telah melaporkan sejak 2 Januari 2018 sebuah larangan penggunaan mobil berwarna gelap diperkenalkan di Turkmenistan.
Namun demikian, polantas di negera itu ternyata menghentikan tidak hanya kendaraan hitam dan abu-abu gelap, tapi juga mobil dengan warna lain.
Menurut koresponden Turkmenistan dan pembaca “Chronicles of Turkmenistan”, tanpa memberikan penjelasan, polisi meminta mobil berwarna biru, merah, hijau dan lainnya ditarik.
Diduga gara-gara tidak ada peraturan tertulis atau keputusan yang dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan kendaraan hitam, staf Layanan Patroli Jalan menafsirkan instruksi tersebut dengan kebijaksanaan mereka sendiri.
Petugas dinilai membuat keputusan sewenang-wenang mengenai warna kenderaan yang diizinkan dan diperbolehkan.
Beberapa pengemudi bisa lolos dari tilang. Namun sebagian besar pemilik mobil diperintahkan untuk mengecat ulang mobil mereka atau menahan diri dengan tidak menggunakannya.
Bahkan, perempuan di negara itu dilarang mengemudi kenderaan. Kantor editorial “Chronicles of Turkmenistan” mengakui telah berulang kali menerima keluhan dari wanita larangan mengemudi.
Pada 5 Januari lalu salah satu saluran televisi Turkmen menunjukkan siaran yang berisi prosedur mendapatkan SIM. Namun demikian, tidak ada seorang pun wanita di antara mereka yang mengikuti tes mengemudi.
Larangan Mobil Hitam
Presiden Turkmenistan Kurbanguly Berdymukhamedov beberapa waktu lalu resmi melarang semua mobil hitam di ibu kota negara Asia Tengah itu, mulai Januari 2018.
Sejumlah laporan menyebutkan, alasan utama pelarangan ini dikarenakan Presiden negara itu mengganggap warna putih sebagai keberuntungan. Presiden ini tinggal di istana putih dan berpergian dengan limusin putih sesuai dengan keyakinannya.
Peta Turkmenistan
Bahkan, sejumlah pemilik mobil di negara itu diminta menandatangani dokumen persetujuan untuk mengingatkan agar mengecat ulang mobil mereka dengan warna yang lebih terang.
Turkmenistan adalah sebuah negara yang terjepit di antara Iran, Kazakhstan, Afghanistan, dan Uzbekistan.
Menurut publikasi online lokal Chronicles of Turkmenistan, beberapa warga Ashgabat baru-baru ini kaget dengan mobil mereka yang hilang tak berbekas. Tak lama kemudian, mereka mengerti kendaraan mereka diderek ke tempat parkir.
Aturan dari pemerintah federal ini menyebabkan harga bodi mobil lokal naik dari sekitar $ 500 hingga $ 1.000 lebih, di sebuah negara dengan upah rata-rata kurang dari $ 500 per bulan.
Aturan terkait mobil yang tidak populer di Ashgabat termasuk melarang jendela berwarna pada tahun 2014 dan membatasi ukuran mesin pada mobil impor pada tahun 2015.
Presiden di negara itu juga diyakini telah memaksa bangunan apartemen untuk memindahkan unit pendingin udara mereka untuk menjamin penampakan murni ibukota dengan warna putih yang bersinar. (asr)
EpochTimesId – Peraturan tentang Urusan Agama yang baru di Tiongkok selesai direvisi. Aturan itu rencananya akan diberlakukan mulai bulan depan.
Masyarakat Tiongkok berpendapat bahwa peraturan baru ini akan dipergunakan untuk memberikan tekanan kepada gereja-gereja rumah. Selain itu, aturan itu juga digunakan untuk memperluas peluang pengendalian terhadap sekolah-sekolah agama.
Seorang penulis asal Tiongkok yang berada dalam pengasingan, Yuan Hongbing, mengaku khawatir. Menurutnya, setelah rezim mengimplementasikan peraturan baru itu, maka sebuah gelombang baru yang lebih dasyat akan menghantam dan mengikis iman masyarakat Tiongkok.
Pihak berwenang Beijing mengumumkan pada bulan Agustus tahun lalu bahwa peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Februari tahun ini. Menurut ‘Laporan Tingkat Kebebasan Global tahun 2018’, ketentuan baru tersebut semakin mempersempit ruang lingkup kebebasan beragama. Khususnya untuk ‘pendidikan agama’ bagi anak-anak.
Tahun lalu, pihak berwenang masih terus melanjutkan penganiaya terhadap para pemeluk agama dan pemimpin mereka, termasuk menangkap dan memenjarakan seorang uskup Katolik secara ilegal. Rezim otoriter juga memenjarakan seorang pendeta Protestan dan menahan sejumlah praktisi Falun Gong.
Gambar ilustrasi peragaan yang menggambarkan praktisi Falun Gong di Tiongkok yang sedang dianiaya. (Mike Clarke/Getty Images)
Anak-anak di dalam negeri Tiongkok dilarang mengikuti kegiatan keagamaan. Menurut laporan Reuters sebelumnya bahwa pemerintah daerah kota Wenzhou Tiongkok pada bulan Agustus tahun lalu telah mengeluarkan sebuah instruksi kepada gereja di beberapa daerah agar menghentikan Sekolah Minggu.
Gereja tidak diperkenankan lagi mengadakan pendidikan agama bagi anak-anak kecil atau remaja.
Bulan September, otoritas Beijing mengeluarkan instruksi dalam negeri untuk memperluas pemantauan terhadap pendidikan agama.
Bulan lalu, World Watch Observatory sebuah situs berita Kristen melaporkan bahwa, anak-anak yang berada di provinsi Mongolia Dalam, Henan, Jiangsu, Zhejiang, Fujian dan lainnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti perkemahan musim panas untuk memperdalam kepercayaan agama.
Selain itu, pada 17 Januari Reuters melaporkan, di wilayah Guanghe County, propinsi Gansu yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengalami intimidasi. Otoritas pendidikan setempat melarang murid di walayahnya ambil bagian dalam kegiatan keagamaan pada waktu libur sekolah musim dingin.
Menurut Yuan Hongbing, peraturan tentang Urusan Agama yang baru lebih cocok dinamakan Peraturan tentang Mencabut Hak Beragama. (Guo Yaorong/Epoch Times)
Untuk itu, Yuan Hongbing dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa rezim komunis Tiongkok sebenarnya sedang memanfaatkan kekerasan ala terorisme. Mereka menggunakan metodologi semu seperti paham materialisme dialektikal, materialisme historis untuk memaksakan pencucian otak anak-anak Tiongkok sejak usia sekolah.
Dia mengatakan bahwa Karl Marx pernah mengucapkan, “Agama adalah candu yang melumpuhkan rakyat.”
Pernyataan ini menunjukkan sikap fundamental tirani Tiongkok komunis terhadap keyakinan agama. Merupakan sebuah pemahaman orang bodoh dang sangat reaksioner terhadap semua agama.
Yan Hongbing mengatakan, rezim Tiongkok komunis hendak menggunakan ‘budaya komunis’ untuk mencuci otak seluruh rakyat. Singkatnya, ‘budaya komunis’ adalah mesin pencetak rakyat yang gampang diperbudak, gampang dibohongi serta materialistis dan korup.
Inilah produk akhir yang diharapkan oleh ‘budaya komunis’. Menjadikan daratan Tiongkok sebagai ‘wilayah beku abadi’-nya kebebasan beragama.
Menurut Yuan Hongbing, peraturan tentang Urusan Agama yang baru lebih cocok dinamakan Peraturan tentang Mencabut Hak Beragama. Dan ini yang memang hendak dicapai oleh pemerintah Tiongkok.
