Lembaga Mata-mata Tiongkok Gunakan LinkedIn untuk Merekrut Orang-orang Amerika

admin
-
0
Lembaga Mata-mata Tiongkok Gunakan LinkedIn untuk Merekrut Orang-orang Amerika

WASHINGTON – Penangkap mata-mata utama Amerika Serikat mengatakan lembaga spionase Tiongkok menggunakan akun-akun LinkedIn palsu untuk mencoba merekrut orang-orang Amerika menunjukkan cara memasuki rahasia pemerintah dan komersial, dan bahwa perusahaan tersebut harus menutup [akun-akun] mereka.

William Evanina, kepala kontra intelijen AS, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa para pejabat intelijen dan penegak hukum telah memberitahu LinkedIn, yang dimiliki oleh Microsoft, tentang upaya-upaya “super agresif” Tiongkok di situs tersebut.

Dia mengatakan kampanye Tiongkok termasuk menghubungi ribuan anggota LinkedIn pada satu waktu, tetapi dia menolak untuk mengatakan berapa banyak akun palsu yang ditemukan intelijen AS, berapa banyak orang Amerika yang mungkin telah dihubungi, dan seberapa besar keberhasilan yang dimiliki Tiongkok dalam perekrutan tersebut.

Pemerintah Jerman dan Inggris sebelumnya telah memperingatkan warga mereka bahwa Beijing menggunakan LinkedIn untuk mencoba merekrut mereka sebagai mata-mata. Tapi ini adalah pertama kalinya seorang pejabat AS secara terbuka mendiskusikan tantangan tersebut di Amerika Serikat dan mengindikasikan bahwa itu adalah masalah yang lebih besar daripada yang diketahui sebelumnya.

Evanina mengatakan bahwa LinkedIn harus melihat untuk meniru cara-cara menangani dari Twitter, Google, dan Facebook, yang semuanya telah menghapus akun-akun palsu yang diduga terkait dengan agen-agen intelijen Iran dan Rusia.

“Saya baru-baru ini telah melihat bahwa Twitter sedang membatalkan, saya tidak tahu, jutaan akun palsu, dan permintaan kami mungkin saja LinkedIn dapat melanjutkan dan menjadi bagian dari itu,” kata Evanina, yang mengepalai Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional AS.

Sangat tidak biasa bagi pejabat intelijen senior AS untuk membedakan dari yang lain sebuah perusahaan milik Amerika dengan nama dan secara terbuka merekomendasikannya untuk mengambil tindakan. LinkedIn mengatakan telah memilik 562 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk 149 juta anggota dari AS.

Bagaimanapun Evanina tidak mengatakan apakah dia frustrasi oleh tanggapan LinkedIn atau apakah dia yakin itu sudah cukup.

Kepala trust and safety LinkedIn, Paul Rockwell, menegaskan bahwa perusahaan telah berbicara dengan lembaga penegak hukum AS tentang upaya-upaya spionase Tiongkok. Awal bulan ini, LinkedIn mengatakan telah menghapus akun palsu “kurang dari 40” yang penggunanya mencoba menghubungi anggota LinkedIn yang terkait dengan organisasi politik yang tidak teridentifikasi. Rockwell tidak mengatakan apakah itu akun-akun Tiongkok.

“Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan ini,” kata Rockwell kepada Reuters. “Kami tidak pernah menunggu permintaan untuk bertindak dan aktif mengidentifikasi pelaku-pelaku yang buruk dan menghapus akun-akun yang menggunakan informasi yang kami temukan bersama intelijen dari berbagai sumber termasuk lembaga pemerintah.”

Rockwell menolak memberikan jumlah akun palsu yang terkait dengan badan intelijen Tiongkok. Dia mengatakan perusahaan mengambil “tindakan yang sangat cepat untuk membatasi akun dan mengurangi serta menghentikan kerusakan penting yang dapat terjadi” tetapi tidak memberikan rincian.

LinkedIn “adalah korban di sini,” kata Evanina. “Saya pikir kisah peringatan … adalah, ‘Anda akan menjadi seperti Facebook. Apakah Anda ingin berada di tempat Facebook pada musim semi lalu dengan kesaksian kongres?’,” katanya, mengacu pada pertanyaan anggota parlemen tentang CEO Facebook Mark Zuckerberg tentang penggunaan Facebook oleh Rusia untuk ikut campur dalam pemilihan AS tahun 2016.

Kementerian luar negeri Tiongkok telah membantah tuduhan-tuduhan Evanina.

Mantan Petugas CIA Terjerat

Evanina mengatakan ia berbicara sebagian karena kasus Kevin Mallory, seorang pensiunan perwira CIA yang divonis pada bulan Juni karena telah bersekongkol untuk melakukan spionase bagi Tiongkok.

Seseorang yang fasih berbahasa Mandarin, Mallory sedang berjuang secara finansial ketika dia dihubungi melalui pesan LinkedIn pada Februari 2017 oleh seseorang berkebangsaan Tiongkok yang menyamar sebagai perekrut personel (karyawan), menurut catatan pengadilan dan bukti persidangan.

Individu tersebut, menggunakan nama Richard Yang, mengatur panggilan telepon antara Mallory dengan seorang pria yang mengaku bekerja di sebuah think tank (lembaga riset) Shanghai.

Selama dua perjalanan berikutnya ke Shanghai, Mallory setuju untuk menjual rahasia pertahanan AS, telah mengirim melalui perangkat seluler khusus yang diberikan kepadanya, meskipun dia telah memperkirakan kontak-kontak Tiongkok-nya tersebut menjadi petugas-petugas intelijen, menurut pengaduan pemerintah AS terhadapnya. Dia akan dijatuhi hukuman pada bulan September dan dapat menghadapi seumur hidup di penjara.

Sementara Rusia, Iran, Korea Utara, dan negara-negara lain juga menggunakan LinkedIn dan platform lain untuk mengidentifikasi target-target perekrutan, para pejabat intelijen AS mengatakan Tiongkok adalah yang paling produktif dan merupakan ancaman terbesar.

Para pejabat AS mengatakan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok memiliki “kooptasi”, individu yang tidak dipekerjakan oleh badan intelijen tetapi bekerja dengan mereka, membuat akun palsu untuk mendekati calon-calon anggota baru yang potensial.

Mereka mengatakan target-target tersebut termasuk para ahli di bidang seperti superkomputer, energi nuklir, nanoteknologi, semikonduktor, teknologi siluman, kesehatan, biji-bijian hibrida, biji-bijian, dan energi hijau.

Intelijen Tiongkok menggunakan dalil suap atau bisnis palsu dalam upaya rekrutmennya. Akademisi dan ilmuwan, misalnya, ditawari pembayaran untuk makalah ilmiah atau profesional dan, dalam beberapa kasus, kemudian disuruh atau ditekan untuk memberikan rahasia-rahasia pemerintah atau komersial AS.

Beberapa dari mereka yang membuat akun-akun palsu yang telah dikaitkan dengan alamat-alamat IP yang terhubung dengan badan-badan intelijen Tiongkok, sementara yang lain telah dipersiapkan melalui perusahaan-perusahaan gadungan, termasuk beberapa yang mengaku berada dalam bisnis perekrutan eksekutif, kata seorang pejabat intelijen senior AS, meminta tidak menyebut nama untuk membahas masalah ini.

Pejabat tersebut mengatakan “beberapa korelasi” telah ditemukan antara orang-orang Amerika yang ditargetkan melalui LinkedIn dengan data yang telah diretas dari Kantor Manajemen Personalia, sebuah badan pemerintah AS, dalam serangan pada tahun 2014 dan 2015.

Para peretas telah mencuri informasi pribadi yang sensitif, seperti alamat, catatan keuangan dan medis, riwayat pekerjaan, dan sidik jari, lebih dari 22 juta orang Amerika yang telah menjalani pemeriksaan latar belakang untuk uji kelayakan security clearance (penentuan administratif oleh otoritas yang kompeten bahwa seseorang memenuhi syarat, dari sudut pandang keamanan, untuk akses informasi rahasia).

