Badan Pengawas Nuklir PBB mengungkapkan bahwa Korea Utara tampaknya memulai kembali pengoperasian reaktor listrik lima megawatt yang digunakan memproduksi plutonium untuk senjata nuklir.
Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengatakan ada indikasi reaktor beroperasi di lokasi Yongbyon dan “aktivitas intermiten” di laboratorium radiokimia.
Pidato Grossi kepada Dewan Gubernur bersamaan laporan IAEA pada 7 September, yang menyatakan bahwa Korea Utara mungkin telah memperluas fasilitas utama di kompleks nuklir Yongbyon-nya.
Ia mengutarakan, pihaknya telah mengamati indikasi tentang fasilitas pengayaan sentrifugal yang dilaporkan di Yongbyon terus beroperasi dan sekarang selesai secara eksternal, memperluas ruang lantai bangunan yang tersedia sekitar sepertiga.
Grosi juga mengungkapkan, penyelesaian beberapa bangunan baru di dekat reaktor air ringan juga telah diamati, dengan “indikasi kegiatan yang sedang berlangsung” di kompleks Kangson dan tambang dan pabrik konsentrasi Pyongsan.
“Pada reaktor 50Mwe, yang konstruksinya dihentikan pada tahun 1994, kami telah mengamati pembongkaran bangunan dan pemindahan beberapa material, kemungkinan digunakan kembali dalam proyek konstruksi lainnya,” tambahnya.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un setuju untuk menutup fasilitas nuklir Yongbyon dengan imbalan keringanan sanksi menyusul pembicaraan denuklirisasi dengan mantan Presiden AS Donald Trump pada 2019. Namun pembicaraan akhirnya terhenti pada 2019.
Lokasi Punggye-ri
IAEA dalam laporannya menyebutkan bahwa pekerjaan penggalian dimulai pada Maret di dekat Adit 3 di situs nuklir dekat pemukiman Punggye-ri untuk membuka kembali terowongan uji setelah pembongkaran sebagian pada Mei 2018.
“Pekerjaan penggalian di Adit 3 kemungkinan selesai pada Mei 2022. Beberapa bangunan penyangga kayu dibangun bersamaan di dekat pintu masuk Adit 3, dan juga di area penyangga yang terletak di utara,” tambahnya.
Grossi menggambarkan pembukaan kembali situs nuklir sebagai “sangat meresahkan” dan meminta Korea Utara untuk mengakhiri program nuklirnya, mengutip pelanggaran rezim terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
Rezim Korea Utara menghancurkan situs uji coba nuklir Punggye-ri pada Mei 2018 sebagai tanda komitmennya untuk mengakhiri uji coba nuklir. Tetapi intelijen Korea Selatan dan Amerika melaporkan adanya pekerjaan konstruksi di lokasi tersebut.
Inspektur IAEA belum bisa memasuki Korea Utara sejak 2009, dan sekarang menggunakan citra satelit untuk memantau aktivitas nuklir negara itu.
Korea Utara menggelar serangkaian peluncuran rudal tahun ini, termasuk yang melibatkan rudal balistik antarbenua terbesarnya, Hwasong-17, yang semuanya dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Rezim Kim baru-baru ini mengadopsi undang-undang baru yang memungkinkannya untuk melakukan serangan nuklir “secara otomatis” terhadap “kekuatan musuh” yang menjadi ancaman bagi negara, demikian laporan Korean Central News Agency.
Kim bersumpah bahwa negaranya “tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir,” terlepas dari situasi militer di Semenanjung Korea, bahkan jika Korea Utara dijatuhi “sanksi 100 tahun.” (asr)
Tentara Ukraina melanjutkan serangan baliknya. Menurut statistik militer, pada (12/9) 6.000 kilometer persegi wilayah yang hilang telah dipulihkan.
Ukraina mengatakan bahwa di wilayah timur Kharkiv dan Donetsk, tentara Ukraina terus membebaskan wilayah dari tentara Rusia.
“Akhir-akhir ini, para pejuang kami bergerak maju di berbagai daerah. Tentara Rusia melarikan diri dengan cepat. Melarikan diri bukanlah pilihan yang buruk bagi mereka,” kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Panglima Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Valeriy Zaluzny mengatakan pada Minggu 11 September bahwa ke arah Kharkiv, tentara Ukraina maju ke timur, selatan dan utara, dan telah memukul mundur tentara Rusia ke tempat yang hanya berjarak 50 kilometer dari Ukraina- perbatasan Rusia.
Seorang tentara mengibarkan bendera Ukraina biru-kuning selama serangan balasan Kharkov.
Kementerian pertahanan Rusia mengatakan Sabtu bahwa pasukan ditarik dari wilayah utara Izum dan Kharkiv untuk memperkuat pasukan Rusia di wilayah Donetsk selatan.
Akan tetapi, Ukraina mengatakan bahwa di wilayah selatan, tentaranya juga telah berhasil memulihkan banyak wilayah yang hilang pada September ini.
Natalia Humeniuk, direktur Pusat Pers Koordinasi Gabungan Pasukan Pertahanan Ukraina Selatan menuturkan, kemenangan pihaknya selama dua minggu terakhir cukup besar, dengan tentara Ukraina maju sejauh puluhan kilometer di berbagai daerah. Di selatan, total luas wilayah yang berhasil direbut kembali sekitar 500 kilometer.
Ukraina mengatakan mendapatkan kembali sekitar 6.000 kilometer wilayah yang diduduki oleh pasukan Rusia sejak bulan ini.
Untuk menghadapi serangan balasan tentara Ukraina, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Senin bahwa tidak ada syarat untuk negosiasi. Ia juga mengatakan bahwa Rusia akan mencapai tujuan “operasi militer khusus” di Ukraina.
Secara terpisah, Ukraina menuduh Rusia menembakkan rudal ke fasilitas sipil Ukraina, termasuk pembangkit listrik terbesar kedua Ukraina di Kharkiv, ketika Rusia kalah dalam pertempuran, membuat sebagian besar negara itu menjadi gelap gulita pada Minggu lalu.