Sejak tahun 1949 RRT berdiri, rezim komunis selalu menggunakan sikap kekerasan ala terorisme untuk menekan agama. Seperti tindakan keras terhadap gereja rumah Kristen, penekanan besar-besaran terhadap Buddhisme di Dataran Tinggi Tibet dan penganiayaan yang sangat brutal terhadap kebebasan keyakinan agama, dan terhadap praktisi spiritual ortodoks Falun Gong.
Tindakan keras terhadap kebebasan beragama hingga kini masih berlangsung. Hal ini sebenarnya sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Peraturan tentang Urusan Agama RRT adalah Peraturan untuk Mencabut hak beragama.
Dunia luar kini dikhawatirkan oleh kondisi dimana gereja rumah warga Kristen di Tiongkok akan memasuki masa beku panjang. Yan Hongbing mengatakan bahwa di bawah tekanan kuat menghalangi kebebasan beragama, gereja-gereja di Tiongkok selama ini tidak pernah memasuki ‘musim semi’.
Dengan diberlakukannya peraturan baru nanti, yang pasti badai es akan melanda seluruh wilayah Tiongkok.
Huang Zheyan, Penatua Gereja di Taiwan saat diwawancara mengatakan bahwa rezim komunis ingin mengendalikan pemikiran rakyatnya dan mencegah masyarakat Tiongkok memiliki hak atas kebebasan beragama. Dapat dipastikan bahwa mereka akan memulai mencuci otak warganya sejak usia anak-anak, melalui pendidikan memasukan secara paksa pemahaman-pemahaman yang bisa mencapai tujuan itu.
Dia mengatakan bahwa selama pemerintah komunis di Tiongkok ingin lebih memusatkan kekuatan, komunis ingin memegang kekuasaan pengendalian. Mereka tidak akan pernah memberikan keleluasaan, maka kebebasan beragama di daratan Tiongkok akan semakin tidak ada harapan. (ET/Guo Yaorong/Sinatra/waa)
ErabaruNews – Seekor lumba-lumba terdampar dalam keadaan tak bernyawa di pantai Australia. Dolphin itu tewas dengan seekor gurita bersarang di mulutnya, seperti dikutip dari NTD.TV, Kamis (18/1/2018).
Ini adalah kasus kematian amfibi pertama kali yang disebabkan oleh seekor gurita. Lumba-lumba spesies bottlenose Indo-Pasifik muda jantan, ditemukan di sebuah pantai yang berjarak sekitar dua jam di sebelah selatan Perth, Australia.
Bangkai lumba-lumba itu kemudian dibawa untuk diteliti di rumah Nahiid Stephens pada bulan Agustus 2015. Dolphin dipindahkan dengan potongan gurita maori masih bergelantungan dari mulutnya.
Menurut Live Science, sebuah media sains dan teknologi, lumba-lumba itu ditemukan di lepas pantai Bunbury. Sebuah kota pelabuhan yang sibuk, yang terletak 175 km dari Perth.
“Dia tampaknya sangat serakah dan berpikir, Anda tahu, saya akan menelannya utuh-utuh,” tutur Stephens, seorang ahli patologi dari Murdoch University di Perth, pekan lalu kepada National Geographic.
Stephens mengatakan bahwa dia melakukan tes bangkai untuk mengetahui apa sebenarnya yang salah dalam kasus ini. Sebab, lumba-lumba sejaklama sudah terbiasa untuk membunuh dan memakan gurita.
“Itu benar-benar gurita besar, saya terus menarik dan menarik dan berpikir, ‘Ya Tuhan! Masih panjang,” sambung Stephens.
Gurita, yang dijuluki Gilligan memiliki panjang tentakel hingga 4,2 kaki.
Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk memisahkan epiglotis, serpihan jaringan yang menghubungkan pangkal tenggorokan dengan lubang semprotan untuk bernafas. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuka tenggorokan mereka lebih lebar untuk menelan potongan makanan yang lebih besar, menurut penelitian tersebut.
Stephens mengatakan bahwa hal itu menjadi masalah ketika gurita dengan bobot 4,6 pound mencengkeram pangkal tenggorokan Dolphin dengan tentakel. Sehingga cengkraman gurita memotong kemampuan lumba-lumba untuk bernafas. Cengkeraman itu akhirnya mencekik lumba-lumba hingga mati.
“Gurita itu mungkin, secara teori, sudah mati. Tapi penghisap pada tentakel masih berfungsi,” jelas Stephens.
Menurut majalah Amerika, Popular Science, lumba-lumba harus memastikan seekor gurita mati terlebih dahulu, sehingga mereka bisa menelannya tanpa resiko apapun. Mereka membunuh gurita dengan cara merobek tubuhnya.
Ada sekitar 60 lumba-lumba bottlenose Indo-Pasifik yang hidup di sekitar pantai sepanjang tahun, menurut Live Science.
Majalah itu mengulas bahwa tidak lumrah menemukan lumba-lumba jantan makan gurita. Sebanyak 60 persen dari lumba-lumba yang makan gurita, adalah dolphin betina. (waa)
Desas-desus bahwa Wendi Deng, mantan istri gerombolan media Rupert Murdoch, adalah mata-mata Tiongkok telah beredar selama bertahun-tahun.
Laporan terbaru Wall Street Journal (WSJ) bahwa petugas kontraintelijen AS telah memperingatkan Jared Kushner, menantu dan penasihat senior untuk Presiden Donald Trump, bahwa Wendi Deng dapat menggunakan persahabatan mereka untuk memajukan kepentingan rezim Tiongkok telah menghidupkan kembali spekulasi tersebut.
Wendi Deng, lahir dan besar di Tiongkok tapi sekarang menjadi warga negara Amerika yang dinaturalisasi, telah mengenal Kushner dan istrinya, Ivanka Trump, untuk waktu yang lama.
Vanity Fair sebelumnya melaporkan bahwa sebelum pernikahan mereka, Wendi Deng telah membantu menyatukan kembali pasangan tersebut setelah mereka bubar pada tahun 2008.
Pada bulan Januari 2017, pada salah satu acara peresmian Presiden Trump, Wendi Deng memposting sebuah foto di Instagram Ivanka dan dirinya sendiri, berpose dengan hangat.
Menurut WSJ, para petugas kontraintelijen tidak menuduh Wendi Deng, Kushner, atau Ivanka Trump melakukan kesalahan, namun telah berusaha “untuk menyoroti Kushner, yang baru mengenal pemerintahan, kebutuhan untuk berhati-hati dalam berurusan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan AS.”
Telah ada laporan terdokumentasi tentang interaksi Wendi Deng dengan mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin dan fraksinya. Dalam buku jurnalis Wendy Goldman Rohm tahun 2001, “The Murdoch Mission: The Digital Transformation of a Media Empire” (Misi Murdoch: Transformasi Digital Kekaisaran Media), dia menggambarkan makan malam pribadi dengan pemimpin Jiang, para pejabat tinggi Tiongkok, Murdoch, putranya, James Murdoch, dan Wendi Deng. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk membantu menempa ikatan bisnis kekaisaran media di Tiongkok, James baru-baru ini ditunjuk oleh ayahnya untuk memimpin siaran televisi Asia, Star TV.
Rupert Murdoch dan Wendi Deng, sebelum perceraian mereka, di London, pada tanggal 26 April 2012. (Peter Macdiarmid / Getty Images)
Dua tahun sebelumnya, pada tahun 1999, Wendi Deng telah bertindak sebagai pemandu dan penerjemah ketika tangan kanan dan pejabat tinggi Jiang, Zeng Qinghong, mengunjungi Australia, menurut laporan Sydney Morning Herald. Zeng disuguhi pesta makanan laut di salah satu restoran top Sydney, yang ditutup untuk umum sehingga Zeng dan teman-temannya bisa menikmati makanan khas daerah, kerang bibir (labirin) hijau, ditemani pemandangan pelabuhan matahari terbenam yang indah. Zeng juga dibawa ke studio Fox milik Murdoch, di mana ia diperkenalkan dengan bintang film Nicole Kidman dan Ewan McGregor di lokasi “Moulin Rouge.”