Amerika Serikat telah mengidentifikasi Tiongkok sebagai tersangka utama dalam peretasan besar-besaran tersebut, sebuah penuntutan kementerian luar negeri Tiongkok pada saat itu ditolak sebagai “logika yang tidak masuk akal.”

Upaya Mata-mata yang Tak Tertandingi

Sekitar 70 persen dari keseluruhan spionase Tiongkok ditujukan untuk sektor swasta AS, daripada pemerintahan, kata Joshua Skule, kepala divisi intelijen FBI (Federal Bureau of Investigation), yang ditugaskan melawan spionase asing di Amerika Serikat.

“Mereka melakukan spionase ekonomi pada tingkat yang tak tertandingi dalam sejarah kita,” katanya.

Evanina mengatakan lima pejabat saat ini dan mantan pejabat AS, termasuk Mallory, telah dituduh atau dihukum karena menjadi mata-mata untuk Tiongkok dalam dua setengah tahun terakhir.

Dia mengindikasikan bahwa kasus-kasus tambahan tentang dugaan mata-mata untuk Tiongkok melalui warga AS sedang diselidiki, tetapi menolak untuk memberikan rincian.

Badan intelijen AS memperingatkan para pejabat saat ini dan mantan pejabat tentang ancaman tersebut dan memberi tahu mereka apa langkah-langkah keamanan yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri.

Beberapa pejabat saat ini dan mantan pejabat memposting rincian-rincian penting tentang sejarah kerja pemerintah mereka secara online, bahkan kadang-kadang menyebutkan unit-unit intelijen rahasia yang tidak dinyatakan secara umum oleh pemerintah.

LinkedIn “adalah situs yang sangat bagus,” kata Evanina. “Tapi itu membuat tempat yang bagus bagi musuh asing untuk menargetkan tidak hanya individu-individu di dalam pemerintahan, mantan-mantan anggota CIA, tidak ada keraguan para akademisi, ilmuwan, insinyur, apa pun yang mereka inginkan. Ini tempat bermain utama untuk mengumpulkan koleksi.” (ran)

Pensiunan Venezuela Demo dan Blokir Jalan Utama Ibukota

admin
-
0
Pensiunan Venezuela Demo dan Blokir Jalan Utama Ibukota

EpochTimesId – Ratusan pensiunan berbaris di luar bank. Mereka juga memblokir jalan-jalan utama di ibu kota Venezuela, Caracas pada 1 September 2018. Mereka berunjukrasa guna menuntut tunjangan bulanan di negara Amerika Selatan yang sedang menderita hiperinflasi.

Pensiunan dan orang lain yang tinggal di kawasan itu tiba di bank pada pagi hari pada 1 September 2018. Mereka membawa payung dan kursi kecil untuk mengantisipasi antrean panjang yang biasanya terjadi.

Sejumlah pensiunan lainnya, turun ke jalan untuk menuntut pembayaran, pada saat bersamaan. Mereka memblokir jalan-jalan di pusat kota dan memaksa arus lalu lintas mencari jalur alternatif lain.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro sebelumnya mengumumkan bahwa pensiunan negara akan ditingkatkan sebagai bagian dari paket tindakan ekonomi. Paket kebijakan itu termasuk devaluasi mata uang dan reformasi pajak.

Sebanyak 4,3 juta pensiunan Venezuela ditetapkan untuk menerima 1.800 Bolivar per bulan (30 dolar AS pada tingkat resmi atau 21 dolar pada tingkat paralel). Pemerintah mengatakan pembayaran baru akan dimulai pada 1 September 2018, dengan dua masa angsuran lain akan dibayarkan pada minggu berikutnya.

Wakil presiden Venezuela untuk masalah ekonomi, Tareck El Aissami, dalam pidato yang disiarkan di televisi negara berusaha meyakinkan para pensiunan bahwa pembayaran sedang dilakukan. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia ke AS, Produk Baja dan Aluminium Dikecualikan dari Tarif Impor 25%

EpochTimesId
-
0
Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia ke AS, Produk Baja dan Aluminium Dikecualikan dari Tarif Impor 25%

Epochtimes.id- Diplomasi ekonomi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) membuahkan hasil menggembirakan. Pemerintah AS memberikan pengecualian terhadap 19 produk baja jenis carbon and alloy dan stainless steel (baja tahan karat) dari tarif impor baja sebesar 25% (US Global Tariff).

Keputusan  ini  dikeluarkan  pada  2  Agustus  2018  setelah  sebelumnya  Indonesia  juga memperoleh  pengecualian  untuk  161  permohonan  produk  baja  carbon  and  alloy  dengan  total volume sebesar lebih dari 7.211 ton dan aluminium sheet sebesar 1.680 ton.

Pengecualian   berbasis   produk   oleh   AS   ini   adalah   hasil   konkret   pascapertemuan   Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross di Washington D.C. pada akhir 23–27 Juli 2018 lalu.

Saat itu, Mendag Enggar memimpin Delegasi Indonesia dalam kunjungan  kerja  ke  AS.  Mendag  mengajak  perwakilan  kementerian/lembaga,  asosiasi,  dan  para pelaku  usaha  produk-produk  ekspor  utama  Indonesia  ke  AS.

Agenda  kunjungan  antara  lain melakukan   berbagai   pendekatan   kepada   Pemerintah   AS   terkait   eligibilitas   Indonesia   untuk program   Generalized   System   of   Preferences   (GSP)   yang   ditinjau   ulang   dan   mengupayakan pengecualian atas pengenaan tarif global AS terhadap produk baja dan aluminium Indonesia yang telah diterapkan AS sejak bulan Maret lalu.

“Selain  meyakinkan  Pemerintah  AS,  kami  juga  menggalang  dukungan  dari  sektor  bisnis  AS, terutama  dari  para  importir  produk  besi  baja  dan  aluminium  Indonesia,” kata Mendag dalam rilisnya.

“Strategi  yang  kami gunakan  adalah  meyakinkan  importir  AS  bahwa  Indonesia  pantas  untuk  dikecualikan  dari  tarif global AS karena produk Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk di AS dan sudah masuk ke dalam rantai nilai global AS,” papar Mendag.

Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan “Pengecualian ini merupakan hasil konkret dari upaya Pemerintah Indonesia yang bersinergi bersama eksportir baja dan aluminium untuk memperoleh pengecualian atas pengenaan tarif impor oleh AS sebesar 25% untuk  produk  baja  dan  10%  produk  aluminium.

Masih  terdapat  12  permohonan  pengecualian produk   baja   Indonesia   dengan   kuantitas   lebih   dari   336.688   ton   dan   276   permohonan pengecualian  produk  aluminium  Indonesia  dengan  kuantitas  lebih  dari  367.351  ton  yang  belum mendapatkan putusan dari Pemerintah AS.

Atas  keberhasilan  awal  ini,  Pemerintah  Indonesia  akan  terus  melakukan  komunikasi  intensif dengan  AS.

“Upaya  pendekatan  langsung  kepada  negara  mitra  dagang  seperti  AS  ini  sangat penting  untuk  dijaga  momentumnya,  terutama  di  tengah  kondisi  ‘perang  dagang’  seperti  ini,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati. (asr)

Polisi Tiongkok Menahan 46 Pemrotes Sistem Pendidikan di Kota Leiyang

admin
-
0
Polisi Tiongkok Menahan 46 Pemrotes Sistem Pendidikan di Kota Leiyang

BEIJING – Polisi Tiongkok di Kota Leiyang mengatakan 46 orang ditahan setelah botol, batu bata, dan kembang api dilemparkan ke petugas dan pejabat pemerintah selama protes oleh sekitar 600 orang terhadap masalah dalam sistem pendidikan.

Dalam sebuah pernyataan di akun mikroblog resmi, polisi Leiyang, di Provinsi Hunan selatan Tiongkok mengatakan, pada 2 September orang-orang tersebut ditahan karena mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas polisi selama protes di luar kantor polisi, yang terjadi pada 1 September.

