WASHINGTON – Berita tentang hak asasi manusia di Tiongkok adalah buruk, menurut laporan tahunan yang baru dirilis oleh Congressional Executive Commission on China (CECC).
CECC bertugas memantau hak asasi manusia dan perkembangan peraturan hukum di Tiongkok, yang dilakukan melalui laporan tahunan, tetapi juga melalui dengar pendapat, meja bundar, dan proyek khusus.
Di lebih dari 300 halaman, laporan tahun ini komprehensif dan rinci, mencakup hak asasi manusia di bawah 12 kategori terpisah, mulai dari kebebasan berekspresi hingga lingkungan, dan peraturan undang-undang di bawah empat kategori lainnya. Laporan tersebut juga memiliki bab terpisah mengenai Xinjiang, Tibet, Hong Kong dan Macau.
Dalam sebuah acara di Capitol pada 5 Oktober yang mengumumkan laporan baru tersebut, wakil ketua Christopher Smith mengatakan bahwa laporan tersebut adalah sebuah dakwaan terhadap rezim Tiongkok. “Hampir di setiap area yang kita lihat, telah terjadi kemerosotan,” kata Smith.
Namun, masyarakat Tiongkok belum diam bahkan saat penindasan semakin intensif.
Ketua Sen Marco Rubio mengatakan, “Ketika pemerintah Tiongkok menekan ekspresi keagamaan, jumlah penganut keagamaan tersebut meningkat; ketika pemerintah menyensor internet, alat-alat siluman berkembang biak; ketika mereka dengan brutal menindas pengacara hak asasi, orang-orang yang mereka cintai membuka ‘garis perjuangan baru’.”
CECC mengidentifikasi empat tema yang berjalan sepanjang laporan tahunan: penggunaan hukum yang terus berlanjut sebagai instrumen pengekangan; kriminalisasi yang terus berlanjut terhadap pengacara hak asasi manusia Tiongkok; intensifikasi pembatasan agama; meningkatnya ketidakpastian prinsip “satu negara/dua sistem” dalam pemerintahan Hong Kong.
Pengawas
CECC dibuat pada tahun 2000 oleh undang-undang yang memberikan hubungan dagang normal permanen (PNTR) ke Tiongkok. Sebelum itu, setiap pembaharuan hubungan dagang normal dengan Tiongkok menimbulkan perdebatan sengit tentang hak asasi manusia.
CECC memberi Kongres sebuah institusi yang meneruskan peran pengawas yang dilakukan oleh pembahasan tahunan tersebut.
Pemberian PNTR, diikuti oleh aksesi Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, telah terbukti menjadi rejeki nomplok untuk Tiongkok, namun tidak untuk hak asasi manusia di negara tersebut.
Seperti yang Rubio catat, “Tiongkok sangat diuntungkan dari tatanan berbasis peraturan internasional dalam mendorong pertumbuhannya dan mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, namun reformasi politik yang diyakini banyak orang akan menyertai transformasi ekonomi Tiongkok dan aksesi ke Organisasi Perdagangan Dunia telah gagal terwujud. “
Meningkatkan Kesadaran
CECC tidak hanya memantau hak asasi manusia dan peraturan hukum di Tiongkok, namun juga bertujuan untuk mempromosikan hak asasi manusia, dengan menggunakan kemampuannya untuk menyoroti perkembangan khusus.
Dengan demikian, sementara Tiongkok menghukum tiga pemimpin pelajar paling menonjol dari gerakan Payung pro-demokrasi Hong Kong – Joshua Wong, Nathan Long, dan Alex Chow – enam sampai delapan bulan di penjara, CECC mencalonkan ketiga dan keseluruhan gerakan payung ini untuk Hadiah Nobel Perdamaian, dan mengundang anggota Kongres untuk bergabung dalam nominasi tersebut.
Pada bulan April, CECC mengumumkan Free China’s Heroes Initiative, yang menyoroti kasus tahanan politik dan agama yang diyakini ditahan atau dipenjara di Tiongkok. Inisiatif ini memiliki database lebih dari 1.400 kasus, yang dapat digunakan oleh politisi atau masyarakat umum yang ingin memperjuangkan kasus seseorang.
CECC mendedikasikan laporan tahun 2017 untuk pemenang Hadiah Nobel Liu Xiaobo, yang meninggal pada bulan Juli setelah rezim Tiongkok menolak mengizinkannya melakukan perjalanan untuk menerima perawatan kanker hatinya.
Rubio menggambarkan strategi CECC untuk menggunakan laporan tahunan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dalam kasus pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong di Tiongkok.
“Salah satu poin dari menyusun laporan komisi adalah membuat informasi itu [tentang pemanenan organ] tersedia,” kata Rubio. “Dan semoga menggunakannya untuk meningkatkan kesadaran akan hal itu di sini dan di forum internasional, di pemerintahan dan di luar pemerintahan.”
Strategi Nasional
Salah satu rekomendasi laporan tersebut menyerukan agar Amerika Serikat mengembangkan strategi nasional mengenai hak asasi manusia di Tiongkok.
Dalam surat pengantar untuk salinan laporan yang disampaikan kepada Presiden Donald Trump, Rubio dan Smith mengatakan bahwa laporan tersebut “mendesak Pemerintah untuk mengembangkan sebuah rencana tindakan yang akan … mempersiapkan semua lembaga untuk memburu peraturan hukum dan hak asasi manusia yang berorientasi pada hasil dan terukur.”
“Tiongkok yang lebih bebas dan lebih demokratis adalah kepentingan A.S. dan tujuan ini harus dikejar bersamaan dengan prioritas diplomatik, ekonomi, politik, dan keamanan A.S. yang lain,” kata Rubio dan Smith.
Mereka yang menderita pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok juga meminta bantuan Trump.
Menghadiri rilis laporan tersebut adalah anggota keluarga pengacara dan aktivis hak asasi manusia di Tiongkok. Mereka melakukannya, dengan risiko pada diri sendiri dan anggota keluarga mereka di Tiongkok, kata Smith.
Mereka datang untuk memberi kesaksian tentang nasib orang-orang yang telah berbicara untuk hak asasi manusia di Tiongkok.
Jin Bianling, istri pengacara hak asasi manusia Tiongkok, Jiang Tianyong, berbicara tentang bagaimana dia dan anggota keluarga Jiang lainnya sangat khawatir dengan penyiksaan yang telah dia alami di penjara.
Dia mengatakan bahwa pengacara hak asasi manusia yang telah ditangkap di Tiongkok tidak bersalah. Jin memanggil Trump, saat dia mengunjungi Tiongkok pada bulan November, untuk berbicara tentang hak asasi manusia dan meminta pengacara hak asasi manusia dibebaskan. (ran)