Moskow membantah bahwa militer Rusia bermaksud menyerang sasaran sipil. (hui)
Presiden Jokowi mempertimbangkan “semua opsi” dan dapat bergabung dengan India dan Tiongkok untuk membeli minyak Rusia di tengah melonjaknya harga energi.
“Kami selalu memantau semua opsi. Jika ada negara [dan] mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja,” katanya dalam wawancara baru-baru ini dengan Financial Times setelah ditanya apakah Indonesia akan membeli minyak Rusia.
Jokowi juga berkata : “Ada kewajiban bagi pemerintah untuk mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Kami ingin mencari solusi.”
Komentarnya muncul ketika ketegangan terus meningkat sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi sekitar 30 persen awal bulan sebagai upaya mengurangi defisit anggaran negara yang bernilai miliaran dolar.
Akibatnya, harga bensin naik dari sekitar Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, sedangkan solar bersubsidi juga naik. Apalagi diikuti dengan melonjaknya kebutuhan bahan pokok.
Pada saat itu, Jokowi mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar karena “situasi yang sulit,” mencatat bahwa ia ingin “harga bahan bakar domestik tetap terjangkau dengan memberikan subsidi, tetapi anggaran subsidi meningkat tiga kali lipat dan akan terus meningkat.”
Indonesia terkena dampak akibat kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya mata uang rupiah.
Namun demikian, langkah tersebut memicu aksi protes massa di seluruh Indonesia yang terkadang berubah menjadi kekerasan, dengan ribuan orang turun ke jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya untuk menentang keputusan pemerintah. Dalam beberapa keadaan, massa dihadang oleh polisi, yang mengerahkan meriam air dan gas air mata.
Harga BBM Memukul Orang Miskin
Para demonstran mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar akan memberikan pukulan lebih lanjut bagi masyarakat Indonesia yang masih menderita dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.
Ini bukan pertama kalinya aksi protes meletus di Indonesia karena harga bahan bakar. Pada tahun 1998, aksi protes massa meletus setelah Presiden Soeharto menaikkan harga hingga 71 persen, yang menimbulkan gejolak. Soeharto kemudian mengundurkan diri.
Namun, selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia mensubsidi bahan bakar, yang merupakan lebih dari 80 persen penjualan perusahaan minyak dan gas alam Pertamina.
Kenaikan harga akan berdampak drastis terhadap rumah tangga dan usaha kecil . Sekitar 10,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2021, menurut Asian Development Bank.
Inflasi juga mencapai 4,7 persen pada Agustus—menandai bulan ketiga berturut-turut naik di atas kisaran target bank sentral.
Meskipun pemerintahan Jokowi mempertimbangkan untuk membeli minyak Rusia, Indonesia dapat dijatuhkan sanksi jika ngotot membeli minyak mentah Rusia dengan harga lebih tinggi dari batas harga yang disepakati oleh negara-negara G-7, yang meliputi Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada.
Batas harga bertujuan untuk “mengurangi pendapatan Rusia dan kemampuan Rusia untuk mendanai perang agresinya sambil membatasi dampak perang Rusia terhadap harga energi global.”
Pada Agustus lalu, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan bahwa Indonesia telah ditawari minyak Rusia dengan diskon 30 persen dari harga pasar internasional. Ia juga mengatakan pemerintah sedang meninjau tawaran tersebut.
Naveen Atrappully dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.
ETIndonesia- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merespon kabar tentang pelanggan rumah tangga 450 VA menjadi 900 VA. Ini pertama kali muncul dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2023 yang berlangsung Senin (12/9/2022).
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakanrencana migrasi 450 VA ke 900 VA tersebut didasari keinginan agar subsidi listrik diberikan lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pada prinsipnya alokasi subsidi listrik tahun 2023 tidak ada pengurangan, hanya DPR menginginkan agar ada pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Usulan pengalihan tersebut masih memerlukan kajian dan pembahasan yang lebih detail termasuk analisis cost and benefit sehingga harus dipastikan rencana tersebut tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasaran,” tambahnya dalam siaran pers Kementerian ESDM.
Saat ini, kata Agung, subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 VA terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS.
Disebutkan juga, dari 14,8 juta pelanggan 450 VA Non DTKS, saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta, dan menghasilkan sekitar 50,1% yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9% atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya.
Rilis Kementerian ESDM menambahkan, dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Banggar DPR RI tersebut, diputuskan pagu anggaran subsidi listrik tahun anggaran 2023 sebesar Rp72,58 triliun. Besaran Subsidi listrik tersebut ditetapkan dengan asumsi kurs Rp14.800/US$ dan ICP US$90 per barel.
“Kebijakan subsidi listrik sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN 2023 mengamanatkan bahwa subsidi listrik diberikan hanya untuk golongan yang berhak, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien,” pungkasnya. (asr)
ETIndonesia- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (13/9). Rapat Paripurna tersebut membahas agenda Pengumuman Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.
“Jadi Alhamdulillah kita tadi udah sama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang memberikan pengumuman. Dan di situ (disampaikan) bahan untuk proses administrasi dalam rangka pengusulan pemberhentian Gubernur,” ucap Gubernur Anies usai paripurna.
Gubernur Anies mengapresiasi para anggota dewan yang menggelar rapat paripurna dan akan mengikuti proses administrasi yang berlangsung.
Gubernur Anies turut menerangkan, proses tersebut wajar sebagai salah satu proses untuk kelengkapan administrasi dalam rangka Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Proses ini juga dilakukan di semua provinsi di Indonesia.
“Jadi kita ikuti saja prosesnya. Ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi, termasuk di Jakarta. Dan kita apresiasi atas kehadiran teman-teman dewan di dalam rapat paripurna tadi,” ungkapnya.
Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersurat ke DPRD DKI Jakarta terkait Usulan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022. Hal itu juga merujuk pada Surat Edaran Kemendagri Nomor 131/2188/OTDA.