Orang-orang tersebut marah tentang kesulitan dalam mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah umum, memprotes dan memblokir jalan di dekat enam sekolah dan sebuah gedung pemerintah, kata polisi.

Menurut laporan Voice of America pada 2 September, pihak-pihak berwenang sekolah umum Leiyang, dengan alasan kurangnya dana, baru-baru ini telah memindahkan beberapa siswa kelas lima dan enam ke sekolah-sekolah lokal yang kurang berkualitas. Para orang tua dari anak-anak tersebut juga harus membayar uang sekolah yang mahal.

Para pengunjuk rasa, yang telah menyampaikan keluhan mereka pada Walikota Leiyang, Li Xiang, di gedung pemerintah, pindah ke kantor polisi di mana benda-benda dilemparkan, melukai lebih dari 30 petugas dan merusak kendaraan, kata polisi.

Seorang petugas polisi dari Kota Hengyang, yang yurisdiksinya termasuk Kota Leiyang, kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa 41 orang telah dibebaskan. Biro Pendidikan Leiyang tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters yang mencari komentar di luar jam kerja reguler pada 2 September. (ran)

Kembali Makan Korban, Meksiko Jadi Medan Perang Bagi Wartawan

admin
-
0
Kembali Makan Korban, Meksiko Jadi Medan Perang Bagi Wartawan

EpochTimesId – Situasi keamanan bagi wartawan di Meksiko sebanding dengan sejumlah zona perang, dan itu semakin parah. Demikian dikatakan oleh pendukung kebebasan pers.

Pembunuhan seorang kameraman terjadi di kota wisata, Cancún baru-baru ini. Ini adalah serangan fatal terbaru bagi pekerja media yang menjadi berita utama.

Javier Enrique Rodríguez Valladares, yang bekerja untuk stasiun televisi lokal Canal 10, ditembak mati di kawasan resor pantai pada pukul 18.00 malam, pada 29 Agustus 2018, seperti dikabarkan sejumlah media lokal.

The Committee to Protect Journalists (CPJ/Komite untuk Perlindungan Wartawan) melaporkan bahwa kameraman 31 tahun itu akan menikah pada 31 Agustus 2018. Namun, dia justru ditembak mati bersama orang lain ketika transaksi jual beli mobil.

Banyak wartawan Meksiko harus mencari sumber pendapatan lain. Sebab gaji dan pendapatan resmi yang ditawarkan dari majikan utama mereka sangat buruk.

Kantor jaksa agung untuk negara Quintana Roo mengumumkan bahwa sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kematian Rodríguez Valladares terkait dengan pekerjaannya. Namun, motif pembunuhan belum ditentukan.

Dia telah menjadi wartawan ketiga yang dibunuh di Quintana Roo, hanya dalam waktu dua bulan. Sebelumnya ada Rubén Pat Cauich José dan Guadalupe Chan Dzib, yang juga ditembak mati.

Pembunuhan itu bahkan membuat tempat bekerja kedua wartawan tersebut, Semanario Playa News, untuk tutup. Sejauh ini tidak ada tersangka yang ditangkap dalam kedua kasus tersebut.

Kematian wartawan di Quintana Roo ini adalah bagian dari pola baru yang berbahaya di negara bagian yang sebelumnya tidak pernah berada di antara yang paling berbahaya bagi para wartawan di Meksiko. Namun, kurangnya kemajuan dalam penyelidikan adalah kondisi yang biasa terjadi di negara ini.

“Sayangnya dengan kasus jurnalis, khususnya, peringkat impunitas sebenarnya lebih tinggi daripada dengan warga pada umumnya,” Jan-Albert Hootsen, perwakilan CPJ di Meksiko, mengatakan kepada The Epoch Times.

“Hanya sekitar dua setengah persen dari semua kasus kekerasan, dan itu tidak hanya yang mematikan. Tetapi semua jenis kekerasan terhadap wartawan yang pernah terjadi, mengarah pada aktivitas profesi.”

CPJ selama ini melacak kasus-kasus dimana para tersangka pembunuh jurnalis tidak ditangkap. Lembaga itu juga memberikan ‘indeks impunitas’ (terbebas dari penegakan hukum) ke masing-masing negara yang memiliki kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan. Meksiko memiliki indeks impunitas tertinggi keenam tahun lalu.

“Kami melihat negara-negara seperti Irak, Yaman, Filipina, dan Suriah (pada peringkat tertinggi impunitas). Tiga di antaranya adalah zona perang aktif dan Meksiko tidak, jadi itu memberi tahu Anda banyak hal.”

“Pejabat publik dan anggota kejahatan terorganisasi, adalah dua sumber pelaku utama kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis. Kami yakin mereka tidak akan pernah dihukum jika mereka mengancam atau menyerang wartawan,” lanjut Hootsen.

Impunitas adalah penyebab nomor satu dari kekerasan yang terus berlanjut. Dia mengatakan ‘kerangka kelembagaan yang lemah’ di Meksiko adalah penyebab ke-dua.

Jumlah jurnalis yang tewas di Meksiko akibat pekerjaan mereka mencapai lebih dari 100 orang sejak tahun 2000, menurut sejumlah organisasi ‘kebebasan berbicara’ yang berbeda. Menurut CPJ, tahun lalu adalah yang paling mematikan dengan 11 korban jiwa. Tahun ini, selama delapan bulan berjalan sudah ada tujuh wartawan yang terbunuh.

Rodríguez Valladares belum ada dalam daftar itu, mengingat pembunuhannya sejauh ini dianggap tidak terkait dengan pekerjaannya. Akan tetapi, ‘rasa sakit’ akibat kehilangan seorang sosok jurnalistik akibat kekerasan merajalela di Meksiko, tidak kalah tajam, bagi mereka yang mengenal sosoknya.

Germán Espiridión, dari Quintana Roo dan situs berita Yucatán Balcón, memposting video ke Facebook. Mereka memuji Rodríguez Valladares sebagai, “Seorang teman baik, muda, memiliki masa depan dan sangat berbakat. Untuk tunangannya, kami tidak sanggup berkata-kata. Kami sangat sedih dan kaget.”

Hootsen mengatakan situasi bagi wartawan semakin buruk. Sebuah tren yang sejajar dengan kekerasan umum dan tingginya tingkat pembunuhan di negara itu.

“Kekerasan mematikan terhadap jurnalis, yang merupakan indikator paling penting tentang seberapa buruk situasi ini, berjalan biasanya sejajar dengan konteks kekerasan umum [di Meksiko].”

Dalam kasus baru lainnya, Luis Pérez García, yang memimpin dan menerbitkan sebuah majalah kecil bernama Encuesta Hoy di Mexico City, ditemukan dipukul sampai mati di rumahnya pada 23 Juli tahun ini.

Pria 80 tahun itu tinggal sendirian di sebuah rumah mungil di lingkungan kumuh Juan Escutia. Kawasan itu berbatasan dengan jalan raya 150D, yang melaju keluar dari kota menuju Puebla.

Dinas layanan darurat dipanggil ke rumahnya. Awalnya warga mengira penghuninya meninggal karena sesak napas. Akan tetapi, otopsi mengungkapkan bahwa korban menderita trauma kepala yang disebabkan oleh pukulan benda tajam.

Kemungkinan pembunuhnya membakar rumah untuk mencoba dan menutupi jejak. Sekali lagi, pembunuhan ini juga tidak dikaitkan dengan pekerjaannya oleh pihak penegak hukum. Namun, keluarganya terlalu takut untuk berbicara dengan asosiasi advokasi pers, menurut Reporteros Sin Fronteras.

Seorang mantan rekan kerja yang dihubungi oleh The Epoch Times tidak bersedia diwawancarai untuk berita ini. Tetangga García sejak delapan tahun lalu, Miguel Angel Morales Garza, 51 tahun, menggambarkan García sebagai orang yang ‘tenang dan pendiam’, yang mengabdi pada profesinya.

“Saya tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi, mengapa ada yang ingin melakukan hal semacam itu atau apakah itu karena fakta pekerjaannya,” kata Garza.