Ini tidak membantu rezim Tiongkok tersebut secara kurang berhati-hati menambahkan bahan bakar ke rumor-rumor mata-mata tersebut.
Pada bulan Juni 2013, segera setelah Murdoch mengajukan tuntutan perceraian, surat kabar milik pemerintah Tiongkok People’s Daily menerbitkan sebuah artikel berjudul, “Murdoch’s reason for divorce: Getting rid of Deng’s control over News Corp” (Alasan Murdoch untuk bercerai: Menyingkirkan kontrol Deng atas News Corp), tampaknya mengkonfirmasi rumor bahwa Wendi Deng mencoba untuk memberikan pengaruh lebih banyak liputan berita tentang rezim Tiongkok di luar negeri.
Seperti yang terjadi, inspirasi-inspirasi Kushner baru-baru ini juga berisi koneksi-koneksi ke Jiang. Menurut laporan WSJ, pejabat-pejabat AS telah menyatakan keprihatinannya atas sebuah penilaian kontraintelijen bahwa Deng melobi kebun orang Tionghoa seharga $100 juta yang didanai oleh rezim Tiongkok, yang akan dibangun di Arboretum Nasional di Washington, DC. Para pejabat intelijen menganggap proyek tersebut sebagai sebuah bahaya keamanan nasional karena rencana-rencana kebun tersebut termasuk menara setinggi 70 kaki (22m) yang berpotensi bisa digunakan untuk pengawasan.
Orang-orang mengunjungi Arboretum Nasional pada tanggal 16 Mei 2016. (Brendan Smialowski / AFP / Getty Images)
Kesepakatan untuk kebun tersebut diatur dan dinegosiasikan oleh Jiang Zehui, sepupu Jiang dan yang kemudian menjadi kepala lembaga penelitian yang dikelola negara, Chinese Academy of Forestry, pada tahun 2003.
Proyek ini sejak itu telah dihentikan disebabkan oleh kekhawatiran kontraintelijen, menurut WSJ.
Setelah laporan WSJ tersebut diterbitkan, Michael Wolff, yang menulis biografi 2008, “The Man Who Owns the News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch” (Orang yang Memiliki Berita: Di dalam Dunia Rahasia Rupert Murdoch), membawanya ke Twitter untuk berbagi pada beberapa intel: “Sejak perceraian mereka, Murdoch telah memberitahu siapa pun yang mau mendengar bahwa Wendi Deng adalah mata-mata Tiongkok, dan telang berlangsung sepanjang pernikahan tersebut.” (ran)
Since their divorce, Murdoch has been telling anybody who would listen that Wendi is a Chinese spy–and had been throughout the marriage.
Epochtimes.id- Laporan TV NHK Jepang pada Selasa (16/01/2018) secara keliru mengeluarkan tulisan online yang mengatakan Korea Utara telah menembakkan sebuah rudal.
Laporan ini menyebutkan negara tersebut tetap siaga untuk melakukan provokasi ke sejumlah negara tetangga.
Laporan NHK mengirimkan sebuah berita yang menyatakan, “Korut kemungkinan akan meluncurkan rudal. J-Alert Pemerintah mendesak evakuasi ke bagian dalam bangunan atau di bawah tanah, “sekitar pukul 06.55 siang.
Pada situs berita tersebut serta aplikasinya menunjukkan berita mengutip J-Alert, sistem peringatan darurat pemerintah.
Beberapa menit kemudian, NHK memposting sebuah pesan di situs berita menjelaskan laporan itu merupakan kesalahan dan tidak ada peringatan dari J-Alert yang dikeluarkan.
Seorang presenter berita juga mengakui kesalahan tersebut ketika siaran berita di program “News 7”.
Menurut sebuah laporan, seorang karyawan secara keliru mengaktifkan perangkat untuk mengirimkan berita cepat secara online.
Permohonan maaf dari laporan keliru soal rudal korut (NHK)
“J-Alert memberikan informasi yang sangat penting yang mempengaruhi keamanan dan keamanan warga Jepang. Kami ingin NHK melakukan yang terbaik untuk mencegahnay terulang, ” kata Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada sebuah konferensi pers reguler pada Rabu.
Kesalahan itu terjadi beberapa hari setelah Badan Pengelola Darurat Hawaii pada Sabtu turut keliru mengirim peringatan tentang rudal balistik masuk ke warga di seluruh negara bagian.
Sistem peringatan Perang Dingin negara bagian kepulauan itu diaktifkan kembali secara online setelah ancaman rudal Korea Utara yang terus meningkat.
Peringatan, yang disebabkan oleh Human Erorr, berbunyi, “Ancaman rudal balistik masuk ke Hawaii. Carilah tempat perlindungan segera. Ini bukan latihan.”
Dilansir VOA News, kesalahan yang dikeluarkan di negara bagian Hawaii, sehingga memicu kepanikan di antara penduduk sebelum pihak berwenang mengeluarkan koreksi lebih dari 30 menit kemudian.
Gubernur Hawaii David Ige mengatakan pesan yang eror itu tersiar ketika seorang karyawan menekan tombol yang salah dalam perubahan giliran kerja di badan pertahanan sipil di negara bagian itu. (asr)
HONG KONG – Aktivis demokrasi Hong Kong, Joshua Wong (21 tahun), dijatuhi hukuman penjara yang kedua selama tiga bulan pada hari Rabu untuk apa yang seorang hakim gambarkan sebagai peran “kepemimpinan”-nya selama demonstrasi-demonstrasi “Gerakan Umbrella” pada tahun 2014.
Wong dan 19 demonstran lainnya dinyatakan bersalah dianggap menghina pengadilan karena mereka menolak mematuhi perintah pengadilan untuk meninggalkan sebuah zona protes saat demontrasi pada akhir November 2014.
Protes tersebut merupakan bagian dari pemberontakan rakyat terbesar selama puluhan tahun di Hong Kong dan menimbulkan tantangan yang kuat bagi para pemimpin Partai Komunis Beijing dalam tuntutan demokrasi penuh.
Selama lebih dari dua bulan, puluhan ribu demonstran kebanyakan pelajar dan para demonstran muda berkemah di tenda-tenda di jalan raya utama, menentang tuntutan pemerintah, polisi dan Tiogkok untuk pergi. Payung menjadi simbol pembangkangan setelah para pemrotes menggunakannya sebagai tameng melawan semprotan dan tongkat polisi.
Payung dibuka ketika puluhan ribu datang ke lokasi demonstrasi utama satu bulan setelah polisi Hong Kong menggunakan gas air mata untuk membubarkan pemrotes di Hong Kong, Hong Kong pada 28 Oktober 2014. (Paula Bronstein / Getty Images)Orang-orang menyebar setelah polisi melepaskan gas air mata ke para demonstran pro demokrasi di dekat markas besar pemerintah Hong Kong pada 28 September 2014. (Aaron tam / AFP / Getty Images)
Hakim Pengadilan Tinggi, Andrew Chan, mengatakan bahwa meskipun Wong hanya tinggal di daerah demonstrasi selama 90 menit pada hari yang bersangkutan, “keterlibatannya dalam menghalangi operasi pembersihan berlangsung dalam dan ekstensif. Dia memainkan peran utama pada hari itu.”
“Mengingat keterlibatannya secara keseluruhan, saya berpandangan bahwa satu-satunya hukuman yang tepat … akan menjadi salah satu hukuman penjara langsung,” kata Chan.
Aktivis lain, Raphael Wong, juga dipenjara, sementara para pemrotes yang tersisa, termasuk mantan pemimpin mahasiswa Lester Shum, menerima penangguhan hukuman.
