EtIndonesia.com  Media New Tang Dynasty melaporkan bahwa sekitar 60.000 migran baru-baru ini memasuki Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara. Pada 31 Juli malam, ratusan demonstran anti-imigrasi berkumpul di depan Kedutaan Besar Maroko di Madrid untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai “invasi” migran.

Menurut laporan AFP, aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar di sekitar Kedutaan Besar Maroko di Madrid. Helikopter dan drone juga digunakan untuk memperketat pengawasan keamanan.

Seorang wartawan AFP melaporkan bahwa para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti: “Spanyol adalah negara Kristen, bukan Muslim” dan “Persatuan Bangsa.”

Banyak peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez juga menjadi sasaran kritik para demonstran. Mereka menuduhnya telah “menjual Spanyol kepada umat Muslim” dan menyalahkannya atas apa yang mereka sebut sebagai “krisis yang tidak terkendali.”

Dibandingkan dengan banyak negara Eropa lainnya, pemerintahan Partai Buruh Sosialis Spanyol (PSOE) yang dipimpin Sánchez memang menerapkan kebijakan yang relatif lebih terbuka terhadap imigrasi.

Pihak berwenang di Ceuta menyatakan bahwa sekitar 60.000 migran telah memasuki wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Namun, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menulis di platform media sosial X bahwa:”Hampir semua orang yang memasuki Ceuta telah kembali ke Maroko.”

Ia juga menuduh pihak-pihak yang mengkritik pemerintah telah “menyesatkan opini publik.”

Albares menegaskan bahwa setiap orang yang hendak bepergian dari Ceuta atau wilayah kantong Spanyol lainnya, Melilla, menuju daratan utama Spanyol wajib menjalani pemeriksaan identitas oleh kepolisian.

Ia menambahkan : “Integritas kawasan Schengen akan tetap dijaga sepenuhnya.”

Masuknya gelombang migran ke Ceuta juga mendorong Italia untuk sementara waktu memperketat pengawasan di perbatasannya dengan Spanyol.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada 31 Juli sebelumnya mengumumkan bahwa Italia untuk sementara menghentikan penerapan kebebasan lalu lintas berdasarkan Perjanjian Schengen dengan Spanyol. Menurutnya, langkah tersebut merupakan : “Keputusan yang diperlukan untuk melindungi keamanan warga negara kami dan menjaga perbatasan Eropa.”

EtIndonesia.com  Ceuta kewalahan dalam semalam setelah wilayah enklaf Spanyol di Afrika Utara itu menghadapi gelombang baru hampir 60.000 penyeberangan imigran ilegal dari Maroko hanya dalam sehari, kata Presiden Ceuta pada Jumat.

Jumlah para imigran melonjak tajam dibandingkan angka 49.000 kedatangan melalui jalur laut dan darat yang sebelumnya dilaporkan otoritas Spanyol hingga Jumat 31 Juli pagi.

Setidaknya 41 imigran tewas saat berusaha mencapai wilayah Spanyol di Ceuta, meningkat dari 19 korban jiwa yang dilaporkan sebelumnya pada Jumat.

“Situasi yang sedang dialami Ceuta benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi,” kata Presiden Ceuta, Juan Jesús Vivas, kepada wartawan.

Rachid Sbihi, yang memimpin asosiasi pekerja lokal yang mewakili anggota Guardia Civil, menyebut situasi tersebut sebagai “krisis kemanusiaan yang serius.”

“Orang-orang masih terus masuk. Personel tambahan yang datang hanya dapat membantu para korban luka dan menangani upaya kemanusiaan lainnya,” katanya. “Situasinya kacau.”

Pada Kamis, Spanyol mengerahkan satuan militer ke wilayah enklafnya di Afrika Utara, Ceuta, untuk memperkuat keamanan setelah ribuan imigran ilegal, yang mana sebagian besar merupakan pria muda, menerobos perbatasan dengan Maroko.

Ceuta merupakan kota otonom Spanyol yang terletak di Afrika Utara. Bersama Melilla, wilayah tersebut menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika dan kerap menghadapi gelombang imigran ilegal yang berupaya memasuki Eropa.