“Kami tinggal hanya beberapa meter dari satu sama lain begitu lama. Sangat menyedihkan.” (TIM MACFARLAN/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

CEO JD.com Miliarder Tiongkok Dibebaskan Setelah Penangkapan AS

admin
-
0
CEO JD.com Miliarder Tiongkok Dibebaskan Setelah Penangkapan AS

BEIJING — Richard Liu, miliarder penemu dan kepala eksekutif raksasa e-commerce Tiongkok, JD.com Inc, ditangkap di negara bagian Minnesota AS atas dugaan perilaku kriminal seksual dan kemudian dibebaskan setelah perusahaan tersebut mengatakan itu adalah tuduhan palsu.

JD.com, yang didukung oleh Walmart Inc., Google Alphabet Inc., dan Tencent Holdings dari Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 2 September bahwa Liu, yang nama Tionghoanya Liu Qiangdong, dituduh secara keliru.

“Selama perjalanan bisnis ke Amerika Serikat, Liu dipersoalkan oleh polisi di Minnesota sehubungan dengan tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya,” kata perusahaan tersebut.

“Polisi setempat dengan cepat memutuskan tidak ada substansi untuk pernyataan tentang Liu, dan dia selanjutnya dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya seperti yang direncanakan semula,” katanya.

Perusahaan tidak segera memberikan rincian lebih lanjut, dan Liu tidak dapat segera dihubungi oleh wartawan.

Penangkapan Liu (45 tahun) dilakukan tepat sebelum tengah malam waktu setempat pada 31 Agustus, dan dia dibebaskan setelah jam 4 sore persisnya pada 1 September, menurut situs Sheriff Hennepin County. Menunjukkan Liu “dibebaskan menunggu pengaduan”.

Jurubicara Departemen Kepolisian Minneapolis John Elder mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan menolak untuk memberikan rincian penangkapan tersebut.

“Kita tidak tahu apakah akan ada tuduhan atau tidak karena kita belum menyelesaikan penyelidikan,” katanya kepada wartawan pada 2 September.

JD.com adalah salah satu teknologi Tiongkok kelas berat, bersaing dengan Alibaba Group saingan yang lebih besar. Liu terkenal di Tiongkok, dengan kekayaan bersih $7,9 miliar, menurut Forbes. (ran)

Pentagon Tangguhkan Bantuan Dana Pemberantasan Terorisme untuk Pakistan

admin
-
0
Pentagon Tangguhkan Bantuan Dana Pemberantasan Terorisme untuk Pakistan

EpochTimesId – Amerika Serikat menghentikan bantuan 300 juta dolar AS (sekitar 4,2 triliun rupiah) kepada Pakistan untuk upaya kontraterorisme. Bantuan ditangguhkan setelah Pentagon menganggap bahwa negara itu tidak memenuhi tuntutan AS untuk menindak tegas kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayah perbatasannya.

Awal tahun ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya akan mempertahankan dana keamanan, jika diputuskan bahwa Pakistan bisa membuat kemajuan dalam membersihkan diri dari kelompok teroris yang berjuang selama 17 tahun di Afghanistan. Pentagon kini mengatakan telah memutuskan untuk memotong Dana Dukungan Koalisi yang mendukung Pakistan untuk upaya memerangi terorisme.

“Karena kurangnya tindakan tegas Pakistan untuk mendukung Strategi Asia Selatan, sisa 300 (juta dolar AS) diprogram ulang. Dana tersebut akan dialokasikan untuk prioritas mendesak lainnya,” kata juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Kone Faulkner pada 1 September 2018.

Faulkner mengatakan rencananya akan diserahkan ke Kongres. Jika disetujui, maka total Dana Dukungan Koalisi yang telah dipotong menjadi 800 juta dolar sejak awal tahun ini.

Pakistan sebelumnya sudah menerima lebih dari 33 miliar dolar bantuan AS dalam 16 tahun terakhir. Bantuan itu termasuk lebih dari 14 miliar dalam program ‘Dana Dukungan Koalisi’.

Seorang pejabat Pakistan, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa dia tidak mengetahui pemberitahuan resmi keputusan AS tentang bantuan itu. Dia mengatakan keputusan resmi diperkirakan akan keluar pada akhir September.

Pakistan, negara dengan penduduk mayoritas Muslim, memiliki hubungan yang keras dengan tetangganya di sebelah tenggara, India. Pakistan telah menjadi fokus Amerika Serikat sejak kelompok teroris al-Qaeda melakukan serangan 9/11 di Pentagon dan World Trade Center pada tahun 2001. Amerika Serikat juga menuduh negara itu menyembunyikan teroris Taliban yang berusaha mengacaukan (dan memberontak kepada) pemerintah Afghan. Semua tuduhan itu sudah dibantah oleh Pakistan.

Agustus lalu, Trump mengumumkan strategi baru untuk Asia Selatan yang berfokus pada penghapusan terorisme di Afghanistan dan Pakistan. Strategi tersebut bertujuan pada penghentian program senjata nuklir Pakistan. Amerika Serikat khawatir senjata nuklir tersebut berpotensi jatuh ke tangan teroris.

Taliban bereaksi terhadap strategi baru itu dengan mengancam membuat Afghanistan sebagai ‘kuburan’ bagi tentara AS.

Pemimpinan Afghanistan sangat senang dengan kebijakan AS. Mereka mendukung komitmen presiden AS terhadap kontraterorisme di wilayah tersebut.

“Saya berterima kasih kepada Presiden Trump dan rakyat Amerika atas penegasan dukungan bagi upaya kami untuk mencapai kemandirian dan untuk upaya bersama kami untuk menyingkirkan wilayah ancaman terorisme,” ujar Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat telah mencoba untuk membuat Pakistan membasmi semua organisasi teroris di perbatasan mereka yang mendestabilisasi kawasan itu, bukan hanya yang mengancam pemerintah Pakistan.

Setelah kemenangan partai Perdana Menteri Imran Khan, Juli lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyerukan dan mendesaknya untuk mengambil tindakan tegas terhadap semua teroris. Pakistan mengklaim bahwa terorisme tidak pernah dibahas, dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk membuat koreksi dalam seruannya. Departemen Luar Negeri menolak merevisi pernyataan.

Sebagai tanggapan atas permintaan Pakistan, juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nauert mengatakan kepada wartawan pada 23 Agustus bahwa Pakistan adalah mitra penting bagi Amerika Serikat. “Amerika Serikat berharap untuk dapat menjalin hubungan kerja yang baik dan produktif dengan pemerintah sipil baru,” ujar Heather.

Menlu AS, Mike Pompeo dan Pemimpin Korps Marinir AS, Jenderal Joseph Dunford berencana mengunjungi kawasan itu dalam beberapa hari mendatang. Mereka pertama kali akan berkunjung ke India dan kemudian terbang ke Islamabad, Pakistan. Mereka diprediksi akan membahas masalah keamanan dan militer.

“Dan untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan, semua bangsa kita, dalam menghadapi musuh kita bersama, para teroris. Masalah pendanaan yang dipotong bisa menjadi titik pelekat, setidaknya pada semantik bantuan,” kata Menteri Pertahanan Jim Mattis pada 28 Agustus 2018 lalu.

Pakistan menanggapi berita bahwa Amerika Serikat akan menghentikan Dana Dukungan Koalisi dengan mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan uang mereka sendiri untuk melawan terorisme di wilayah tersebut.

“Ini bukan pemotongan bantuan [AS], itu bukan bantuan. Ini adalah uang kami sendiri yang telah kami gunakan untuk memperbaiki situasi keamanan regional dan mereka harus mengembalikannya kepada kami,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi kepada wartawan pada 2 September di Islamabad, menurut Voice of America.

Pemerintahan sebelumnya telah mencoba pendekatan serupa untuk membuat Pakistan mematuhi tujuan AS untuk keamanan di wilayah tersebut. Namun kali ini mungkin berbeda, karena Khan baru mengatakan mencari ‘hubungan yang saling menguntungkan’ dengan Amerika Serikat.