“Terima kasih atas kehormatan dan keputusan Anda. Tekad kami untuk memperjuangkan hak pilih universal sejati tidak akan goyah,” kata Raphael Wong di ruang sidang sebelum dibawa pergi.
Aktivis pro demokrasi (kiri-kanan) Lester Shum, Raphael Wong dan Joshua Wong mengucapkan slogan-slogan di luar Pengadilan Tinggi sebelum menerima hukuman mereka di Hong Kong, Tiogkok pada 17 Januari 2018. (REUTERS / Bobby Yip)
Pengacara untuk kedua Wong, Raphael Wong dan Joshua Wong, mengatakan mereka akan mengajukan banding, namun mereka menolak permintaan segera untuk penjaminan.
Hong Kong, bekas koloni Inggris, kembali ke pemerintahan Tiogkok pada tahun 1997 di tengah janji bahwa pusat keuangan Asia tersebut akan menikmati otonomi tingkat tinggi di bawah pengaturan yang disebut ‘satu negara, dua sistem’.
Pengawasan yang dirasakan oleh pemimpin Partai Komunis Beijing dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, telah memicu gelombang aktivisme pro demokrasi yang bertujuan untuk mempertahankan kebebasan yang telah diabadikan secara konstitusional milik kota tersebut.
Sementara generasi muda yang bersemangat telah memberikan dukungan dengan lambaian bendera Hong Kong untuk daya pendorong demokrasi baru, sekitar 100 aktivis kunci telah, atau mungkin, dipenjara dalam persidangan yang akan datang, dalam apa yang para kritikus katakan adalah usaha untuk melawan momentum gerakan tersebut.
Ribuan demonstran pro demokrasi memenuhi apa yang sekarang disebut ‘Umbrella Square’ di Admiralty Inggris untuk sebuah penyatuan massa di Hong Kong, Hong Kong pada 10 Oktober 2014. (Chris McGrath / Getty Images)
Setelah mengetahui tentang hukuman tersebut dari pengacaranya beberapa saat sebelum persidangan dimulai, Joshua Wong mendongak dari balik pengadilan, memejamkan mata dan menghela napas. Wong memilih untuk tidak melawan tuduhan tersebut dengan semangat pembangkangan sipil.
Wong telah mulai menjalani hukuman penjara enam bulan pada Agustus lalu dengan tuduhan majelis yang tidak sah, namun dia diberi jaminan oleh pengadilan tertinggi Hong Kong, yang mendengar banding atas hukuman tersebut pada hari Selasa. Itu akan memutuskan kasus ini di kemudian hari. (ran)
Mantan pemimpin pelajar Joshua Wong bereaksi di luar Pengadilan Tinggi sebelum menerima hukuman di Hong Kong, Tiogkok pada 17 Januari 2018. (REUTERS / Bobby Yip)
ErabaruNews – Seorang deputi pada Departemen Sheriff Los Angeles County ditangkap pada 16 Januari 2018 karena terlibat dengan jaringan bandar narkoba. Kenneth Collins dan tiga orang lainnya ditangkap oleh agen FBI.
Dia ditangkap setelah tiba di sebuah lokasi di Pasadena, California karena membantu transportasi yang menurut mereka adalah 45 pon kokain. Deputi juga kedapatan membawa lebih dari 13 pon methamphetamine.
Kantor Kejaksaan AS mengatakan bahwa Collins menawarkan jasa transportasi aman bagi narkoba dengan biaya 250.000 dolar AS.
“Deputi Collins menjual lencana-nya untuk membantu seorang individu yang menurutnya adalah seorang pedagang narkoba,” kata Jaksa AS, Nicola T. Hanna, dalam keterangan tertulis, dikutip dari NTD.TV, Kamis (18/1/2018).
“Deputi tersebut diduga menggunakan statusnya sebagai petugas penegak hukum sebagai jaminan saat dia menjanjikan jasa angkutan yang aman untuk sejumlah besar narkotika ilegal.”
Penangkapan tersebut dilakukan di tengah penyelidikan federal yang tengah dilakukan terhadap Collins. Dia diselidiki dalam kasus skema dugaan menerima suap untuk menjaga keamanan fasilitas gudang ganja ilegal.
Collins sendiri tidak membantah tuduhan menjadi kurir bandar narkoba. Namun, dia mengatakan tidak bekerja sendirian, karena dia bekerja dengan jaringan yang mencakup petugas polisi.
“Nilai-nilai yang kita terapkan benar-benar mempengaruhi kepercayaan publik. Kita harus memastikan bahwa kita melakukan yang terbaik untuk keselamatan publik di seluruh wilayah tanggung jawab kita. Ini tentu saja adalah sebuah kemunduran,” kata Sheriff Los Angeles County, Jim McDonnell kepada Fox 11.
Selain bekerja sebagai polisi dan kurir bandar narkoba, Collins juga bekerja sambilan pada bidang pengembangan kepribadian dan motivator.
Pada halaman Facebook-nya, dia baru saja mengiklankan even wanita pada bulan Februari 2018. Dalam seminar itu, dia dijadwalkan menjadi satu-satunya pembicara pria.
Halaman tersebut juga menunjukkan dirinya sebagai manajer organisasi pada perusahaan jasa pengembangan kepribadian, Clarity Through Education.
Halaman Facebook milik Collins juga dipenuhi dengan video dirinya yang menawarkan jasa konsultasi permasalahan kehidupan. Komentar tentang jabatannya sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang merujuk penangkapannya baru-baru ini.
Collins dan para tersangka lain kini terancam hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah sebagai pengedar narkoba. (waa)
Epochtimes.id- Setidaknya lima pria tewas saat sebuah festival India terdiri pria-pria yang berusaha keras menjinakkan banteng dengan hanya bermodalkan tangan kosong.
Penjinakkan banteng, atau Jallikattu, telah dipraktekkan di negara bagian Tamil Nadu, India selatan sejak lama.
Seperti ditulis The Hindu, setidaknya selama 500 tahun telah berlangsung dan mungkin berusia ribuan tahun.
Selama Jallikattu, Banteng dilepaskan ke jalanan yang tertutup atau arena.
Pada festival ini sejumlah pria mencoba memegang kaki belakang banteng atau punuk di punggung banteng ini dalam waktu cukup lama untuk memenangkan hadiah.
Peserta India mencoba mengendalikan seekor banteng selama festival bulltaming ‘Jallikattu’ tahunan di desa Palamedu di pinggiran Madurai, India, pada 15 Januari 2018. (Arun Sankar / AFP / Getty Images)Peserta India mencoba mengendalikan seekor banteng selama festival bulltaming ‘Jallikattu’ tahunan di desa Palamedu di pinggiran Madurai, India, pada 15 Januari 2018. (Arun Sankar / AFP / Getty Images)
Tradisi warga Tamil Nadil ini biasanya digelar menjelang festival panen Pongal setiap Januari dan menjadi semacam jenis olahraga penduduk setempat
Namun acara tak berlangsung mulus. Setiap tahun banyak orang terluka bahkan beberapa mengalami kematian.
Tahun ini, setidaknya 60 orang terluka atau cedera seperti dalam laporan Fox News .
Tradisi tersebut ditentang oleh aktivis pembela hak-hak hewan. Kelompok ini mengatakan banteng yang dipelihara khusus untuk Jallikattu kerap stres dan kadang-kadang terluka.
Dewan Kesejahteraan Hewan federal India serta para aktivis telah mendorong pelarangan Jallikattu melalui Pengadilan Tinggi India, yang mengkonfirmasi larangan tersebut pada tahun 2014.
Kementerian Lingkungan Hidup mengizinkan tradisi tersebut berlanjut pada 2016 dengan catatan, “Banteng diperlakukan dengan benar dan tidak mengalami kekejaman,” Indian Express menulis. Seminggu kemudian, Mahkamah Agung menguatkan larangan tersebut.