Sesuai Surat Edaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diamanatkan untuk melaksanakan rapat paripurna guna mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna. (PPID/asr)
ETIndonesia- Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) merupakan pertemuan tingkat menteri resmi yang pertama antara 14 negara mitra yang tergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) – yang mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa secara global. Pertemuan ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam upaya mencapai kerangka ekonomi berstandar tinggi dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik.
IPEF-MM secara resmi ditutup oleh Ambassador Katherine Tai, United States Trade of Representative (USTR) dan Gina Raimondo, Menteri Perdagangan Amerika Serikat setelah melakukan pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) selama 2 hari pada 6-7 September 2022 dan pertemuan tingkat menteri pada Kamis hingga Jumat (8-9 September 2022), di Los Angeles, Amerika Serikat.
“Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memperdalam kemitraan dan membahas secara rinci tentang bagaimana kami akan bekerja secara kolektif untuk mengatasi tantangan dan peluang yang akan sangat menentukan abad ke-21,” kata Ambassador Katherine Tai.
Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo
“Setelah beberapa hari diskusi intensif, kami telah membuat kemajuan nyata untuk terus mengembangkan kerangka ini, yang akan membuka nilai ekonomi yang sangat besar bagi kawasan dan sebagai model untuk diikuti seluruh dunia,” disampaikan Katherine Tai pada konferensi pers yang diselenggarakan saat penutupan pertemuan.
Sementara itu Menteri Raimondo menambahkan “Pertemuan langsung pertama ini merupakan kesuksesan yang tak terbantahkan, 14 negara berkumpul memetakan jalan ke depan yang akan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kondisi tenaga kerja, dan mempromosikan keberlanjutan untuk semua ekonomi kawasan. Kita bangga dengan kemajuan yang telah dibuat dan bersemangat untuk terus membangun momentum dalam upaya bersama ini.”
Keduanya mengapresiasi pencapaian dan juga diskusi yang terjadi selama 2 hari pertemuan IPEF-MM berlangsung. Pada dua pertemuan bilateral dengan Indonesia, keduanya secara khusus mengapresiasi partisipasi Indonesia, yang mendorong dan memberi semangat beberapa negara ASEAN lainnya untuk berpartisipasi di IPEF, dan bahkan sepakat untuk berpartisipasi di keempat pilar.
Gina mengatakan,”Pertemuan lanjutan akan segera dilakukan untuk membuat hasil yang konkret dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya untuk Amerika Serikat tapi juga untuk 13 negara lain yang menjadi partisipan dalam IPEF.” Katherine dalam keterangan persnya juga menambahkan IPEF akan bekerja sama menjawab tantangan ekonomi di abad ke-21 ini dan secara kontinyu akan terus menyempurnakan bidang-bidang kerja sama dalam framework ini.
Menko Perekonomian Airlangga dan Ambassador Katherine Tai, United States Trade of Representative (USTR)
Menteri Raimondo juga menyampaikan komitmen dan keterlibatan pihak swasta dalam Indo-Pacific Upskilling Initiative, yang terdiri dari 14 perusahaan besar Amerika Serikat yang telah berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam pengembangan, serta menunjukkan hasil tangible bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam pembahasan di IPEF.
Masing-masing perusahaan ini telah menyatakan kesanggupannya, untuk setidak-tidaknya 500 ribu kesempatan upskilling secara digital. Secara keseluruhan, perusahaan ini juga telah memberikan komitmennya untuk membuka kesempatan upskilling sebanyak 7 juta untuk negara partisipan IPEF.
Sejalan dengan yang disampaikan Ambassador Katherine Tai (USTR), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan terjadinya disrupsi pada rantai pasok (supply chain disruption), yang menjadi tantangan terbesar bagi sejumlah negara.
”Disrupsi karena Covid-19 pada rantai pasok, kita manfaatkan menjadi sebuah kesempatan (opportunity) untuk memperbaiki mekanisme menjadi lebih transparan, dengan pemetaaan masalah yang lebih baik untuk menghasilkan solusi yang lebih konkret.” Ditambahkan juga bahwa muara dari seluruh fokus dalam pembahasan, pada akhirnya terkait dengan manusia atau pekerja, sementara itu perdagangan akan menjadi platform yang memberikan kesempatan konkret agar dapat memberikan solusi nyata bagi pekerja. IPEF dapat menjadi forum yang menyamakan level ‘playing field’ bagi perusahaan (sektor privat) di negara partisipan IPEF, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar.
Kerangka kerja IPEF akan berfokus pada 4 pilar utama untuk membangun komitmen berstandar tinggi yang akan memperdalam keterlibatan ekonomi di kawasan:
Pada Pilar I: Perdagangan, partner IPEF sepakat untuk mewujudkan prinsip ketahanan, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan cakupan pembahasan pada isu ekonomi digital, pertanian, lingkungan, sumber daya manusia dan penerapan transparasi serta good regulatory practices.
Selanjutnya pada Pilar II: Rantai Pasok, masing-masing negara sepakat untuk berkoordinasi secara intensif dalam memitigasi disrupsi serta mengamankan produk-produk esensial guna memastikan arah pertumbungan ekonomi yang positif.
Pada Pilar III: Energi Hijau, setiap negara bekerja sama untuk memperluas kesempatan investasi zero-emission good and services, mendorong inovasi teknologi dan memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat melalui pemanfaatan energi hijau yang melimpah namun belum secara maksimal digunakan.
Dan pada Pilar IV: Fair Economy, masing-masing negara sepakat untuk memberantas korupsi, penghindaran pajak, dan meningkatkan transparasi dalam berbisnis sehingga tercipta iklim investasi dan perdagangan yang lebih favorable.
Menko Airlangga menyambut baik konklusi yang disampaikan oleh para partisipan atau partner IPEF dalam acara penutupan IPEF-MM.
“Pemerintah Indonesia menghargai nilai-nilai keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati pada mekanisme multilateral,” ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Kemenko Perekomomian.