Cadangan devisa Pakistan telah merosot selama setahun terakhir. Negara itu akan segera memutuskan apakah akan mencari bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF) atau dari negara-negara sahabat seperti Tiongkok. Amerika Serikat memiliki persentase suara terbesar di IMF.

“[Amerika Serikat] memeras mereka ketika mereka tahu bahwa mereka rentan dan mungkin merupakan sinyal tentang apa yang diharapkan jika Pakistan datang ke IMF untuk pinjaman,” ujar Sameer Lalwani, co-director dari program Asia Selatan di think tank Stimson Center di Washington. (NTD.TV dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

 

AirAsia Batalkan Rencana Joint Venture dengan Zhengzhou Airlines

EpochTimesId
-
0
AirAsia Batalkan Rencana Joint Venture dengan Zhengzhou Airlines

oleh Xu Jian

Maskapai penerbangan murah terbesar di Asia milik Malaysia ‘AirAsia’ mengumumkan pembatalan rencana joint venture dengan Zhengzhou Airlines untuk membuka pelayanan penerbangan murah.

Tahun lalu, AirAsia menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan keuangan BUMN Tiongkok Everbright Group dan Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi Henan. Isi nota kesepahamannya menyangkut rencana kerjasama antar tiga pihak untuk selain mengembangkan bisnis transportasi penumpang, cabang perusahaan dari pihak Tiongkok juga akan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur penerbangan, pelatihan personel penerbangan, memberikan layanan penerbangan dan sebagainya.

Tetapi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (30 Agustus) oleh maskapai AirAsia menyebutkan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani bersama dengan China Everbright dan pemerintah Henan telah dianggap gagal, dan tidak akan diperpanjang. Namun AirAsia tidak memberikan alasan spesifiknya.

Juru bicara AirAsia pada Jumat mengatakan : “Tiongkok masih merupakan pasar yang sangat penting bagi AirAsia, kami saat ini masih menjadi perusahaan penerbangan internasional yang memberikan pelayanan paling murah kepada penumpang”, “Sekarang permintaan sedang tumbuh, dan kami akan terus memperluas pasar.”

Maskapai ‘AirAsia’ berdiri pada tahun 2001, ia adalah maskapai penerbangan internasional terbesar kedua di Malaysia dan menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah pertama di Asia.

Maskapai tersebut telah dianugerahi gelar “Pembawa Biaya Rendah Terbaik di Dunia” selama 8 tahun berturut-turut. AirAsia memiliki operasi yang kuat di negara-negara besar di Asia Tenggara, dengan cabang yang tumbuh di India dan Jepang, tetapi belum di daratan Tiongkok.

Kesepakatan AirAsia ditandatangani pada bulan Mei 2017 ketika kunjungan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ke Tiongkok dalam rangka ikut berpartisipasi dalam Forum Kerjasama Internasional Proyek OBOR (One Belt One Road). Najib diberhentikan pada bulan Mei lalu dan dituduh melakukan korupsi dan menerima suap.

Perdana Menteri baru Malaysia, Mahathir Mohamad percaya bahwa kesepakatan dengan Tiongkok komunis adalah tidak adil dan menghentikan proyek-proyek yang didanai mereka.

Dalam konferensi persnya bersama Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Mahathir menyerukan untuk diciptakannya perdagangan yang lebih adil bagi kedua negara dan mendukung perlawanan terhadap munculnya neo-kolonialisme.

Dalam konperensi pers bersama di Beijing pada 21 Agustus itu Mahathir mengatakan secara terbuka bahwa Malaysia membatalkan ketiga proyek berdinai USD. 22 miliar yang didanai Tiongkok. Hal ini menjadi pukulan bagi Tiongkok dalam pelaksanaan OBOR yang sedang mereka gencarkan.

Sedangkan dinding tebal dan tinggi yang dibangun untuk mengurung Kuantan Industrial Park yang oleh orang-orang Malaysia dijuluki Tembok Besar Tiongkok telah diperintahkan Mahathir untuk dibongkar.

Tembok yang untuk menunjukkan eksklusivitas perusahaan investor Tiongkok dan membatasi masuknya warga masyarakat Malaysia jelas melanggar peraturan Malaysia. “Kawasan industri bukanlah wilayah negara asing dan harus dibongkar,” kata Mahathir.

Mahathir pada 27 Agustus mengatakan bahwa apartemen proyek real estat ‘Country Forest City’ yang dananya didukung pihak Tiongkok tidak diizinkan untuk dijual-belikan kepada warga negara asing, dan pemerintah juga tidak akan mengeluarkan visa tinggal kepada orang asing.

Dua pertiga pembeli real estat ‘Country Forest City’ berasal dari Tiongkok, mereka telah memperoleh visa tinggal jangka panjang di bawah kebijakan pemerintah sebelumnya.

Jika berhasil, maka ‘Country Forest City’ ini bisa menjadi proyek tunggal terbesar dalam sejarah real estat yang dikelola Tiongkok, atau menjadi China Town besar yang bakal dihuni oleh 700.000 orang.

Tahun lalu, Mahathir menyebutkan bahwa siapa saja yang telah tinggal di Malaysia selama 12 tahun memiliki hak untuk memilih, dan ia telah mulai khawatir dengan hal ini.

Bloomberg menganalisanya bahwa Mahathir takut bahwa di bawah tekanan ekonomi dari Tiongkok komunis, Malaysia akan kehilangan kedaulatan nasionalnya, Inilah alasannya mengapa Mahathir  menuduh Tiongkok komunis sedang mewujudkan neo-kolonialisme. (Sin/asr)

Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Optimalkan Program Perlindungan Pensiun Amerika

EpochTimesId
-
0
Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Optimalkan Program Perlindungan Pensiun Amerika

NTDTV

Presiden Amerika Serikat, Trump pada Jumat (31/08/2018) menandatangani sebuah perintah eksekutif baru yang dirancang untuk mengoptimalkan program perlindungan bagi pensiunan Amerika.

Trump mengatakan : “Tindakan bersejarah hari ini akan memberikan perlindungan pensiun bagi para pekerja Amerika serta keluarga mereka yang tak terhitung jumlahnya.”

“Kami sangat percaya bahwa semua orang Amerika harus memiliki keyakinan dalam menghadapi kehidupan setelah masa  pensiun, serta adanya jaminan kualitas kehidupan dan ekonominya.”

Trump menandatangani perintah eksekutif ini ketika ia berada di Charlotte, North Carolina pada Jumat sore hari.

Perintah eksekutif menginstruksikan Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Keuangan untuk merevisi peraturan baru demi membantu perusahaan untuk membuat program perlindungan bagi karyawan yang pensiun.

Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa biaya tinggi telah menyebabkan karyawan khawatir untuk berpartisipasi dalam program pensiun seperti 401 (k), orang-orang itu khawatir tentang apakah mereka dapat menjalani kehidupan yang nyaman setelah pensiun.

Selain itu, Trump mengatakan dalam pidatonya pada hari Jumat bahwa ia akan mempertimbangkan kembali dan mengambil keputusan sebelum Hari Buruh tentang apakah pemerintah akan membatalkan rencana kenaikan gaji pegawai pemerintah tahun 2019.  (Sin/asr)

Pemerintah Inggris Usulkan Larangan Penjualan Minuman Energi kepada Remaja

admin
-
0
Pemerintah Inggris Usulkan Larangan Penjualan Minuman Energi kepada Remaja

EpochTimesId – Penjualan minuman energi kemungkinan akan dilarang bagi remaja berusia di bawah 18 tahun di Inggris. Rencana pelarangan itu muncul ditengah kekhawatiran, bahwa minuman tersebut merusak kesehatan anak-anak, demikian dimumukan Perdana Menteri Inggris baru-baru ini.

Minuman energi mengandung kadar kafein yang tinggi dan memiliki kadar gula yang cukup besar. Penelitian sudah menghubungkan konsumsi minuman terhadap obesitas, sakit kepala, masalah tidur, iritasi, dan kelelahan.