Peserta India mencoba mengendalikan seekor banteng selama festival bulltaming ‘Jallikattu’ tahunan di desa Palamedu di pinggiran Madurai, India, pada 15 Januari 2018. (Arun Sankar / AFP / Getty Images)
Tapi penduduk setempat tetap melanjutkan kebiasaan tersebut hingga menyebabkan terjadinya ratusan penangkapan dalam laporan Hindustan Times.
Pada tahun 2017, setelah terjadi gelombang demonstrasi, Gubernur dan legislatif Tamil Nadu meloloskan festival Jallikattu dari UU Kekejaman hewan.
Namun demikian, tradisi yang berlangsung saat ini diatur dengan peraturan lebih ketat.
Kali ini, banteng dan para penjinak harus didaftarkan pada pemerintah dan tidak diizinkan untuk membuat racun atau menyiksa banteng agar lebih agresif seperti ditulis Firstpost.
Akan tetapi, sejumlah aktivis pelindung hak hewan masih menuntut pelarangan secara total. (asr)
ErabaruNews – Sebuah laporan gabungan baru oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengungkap bahwa 549 orang dihukum karena tuduhan terkait terorisme internasional di pengadilan federal AS. Data itu dikumpulkan setelah aksi teror 9/11 pada 2001 hingga akhir 2016.
Sebagian besar terpidana (73 persen) adalah orang asing. Dari 549 orang yang dihukum, 254 bukan warga AS, 148 orang asing dan kemudian menerima kewarganegaraan AS, dan 147 adalah warga AS sejak lahir.
Seorang pejabat administrasi senior mengatakan bahwa laporan tersebut menggarisbawahi perlunya mengakhiri sistem migrasi berantai, keragaman undian visa, dan menetapkan sistem imigrasi berbasis jasa.
“Fokus sistem imigrasi kita adalah dalam mempromosikan asimilasi-yang seharusnya menjadi cita-cita kita,” kata pejabat tersebut dalam sebuah konferensi pers pada 16 Januari 2018, seperti dikutip dari The Epoch Times, Kamis (18/1/2018).
“Tidak membawa pada orang-orang yang mereka sendiri atau anak-anak mereka, pada akhirnya akan mengangkat senjata melawan Amerika Serikat. Itu adalah standar yang tidak dapat diterima.”
Mahmoud Amin Mohamed Elhassan, seorang warga Sudan, diterima di Amerika Serikat pada tahun 2012 sebagai anggota keluarga dari penduduk tetap yang sah dari Sudan, menurut laporan tersebut. Pada tahun 2016, dia mengaku bersalah karena berusaha memberikan dukungan material kepada kelompok teroris ISIS, dan kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.
Kemudian ada Abdurasaul Hasanovich Juraboev, seorang warga negara Uzbekistan, diterima di Amerika Serikat sebagai penerima undian visa keragaman di tahun 2011. Pada tahun 2015, dia mengaku bersalah berkomplot untuk mendukung ISIS, dan pada tahun 2017 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Menurut dokumen pengadilan, Juraboev memasang sebuah ancaman di situs berbahasa Uzbek untuk membunuh Presiden Obama dalam sebuah tindakan sebagai martir atas nama ISIS.
“Dia menambahkan bahwa, jika dia tidak dapat melakukan perjalanan, dia akan melakukan tindakan syahid di tanah AS jika diperintahkan untuk melakukannya oleh ISIS, seperti membunuh presiden atau menanam bom di Pulau Coney,” kata laporan tersebut.
“Ini bukan indikator bagus kemampuan untuk berkembang dan sukses di Amerika Serikat. Keanekaragaman visa undian didasarkan pada keberuntungan semata.”
Setiap tahun, undian memberi 50.000 kartu hijau kepada warga negara yang memiliki tingkat imigrasi rendah ke Amerika Serikat dalam lima tahun sebelumnya.
Sementara itu, dalam sistem berantai, atau berbasis keluarga, migrasi terjadi saat seseorang beremigrasi ke Amerika Serikat dan pada gilirannya mensponsori kerabat lainnya untuk bergabung dengannya. Saudara-saudara, pada gilirannya, bisa mensponsori orang, dan seterusnya, tanpa batas waktu.
Sekitar 72 persen dari 1 juta orang yang memperoleh kartu hijau pada tahun 2015 datang berdasarkan koneksi keluarga, menurut Francis Cissna, direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat (USCIS).
Francis Cissna, direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat dalam sebuah konferensi pers Gedung Putih di Washington pada 12 Desember 2017. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Ketika ditanya tentang mengapa laporan tersebut mencakup sejumlah individu yang merencanakan serangan luar negeri, Cissna mengatakan bahwa lokasi sebuah plot tidak relevan.
“Kami tidak ingin menjadi tempat perlindungan teroris. Jadi, apakah seseorang merencanakan serangan di Suriah dan tinggal di Minnesota, ini bukan sesuatu yang menjadi kepentingan terbaik bangsa ini,” katanya.
“Masalahnya adalah kita mengakui individu, yang, setelah masuk ke Amerika Serikat, merencanakan serangan. Entah itu di dalam negeri, atau akan bertarung dan bergabung dengan ISIS di luar negeri. Mereka tidak melayani kepentingan siapa pun selain teroris dan organisasi teroris tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan,” sambung Cissna.
Laporan tersebut tidak memasukkan informasi tentang waktu radikalisasi masing-masing individu.
Direktur tersebut mengatakan bahwa negara-negara yang banyak menjadi asal para teroris bukanlah hal yang mengejutkan. Negara itu adalah Yaman, Somalia, Suriah, Sudan, dan Irak, yang semua negara itu tengah berjuang melawan terorisme.
Larangan perjalanan Trump yang dikeluarkan pada 24 September 2017 mencakup batas-batas di delapan negara. Hampir semua warga Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Somalia, dan Yaman dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat sejak 18 Oktober 2018. Beberapa warga Venezuela dibatasi, dan warga Irak tidak dikenai pembatasan, namun sekarang menghadapi pengawasan yang ketat.
Pada tahun fiskal 2017, Departemen Keamanan Dalam Negeri menemukan 2.554 orang yang berada dalam daftar pengawasan teroris (juga dikenal sebagai Database Pengawasan Teroris FBI) yang berusaha masuk ke Amerika Serikat. Sebanyak 2170 masuk melalui udara, 335 melalui darat, dan 49 via laut.
Selanjutnya, Bea Cukai dan Perbatasan AS menghentikan lebih dari 73.000 pelancong asing dengan penerbangan menuju Amerika Serikat. Mereka mungkin telah terindikasi risiko imigrasi atau keamanan, antara tahun fiskal 2010 dan 2016.
USCIS juga mengatakan hampir 46.000 pemegang visa bermasalah menurut Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan informasi, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran keamanan publik yang mengerikan di Amerika Serikat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan senjata api, dan pornografi anak-anak.
“Ini adalah orang-orang yang telah berjalan-jalan di Amerika Serikat, yang telah dihukum atau melakukan pelanggaran keamanan publik yang mengerikan, namun memiliki empedu untuk mengajukan manfaat imigrasi,” kata pejabat pemerintah tersebut. “Itu sejumlah besar warga negara asing, dan sejujurnya, menurut pandangan kami, ini benar-benar hanya puncak gunung es.”
Kekerasan Terhadap Perempuan
Setiap tahun, di Amerika Serikat, diperkirakan 23 sampai 27 wanita dibunuh dalam apa yang disebut ‘pembunuhan demi kehormatan’ menurut sebuah studi sebelumnya oleh Departemen Kehakiman. Hampir semua dari mereka terbunuh karena dituding ‘terlalu kebarat-baratan’.