Pembahasan terkait ekonomi yang adil, perlu terus dilakukan untuk mendorong implementasi yang lebih adil pada bidang perdagangan dan investasi, serta harus sinergi dengan sistem perpajakan nasional dan mekanisme anti korupsi untuk mempercepat pencapaian ekonomi yang adil.
Terkait pengembangan ekonomi bersih yang juga dibahas dalam IPEF, difokuskan pada upaya-upaya inovatif untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Perubahan penggunaan energi ke energi terbarukan, membutuhkan pendanaan internasional. Menko Airlangga menerangkan,
“Untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi blended finance untuk memobilisasi dana publik dan swasta melalui struktur pembiayaan yang inovatif, dengan mendorong keterlibatan seluruh pihak baik yang dari swasta maupun dari institusi Pemerintah.”
Isu lain seperti mekanisme transisi energi, dekarbonisasi, penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, inovasi untuk menghilangkan karbon, insetif untuk investasi rendah karbon agar tercapai ekonomi bersih dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Salah satu hasil pertemuan Menko Airlangga dan Menteri Raimondo adalah kesepakatan untuk segera menindak lanjuti pada level teknis berbagai langkah konkret dari upaya mendorong keempat pilar IPEF. “
Saya bersama Sekretaris Raimondo sepakat untuk terus mengintensifkan diskusi teknis dan mendorong deliverable yang konkret dalam waktu singkat, dan rencananya pada bulan Oktober ini kami akan bertemu lagi untuk membahas tindak lanjutnya”. (Kemenko Perekonomian/asr)
Amerika Serikat dan 13 negara pada 9 September menyimpulkan putaran pertama pertemuan langsung the Indo–Pacific Economic Framework (IPEF) dengan konsensus tentang pernyataan tingkat menteri untuk empat pilar utama.
Departemen Perdagangan AS mengatakan 14 negara anggota IPEF, yang mewakili lebih dari 40 persen ekonomi global, akan fokus kepada pilar perdagangan, ketahanan rantai pasokan, energi bersih, dan ekonomi yang adil.
Perundingan di Los Angeles melibatkan menteri dari Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) selama 2 hari pada 6-7 September 2022 dan pertemuan tingkat menteri pada Kamis hingga Jumat (8-9 September 2022), di Los Angeles, Amerika Serikat.
Perwakilan Dagang AS atau United States Trade of Representative (USTR) Katherine Tai mengatakan pemerintahan Biden meluncurkan IPEF pada Mei untuk mengembangkan “pengaturan ekonomi modern” yang akan melindungi hak-hak buruh, memerangi perubahan iklim dan membangun rantai pasokan yang tangguh.
“Setelah beberapa hari diskusi intensif, kami membuat kemajuan nyata menuju tujuan itu. Dan, pernyataan menteri menunjukkan inovasi dan ambisi kami,” kata Tai dalam pidato penutupnya.
“Sekarang niat kami adalah bergerak menuju negosiasi dengan mitra kami di setiap pilar, dengan putaran pertama diskusi berlangsung setelah ministerial ini.”
IPEF tidak akan memasukkan pemotongan tarif yang merupakan landasan kesepakatan perdagangan bebas tradisional, tetapi pembicaraan tersebut merupakan bagian dari upaya AS untuk terlibat kembali secara ekonomi dengan negara-negara di Asia.
Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo, yang juga hadir pada pertemuan tersebut, mengatakan bahwa pertemuan tingkat menteri kedua IPEF diperkirakan akan berlangsung pada awal tahun 2023, meskipun dia tidak memberikan tanggal spesifik.
India Keluar dari Pilar Perdagangan
Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal mengatakan bahwa India akan bergabung dengan tiga pilar kerangka kerja yang berfokus pada rantai pasokan, pajak dan anti-korupsi, dan energi bersih, tetapi saat ini memilih keluar dari pilar perdagangan tersebut.
“Pada satu pilar, yang terutama berkaitan dengan perdagangan, kontur kerangka—terutama pada komitmen yang diperlukan pada lingkungan, tenaga kerja, perdagangan digital, dan pengadaan publik—masih muncul,” kata Goyal dalam sebuah pernyataan.
“Kita harus melihat manfaat apa yang akan diperoleh negara-negara anggota dan apakah persyaratan pada aspek-aspek seperti lingkungan dapat mendiskriminasi negara-negara berkembang yang memiliki keharusan menyediakan energi berbiaya rendah dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita yang sedang tumbuh.”
IPEF yang dipimpin AS seharusnya mengisi kekosongan yang tersisa setelah Amerika Serikat menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik.
Presiden Joe Biden mengatakan pada Mei lalu bahwa inisiatif tersebut akan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan “memastikan daya saing ekonomi di abad ke-21.”
Naveen Atrappully dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.
oleh Jaushieh Joseph Wu, Menteri Luar Negeri Republic of Tiongkok (Taiwan)
Komunitas global menghadapi sejumlah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari tantangan covid-19 dan perubahan iklim, hingga invasi Rusia di Ukraina. Dan sekarang adanya intimidasi militer Tiongkok yang meningkat akan membahayakan perdamaian dan stabilitas regional.
Semua ini akan berdampak pada keamanan dan kesejahteraan dunia. Para anggota PBB yang akan bertemu kembali di New York tahun ini, perlu mengingatkan kepada para pemimpin dunia bahwa semua orang termasuk rakyat Taiwan, layak untuk didengar suaranya dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengatasi tantangan ini demi kepentingan global.
Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam forum kerjasama global terbesar dan terpenting karena tekanan tanpa henti oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan sengaja mengunakan prinsip “One Tiongkok” melalui resolusi UNGA 2758 – resolusi yang menentukan siapa yang mewakili “Tiongkok” dalam organisasi dunia sekitar 50 tahun yang lalu. Beijing menyesatkan dunia dengan menyebarkan pernyataan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRT. Padahal status Quo selama ini adalah, ROC (Taiwan) dan RRT merupakan yurisdiksi yang terpisah. Rakyat Taiwan hanya dapat diwakili oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis.