Proses konsultasi publik sedang berlangsung; Otoritas Inggris meminta publik untuk mempertimbangkan pada usia berapa larangan itu harus diterapkan. Pemerintah menyarankan usia di bawah 16, atau di bawah 18 tahun sebagai opsi. Konsultasi akan berlangsung hingga November 2018.

Selain merekomendasikan batas usia, proses konsultasi juga bermaksud untuk menginformasikan pembuat kebijakan tentang jenis produk apa yang harus dibatasi. Serta apakah tindakan selain larangan akan lebih baik, atau akankah lebih banyak kendala yang dihadapi jika larangan resmi diterapkan.

Inisiatif larangan minuman berenergi datang setelah publikasi penelitian pada Juni 2018. Khususnya dari bab terbaru ‘Childhood Obesity Plan’, yang berkomitmen untuk mengurangi separuh obesitas pada tahun 2030.

Perdana Menteri Theresa May menyebut obesitas anak-anak, “Sebagai salah satu tantangan kesehatan terbesar yang dihadapi negara ini.” Dia bersumpah untuk mengambil tindakan signifikan dalam mengurangi jumlah gula yang dikonsumsi oleh orang muda, dan untuk membantu keluarga membuat pilihan yang lebih sehat.

Kritik terhadap proposal larangan minuman berenergi ini sudah mulai bermunculan. Kritikus mengatakan itu adalah rencana pemerintah yang dirumuskan secara tidak logis.

“Ini adalah tindakan yang sangat berat,” kata Christopher Snowden, kepala Ekonomi Gaya Hidup di sebuah lembaga pemikir pasar bebas, ‘Institute of Economic Affairs’.

Dia mengatakan bahwa, “Pemerintah tampaknya tidak jelas apakah mereka mengobarkan perang terhadap gula atau kafein. Jika itu kafein, mereka harus melarang penjualan kopi untuk anak-anak, dan jika itu gula, mengapa tidak mengusulkan untuk melarang semua produk manis untuk anak-anak?”

Snowden meninai bahwa alih-alih membuat undang-undang yang ditargetkan dengan tepat, pemerintah dinilai hanya mengikuti program ‘koki selebriti’, Jamie Oliver. Chef Seleb itu, di masa lalu memelopori upaya untuk memerangi penyakit yang berhubungan dengan makanan pada anak-anak.

“Kenyataannya adalah bahwa kita memiliki koki selebriti terkenal di Inggris,” kata Snowden, mengacu pada Jamie Oliver, “Yang mulai berkampanye untuk melarang minuman energi untuk anak-anak. Dan pemerintah selalu melakukan apa yang dia katakan.”

“Kami harus melakukan ini,” kata Oliver, menurut laporan Epoch Times tentang kampanyenya untuk mengakhiri penjualan minuman energi ke bawah 16 tahun, “Karena minuman ini mengubah anak-anak kita menjadi pecandu. Penggunaan (konsumsi oleh) mereka (anak-anak), menurut saya, mirip dengan narkoba.”

Pemuda Inggris termasuk di antara konsumen minuman energi tertinggi di Eropa, penelitian sebelumnya menyatakan.

Menteri Kesehatan Umum, Steve Brine menyuarakan temuan ini dan menunjuk pada klaim bahwa konsumsi minuman energi oleh anak-anak mengubah perilaku mereka menjadi buruk.

“Anak-anak kami sudah mengonsumsi 50 persen lebih banyak dari minuman ini daripada rekan-rekan Eropa mereka. Para guru membuat hubungan yang mengkhawatirkan hubungan antara minuman energi dan perilaku buruk di kelas.”

Para guru mengatakan bahwa anak-anak yang kecanduan pada kafein mengganggu proses belajar mereka sendiri dan teman sekelas mereka. Meskipun klaim efek mengubah perilaku daripada minuman energi pada anak-anak belum diuji.

“Perhatian yang saya kira adalah kita tidak tahu efek kafein pada anak-anak, kita tidak bisa mempelajarinya,” kata ahli diet dan dosen universitas Ursula Philpot. “Jadi, kami khawatir bahwa anak-anak memiliki dosis besar kafein dan dosis besar gula, dan sebenarnya itu sangat legal.”

Kevin Courtney, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Pendidikan Nasional, menilai upaya untuk melarang minuman energi sebagai konflik antara kepentingan anak-anak dan kepentingan komersial.

“Sekolah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan apa yang dijual di luar gerbang sekolah. Jika Pemerintah serius melindungi anak-anak, mereka perlu menempatkan kepentingan anak-anak di atas keuntungan industri minuman energi, dan melarang penjualan produk berbahaya ini (untuk anak) di bawah 16 tahun,” kata Kevin, seperti dilaporkan oleh Independent.

Snowden menepis batas usia 18 karena terlalu berlebihan. Akan tetapi, dia mengakui bahwa usia yang lebih muda mungkin masuk akal.

“Jika harus ada batas usia, maka 14, atau paling absolut 16. Kami menerima di Inggris, bahwa mereka dapat bergabung dengan tentara atau mulai belajar mengemudi pada usia 16, jadi saya pikir kami dapat mempercayai mereka dengan sekaleng Red Bull, yang memiliki kafein sebanyak satu shot atau lebih dari espresso.”

Banyak toko di Inggris sudah memiliki larangan sukarela mereka sendiri terhadap anak berusia di bawah 16 tahun. Larangan itu berlaku untuk minuman yang mengandung 150mg kafein atau lebih, per liter. (TOM OZIMEK/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Trump Siap Merangkai Tahapan Perang Dagang Tiongkok dengan Lebih Banyak Tarif

admin
-
0
Trump Siap Merangkai Tahapan Perang Dagang Tiongkok dengan Lebih Banyak Tarif

WASHINGTON — Presiden AS Donald Trump siap untuk secepatnya meningkatkan perang dagang dengan Tiongkok dan telah mengatakan kepada para pembantunya bahwa ia siap untuk mengenakan tarif atas $200 miliar lebih barang-barang impor dari Tiongkok pada awal pekan depan, Bloomberg News melaporkan pada 30 Agustus.

Gedung Putih menolak mengomentari laporan Bloomberg, yang mengutip enam sumber yang tidak teridentifikasi. Berita tersebut telah meruntuhkan pasar. S&P mencapai sesi terendah, dan dolar AS, yuan Tiongkok, serta hasil Treasury AS juga turun.

Trump telah mempertahankan kebijakan tegas tanpa kompromi menghadapi kebijakan-kebijakan perdagangan Tiongkok, dengan alasan bahwa mereka merugikan para pekerja AS dan mendukung pesaing-pesaing asing. Washington menuntut Beijing meningkatkan akses pasar dan perlindungan hak milik intelektual untuk perusahaan-perusahaan AS, memotong subsidi industri, dan memangkas selisih perdagangan sebesar $375 miliar.

Dua ekonomi terbesar dunia tersebut telah menerapkan tarif hingga $50 miliar untuk barang-barang satu sama lain dalam perang perdagangan saling membalas. Perundingan-perundingan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan telah berakhir pekan lalu tanpa terobosan besar.

Tarif-tarif baru yang diajukan Washington sebesar 25 persen akan mempengaruhi produk-produk konsumen termasuk persediaan bahan pembangunan rumah, produk teknologi, sepeda, dan pakaian jadi.

Periode komentar publik tentang usulan tersebut akan berakhir pada 6 September, dan Trump berencana untuk memberlakukan tarif setelah tenggat waktu tersebut, kata Bloomberg.

Beberapa sumber mengatakan Trump belum membuat keputusan terakhirnya, kata laporan Bloomberg. Para pejabat pemerintahan Trump telah membahas  bagian-bagian tentang bagaimana sulitnya menekan Beijing.