Selain itu, 513.000 perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) pada tahun 2012, menurut perkiraan dari Centers for Disease and Control. Ini tiga kali lebih tinggi dari perkiraan tahun 1990, dan studi tersebut mencatat bahwa kenaikan tersebut ‘sepenuhnya merupakan hasil dari pertumbuhan pesat jumlah imigran dari negara-negara berpendidikan FGM/C yang tinggal di Amerika Serikat.
Laporan tersebut dilampirkan oleh Presiden Donald Trump sebagai bagian dari perintah eksekutifnya, “Melindungi Bangsa Dari Arus Masuk Teroris Asing ke Amerika Serikat,” yang dikeluarkan pada Maret 2017.
Instruksi Presiden itu meminta laporan tersebut dalam waktu 180 hari, yang akan berlangsung pada 2 September 2017.Namun, pejabat tersebut mengatakan bahwa laporan tersebut terlambat karena banyaknya informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya.
Laporan berikutnya ditargetkan selesai pada 15 Juli 2018. Namun, laporan tersebut tidak termasuk insiden teror dalam negeri. (waa)
Kader Partai Komunis Tiongkok mampu menggelapkan sejumlah besar uang, tetapi bagaimana mereka menyimpannya?
Karena dana tersebut haram, melanggar hukum, para pejabat tersebut tahu lebih banyak disbanding disimpan di bank, sehingga mereka menjadi sangat kreatif dalam menyembunyikan simpanan mereka.
Topiknya muncul saat sebuah berita baru-baru ini beredar di Tiongkok. Di Kota Harbin, di Propinsi Heilongjiang yang paling utara, seorang penduduk setempat yang sedang merenovasi rumahnya menemukan banyak uang yang tersembunyi di dinding. Pemilik rumah sebelumnya telah berhasil menyimpan 140 juta yuan (sekitar $21,7 juta), menyebabkan banyak netizen menganggapnya sebagai pejabat korup.
Para pihak berwenang setempat memadamkan desas-desus tersebut di internet dengan mengklaim bahwa uang itu terkait dengan kasus penipuan yang polisi setempat sedang selidiki.
Namun netizen mungkin tidak jauh dari sasaran, karena para pejabat telah tertangkap secara diam-diam menimbun harta curian mereka.
September lalu, badan anti korupsi Partai Komunis Tiongkok, Komisi Sentral untuk Disiplin Inspeksi, bermitra dengan CCTV penyiaran negara untuk menyiarkan segmen khusus mengenai korupsi. Ini mengungkapkan bagaimana seorang kader Partai dan mantan ketua produsen mobil Tiongkok FAW Group, Xu Jianyi, menyembunyikan barang-barang berharganya agar lolos dari penyelidikan para pihak berwenang. Dia meletakkan arlojinya dan batangan-batangan emas di dalam kaleng teh dan mencoba menyembunyikannya di sebatang pohon di vila saat mengetahui bahwa aparat tersebut akan datang untuknya.
Seorang wanita menghitung uang kertas Tiongkok di sebuah jalan di Beijing pada tanggal 11 September 2009. (Liu Jin / AFP / Getty Images)
Masih banyak lagi contoh yang dilaporkan oleh media Tiongkok. Seorang wakil komisaris korup di Kabupaten Mengyin, Propinsi Shandong, mencuri dana publik sebesar 5.58 juta yuan (sekitar $867.000) dan menyebar simpanan uang tersebut di antara 37 bank yang berbeda. Dia menyimpan buku banknya yang tersembunyi di bawah tanah kebunnya.
Sementara itu, wakil kepala pabrik di Tianjin menyembunyikan uang hasil korupsinya di antara cermin, di lemari es, dan di wadah penyimpanan beras. Jam tangan Rolex-nya disimpan di kotak bihun mie di gudangnya.
Pejabat nakal lainnya di departemen konstruksi Propinsi Jiangsu meletakkan dompetnya di lubang pohon, di sawahnya, di bawah genteng, dan bahkan di bawah tumpukan pupuk kandang.
Mereka yang tidak dapat menemukan tempat –tempat persembunyian yang baik akan menciptakannya. Kepala biro jalan raya Ganzhou City di Propinsi Jiangxi, Li Guoyu, meminta seseorang untuk memodifikasi tabung-tabung gas butana sehingga dia bisa memasukkan uangnya. Tabung ini bahkan bisa digunakan secara normal, semua cara yang lebih bagus dilakukan untuk menghindari pengawasan.
Yang lain memilih untuk menyewa atau membeli seluruh rumah dengan tujuan menyimpan uang. Di Kota Hohhot, Mongolia, wakil kepala biro kereta api, Ma Junfei, membeli tempat tinggal di Beijing dan Hohhot untuk menyimpan 88 juta yuan (sekitar $13,6 juta), $4,19 juta, 300.000 euro (sekitar $367.000), 270.000 dolar Hong Kong ( sekitar $34.500), dan 43,3 kilogram, kira-kira 95 kilogram emas (bernilai hampir $2 juta).
Ketika ketua badan penasehat Partai, Konferensi Konsultatif Politik, di Propinsi Guangdong Zhu Minguo diselidiki pada bulan November 2014, pihak berwenang pusat menemukan sejumlah besar uang tunai dan emas di vila di Kota Wuzhishan, Propinsi Hainan. Jumlah yang cukup untuk mengisi sekitar selusin mobil untuk mengangkutnya. Beberapa uang tunai tersebut telah disembunyikan sedemikian lama sehingga menjadi berjamur.
Pejabat lain menemukan cara untuk mentransfer uang ke luar negeri dan tidak terlihat. Pada tahun 2014, China Economic Weekly, sebuah publikasi yang diterbitkan oleh juru bicara negara The People’s Daily, mengutip seorang peneliti di Universitas Peking dari “Building Honest Politics Research Center,” yang memperkirakan bahwa lebih dari 10.000 pejabat telah melarikan diri ke luar negeri, dan total uang yang mereka miliki dibawa bersama mereka berjumlah sekitar satu triliun yuan (sekitar $155 miliar). (ran)
EpochTimesId – Boeing mengungkap potensi penerus pesawat mata-mata Blackbird SR-71 yang legendaris. Perusahaan pembuat pesawat tersebut mengatakan, generasi penerus SR-71 akan mampu terbang dengan lima kali lebih cepat dari kecepatan suara.
Pesawat yang dijuluki ‘Son of Blackbird’ (‘Anak Burung Hitam’) sedang dikembangkan oleh Boeing. Pesawat itu akan melakukan perjalanan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga musuh tidak memiliki waktu untuk bereaksi.
Pesawat baru ini dirancang untuk terbang dengan kecepatan lebih cepat dari Mach 5. Mach 1 adalah kecepatan suara, atau sekitar 767 mph. Jadi untuk melebihi Mach 5, ‘Son of Blackbird’ harus melaju di angkasa lebih cepat dari 3.836 mph.
Konsep generasi mendatang dari ‘Blackbird’ diresmikan di American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech forum di Orlando, Florida, Amerika Serikat, baru-baru ini.
Desainnya mirip dengan SR-72 yang dikerjakan oleh perusahaan kontraktor militer Lockheed Martin. Ini berarti akan menjadi perlombaan, produk perusahaan mana yang pertama kali akan dipasarkan.
“Ini adalah masalah yang sangat sulit untuk mengembangkan pesawat terbang yang lepas landas dan melaju antara Mach 1 sampai Mach 5 dan lebih cepat lagi,” ujar Kevin Bowcutt, ilmuwan kepala Boeing untuk hipersonik, seperti dikutip dari Aviation Week.
Boeing membutuhkan pesawat untuk bisa lepas landas, melaju kencang, melambat, dan mendarat dengan sendirinya. Hal itu sudah berhasil dilakukan SR-71 asli sejak tahun 1964.