Penafsiran yang salah dari resolusi UGRA 2758 telah lama menghilangkan hak Taiwan untuk berpartisipasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga khususnya, dan juga telah menolak kontribusi Taiwan untuk komunitas internasional.
Piagam PBB menyatakan dengan jelas bahwa tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah menjaga kedamaian dan stabilitas internasional, dan bahwa perselisihan internasional harus diselesaikan dengan cara yang damai.
Namun, Beijing terus melakukan latihan militer di daerah sekitar Taiwan, mengganggu status quo di Selat Taiwan, meningkat ketegangan, mempengaruhi perdagangan dan transportasi internasional, dan memberikan resiko terhadap perdamaian dan keamanan regional. Tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu perlu dikecam.
PBB memungkinkan untuk melarang anggotanya melakukan hal semacam itu, agar organisasi bisa kembali sesuai dengan agenda politiknya sendiri. Menyetujui klaim Tiongkok atas Taiwan hanya akan mengacaukan wilayah tersebut, yang juga bertentangan dengan tujuan PBB.
Taiwan secara tegas akan mempertahankan kedaulatan dan keamanannya. Sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Taiwan juga akan terus berupaya mempertahankan diri sebagai respon terhadap provokasi Tiongkok, dan bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sejalan dengan Taiwan untuk menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dan Taiwan akan terus memenuhi tanggung jawab internasional dengan secara aktif berkontribusi pada masyarakat internasional.
Dalam menghadapi tantangan global ini mengharuskan kita untuk berupaya mengatasinya secara bersama-sama. Taiwan telah terbukti menjadi mitra yang andal dan diperlukan.
Mari bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk kepentingan global !
Di bawah pengaruh ketegangan geopolitik Tiongkok, kenaikan biaya, serta pembatasan kegiatan masyarakat yang ekstrem karena epidemi, banyak perusahaan asing, termasuk perusahaan teknologi besar, mereka memilih untuk memindahkan basis produksi ke Asia Tenggara dan negara-negara lain. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga telah melakukan berbagai langkah untuk membangkitkan kembali industri manufaktur dalam negerinya. Media asing percaya bahwa status Tiongkok sebagai “pabrik dunia” sedang terancam runtuh.
Pada 8 September, Apple merilis iPhone 14 andalannya, dan pada bulan depan, Google berencana meluncurkan smartphone generasi terbarunya. Perubahan penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa beberapa ponsel dari mereka itu sudah tidak lagi dibuat di Tiongkok.
The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa bagian dari iPhone 14 sengaja dirakit di India, meskipun sebagian besar produksi dan manufaktur awal masih dilakukan di daratan Tiongkok. Tetapi Apple kemudian akan memindahkan lagi sebagian dari keseluruhan manufaktur iPhone ke India.
Foxconn, produsen peralatan asli terbesar Apple, baru-baru ini menandatangani kesepakatan senilai USD. 300 juta dengan pemerintah Vietnam untuk membangun pabrik baru guna memperluas produksi. Foxconn sebelumnya telah menginvestasikan USD. 1,5 miliar di lokal yang sama.
Google tahun ini berencana untuk memindahkan produksi ponsel Pixel 7 terbaru dari pabrik Foxconn di Tiongkok selatan ke Vietnam, dan diperkirakan akan memasok setengah dari kapasitas ponsel Pixel kelas atas tahun depan.
Bukan hanya smartphone yang telah memindahkan rantai produksi ke luar negeri, Apple sudah membuat iPad di Vietnam utara, konsol game Xbox Microsoft mulai dikirim dari Kota Ho Chi Minh tahun ini, dan Amazon sudah membuat perangkat Fire TV di Chennai, India.
Beberapa tahun yang lalu, semua produk teknologi ini dibuat di daratan Tiongkok.
Davy Jun Huang, seorang ekonom yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan : “Ketegangan dalam hubungan internasional akan menyebabkan komoditas yang diproduksi di Tiongkok terkena tarif hukuman seperti di era Trump, atau akan bernasib seperti chip yang tidak dapat diekspor ke Tiongkok sekarang. Guna menghindari pembatasan terhadap berbagai industri Tiongkok yang bakal bertambah, demi perkembangan perusahaan terpaksa hengkang terlebih dahulu”.
Davy Jun Huang mengatakan bahwa selain kenaikan biaya dan lockdown ekstrem karena epidemi, hubungan yang buruk antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, dan negara lainnya juga menjadi alasan utama penarikan modal asing.
Saat ini, Vietnam dianggap sebagai penerima manfaat terbesar dari penarikan perusahaan asing dari daratan Tiongkok.
Samsung Korea Selatan mengungkapkan pada bulan Agustus tahun ini bahwa mereka berencana untuk memproduksi secara massal komponen kemasan semikonduktor di sebuah pabrik di Vietnam tahun depan. Ini akan menjadi bisnis ketiga Samsung di Vietnam setelah peralatan rumah tangga dan smartphone.
Sebelumnya, Intel yang saat ini menjadi perusahaan AS yang menanamkan modal untuk teknologi tinggi terbesar di Vietnam telah membangun pabrik pengemasan dan pengujian dengan lebih dari 2.700 orang karyawan di Kota Ho Chi Minh.
Pada 15 Agustus, Moody’s menaikkan prakiraan tingkat pertumbuhan PDB Vietnam menjadi 8,5%, merupakan pertumbuhan PDB yang tertinggi di Asia.
Davy Jun Huang mengatakan : “Asia Tenggara, khususnya Vietnam, Malaysia, dan India, mereka secara khusus mendorong dan menyambut beberapa perusahaan yang mengalir keluar dari Tiongkok. Selain itu, negara-negara itu mampu memenuhi kebutuhan dalam kapasitas produksi industri seperti pasokan listrik, air atau dapat dikatakan bahwa negara mampu menciptakan lingkungan objektif yang dapat menampung industri yang pindah dari daratan Tiongkok. Kemudian, mereka juga tidak akan dengan mudah membiarkan industri itu mengalir kembali ke Tiongkok. Jadi saya pikir industri-industri yang hengkang ke Asia Tenggara ini 70 hingga 80% tidak akan berpindah lagi”.
