Pakar: Tiongkok Bergulat Mencari Solusi Soal Masalah Utang Pemerintah Daerah
Konferensi Kerja Keuangan Pusat yang diadakan dua kali dalam satu dekade ternyata mengecewakan, demikian ungkapan para analis
Indrajit Basu
Meskipun nada keseluruhan dari Konferensi Kerja Keuangan Pusat (CFWC) selama dua hari yang berakhir pada 31 Oktober memberikan penekanan pada keamanan keuangan dan peraturan, menangani dan mencegah spiral utang dari provinsi-provinsi di Tiongkok yang sedang kesulitan akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Selain itu, pertemuan tertutup dua kali dalam satu dekade – konferensi kebijakan tingkat tertinggi di industri keuangan yang diantisipasi untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan utang pemerintah daerah – ternyata juga mengecewakan, menurut para analis.
“CFWC adalah sebuah kejutan. Para regulator diharapkan memaparkan sebuah rencana untuk menyelesaikan risiko-risiko utang pemerintah daerah pada pertemuan tersebut. Tetapi pernyataan resmi hanya secara singkat menyebutkan perlunya membangun mekanisme jangka panjang untuk mencegah dan menyelesaikan risiko utang lokal,” tulis Adam Wolfe, seorang ekonom di Absolute Strategy Research yang berbasis di London, dalam sebuah catatan klien yang diakses oleh The Epoch Times.
Menurut Wolfe, dari perspektif kebijakan, pertemuan tersebut tidak mengumumkan perubahan besar dari Konferensi Kerja Keuangan Nasional 2017, di mana penurunan sektor keuangan dijadikan prioritas utama, dan regulator super baru diumumkan.
“Prioritas tahun ini pada dasarnya sama, kecuali super regulator dipindahkan dari kendali pemerintah ke Partai (Komunis Tiongkok ),” katanya.
CFWC diadakan pada saat kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola keuangan disalahkan atas kesengsaraan ekonomi terbesar kedua di dunia saat ini. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan menyarankan agar menerapkan sebuah solusi yang dapat bekerja dalam jangka panjang untuk memitigasi risiko utang pemerintah daerah.
Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baru-baru ini untuk mengurangi utang pemerintah daerah dan meminimalkan risiko pembiayaan kembali (refinancing) kendaraan pembiayaan pemerintah daerah (LGFV).
Pada 27 September, misalnya, Beijing meluncurkan program pertukaran utang senilai lebih dari 1 triliun yuan ($137 miliar), yang memungkinkan pemerintah daerah yang lemah untuk menerbitkan obligasi pemerintah daerah dengan tujuan khusus untuk membiayai kembali obligasi pemerintah, utang yang tertunda, dan pinjaman perwalian.
Pada 24 Oktober, Beijing juga mengumumkan rencana menerbitkan obligasi pemerintah senilai 1 triliun yuan lagi untuk membantu pemerintah daerah dengan anggaran mereka. PKT dilaporkan juga mendesak disiplin pasar dan memberlakukan pembatasan yang lebih kuat untuk mencegah LGFV terlibat dalam pinjaman berlebihan dan aktivitas spekulatif.
Namun CFWC tidak hanya memprioritaskan tugas yang luas untuk Beijing, menunjukkan catatan klien ANZ yang diakses oleh The Epoch Times, yang menetapkan “penguatan regulasi keuangan, menyelesaikan risiko keuangan LGFV, dan mendorong pembangunan keuangan yang lebih berkualitas.”
Pekerjaan yang Sulit
Memang, salah satu hasil yang paling signifikan dari pertemuan tersebut adalah proposal untuk mengatasi risiko yang terkait dengan utang pemerintah daerah Tiongkok yang sangat besar dan melonjak.
“Membentuk mekanisme jangka panjang untuk mencegah dan menyelesaikan risiko-risiko utang lokal dan membangun mekanisme manajemen utang pemerintah yang sesuai dengan pembangunan berkualitas tinggi,” demikian rilis CFWC.
Hal ini juga konsisten dengan langkah-langkah yang baru-baru ini diambil oleh pemerintah pusat untuk meringankan beban utang pemerintah daerah, kata CreditSights dalam sebuah catatan klien yang dilihat oleh The Epoch Times.