Perusahaan berencana untuk menggunakan turbojet konvensional untuk membawa pesawat ke Mach 3. Mereka lalu beralih ke sistem yang berbeda untuk mendongkraknya melampaui Mach 5.
“Dorongan spesifik dari mesin pernapasan udara turun dengan kecepatan yang meningkat, jadi Anda harus membuat mesin lebih besar untuk sampai ke Mach 5,” kata Bowcutt.
“Tapi melakukan itu berarti lubang masuk lebih besar dan nosel lebih besar, dan mencoba untuk mendapatkan bahwa melalui Mach 1 lebih sulit,” katanya.
Sementara itu, Lockheed telah mengerjakan SR-72 sejak awal 2000an. Ini juga akan menjadi pesawat serbu dan mata-mata hipersonik. Namun SR-72 akan sanggup terbang lebih cepat dari Mach 6. Pesawat Lockheed ini diharapkan terbang di langit Amerika pada akhir tahun 2020-an.
“Meskipun saya tidak bisa membahas secara spesifik, anggap saja tim Skunk Works di Palmdale, California, menggandakan komitmen kami untuk mempercepat,” ujar Orlando Carvalho, wakil presiden eksekutif bidang penerbangan di Lockheed Martin, mengatakan kepada SAE International Aerotech Kongres dan pengunjung pameran, seperti diberitakan Daily Mail.
“Sederhananya, saya yakin Amerika Serikat berada di ambang revolusi hipersonik.”
Pesawat pengintai Lockheed SR-71 Blackbird, yang terbang pada ketinggian 80.000 kaki. Gambar diambil pada 31 Agustus 1974. (Keystone/Getty Images)
SR-71 yang asli begitu cepat sehingga bisa mengalahkan rudal darat-ke-udara. Ini membuat rekor kecepatan 2.193,2 mph, rekor yang masih dipegangnya hari ini.
Pesawat ini menempuh ketinggian jelasah sekitar 85.000 kaki, atau sekitar 16 mil di atas bumi. Sangat dekat dengan tepi luar angkasa, sehingga pilot membutuhkan pakaian pelindung khusus.
Boeing belum mengumumkan kapan mereka akan memiliki model siap terbang dari ‘Anak Burung Hitam’ mereka. (John Smithies/Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Pengeras suara terletak di kota Gamagori, Jepang biasaya digunakan memperingatkan masyarakat akan terjadi gempa bumi.
Namun pada Selasa (16/01/2018) pihak berwenang menggunakan sistem darurat nirkabel tidak memperingatkan akan adanya bencana alam, tapi ikan buntal maut.
Ikan buntal beracun, “fugu” dalam bahasa Jepang, aman dikonsumsi. Namun hanya bisa dijual dengan izin resmi, setelah bagian beracun yang mematikan telah dibuang saat dijual.
Sebuah supermarket di Gamagori, terlewatkan karena telah menjual lima bungkus ikan buntal berharga tinggi tanpa membuang bagian hatinya seperti dilaporkan Associated Press.
Pejabat lokal Koji Takayanagi mengatakan, “Kami meminta warga untuk menghindari makan fugu, menggunakan sistem nirkabel darurat Gamagori.”
“Tiga bungkus sudah ada, tapi dua masih tak diketahui,” katanya.
“Mengonsumsi hati fugu dapat melumpuhkan saraf motorik, dan dalam kasus serius menyebabkan tersesak pernafasan yang menyebabkan kematian,” kata pejabat daerah dalam sebuah pernyataan peringatan ditulis The Japan Times.
Ikan buntal, yang dikenal sebagai fugu di Jepang, berenang di sebuah akuarium restoran Jepang di Tokyo. (Yoshikazu Tsuno / AFP / GettyImages)
Alarm tersebut berbunyi pada Senin, 15 Januari 2018, setelah seseorang pembeli salah satu kemasan ikan buntal itu membawanya ke sebuah pusat kesehatan.
Namun, alarm loudspeaker mungkin lebih tentang undang-undang perizinan yang gagal-aman daripada bahaya nyata bagi kehidupan, menurut toko tersebut.
Berbagai variasi ikan buntal memiliki kandungan racun di berbagai bagian tubuh sesuai jenis Ikan.
Organ-organ yang berpotensi mengandung racun mematikan – seperti hati, ovarium, dan kulit .
Menurut AFP, supermarket tersebut mengatakan kepada petugas kesehatan mereka telah menjual jenis ikan buntal tertentu, yang disebut “yorito fugu,” selama bertahun-tahun. Tetapi tidak ada masalah kesehatan disebabkan bagian ikan yang dijual di toko sebelumnya.
“Beberapa ikan itu tidak mematikan atau tidak beracun,” tulis wartawan Jepang Sid Shigenori Ogura dalam sebuah komentar Facebook mengenai sebuah laporan BBC.
“Ikan buntal Yorito fugu seperti itu. Hanya sedikit dari Yorito-fugu yang bisa mengandung racun di bagian hati. ”
“Apa yang dilakukan supermarket itu tak sah, meski mereka keliru mengikuti tradisi lokal mereka,” tulisnya.
Ternyata salah satu bungkus ikan buntal itu disebut sudah dikonsumsi. Namun tidak ada laporan keracunan.
Tidak diketahui penangkal racun dari ikan buntal yang disebut tetrodotoxin. Racun dari ikan buntal ini menyebabkan mati rasa di sekitar mulut, sebelum kelumpuhan dan kematian potensial.
Setiap tahun ada laporan tentang orang-orang keracunan dengan makan fugu di Jepang. Menurut BBC, ada 23 kematian akibat keracunan fugu antara tahun 2000 dan 2012. (asr)
Presiden Donald Trump telah membuktikan bahwa dia tidak takut untuk membela apa yang benar.
Pekan lalu, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap 14 entitas dan individu Iran.
Di bawah sanksi tersebut, beberapa dari pelaku pelaku kejahatan hak asasi manusia terburuk Iran menjadi sasarannya.
Salah satunya adalah Gholamreza Ziaei, direktur penjara Rajaee Shahr yang terkenal jahat di sebelah barat Teheran, yang diketahui memenjarakan lawan politik.
Ribuan pemrotes yang telah turun ke jalan sejak akhir Desember, menyerukan perubahan rezim Islam tersebut yang telah memerintah sejak 1979, telah dipenjara.
Di penjara Rajaee Shahr, para pemrotes telah dilecehkan secara seksual, disiksa, dan, dalam beberapa kasus, dieksekusi secara tidak sah. Dalam satu skenario horor di penjara tersebut, seorang demonstran matanya telah dicungkil oleh petugas lapas.
Sanksi tersebut sampai ke puncak rezim Iran dengan menargetkan Sadegh Amoli Larijani, kepala pengadilan Iran, yang saudara laki-lakinya adalah kepala parlemen Iran.
Aksi cepat tersebut, sebagai tanggapan atas pemberontakan rakyat di Iran di lebih dari 100 kota, menunjukkan bahwa pemerintahan Trump serius untuk membela pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
Selama bertahun-tahun, pemerintahan AS membalas sebagian besar hak asasi manusia hanya dengan nama saja, tanpa tindakan nyata terhadap pelaku pelanggaran.
Di Tiongkok, jutaan praktisi disiplin spiritual, Falun Gong, mengalami penganiayaan berat, termasuk penyiksaan dan pembunuhan, dan bahkan pemindahan organ tubuh mereka secara paksa.
Praktisi Falun Gong di Ottowa, Kanada, melakukan demonstrasi pada tahun 2008 di mana mereka memerankan lagi praktek pemanenan organ yang mengerikan. Periset mengatakan bahwa pihak berwenang Tiongkok telah menggunakan rumah sakit militer untuk secara paksa memindahkan organ para praktisi Falun Gong, sebuah kelompok yang dianiaya di Tiongkok, untuk menjualnya ke orang asing untuk transplantasi. (Epoch Times)
Perkiraannya adalah sejak tahun 1999, ketika partai komunis Tiongkok mulai menganiaya kelompok damai ini, jutaan orang telah dipenjara secara ilegal dan ribuan orang telah terbunuh melalui penyiksaan dan penganiayaan.