Trump, yang telah mengancam untuk mengenakan bea masuk lebih dari $500 miliar pada hampir semua barang Tiongkok yang diekspor ke Amerika Serikat setiap tahun, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara awal bulan ini bahwa penyelesaian perang dagang dengan Tiongkok akan “butuh waktu” dan bahwa dia “tidak memiliki kerangka waktu” untuk mengakhirinya. (ran)

Produk Penurun Berat Badan yang Mengandung DNP Dapat Membunuh Konsumen

admin
-
0
Produk Penurun Berat Badan yang Mengandung DNP Dapat Membunuh Konsumen

EpochTimesId – NSW Health memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan produk penurun berat badan yang mengandung bahan kimia DNP. Zat kimia yang juga dikenal sebagai ‘2,4-dinitrofenol’ tersebut diklaim berpotensi mematikan.

Produk penurun berat badan, yang mengandung bahan kimia ini dikenal sebagai ‘Shredders’. Mereka dipasarkan melalui komunitas kebugaran (fitnes), penurunan berat badan, atau pembentukan tubuh (body-building).

Badan pemerintah Australia itu mengatakan kepada publik untuk tidak mempertaruhkan hidup mereka dengan menelan bahan kimia ini. Beberapa orang dilaporkan meninggal dunia karena meminum DNP. Kematian telah dilaporkan di Australia, dan juga baru-baru ini di Australia, menurut NSW Health.

“DNP berbahaya bahkan dalam jumlah kecil,” ujar Clinical Toxicologist dan Intensive Care Physician di NSW Poisons Information Center, Dr Kylie McArdle dalam keterangan tertulis.

“Ada mitos bahwa jika digunakan dalam jumlah kecil, pengguna akan tetap aman. Tetapi DNP adalah zat yang sangat beracun,” sambung McArdle.

“Tidak ada obat penawar dan bahkan dengan perawatan medis terbaik kami, orang dapat dan telah meninggal menggunakan produk yang mengandung bahan kimia.”

Produk Industri
“Ini adalah produk industri, jadi itu tidak legal untuk dikonsumsi manusia,” Dr Marianne Gale dari Kementerian Kesehatan NSW mengatakan baru-baru ini.

DNP digunakan sebagai herbisida dan juga sebagai pengawet kayu. Zat ini juga digunakan untuk memproduksi pewarna dan bahan peledak.

The Therapeutic Goods Administration (TGA) mengkategorikan DNP sebagai substansi ‘schedule 10 substance’, yang berarti berbahaya bagi kesehatan. Seperti untuk menjamin larangan penjualan, pasokan dan penggunaan.

DNP digunakan sebagai obat penurun berat badan untuk mengobati obesitas pada 1930-an. Akan tetapi dilarang untuk penggunaan terapeutik pada tahun 1938 di AS karena efek sampingnya, termasuk katarak, gagal ginjal dan kematian karena tubuh terlalu panas.

TGA mengatakan gejala lain dari mengkonsumsi DNP meliputi; kelelahan yang ditandai dengan rasa haus yang luar biasa, banyak berkeringat, mual, muntah, sakit perut, diare, gelisah, takikardia, peningkatan tingkat pernapasan atau kesulitan bernapas, sianosis, kram otot, ginjal dan kerusakan hati.

Seperti Bermain ‘Russian Roulette’
Sebuah studi mengatakan bahwa mengkonsumsi produk yang mengandung DNP sama dengan memainkan permainan pistol Russian Roulette. Hanya keberuntungan yang dapat menyelamatkan mereka.

“Karena variasi luas dalam sensitivitas individu terhadap DNP, apa yang berhasil untuk sebagian besar atau banyak – seperti yang dirinci di forum dan blog Internet – bisa menjadi beracun atau bahkan mematikan bagi orang lain,” kata studi tersebut.

“Untuk pertama kalinya, ini adalah Roulette Rusia untuk setiap pengguna.”

Orang bisa menjadi sangat tidak sehat bahkan dalam beberapa jam setelah menelan DNP. Bahan kimia menghentikan tubuh dari aktivitas menyimpan energi sebagai lemak, dan energi dilepaskan sebagai panas. Panas kemudian meningkatkan suhu tubuh dan akibatnya dapat merusak sel-sel organ seperti otot, ginjal dan otak.

Menurut TGA, beberapa pengguna DNP kini sangat banyak yang mencari bahan atau produk yang mengandung zat itu dalam bentuk tablet atau kapsul dari internet.

Tetapi NSW Health mengatakan bahwa setiap orang harus menghindari semua produk yang dipasarkan secara online yang mengandung ‘DNP’, yang tercantum dalam bahan-bahannya. Produk lain yang dipromosikan sebagai agen penurun berat badan, tetapi berasal dari sumber yang tidak diverifikasi, juga harus dihindari. (NTD.tv/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Empat Menteri Amerika India Akan Bertemu untuk Hadapi Tantangan Tiongkok

admin
-
0
Empat Menteri Amerika India Akan Bertemu untuk Hadapi Tantangan Tiongkok

EpochTimesId – Empat menteri dari Amerika Serikat dan India akan mengadakan dialog pertama untuk membahas isu pertahanan, diplomatik dan regional dalam pertemuan ‘2 Plus 2’. Dialog akan diselenggarakan di India pada 6 September mendatang.

Pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan pada hari Rabu (29/8/2018) lalu, bahwa mereka juga akan membahas bagaimana cara menanggapi tantangan Tiongkok komunis. Isu itu akan menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa Amerika sangat mengharapkan India dan negara-negara lain, bisa memiliki alternatif lain dalam pembangunan infrastruktur, diluar ‘One Belt One Road’ (OBOR) inisiasi Tiongkok.

Randall Schriver, Asisten Sekretaris Departemen Pertahanan AS untuk urusan keamanan Asia dan Pasifik, ketika menghadiri forum 2 Plus 2 AS-India pada Carnegie Endowment for International Peace pada hari Rabu mengatakan bahwa, strategi regional India-Pasifik pemerintahan Trump memiliki sifat inklusif. Mereka berharap Tiongkok juga memiliki visi yang sama. Namun, sayangnya tindakan ekonomi dan militer Tiongkok komunis di wilayah ini justru menuju pada arah yang berlawanan.

“Tiongkok komunis melalui pernyataan publik, perilaku dan sikapnya sudah secara jelas menunjukkan hasratnya yang berbeda di wilayah India-Pasifik. Hal itu tercermin dalam strategi ekonomi, Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (OBOR), militerisasi Laut Tiongkok Selatan, dan menggunakan cara-cara paksaan untuk mengintervensi urusan domestik negara lain,” kata Randall.

Randall Schriver melanjutkan, perilaku Tiongkok memicu negara-negara tetangga untuk melakukan perlawan secara bersama-sama. AS sedang membentuk kemitraan dengan India dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik untuk mempelajari kemungkinan menyediakan insiatif yang berbeda dari ‘Sabuk Ekonomi Jalur Sutra’ Tiongkok.

“Kamu tidak harus melawan proyek Sabuk Ekonomi Jalur Sutra, tetapi kamu bisa mengekspos dari sisi negatifnya,” kata Randall Schriver. “Kami telah mendiskusikan dengan India untuk mengkoordinasikan bantuan ekonomi, dan meneliti bagaimana bekerja sama dalam menyediakan alternatif.”

“Hal yang sama berlaku di bidang militer dan keamanan. Amerika Serikat dan India harus membuktikan bahwa kedua negara adalah mitra yang lebih baik, lebih dapat dipercaya dan dapat diandalkan,” tambahnya.

Dialog ‘2 Plus 2’ antara AS-India akan diselenggarakan pada 6 September oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan James Mattis, serta Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj dan Menteri Pertahanan Nirmala Sitharaman. Ini adalah kesepakatan yang dicapai antara Presiden Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada pertemuan mereka pada tahun 2017.

“Kami akan melakukan dialog di New Delhi dan akan melanjutkan (dialog). Tiongkok komunis akan menjadi topik dalam sebagian besar urusan masa depan kami,” sambung Randall Schriver.