“Kami berpikir bahwa langkah-langkah ini telah mengurangi risiko ekor dari LGFV dari provinsi-provinsi yang lemah dan risiko gagal bayar jangka pendek dari obligasi LGFV; namun, kami mencatat beberapa keterbatasan,” CreditSights, anak perusahaan Fitch Group, menambahkan.
Menurut lembaga analisis risiko ini, kecilnya ukuran program debt swap, dan obligasi khusus pemerintah pusat dibandingkan dengan utang LGFV yang belum dilunasi, adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi PKT dalam mengatasi spiral utang pemerintah daerah.
Yang pasti, pinjaman pemerintah provinsi di Tiongkok telah membengkak.
Menurut laporan Reuters, utang pemerintah daerah mencapai 92 triliun yuan (sekitar $12,6 triliun), atau 76 persen dari PDB pada tahun 2022, naik dari 62 persen pada tahun 2019. Sebagian dari utang ini diterbitkan oleh LGFV, yang digunakan kota-kota di Tiongkok untuk menggalang dana bagi proyek-proyek infrastruktur. Dana Moneter Internasional memperkirakan utang LGFV akan mencapai $9 triliun tahun ini, di mana sekitar 2,64 triliun yuan (sekitar $361,5 miliar) dijadwalkan akan jatuh tempo pada akhir tahun ini, menurut sebuah catatan dari Everbright Securities, yang dilihat oleh The Epoch Times.
Kewajiban pembayaran yang sangat besar ini akan menjadi “tekanan bagi pemerintah daerah yang berada di bawah batasan anggaran yang parah [dan] di bawah tekanan karena hilangnya pendapatan penjualan tanah, karena sektor properti mengetat karena mengetahui bahwa masa-masa ekspansi yang luar biasa yang didukung oleh rencana pra-penjualan telah berakhir,” kata catatan Everbright.
Risiko Properti Belum Teratasi
CreditSights juga percaya bahwa strategi CFWC untuk mengatasi risiko-risiko sektor properti tidak akan mengubah kelemahan-kelemahan jangka panjang sektor ini.
CFWC mendesak lembaga-lembaga keuangan agar memperlakukan pengembang milik negara dan swasta secara setara dan mengakomodasi kebutuhan pembiayaan sektor properti yang wajar. CFWC juga mengidentifikasi tiga pendorong pembangunan sektor properti: pembangunan perumahan sosial, proyek-proyek pembaharuan kampung kota, dan fasilitas-fasilitas publik yang berkaitan dengan budaya, pariwisata, rumah manula, dan tempat penampungan darurat.
Namun demikian, menurut CreditSights, mengingat bahwa “otoritas tertinggi” masih memiliki pandangan bahwa keterpurukan properti di negara ini adalah kontraksi ringan pada sektor properti karena populasi Tiongkok yang semakin menua dan urbanisasi yang melambat, “janji” CFWC untuk menangani masalah-masalah di sektor properti kelihatannya masih lemah.
“Pernyataan kebijakan ini, bersama dengan langkah-langkah pelonggaran properti lainnya, telah diumumkan dan berulang kali dikomunikasikan sejak tahun 2022 tetapi tidak mungkin membalikkan penurunan multi-tahun di sektor properti atau menghentikan gagal bayar obligasi properti, dalam pandangan kami,” kata catatan CreditSigths.
Pengambilan Keputusan Terpusat
“Jika ada tema untuk konklaf ini, itu adalah pentingnya melakukan politik dengan benar,” tulis Wolfe.
Tak seperti konferensi terakhir yang diadakan pada 2017, yang dipimpin oleh Komite Stabilitas Keuangan Dewan Negara, CFWC tahun ini diketuai oleh pemimpin PKT Xi Jinping dan menekankan peran Partai dalam pengaturan dan implementasi kebijakan keuangan.
Hal ini menandakan pengambilan keputusan yang lebih terpusat untuk regulasi keuangan di Tiongkok, menurut para analis, sampai batas tertentu, dapat mempermudah regulator keuangan yang berbeda untuk bekerja sama dan mempercepat mengadopsi kebijakan dan reformasi keuangan.
Namun, hal ini juga dapat berarti bahwa “risiko utama pada obligasi dollar lembaga-lembaga keuangan Tiongkok dapat meningkat karena pihak otoritas tertinggi berjanji untuk melakukan pengawasan menyeluruh pada industri keuangan dan untuk terus menindak korupsi,” tulis CreditSights.