Desember lalu, Trump mengirim pesan terkuatnya, bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan pelanggaran semacam itu berlanjut.
Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani pada 21 Desember, Trump mengumumkan sebuah keadaan darurat nasional mengenai “pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang parah” yang terjadi di seluruh dunia.
Perintah eksekutif, yang mengandalkan sebagian pada kewenangan yang diberikan oleh Global Magnitsky Act, dapat mengakibatkan para pelaku kejahatan tersebut untuk pelanggaran yang serupa itu dilarang dari Amerika Serikat, dan membiarkan aset mereka dibekukan.
Di antara yang pertama yang ditargetkan di bawah perintah eksekutif tersebut adalah Gao Yan, direktur Biro Keamanan Umum Beijing cabang Chaoyang, atas kematian seorang aktivis hak asasi manusia yang ditahan pada Maret 2014.
Dalam beberapa bulan mendatang, kita akan melihat bagaimana alat kekuasaan melawan pelaku pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia ini akan digunakan oleh pemerintahan Trump. (ran)
Epochtimes.id- Badan Anak-anak PBB melaporkan perang berkecamuk di Yaman telah membunuh atau melukai lebih dari 5.000 anak-anak dan menyebabkan 400.000 lainnya menderita kekurangan gizi dan berjuang untuk hidup.
Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan di Sanaa, UNICEF mengatakan hampir dua juta anak-anak Yaman tidak bersekolah, seperempat dari mereka sejak konflik meningkat.
“Lebih dari tiga juta anak terlahir dalam perang tersebut,” dalam laporan UNICEF.
Menurut UNICEF anak-anak “terserang tahun-tahun kekerasan, relokasi, penyakit, kemiskinan, kekurangan gizi dan kurangnya akses terhadap layanan dasar.”
UNICEF mengatakan bahwa lebih dari 5.000 anak-anak terbunuh atau terluka dalam kekerasan tersebut berjumlah “rata-rata lima anak setiap hari sejak Maret 2015”.
“Seluruh generasi anak-anak di Yaman tumbuh tanpa mengetahui apapun kecuali kekerasan,” kata Meritxell Relano, perwakilan UNICEF di Yaman.
“Anak-anak di Yaman menderita akibat perang menghancurkan yang tidak mereka perbuat,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Malnutrisi dan penyakit merajalela ketika hancurnya layanan dasar, mereka (anak-anak) yang bertahan cenderung membawa bekas luka fisik dan psikologis selama sisa hidup mereka.”
Badan PBB tersebut mengatakan bahwa lebih dari 11 juta anak – atau “hampir setiap anak di Yaman” – kini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Badan PBB ini menyerukan diakhirinya pertumpahan darah dan perlindungan anak-anak, serta akses berkelanjutan dan tanpa syarat untuk memberikan bantuan kepada setiap anak yang membutuhkan.
Perang tersebut telah menewaskan 9.245 orang sejak Arab Saudi dan sekutu Arabnya bergabung dalam perang melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran seperti laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Perang Ini memicu apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Lebih dari 2.200 orang telah meninggal akibat wabah kolera yang melanda negara itu sejak April. (asr)
Epochtimes.id- Setidaknya 2.000 ulama Pakistan yang mewakili berbagai aliran meneken fatwa anti teror menyatakan serangan bunuh diri, pemberontakan bersenjata melawan sebuah negara dan penggunaan kekerasan atas nama hukum Syariah terlarang berdasarkan hukum Islam.
Pejabat pemerintah Pakistan mengatakan keputusan secara bulat tersebut bertujuan untuk membentuk front persatuan melawan terorisme dan ekstremisme.
Seperti dilansir TOLONews, perkembangan terbaru ini menandai salah satu gerakan kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh ulama Pakistan melawan serangan bunuh diri dan terorisme.
Keputusan tokoh agama secara kolektif tersebut dikeluarkan setelah sejumlah madrasah di Pakistan bertahun-tahun dituduh terlibat dalam terorisme dan pencucian otak bagi pemberontak.
Pemimpin partai politik dan cendekiawan agama menyerukan persatuan dan sebuah narasi bulat untuk melawan terorisme di Pakistan dalam upacara yang mengeluarkan fatwa ‘Paigham-i-Pakistan’ di Islamabad, Selasa (16/01/2018) seperti ditulis surat kabar Pakistan Dawn.
Presiden Pakistan Mamnoon Hussain mengungkapkan harapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh para ulama akan membantu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme, ekstremisme dan sektarianisme.
“Menerbitkan sebuah fatwa disusun melalui proses konsultatif merupakan langkah ke arah yang benar,” katanya.
Presiden Pakistan mengatakan fatwa kolektif ini menggambarkan “citra lembut dan positif Pakistan” dan menyoroti Islam sebagai agama damai, persaudaraan dan toleransi.
“Majelis Ulama Pakistan telah mengeluarkan sebuah dekrit mengenai kegiatan teror dan Fatwa menyatakan bahwa Pakistan adalah negara Islam dan agama Islam yang menjunjung persamaan, keadilan dan persaudaraan. Islam telah mengecam terorisme, pertumpahan darah dan serangan bunuh diri,” katanya.
Pemerintah Afghanistan selalu menekankan perlunya keputusan semacam itu dikeluarkan tidak hanya oleh Pakistan, tapi juga dari dunia Islam dalam skala lebih luas.
Pemerintah Afghanistan juga mengangkat topik tersebut dalam pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Paksitan, Jenderal Qamar Javed Bajwa saat kunjungannya ke Kabul tahun lalu.
Tekanan Internasional
“Pakar agama Pakistan telah digunakan sebagai alat oleh para politisi, kami telah menyaksikan masalah seperti itu dalam berbagai kesempatan. Pakistan telah mengambil inisiatif ini untuk mengurangi tekanan AS,” kata analis politik Sayed Emal Ebad.
Ulama terkenal Pakistan Maulana Fazal-ur-Rahman dan seorang politikus berpengaruh, Sekretaris Jenderal Jamiat Ulema-e-Islam (F) termasuk di antara para ulama yang mengeluarkan keputusan termasuk putra Maulana Sami ul- Haq yang dikenal sebagai ayah spiritual Taliban.
Dulu, beberapa ulama Pakistan melegalkan serangan bunuh diri di Afghanistan.
“Ini adalah masalah yang memprihatinkan bahwa setelah 70 tahun, impian Pakistan, martabat dan keadilan yang harus kita berikan kepada bangsa ini, tidak disadari. Semua ini mungkin terjadi ketika etos sebuah bangsa atau kelompok orang terlihat. untuk mereka,” kata menteri dalam negeri Pakistan Ahsan Iqbal.
Namun dia mengatakan bahwa kekuatan dunia yang melawan Uni Soviet bertanggungjawab atas konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
“Kami telah memerangi konflik regional, dan kejadian yang kami hadapi saat ini tidak sepenuhnya kami lakukan. Untuk sebagian besar, kekuatan dunia yang melawan Uni Soviet bertanggung jawab, “kata Iqbal.
“Tapi ketika Soviet kalah di Afghanistan, kekuatan dunia membersihkan tangan mereka dan menghilang, meninggalkan tumpukan senjata dan bagian paling miskin dari masyarakat tersebut,” katanya.
Keputusan oleh ulama Pakistan lahir, setelah dikritik keras oleh Afghanistan dan masyarakat internasional mengenai peran kontroversialnya dalam perang melawan terorisme. (asr)