Menghadapi Tiongkok komunis yang acap kali menarik kedekatan hubungan dengan negara tetangga, Randall mengatakan bahwa karena lokasi geografis dan pengaruh Tiongkok, Amerika Serikat tidak mungkin melarang negara-negara lain untuk tidak menjalin hubungan dengan Tiongkok atau melarang mereka untuk memperluas kegiatan dengan Tiongkok.

Adapun ketegangan yang terjadi baru-baru ini antara Tiongkok dan India, Randall mengatakan bahwa AS mendukung Tiongkok dan India untuk memperbaiki hubungan. Amerika Serikat juga berharap dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok.

Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu mendampingi Menteri Pertahanan Mattis mengunjungi Beijing. Kunjungan telah mencapai komunikasi yang baik, meskipun ada perbedaan pendapat tentang masalah Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan. Namun, kedua belah pihak masih berharap untuk membangun hubungan yang stabil dan konstruktif.

Dunia luar memperkirakan bahwa selain menanggapi tantangan Tiongkok komunis, hubungan militer antara India dengan Rusia mungkin juga akan memicu diskusi hangat pertukaran militer AS-India.

India sebelumnya mengatakan bahwa mereka berharap dapat menyelesaikan pembelian sistem pertahanan rudal anti-pesawat Rusia S-400 pada akhir tahun ini. Sedangkan dalam rangkaian sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia, terdapat sanksi sekunder terhadap negara-negara yang melakukan kerja sama pertahanan dan intelijen dengan Moskow.

Randall Schriver mengatakan bahwa jika India membeli senjata dari Rusia, dia tidak dapat menjamin bahwa Amerika Serikat akan membebaskan sanksi terhadap India. (ET/Sinatra/waa)

Video Rekomendasi :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Ratusan Insyinyur Diterjunkan Pendampingan Membangun Rumah Tahan Gempa di NTB

EpochTimesId
-
0
Ratusan Insyinyur Diterjunkan Pendampingan Membangun Rumah Tahan Gempa di NTB

Epochtimes.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerjunkan sebanyak 400 insinyur muda. Mereka ini adalah  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017.

Mereka nantinya menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Melansir dari situs Kementerian PUPR, para CPNS ini akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis (30/08/2018) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan prinsipnya adalah build back better.

Mereka nantinya akan dilatih 1-2 hari mengenai rumah tahan gempa yakni Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang merupakan hasil inovasi Balitbang Kementerian PUPR sebelum disebar ke berbagai lokasi di NTB khususnya Pulau Lombok.

“Di Lombok saat ini sudah ada aplikator Risha yang akan mengajarkan cara membuat dan merakit Risha serta sudah ada rumah contoh yang dibangun serta cetakan beton modularnya. Mereka akan bertugas minimal satu bulan,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (28/08/2018).

Sebagai langkah pendampingan, nantinya akan dibentuk tim fasilitator yang terdiri dari 9-10 orang yang bertanggung jawab untuk pendampingan rehab rekon 100-150 rumah. Namun banyaknya jumlah dan luasnya sebaran rumah yang rusak membutuhkan sejumlah tenaga fasilitator .

Diperkirakan kebutuhan tenaga pendamping untuk perbaikan sekitar 74 ribu unit rumah diperlukan sebanyak 2.000 tenaga fasilitator.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga mengajak keterlibatan mahasiswa teknik PTN/PTS untuk menjadi bagian dari tim fasilitator sebagai bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa dalam mempercepat proses rehab rekon.

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta untuk memperbaiki rumah rusak ringan.

Kementerian PUPR mengatakan perkuatan struktur rumah tidak hanya diperlukan pada rumah yang mengalami rusak berat saja. Namun rumah-rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan.

Hal ini dikarenakan hampir seluruh rumah yang rusak disebabkan tidak memiliki struktur bangunan yang baik seperti tidak adanya kolom dan tulangan besi.

Untuk fasilitas publik seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, puskesmas dan rumah sakit ditargetkan bisa kembali berfungsi memberikan pelayanan pada Desember 2018. (asr)

Parlemen AS dan PBB Suarakan Peringatan untuk Pejabat Tiongkok atas Pelanggaran HAM Minoritas Muslim di Xinjiang

admin
-
0
Parlemen AS dan PBB Suarakan Peringatan untuk Pejabat Tiongkok atas Pelanggaran HAM Minoritas Muslim di Xinjiang

WASHINGTON – Sebuah kelompok bipartisan dari 15 anggota parlemen AS pada 29 Agustus mendesak pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi pada para pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia minoritas Muslim di Xinjiang, mengatakan wilayah itu sedang berubah menjadi “negara polisi berteknologi tinggi.”

Kelompok tersebut, dipimpin oleh Senator Marco Rubio (R-Fla.) dan Rep. Chris Smith (RN.J.), duduk bersama dari bipartisan Komisi Eksekutif Kongres tentang Tiongkok, membuat surat panggilan untuk Sekretaris Negara Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Muslim di wilayah barat jauh Tiongkok, Xinjiang, telah “menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan-pembatasan yang luar biasa terhadap praktik dan budaya agama, dan sistem pengawasan digital yang begitu meluas sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari dipantau,” kata surat tersebut.

Surat itu, yang ditandatangani oleh sembilan anggota Partai Republik, tujuh Demokrat, dan satu Independen, menyerukan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act terhadap para pejabat senior Partai Komunis Tiongkok yang mengawasi kebijakan, termasuk ketua partai Xinjiang Chen Quanguo, dan untuk langkah-langkah lain yang perlu dipertimbangkan.

Undang-undang Magnitsky (Magnitsky Act) awalnya dirancang untuk menargetkan pelanggar-pelanggar hak asasi manusia Rusia, tetapi telah diperluas untuk memungkinkan sanksi atas pelanggaran di mana pun di dunia.

“Pemerintah Tiongkok sedang menciptakan negara polisi berteknologi tinggi di [Xinjiang] yang merupakan pelanggaran berat privasi dan hak asasi manusia internasional,” tulisnya dalam surat.

Panel HAM PBB bulan ini mengatakan telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa 1 juta etnis Uighur di Tiongkok ditahan dalam apa yang menyerupai “kamp pengasingan besar-besaran yang diselimuti kerahasiaan.”

Surat anggota parlemen AS menyerukan “tanggapan yang tangguh, terarah, dan global.”

Ia menambahkan, “Tidak seorang pun pejabat ataupun perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam apa yang terjadi..boleh mendapat keuntungan untuk akses ke Amerika Serikat atau sistem keuangan AS.”

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya sangat terganggu oleh tindakan keras Beijing di Xinjiang, tetapi menolak berkomentar mengenai kemungkinan sanksi masa depan terhadap Chen dan lainnya.

Kritik-kritik mengatakan keamanan dan pengawasan di Xinjiang telah menciptakan kesamaan situasi-situasi darurat militer, dengan pos-pos pemeriksaan polisi, pusat pendidikan ulang, dan pengumpulan DNA massal.

Persatuan Bangsa-bangsa

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial juga menyuarakan peringatan pada 30 Agustus atas kamp-kamp pendidikan ulang politik, menyerukan pembebasan segera dari mereka yang ditahan atas “dalih untuk melawan terorisme.”

Penemuan-penemuannya dikeluarkan setelah peninjauan ulang dua hari terhadap rekor Tiongkok, yang pertama sejak 2009, awal bulan ini.

Panel tersebut mencela Tiongkok dalam “definisi mengenai terorisme secara luas dan referensi tidak meyakinkan tentang ekstremisme dan definisi tidak jelas untuk separatisme dalam undang-undang Tiongkok.” Ini dapat digunakan untuk melawan mereka yang secara damai melaksanakan hak-hak mereka dan menggampangkan “penggambaran kriminal” untuk etnis dan agama minoritas, termasuk orang-orang Uighur, orang Buddhis Tibet, dan orang Mongolia, katanya.

Dalam kesimpulannya, panel tersebut mengatakan khawatir adanya “banyak laporan tentang penahanan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa komunikasi dan seringkali untuk waktu yang lama, tanpa dituntut atau diadili, dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama.” (ran)

1...2,3502,3512,352...2,466Page 2,351 of 2,466