Selain itu, bangkitnya kembali manufaktur Amerika juga ikut menggoyahkan status Tiongkok sebagai “pabrik dunia”. Sejak tahun ini, pemerintah AS telah mengumumkan daftar ratusan proyek yang mulai membangun pabrik atau berinvestasi di bidang manufaktur di Amerika Serikat.
Menurut survei yang dilakukan oleh A.T. Kearney, 92% eksekutif memiliki sikap positif untuk kembali berproduksi di AS. Di antara mereka, 79% eksekutif dengan operasi manufaktur di Tiongkok telah memindahkan beberapa operasi ke Amerika Serikat atau berencana untuk pindah kembali dalam tiga tahun ke depan, dan 15% lainnya sedang mengevaluasi tindakan serupa.
Beberapa hari lalu, pemerintahan Biden juga mengumumkan bahwa perusahaan teknologi AS yang telah menerima dana federal akan dilarang untuk membangun pabrik “teknologi canggih” di daratan Tiongkok dalam 10 tahun ke depan.
Lior Susan, pendiri perusahaan modal ventura Eclipse, mengatakan bahwa kerajaan manufaktur Tiongkok sedang goyah, karena semakin banyak modal akan menarik diri dan mencari negara alternatif.
Pakar keuangan Taiwan Edward Huang percaya bahwa keuntungan manufaktur Tiongkok sudah nyaris hilang, dan mesin utama penggerak pembangunan ekonomi hampir mati.
Edward Huang mengatakan : “Krisis pasar real estat ditambah lagi dengan kebijakan Nol Kasus ekstrem telah membuat seluruh pasar permintaan domestik mengalami penurunan. Jadi dalam situasi demikian, investasi asing ini menjadi sangat penting. Namun, akhirnya, tanpa diduga mereka juga memilih hengkang dari Tiongkok. Jadi saya pikir ini telah menjadi lingkaran setan. Dan hal demikian ini akan berdampak buruk terhadap Tiongkok, terutama dalam menjaga stabilitas pada lapangan kerja, atau stabilitas terhadap beberapa teknologi baru, dan sumber teknologi baru”.
Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) Agustus tahun ini yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok menunjukkan angka 49,4, Hal ini mencerminkan bahwa industri pilar ekonomi Tiongkok masih belum bangkit. Metrik penting ini telah berkontraksi selama 5 kali dalam 6 bulan terakhir, yang berarti pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami penurunan. (sin)
Di bawah kebijakan pemerintah Tiongkok yang ingin mencapai Nol Kasus Infeksi, tindakan petugas dalam mencegah penyebaran epidemi di berbagai tempat di Tiongkok telah berubah semakin brutal. Beberapa orang yang menolak untuk menjalani tes asam nukleat dan tidak memakai masker diborgol lalu dibawa oleh polisi. Ada juga warga yang mukanya disemprot dengan air cabai atau merica. Beberapa orang lainnya diperlakukan kasar seperti dipukuli dan dianiaya oleh petugas keamanan. Analis menunjukkan bahwa di seluruh instansi pemerintahan di Tiongkok sekarang telah menjadikan pencegahan epidemi sebagai gerakan politik nasional yang mau tidak mau harus diikuti pejabat dan petugas bila tidak ingin malang datang melintang.
Dalam video : “Saya akan melompat dari gedung sekarang juga, dan mati di depan kalian, pokoknya saya tidak mau dites …”
Pada 11 September, seorang pria menolak untuk menjalani tes asam nukleat, karena itu kedua tangannya diborgol oleh petugas yang datang menggedor tempat tinggalnya lalu membawanya pergi.
Adegan seperti ini muncul di banyak tempat di Tiongkok. warga sipil dibawa pergi oleh sekelompok polisi dan petugas ber-APD dengan tangan terborgol karena mereka menolak untuk terus menerus menjalani tes asam nukleat, atau mereka dicegat di tempat lalu dipaksa untuk menjalani uji asam nukleat.
Pada 10 September, di Kota Guiyang, Provinsi Guizhou, sekelompok petugas polisi dengan bersenjatakan tongkat polisi (baton) melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah untuk menangkap warga yang tidak melakukan tes asam nukleat.
Rekaman video menunjukkan bahwa sekelompok petugas polisi tersebut mendobrak masuk ke rumah seorang warga pada larut malam dan menyeret pria pemilik rumah yang sedang tidur itu ke lantai rumah lalu menekannya. Pada saat yang sama, petugas dengan nada keras menegur dan memerintahkan istri pria tersebut untuk berjongkok.
Polisi Guiyang mengatakan : “Selama epidemi saat ini, kalian tidak menyesuaikan diri dengan kebijakan pencegahan epidemi, itu berarti kalian tidak menghormati para petugas pencegahan dan pengendalian epidemi. Sekarang saya memperingatkan kalian, ketika kalian membuka pintu untuk saya tadi, kalian sudah menunjukkan sikap tidak mau bekerja sama. ,,. Jongkok !”
Pada 11 September, di Distrik Pidu, Chengdu, seorang pria juga disemprot dengan air merica atau cabai oleh polisi karena tidak memakai masker.
Pada hari yang sama, seorang pemilik toko buah di Chengdu yang ingin memasukkan buah-buahan dalam tokonya ke dalam lemari pendingin untuk disimpan, tetapi pintu tokonya didobrak oleh beberapa anggota polisi lalu menyeret pemilik keluar dari toko buah dengan leher dijepit lengan polisi.
“Apakah saya sedang buka toko sekarang ? Jika saya buka, kalian boleh menghancurkan toko saya”, kata pemilik toko buah itu.
Tong Yimin, seorang artis Tiongkok mengungkapkan bahwa di semua daerah Tiongkok sekarang telah menjadikan pencegahan epidemi sebagai gerakan politik.