Wolfe juga meragukan bahwa hal ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. (asr)
Di Tengah Meningkatnya Ketegangan Regional, Jepang Perkuat Pasukan Bela Diri di Okinawa
Sean Tseng
Seiring meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Timur dan di sekitar Taiwan saat meningkatnya aktivitas Partai Komunis Tiongkok (PKT), Jepang mengambil langkah signifikan untuk memperkuat postur pertahanannya. Menteri Pertahanan Jepang, Kihara Minoru, telah menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemampuan pertahanan barat daya negara itu.
Tiongkok dengan cepat meningkatkan kekuatan militernya dan aktif di Laut Tiongkok Timur dan daerah lainnya. Memperkuat postur pertahanan di wilayah barat daya merupakan prioritas utama,” kata Minoru baru-baru ini.
Menyusul hal ini, pemerintah Jepang mengungkapkan rencana pada 24 Oktober untuk menambah Pasukan Bela Diri Darat di wilayah barat daya. Secara khusus, Brigade ke-15 di Okinawa akan ditingkatkan menjadi organisasi setingkat divisi. Langkah ini merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional Jepang lebih luas, yang telah diratifikasi tahun lalu.
Peningkatan ini melibatkan perluasan resimen infanteri reguler yang ada di Okinawa. Resimen ini akan berlipat ganda dalam ukuran, sehingga total kekuatannya menjadi sekitar 3.000 tentara pada tahun 2026. Meskipun perluasan ini mungkin tampak sederhana jika dibandingkan dengan ukuran divisi pada umumnya, hal ini menandakan perubahan penting dalam struktur komando.
Berlokasi di garnisun Naha, Brigade ke-15 terdiri dari berbagai unit, termasuk resimen artileri anti-pesawat dan pengintai. Saat ini, Brigade ini memiliki sekitar 2.500 tentara. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan tingkat komando dengan Pasukan Ekspedisi Marinir III Amerika Serikat yang juga berbasis di Okinawa, sehingga memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat.
Untuk melengkapi perluasan pasukan, Jepang juga meningkatkan sistem komunikasi, infrastruktur militer, dan dukungan logistik. Fungsi administrasi Komando Pasukan Bela Diri Barat akan dipindahkan ke Prefektur Kumamoto. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama terkait evakuasi warga sipil dan tanggap darurat.
Peningkatan ke Brigade ke-15 sejalan dengan prinsip-prinsip utama yang diuraikan dalam dokumen pertahanan dasar Jepang yang baru. Disahkan pada Desember lalu, dokumen-dokumen ini menandakan momen penting dalam kebijakan keamanan Jepang pasca-Perang Dunia II. Khususnya, dokumen-dokumen ini memungkinkan Jepang untuk mengembangkan “kemampuan serangan balik,” yang menambahkan dimensi baru pada lanskap pertahanannya.
Penyebab Utama Perombakan Pertahanan Jepang
Tiga faktor utama yang mendorong revisi postur pertahanan Jepang, termasuk meningkatnya aktivitas PKT di Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Timur; peningkatan uji coba rudal oleh Korea Utara; dan meningkatnya perambahan Rusia, yang secara historis merupakan musuh serta sering kali berkoordinasi dengan Tiongkok.
Strategi pertahanan baru Jepang memiliki banyak aspek dan termasuk mengidentifikasi PKT sebagai “tantangan terbesar” terhadap stabilitas global; mengerahkan rudal jelajah jarak jauh; dan bertujuan untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2 persen dari PDB pada 2027. Strategi ini menggabungkan “tombak” ofensif dengan “perisai” defensif yang ada dan meninjau kembali “Tiga Prinsip” yang mengatur ekspor pertahanan.
Percepatan Pengerahan Rudal dan Perubahan pada Pedoman Ekspor Pertahanan
Minoru bertemu dengan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin awal bulan ini, dan Jepang berencana mempercepat akuisisi rudal jelajah Tomahawk, dengan pengerahan yang diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2025.
Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 1.250 kilometer (sekitar 776 mil), dan mampu menjangkau pusat-pusat perkotaan dan ekonomi utama di timur laut Tiongkok, serta pangkalan angkatan laut Tiongkok seperti Qingdao dan Dinghai.