Menurut data terbaru Institut Statistik Nasional Spanyol, Ceuta hanya memiliki sekitar 83.000 penduduk.

Menteri Kebijakan Teritorial Spanyol, Ángel Víctor Torres, mengatakan pada Jumat bahwa salah satu faktor yang diduga memicu lonjakan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung Spanyol pada 29 Juni yang menyatakan bahwa para migran yang dicegat di laut saat berusaha mencapai Ceuta atau Melilla tidak dapat langsung dipulangkan melalui prosedur khusus tanpa proses hukum.

Torres mengatakan kepada sebuah stasiun radio lokal bahwa pemerintah Spanyol telah merespons lonjakan tersebut dengan cepat dan pada akhirnya akan memulangkan para imigran itu.

Dalam unggahan di platform X pada 30 Juli, asosiasi kepolisian nasional Spanyol JUPOL menyatakan bahwa jumlah personel polisi yang ditempatkan di lapangan terlalu sedikit untuk mengendalikan lonjakan tersebut.

“Selama berhari-hari kami telah memperingatkan secara terbuka bahwa situasi di kota otonom itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta mengecam sama sekali tidak adanya langkah-langkah dari pemerintah. Hari ini, semua peringatan itu terbukti benar,” tulis JUPOL.

Asosiasi Guardia Civil Spanyol dalam serangkaian unggahan di X pada 31 Juli mengatakan bahwa kota itu kini berada di “ambang kehancuran.”

“Petugas Guardia Civil tidak mampu berbuat apa-apa,” tulis asosiasi itu.

“Mereka sekarang masuk secara massal…. Jumlah petugas Guardia Civil tidak cukup untuk menghentikan gelombang manusia itu.”

Semalam, di gerbang menuju Ceuta, otoritas Maroko mengerahkan truk meriam air untuk membubarkan kerumunan dan mendorong mereka kembali.

Di sekitar lokasi juga tampak bangkai hangus sebuah bus dan tujuh mobil akibat bentrokan dengan massa.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez tiba di Ceuta pada Jumat, menurut salah satu kantor berita Spanyol.

“Sánchez tiba di helipad Ceuta di tengah caci maki serta bentrokan antara para pengunjuk rasa dan polisi,” tulis Europa Press dalam unggahannya di X pada 31 Juli.

Pemerintahan Sosialis Spanyol di bawah Sánchez dikenal memiliki kebijakan yang mendukung imigran. Pada 14 April, pemerintah mengeluarkan dekret kerajaan yang memberikan status hukum kepada orang-orang yang tinggal secara ilegal di Spanyol.

Usulan tersebut pertama kali diajukan pada 27 Januari, yang memungkinkan sekitar 500.000 imigran ilegal yang telah tinggal dan bekerja di Spanyol memperoleh status hukum melalui proses yang dipercepat.

Hingga batas waktu pendaftaran pada 30 Juni, hampir 1,2 juta orang mengajukan permohonan, lebih dari dua kali lipat perkiraan awal pemerintah yang hanya sekitar 500.000 orang.

Sekretaris Jenderal partai konservatif Vox sekaligus anggota parlemen wilayah Catalonia, Ignacio Garriga, menyalahkan Sánchez secara langsung atas lonjakan tersebut.

“Ini adalah sebuah invasi dan Sánchez bertanggung jawab langsung atas hal ini,” tulisnya di X pada 31 Juli.

“Mari kita membangun tembok dan menyediakan sarana yang diperlukan agar Ceuta dan Melilla benar-benar menjadi perbatasan yang aman. Ini adalah kewajiban moral dan tanggung jawab institusional kepada rakyat Spanyol yang kini hidup dalam ketakutan, melihat usaha mereka tutup, dan khawatir akan keselamatan mereka.”