“Gerakan ini telah menyakiti hati setiap warga sipil Tiongkok. Petugas polisi ini dan mereka yang mengenakan ban lengan berwarna merah adalah mesin kekerasan negara. Mereka ini melayani partai politik ini dan bekerja mati-matian demi gaji yang tidak seberapa. Namun tidak segan-segan untuk menyiksa rakyat jelata. Ini adalah perilaku yang sangat tidak manusiawi”, kata Tong Yimin.
Tong Yimin mengatakan bahwa lebih dari satu miliar penduduk Tiongkok sedang membayar untuk kebijakan Nol Kasus yang tidak rasional dari pemerintah pusat.
“Mungkin saja mereka juga sadar tentang perbuatan mereka yang sangat tidak rasional dan kejam itu adalah salah. Tapi itu tetap mereka lakukan karena bersikeras terhadap kebijakan yang mereka keluarkan. Jika mereka begitu saja mengakui kesalahannya, bisa jadi mereka akan kalah secara politik. Karena itu, demi kepentingan pribadi, mereka lalu tidak mau peduli lagi dengan hidup matinya rakyat jelata, memberlakukan rakyat jelata seperti itu”, katanya.
Epidemi virus komunis Tiongkok (COVID-19) telah berlangsung selama hampir tiga tahun, dan tidak sulit menemui petugas ber-APD, petugas polisi dan orang-orang yang mengenakan ban lengan berwarna merah atau orang-orang yang mengatasnamakan petugas pencegahan epidemi terlihat sedang menganiaya warga sipil. Khususnya, tes asam nukleat yang intensif dan antrean yang sangat panjang telah membuat banyak warga kehilangan kesabaran.
Seorang penumpang Stasiun Kereta Api Wenzhou yang menjalani tes asam nukleat mengatakan : “Saya melakukan asam nukleat 3 kali dalam 24 jam, yang benar-benar membuat saya frustrasi”.
Huang Ziyin, seorang wartawan lepas mengatakan bahwa kontradiksi yang timbul akibat pencegahan epidemi terus bertambah.
Huang Ziyin mengatakan : “Kebijakan Nol Kasus dan tes asam nukleat setiap hari yang tidak bisa ditawar-tawar membuat warga sipil tidak berkutik, warga sipil tidak dapat melakukan apa pun jika tidak melakukan tes. Hal ini telah menciptakan kontradiksi besar antara penguasa dengan rakyat jelata. Rakyat benar-benar berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, dan saya pikir mereka telah nyaris mencapai titik meledaknya emosi, yang bakal sulit untuk dikendalikan”.
Sejumlah besar video di Internet menunjukkan bahwa petugas komunitas yang mengenakan ban lengan merah di banyak tempat dengan mengatasnamakan petugas pencegah epidemi terus berpatroli dengan tongkat besar untuk memperlakukan warga dengan kejam. Bahkan para petugas polisi dan orang ber-APD menangkap warga di luar rumah yang tidak memakai masker.
Huang Jin Qiu, seorang awak media senior di daratan Tiongkok mengatakan : “Sekarang semua warga di Tiongkok tidak dapat bergerak sedikitpun karena pencegahan dan pengendalian epidemi, dan sulit untuk menjamin keselamatan hidup mereka. Hak-hak Anda bisa dirampas dengan mengatasnamakan pencegahan epidemi. Teman saya mengatakan bahwa gerakan pencegahan sekarang lebih mengerikan dan kejam dibandingkan dengan gerakan keluarga berencana. Karena gerakan keluarga berencana hanya ditujukan untuk kelompok orang yang sedang hamil. Tetapi gerakan pencegahan dan pengendalian epidemi ditujukan kepada semua warga sipil terkecuali pejabat tinggi”.
Huang Jin Qiu meminta pihak berwenang bertindak dengan berbelas kasihan, sesuai hukum dan memberikan rasa aman kepada rakyat. (sin)
Teleskop Luar Angkasa James Webb NASA menangkap ribuan bintang muda yang belum pernah terlihat sebelumnya di Nebula Tarantula, sebagai wilayah kelahiran bintang yang disebut 30 Doradus.
Sebelumnya bintang-bintang muda tertutup debu kosmik.
Para astronom menggunakan dua spektrograf Webb untuk melihat lebih dekat di wilayah ini dan menentukan susunan kimia dari bintang tua yang menonjol dan gas di sekitarnya.
Kamera Near-Infrared Teleskop Webb, juga disebut NIRCam, telah membantu para peneliti melihat wilayah itu “dalam cahaya baru, termasuk puluhan ribu bintang muda yang belum pernah terlihat sebelumnya yang sebelumnya diselimuti debu kosmik,” menurut NASA.
“Para astronom sebelumnya mengira bintang ini mungkin sedikit lebih tua dan sudah dalam proses membersihkan gelembung di sekitarnya,” demikian menurut NASA. Namun, NIRSpec menunjukkan bintang itu baru saja mulai muncul dari pilarnya dan masih mempertahankan awan debu penyekat di sekelilingnya.
“Tanpa spektrum resolusi tinggi Webb pada panjang gelombang inframerah, episode pembentukan bintang ini tidak mungkin terungkap.”
Gambar komposit warna palsu Jupiter diperoleh oleh Teleskop Luar Angkasa James Webb pada 27 Juli 2022. Cincin planet dan beberapa satelit kecilnya terlihat bersama dengan galaksi latar belakang. (NASA melalui AP)
Lebih dari dua minggu yang lalu, pada 22 Agustus, NASA merilis gambar baru Jupiter yang ditangkap oleh teleskop Webb.
Teleskop Webb mengambil foto pada Juli, menangkap pemandangan cahaya utara dan selatan Jupiter yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kabut kutub yang berputar-putar.
Bintik Merah Besar Jupiter, badai yang cukup besar untuk menelan Bumi, menonjol dengan terang di samping badai kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Sebuah gambar bidang lebar sangat dramatis, menunjukkan cincin samar di sekitar planet ini, serta dua bulan kecil dengan latar belakang galaksi yang berkilauan.