Berbicara tentang “Tiga Prinsip” tentang ekspor pertahanan, Mr. Minoru mengisyaratkan bahwa Jepang bertujuan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak pelanggaran hukum internasional. Kerja sama yang erat dengan partai yang berkuasa diupayakan untuk mempercepat pemahaman dan persetujuan publik atas perubahan kebijakan yang signifikan ini.
Didirikan pada tahun 1967, “Tiga Prinsip” Jepang melarang ekspor ke negara-negara komunis, negara-negara yang diembargo PBB, dan negara-negara yang terlibat dalam konflik internasional. Namun, prinsip-prinsip ini direvisi pada tahun 2014 untuk memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam ekspor senjata dan peralatan militer. Revisi ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan pascaperang Jepang serta menekankan pengembangan persenjataan bersama dan misi kemanusiaan.
Zhao Bin berkontribusi pada laporan ini.
Pasukan Israel Mengepung Kota Gaza, Wagner Group Membantu Hizbullah, Eskalasi Perang Bisa Terjadi
oleh Yu Liang
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (2 November) menyatakan bahwa perang darat telah mencapai hasil yang menggembirakan dan tentara Israel telah mengepung Kota Gaza. Namun, Washington menyatakan kekhawatirannya terhadap bantuan militer Wagner Group Rusia kepada Hizbullah, yang dapat memaksa Israel untuk berperang di front “utara dan selatan” pada saat yang bersamaan.
Kepala Staf Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan pada Kamis bahwa pasukan Israel mengepung Kota Gaza dari berbagai arah dan berhasil menewaskan 130 orang teroris dalam beberapa jam terakhir, selain itu juga menyerang markas besar, lokasi peluncuran roket dan tempat penyimpanan senjata organisasi Hamas, termasuk infrastruktur penting lainnya.
Namun, seorang komandan batalion Israel tewas saat melawan serangan malam Hamas. Hingga saat ini, tercatat ada 19 orang tentara Israel yang tewas dalam pertempuran darat.
Selama pertempuran sengit, Hamas menggunakan hampir seratus orang perempuan dan anak-anak sebagai tameng manusia guna melindungi tempat persembunyian mereka.
Seorang perwira militer Israel mengatakan : “Kami perlu bersiap menghadapi tindakan Hamas yang lebih tidak manusiawi”.
Selain itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengatakan bahwa tentara Israel memiliki “solusi unik” untuk membongkar jaringan terowongan besar bawah tanah Hamas di Gaza.
Pasukan Pertahanan Israel juga merilis video pada hari Kamis yang menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel berhasil mencegat sebuah rudal jelajah yang terbang menuju Israel dari arah tenggara. Tetapi rincian lebih lanjut tidak diungkapkan.
Pada hari yang sama, Washington menyatakan bahwa intervensi Hizbullah ke dalam perang Hamas – Israel berpotensi meningkat. Ada kabar yang menyebutkan bahwa kelompok tentara bayaran Wagner Rusia sedang menyediakan sistem pertahanan udara “Pantsir” kepada organisasi Hizbullah di Lebanon yang didukung oleh Iran.
Pada Kamis, Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menyerang 19 posisi Israel dan menembakkan roket ke Israel, setelah itu IDF melancarkan serangan balik besar-besaran.
Pada Rabu, Menteri Pertahanan Arab Saudi mengunjungi Washington dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Kedua belah pihak menyatakan tidak menghendaki perang Hamas – Israel terus meluas, dan berharap Hamas segera membebaskan para sandera.
Hari Kamis, Blinken kembali berangkat menuju Timur Tengah. Sebelum menaiki pesawat, dia mengatakan Amerika Serikat bertekad mencegah eskalasi lebih lanjut dari konflik di Timur Tengah.
Hari Rabu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengeluarkan ancaman yang menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Rusia mampu dalam 20 hari menembak jatuh semua jet tempur F-16 yang dipasok oleh militer AS dan sekutu Baratnya ke Ukraina. (sin)
Produsen Chip Belanda Berencana Investasi di Vietnam untuk Kurangi Ketergantungan Terhadap Tiongkok
oleh Zhang Ting
Perusahaan dan pemasok semikonduktor Belanda berencana untuk menanamkan modalnya di bidang manufaktur di Vietnam. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang masa jabatannya akan berakhir saat ini memimpin delegasi pebisnis Belanda ke Vietnam.
