Oleh David Kilgour
Pada pertengahan abad ke-20, banyak pemikiran bahwa komunisme Soviet mungkin menggantikan demokrasi sebagai ideologi politik yang dominan di seluruh dunia. Hari ini, untungnya, hanya lima negara komunis yang tinggal di seluruh dunia, yang ada bersama sekitar 188 negara lainnya, mayoritas dengan pemerintahan yang demokratis dengan berbagai jenis. Kelima negara tersebut adalah Tiongkok, Kuba, Laos, Korea Utara dan Vietnam, namun fokusnya di Tiongkok.
Dengan 89 juta anggota, Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah partai politik terbesar di dunia, lebih besar dari seluruh penduduk Jerman. Tiongkok masih merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia dan sekarang memiliki ekonomi terbesar kedua dan sepertiga milyarder dunia. Namun, karena jumlah penduduknya yang besar (sekitar 1,388 miliar), PDB per kapita tahun lalu berada di bawah $7.000, hanya 55 persen dari rata-rata dunia, sehingga ia masih memiliki jalan yang panjang.
Seperti Korea Utara dan Rusia, partai-negara di Tiongkok tersebut berpura-pura menjadi negara demokrasi. Isaac Stone Fish, seorang senior Asia Society’s Center di AS mengenai Hubungan AS-Tiongkok, menulis: “Beijing terus bersikeras, meskipun tidak ada pemilihan yang bebas dan adil, media tanpa sensor, atau pengadilan independen, bahwa ini adalah demokrasi … Tapi … Berbohong kepada rakyat bukanlah fondasi yang baik yang pemerintah buat. Dalam tujuh tahun saya tinggal di Tiongkok, tidak ada orang Tiongkok yang bukan tempaan Partai Komunis dapat memberi tahu saya dengan wajah jujur bahwa mereka hidup dalam demokrasi.”
Wei Jingsheng dari gerakan demokrasi Tiongkok mengamati dari Amerika mengenai apakah demokrasi ada di dalam Partai itu sendiri: “Konstitusi Partai Komunis Tiongkok dengan jelas menyatakan: seluruh negara Tiongkok harus mematuhi kepemimpinan PKT, seluruh PKT harus mematuhi komite pusat dari PKT … Beberapa orang mengatakan bahwa Deng Xiaoping menciptakan atmosfir demokrasi di dalam PKT … (Dia) sudah pensiun di rumah (pada tahun 1989) ketika dia memanggil beberapa orang tua pensiunan yang sama marahnya dengan dia, dan karena itu mereka dapat untuk menyingkirkan Sekretaris Jenderal Partai Komunis serta memutuskan untuk menggunakan tentara rakyat untuk membunuh rakyat. Apakah ini ‘demokrasi di dalam Partai Komunis’?”
Pada tahun 2006, Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (CIPFG) meminta David Matas dan saya sebagai sukarelawan untuk menyelidiki klaim terus-menerus tentang perampasan / perdagangan organ dari praktisi Falun Gong. Kami merilis dua laporan dan sebuah buku, “Bloody Harvest,” dan terus menyelidiki. (Laporan revisi kami tersedia dalam 18 bahasa dari www.david-kilgour.com). Kami menetapkan bahwa untuk 41.500 transplantasi yang dilakukan pada tahun 2000-2005 di Tiongkok, sumber yang tidak diragukan lagi adalah dari tahanan nurani Falun Gong.
David Matas dan saya mengunjungi sekitar selusin negara untuk mewawancarai praktisi Falun Gong yang berhasil melarikan diri dari kamp-kamp dan negara tersebut. Mereka memberitahu kami bahwa mereka bekerja dalam kondisi mengerikan sampai enam belas jam setiap hari di kamp-kamp tersebut tanpa bayaran dan hanya sedikit makanan, kondisi tidur yang penuh sesak dan mengalami penyiksaan. Narapidana membuat berbagai produk ekspor sebagai subkontraktor untuk perusahaan multinasional, termasuk dekorasi Natal dan mainan McDonalds. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan WTO; Ini juga menuntut tanggapan yang efektif oleh semua mitra dagang Tiongkok.
James Mann, penulis “The China Fantasy: Why capitalism will not bring democracy to China” dan mantan kepala biro Beijing di Los Angeles Times, menulis: “Pemerintah demokratis di seluruh dunia perlu berkolaborasi lebih sering dalam mengutuk penindasan Tiongkok, tidak hanya dalam pertemuan pribadi tapi di depan umum juga … Mengapa harus ada jalan satu arah di mana pemimpin Tiongkok mengirim anak-anak mereka sendiri ke sekolah terbaik Amerika, sementara mengunci para pengacara di rumah? Rezim Tiongkok tidak akan membuka karena perdagangan kita dengannya.”
Perdana Menteri Wen Jiao-bao mencatat sebelum meninggalkan jabatan pada tahun 2012, “Tanpa keberhasilan reformasi struktural politik, tidak mungkin kita untuk sepenuhnya menerapkan reformasi struktural ekonomi. Keuntungan yang telah kita buat … bisa hilang … dan tragedi historis seperti Revolusi Budaya bisa terjadi lagi.”
Pemerintah, investor dan pelaku bisnis juga harus memeriksa mengapa mereka mendukung pelanggaran terhadap begitu banyak hak asasi manusia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Tiongkok. Hal ini mengakibatkan sebagian besar pekerjaan nasional di-outsourcing ke Tiongkok dan terus meningkat dalam defisit perdagangan bilateral dan investasi. Apakah kita begitu fokus pada akses terhadap barang-barang konsumsi yang murah sehingga kita mengabaikan biaya manusia, sosial dan lingkungan alam yang dibayar oleh warga negaraTiongkok yang ditindas untuk memproduksinya?
Banyak warga negara Tiongkok mencari hal yang sama seperti dunia lainnya: keselamatan dan keamanan, peraturan hukum, penghargaan, pendidikan, pekerjaan yang baik, pemerintahan yang demokratis, dan lingkungan alam yang baik. Negara partai tersebut harus mengakhiri pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia dan mulai memperlakukan mitra dagangnya dengan hormat jika abad ke-21 bergerak menuju harmoni dan koherensi. (ran)
David Kilgour, pengacara berprofesi, bertugas di House of Commons Kanada selama hampir 27 tahun. Di Kabinet Jean Chretien, dia adalah sekretaris negara (Afrika dan Amerika Latin) dan sekretaris negara (Asia-Pasifik). Dia adalah penulis beberapa buku dan rekan penulis dengan David Matas dari “Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs.”
ErabaruNews