Menurut tim peneliti AS-Prancis, gambar inframerah secara artifisial diwarnai dengan warna biru, putih, hijau, kuning, dan oranye untuk membuat fiturnya tampak nyata. (asr)
Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Tiongkok – AS berjalan menuju pemisahan (decoupling). Seminar yang diadakan oleh lembaga think tank Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sedang mengambil pendekatan yang berbeda. Washington ingin memisahkan beberapa industri dari Tiongkok, sedangkan Beijing ingin integrasi ekonomi dengan Eurasia, berpisah dari negara-negara demokrasi Barat, dengan maksud untuk mengendalikan rantai pasokan global.
Radio Free Asia melaporkan bahwa pada Jumat (9 September), Hudson Institute di Amerika Serikat mengadakan seminar online untuk membahas masalah decoupling ekonomi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.
Perbedaan cara decoupling ekonomi antara AS dengan Tiongkok
Dalam seminar tersebut, John Lee, seorang peneliti senior di institut tersebut mengatakan bahwa selama era Trump, pemerintah AS menyadari bahaya yang ditimbulkan komunis Tiongkok terhadap ekonomi internasional. Sejak itu, pemerintah Washington mulai menekan Beijing. Berharap agar perdagangan bisa berjalan secara bebas, adil dan saling menguntungkan.
Trump dan pemerintahan Biden telah mengusulkan serangkaian sanksi ekonomi untuk mencoba memisahkan diri dari Tiongkok dalam industri yang diperdagangkan secara tidak adil, dan berharap Beijing mau meningkatkan ekologi industrinya.
Namun di pihak Beijing, dalam beberapa tahun terakhir juga terlihat ada gelagat ingin memisahkan diri dari ekonomi AS. Meskipun John Lee percaya bahwa keinginan Beijing untuk decoupling ekonomi dari AS telah muncul sejak beberapa dekade lalu.
John Lee mengatakan bahwa sejak beberapa dekade lalu Beijing sudah ingin pemisahan ekonomi dengan Barat tetapi tidak secara keseluruhan. Ia hanya ingin menikmati manfaat dari perdagangan internasional. “Bahkan pada periode reformasi dan keterbukaan Deng Xiaoping, Tiongkok hanya ingin mendapatkan keuntungan dari ekonomi internasional, terutama dari Amerika Serikat”.
John Lee percaya bahwa Beijing tidak pernah benar-benar ingin menjadi mitra strategis dengan Amerika Serikat dan berintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Tujuan dari partisipasinya dalam perdagangan internasional adalah mengakumulasi kekuatan nasional untuk bersaing dengan negara-negara Barat.
Beijing mencoba mengintegrasikan ekonomi Eurasia
Pada saat Xi Jinping menjabat, strategi pemisahan ekonominya adalah untuk menciptakan ekonomi Tiongkok-sentris di Eurasia dan mengecualikan pengaruh AS di wilayah tersebut, kata Lee.
John Lee percaya bahwa Inisiatif “Satu dan Jalan” Beijing adalah salah satu dari tautan ini. Meskipun tujuan jangka pendek dari “Sabuk dan Jalan” adalah untuk memberikan peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, tetapi tujuan strategis jangka panjangnya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur perusahaan-perusahaan yang didanai Tiongkok itu dapat terintegrasi dengan provinsi-provinsi di Tiongkok, dan beroperasi dengan cara yang bermanfaat bagi Tiongkok.
Tetapi banyak perjanjian terkait “Sabuk dan Jalan” dianggap membahayakan negara penandatangan karena pada saat bernegosiasi, pemerintah asing sering kali ditekan dengan keuntungan dari ekonomi dan politik Tiongkok.
Yang penting, kata Lee, setelah pemerintah Tiongkok menciptakan perdagangan yang “model Tiongkok” di negara-negara Eurasia melalui “Sabuk dan Jalan”, negara-negara demokrasi Barat dikeluarkan dari pasar. Sehingga pada saat itu negara-negara ini terpaksa hanya dapat berinteraktif dengan Beijing.
John Lee mengingatkan : Meski kawasan Eropa telah dimasukkan dalam lingkup integrasi ekonomi oleh Xi Jinping, tetapi negara-negara Eropa harus berhati-hati terhadap aliran dana yang masuk dari Tiongkok. Terutama Inggris dan Jerman, perlu lebih waspada terhadap pencurian industri teknologi tinggi oleh Tiongkok.
Tujuan ekonomi Xi Jinping bukan lagi pertumbuhan, tetapi perluasan pengaruh
Dalam seminar tersebut, Thomas J. Duesterberg, peneliti senior institut tersebut, juga menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Beijing saat ini bukan lagi pertumbuhan, “tetapi lebih mementingkan soal otonomi yang lebih besar di kawasan Eurasia. Dan mengurangi pengaruh Barat di Eurasia”, katanya.
Lee juga menyebutkan : “Tujuan Beijing adalah untuk mengontrol rantai pasokan global dan membiarkan perusahaan Tiongkok mendominasi pasar global untuk industri teknologi tinggi”.
Menghadapi ekspansi Tiongkok di Eurasia dan upayanya untuk memisahkan Eurasia dari Amerika Serikat, John Lee percaya bahwa pemerintah AS harus menghindari negara-negara “Sabuk dan Jalan” yang masuk jebakan Beijing, memberikan dukungan melalui sarana teknologi dan ekonomi untuk mencegah masyarakat demokratis ini justru terpenetrasi oleh Beijing.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Amerika Serikat memperkuat interaksi ekonomi dengan negara-negara Indo-Pasifik untuk mencegah pemerintah komunis Tiongkok menduduki pasar ekspor industri teknologi tinggi, termasuk Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. (sin)
![[PREMIERE] * Tiongkok Ingin Mengontrol Internet Dunia—Bisakah?](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/09/Tiongkok-Ingin-Mengontrol-Internet-768x432.jpg "[PREMIERE] * Tiongkok Ingin Mengontrol Internet Dunia—Bisakah?")