Reuters memberitakan, meskipun investasi awal yang dilakukan perusahaan-perusahaan Belanda tidak besar, hal ini menandai upaya Belanda untuk mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok sebagai pusat ekspor di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara Barat.
Menurut daftar delegasi, terdapat perwakilan dari hampir 30 perusahaan Belanda yang mendampingi PM. Mark Rutte dalam kunjungannya. Bahkan belasan dari perusahaan itu merupakan perusahaan chip atau pemasok semikonduktor terkenal.
Dalam kunjungan tersebut, produsen peralatan chip Belanda Besi Semiconductor mengumumkan bahwa perusahaannya telah mengantongi persetujuan untuk menyewa pabrik di Vietnam selatan dengan investasi awal sebesar USD. 5 juta.
Henk Jan Poerink, Wakil Presiden Operasi Global Besi mengatakan kepada Reuters bahwa investasi Besi akan ditingkatkan secara signifikan, karena ada rencana untuk membangun pabrik sendiri di Vietnam dalam 4 tahun mendatang.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yakin perusahaan dan pemasok chip Belanda lainnya akan mengikuti jejaknya.
“Itu sudah jelas”, katanya kepada Reuters setelah bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.
Perusahaan Belanda lainnya akan mengikuti jejak Besi dalam menciptakan “ekosistem” semikonduktor di Vietnam, kata Henk Jan Poerink, seraya menambahkan bahwa setidaknya dua perusahaan lain dalam delegasi tersebut berencana untuk berinvestasi di Vietnam.
Dia menolak menyebutkan nama perusahaan-perusahaan tersebut, namun menambahkan bahwa perusahaan lain yang tidak terlibat dalam misi tersebut, VDL Enabling Technologies Group, juga telah memutuskan untuk berinvestasi di Vietnam.
VDL ETG tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Henk Jan Poerink mengatakan bahwa alasan utama Besi berinvestasi di Vietnam adalah untuk lebih dekat dengan pelanggan Besi yang merupakan perusahaan-perusahaan elektronik dan semikonduktor terkemuka, meskipun ia menolak untuk menyebutkan nama para pelanggannya itu.
Vietnam adalah rumah bagi pabrik perakitan chip terbesar Intel dan merupakan pusat manufaktur utama bagi Samsung dan LG Korea Selatan.
Henk Jan Poerink mengatakan bahwa strategi Besi adalah mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Dia berencana memindahkan beberapa operasi dari Tiongkok ke Vietnam, seperti yang telah dilakukan oleh klien Besi.
Pejabat lain juga menyebutkan alasan serupa atas ketertarikan perusahaan-perusahaan Belanda untuk berinvestasi di Vietnam, terutama karena pembatasan perdagangan pemerintah dengan Tiongkok meningkat, dan perusahaan-perusahaan terkemuka seperti pembuat peralatan chip Belanda ASML yang tidak dapat lagi menjual mesin-mesin tercanggih mereka ke Tiongkok.
Beberapa perusahaan yang mendampingi Mark Rutte dalam kunjungannya merupakan pemasok ASML, namun kali ini ASML tidak mengirimkan perwakilannya untuk mengunjungi Vietnam.
Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan dan sikap agresifnya di Laut Tiongkok Selatan telah meningkatkan kekhawatiran dan kewaspadaan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam usaha mencegah Partai Komunis Tiongkok menggunakan chip-chip canggih untuk mengembangkan kekuatan militernya, Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Belanda dan Jepang untuk mencegah Partai Komunis Tiongkok memperoleh chip-chip canggih dan peralatan manufaktur chip.
ASML adalah pemasok mesin fotolitografi terbesar di dunia, yang merupakan peralatan utama dalam pembuatan chip canggih. Pemerintah Belanda telah melarang pengiriman alat produksi chip paling mutakhir dari ASML, sistem litografi ultraviolet ekstrim (Extreme ultraviolet lithography. EUV) ke Tiongkok sejak tahun 2019. Pada bulan Juni tahun ini, pemerintah Belanda mengumumkan peraturan pengendalian ekspor yang melarang ASML mengekspor jenis tertentu dari sistem litografi ultraviolet dalam (Deep Ultraviolet Lithography. DUV) ke Tiongkok.
Kontrol ekspor ini jelas membuat Partai Komunis Tiongkok tidak senang dan memperburuk ketegangan antara Tiongkok dengan Belanda. (sin)