Reuters dan The Associated Press turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Sumber : Theepochtimes.com

New Tang Dynasty TV melaporkan bahwa pada  Kamis 30 Agustus 2026, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, mengalami gelombang masuk imigran ilegal terbesar dalam sejarahnya. Dalam waktu hanya 24 jam, sekitar 60.000 imigran ilegal memasuki wilayah tersebut, mengguncang Eropa. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan imigrasi Spanyol yang dinilai terlalu longgar dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong meningkatnya arus penyelundupan manusia. Presiden Donald Trump juga memperingatkan bahwa jika pengendalian perbatasan gagal, Amerika Serikat dapat mengalami krisis serupa.

EtIndonesia.com  Pada  Kamis 30 Agustus 2026, puluhan ribu imigran ilegal memasuki Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, hanya dalam semalam. Kota kecil yang berbatasan langsung dengan Maroko itu seketika menjadi pusat krisis migrasi di Eropa.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengatakan: “Menyebut peristiwa kemarin sebagai sebuah ‘serangan’ berarti mengakui bahwa integritas wilayah Spanyol telah dilanggar.”

Kota Ceuta hanya memiliki sekitar 83.000 penduduk. Karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Maroko, wilayah ini telah lama menjadi salah satu pintu masuk utama bagi para migran ilegal dari Afrika menuju Eropa.

Wali Kota Ceuta menyatakan bahwa sekitar 60.000 orang melintasi perbatasan dalam waktu 24 jam. Ini merupakan gelombang masuk migran terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah kota Ceuta. 

Selain jumlahnya yang sangat besar, lebih dari 10.000 orang juga dilaporkan mempertaruhkan nyawa dengan berenang atau menggunakan perahu untuk mencapai Ceuta melalui jalur laut.

Perwakilan pemerintah Spanyol di Ceuta mengatakan bahwa 57 jenazah telah ditemukan di sisi perbatasan wilayah Spanyol. Jumlah korban tewas dan luka diperkirakan bisa lebih tinggi.

Sejumlah pengamat menilai bahwa gelombang besar imigran ilegal yang muncul secara tiba-tiba ini berkaitan dengan kebijakan imigrasi Spanyol yang selama ini dianggap terlalu longgar.

Berbeda dengan banyak negara Eropa yang memperketat aturan imigrasi, pemerintah Spanyol pada awal tahun ini memberikan amnesti kepada ratusan ribu imigran ilegal dengan memberikan status izin tinggal yang sah.

Pada Juli tahun ini, Mahkamah Agung Spanyol juga memutuskan bahwa setiap imigran ilegal yang memasuki Spanyol melalui jalur laut tidak boleh langsung dideportasi. Mereka harus terlebih dahulu menjalani proses verifikasi identitas dan pemeriksaan permohonan suaka sebelum keputusan akhir diambil.

Putusan tersebut dinilai dapat meningkatkan keinginan para penyelundup dan migran untuk memilih jalur laut menuju Spanyol.

Gelombang migrasi yang terjadi secara mendadak ini juga memicu kekhawatiran banyak negara Eropa mengenai keamanan perbatasan.

Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengatakan: “Jelas ini pertama-tama merupakan urusan pemerintah Spanyol, tetapi masuknya migran ke Ceuta memang sangat mengkhawatirkan.”

Pemerintah Prancis mengumumkan akan memperketat pengawasan di perbatasannya dengan Spanyol. Sementara itu, sejumlah politisi di Italia menyerukan agar status Spanyol dalam Kawasan Schengen dievaluasi kembali.

Peristiwa ini juga mendapat perhatian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia memperingatkan bahwa gelombang besar imigran ilegal seperti yang terjadi di Spanyol juga dapat terjadi di Amerika Serikat.

“Kemarin saya melihat apa yang terjadi di Spanyol. Itu benar-benar sebuah bencana. Rasanya seperti sebuah negara dibanjiri oleh ratusan ribu orang. Jika Partai Republik tidak memenangkan pemilu, hal yang sama juga akan terjadi di Amerika Serikat—bahkan dalam skala yang lebih besar, lebih parah, dan lebih mudah terjadi,” katanya. 

Saat ini, menurut sejumlah laporan media, sebagian besar imigran ilegal yang melintasi perbatasan tersebut telah mulai kembali ke Maroko.

Laporan disusun oleh Meng Yu, New Tang Dynasty Television.