Selama beberapa dekade, rezim Tiongkok menerapkan kebijakan satu anak secara ketat, dengan keluarga yang tidak mematuhi akan menghadapi denda berat, aborsi paksa, dan prosedur sterilisasi. Pada 2016, rezim tersebut mulai mengizinkan keluarga untuk memiliki anak kedua (sambil mempertahankan pelaksanaan secara kaku), namun kebijakan baru tersebut tidak dapat semalam membalikkan masalah sosial yang melumpuhkan yang diwariskan oleh batas satu anak pertama: sejumlah besar bujangan yang tidak mungkin untuk mencari istri
Menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, rasio seks Tiongkok mencapai 115,4 anak laki-laki terhadap 100 anak perempuan. Ketidakseimbangan ini adalah hasil dari kebijakan satu anak Tiongkok yang disertai dengan budaya yang mendalam untuk lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan.
Penyiar berbasis di Hong Kong Phoenix Television melaporkan pada 13 November bahwa ketidakseimbangan gender saat ini berarti bahwa lebih dari satu juta bujangan akan berakhir menjadi single selama sisa hidup mereka.
Jumlah yang oleh rezim Tiongkok sendiri terbitkan melalui juru bicara negara People’s Daily di tahun 2012 menunjukkan dimensi permasalahan beberapa kali lebih besar. Ada sekitar 11,959 juta bujangan pria antara usia 30 dan 39, dibandingkan dengan sekitar 5,82 juta bujangan wanita pada rentang usia yang sama. Dengan kata lain, dalam kelompok tersebut diperkirakan lebih dari 6 juta bujangan pria tidak menikah.
Menurut Chinese Academy of Social Sciences, pada 2020 akan ada 24 juta pria lajang yang mencari istri.
Lebih memilih anak laki-laki adalah tradisi yang telah lama ada di Tiongkok. Seorang anak laki-laki mampu meneruskan nama keluarga (seorang gadis biasanya mengambil nama terakhir suami saat menikah). Selain itu, di daerah pedesaan, anak laki-laki dapat menangani pekerjaan manual untuk membantu pertanian.
Dengan kebijakan satu anak di tempat, bagaimanapun, banyak orang tua Tiongkok memutuskan untuk meninggalkan anak perempuan mereka, atau melakukan aborsi karena menemukan bahwa anak mereka adalah perempuan. Menurut situs berita yang dikelola oleh negara Tiongkok, The Paper, lebih dari 20 juta anak perempuan belum terhitung dalam 30 tahun terakhir, baik ditinggalkan ataupun diaborsi, tidak ada penjelasannya.
Wanita Menetapkan Harga Tinggi
Kebijakan satu anak juga mempengaruhi bagaimana wanita memilih pasangan mereka. Memposisikan wanita lajang dengan permintaan tinggi, mereka berada dalam posisi untuk memilih dengan hati-hati, sering mencari pria dengan gaji tinggi dan aset kaya. Tumbuh sebagai satu-satunya anak di keluarga mereka, mereka juga terbiasa dipuji dan dimanjakan, dan mencari kesamaan di dalam suatu hubungan.
Menurut 2016 penelitian yang dilakukan oleh Zhenai, situs perjodohan di Tiongkok, lebih dari 80 persen wanita lajang percaya bahwa pasangan yang layak harus membuat gaji bulanan minimal 5.000 yuan (sekitar US$754), sementara 67 persen mengatakan bahwa pria layak untuk menjadi suaminya harus membuat antara 5.000 sampai 10.000 yuan (sekitar US$754 sampai US$1.510). 25 persen meminta penghasilan bulanan minimal 10.000 yuan (sekitar US$1.500).
Menurut sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh portal berita Tiongkok Sohu, yang mengutip sebuah laporan dari Goldman Sachs, ada 150 juta orang Tiongkok dari total populasi 1,3 miliar yang pendapatan bulanannya mencapai 6.200 yuan (sekitar US$936), hanya 11,5 persen dari populasi. Setengah dari kelompok elit ini dianggap kelas menengah Tiongkok, bekerja baik sebagai pegawai negeri atau sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan negara.
Dengan kata lain, wanita-wanita ini berada di dalam sebagian besar kelompok pria.
Efek dari tuntutan keuangan ini dapat dilihat pada bulan April dengan berakhirnya pertunangan di Provinsi Anhui. Seorang wanita hamil memutuskan untuk melakukan aborsi setelah pembicaraan tentang pernikahan berantakan ketika tunangannya tidak dapat membayar 120.000 yuan (sekitar US$18.117) sebagai jaminan mahar pengantin, menurut Phoenix Television.
Pernikahan di Dalam Kekacauan
Lembaga perkawinan tersebut mengalami ketegangan di Tiongkok. Menurut data Kementerian Urusan Sipil Tiongkok, 11.428 juta pasangan terdaftar untuk menikah pada 2016, turun 6,7 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat perceraian telah meningkat dari 1,85 persen di tahun 2009 menjadi 3 persen di tahun 2016, meningkat 38 persen dalam tujuh tahun.
Sementara Tiongkok harus menghadapi kemungkinan ketidakstabilan sosial karena memiliki begitu banyak pria yang belum menikah, yang menyebabkan kejahatan perdagangan seks atau penculikan perempuan, rezim Tiongkok hanya berbuat sedikit untuk mendorong orang untuk tetap menikah. Faktanya, berita tentang skandal seks di kalangan pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara tidak langsung mendorong urusan di luar nikah.
Pada tahun 2015, badan pengawas anti korupsi PKT menemukan perdagangan seks yang merajalela untuk kepentingan politik di China Unicom, sebuah perusahaan telekomunikasi milik negara.
Banyak pejabat partai telah terlibat dalam perilaku seperti itu, termasuk mantan ketua keamanan Zhou Yongkang, yang, menurut juru bicara negara Xinhua, terlibat dalam banyak hubungan yang tidak setia dan saling bertukar wewenang karena seks. Pada bulan Juni 2015 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena korupsi.
Gejolak dalam masyarakat Tiongkok tentang pernikahan dapat dilihat pada langkah-langkah yang diambil wanita untuk menyelamatkan, atau memutus, pernikahan.
Untuk menyelamatkan pernikahan mereka di hadapan suami yang curang, beberapa wanita Tiongkok yang telah menikah telah memutuskan untuk mendaftarkan diri di kelas pelajaran untuk menyempurnakan kemampuan mereka menjadi istri, atau menyewa seorang “pemutus gundik” untuk mengakhiri hubungan di luar nikah. Di sisi lain, beberapa wanita muda dengan pilihan terbatas untuk memperbaiki kehidupan mereka mendaftar di kelas yang sangat berbeda, yang mengajarkan cara memperbaiki keterampilan rayuan mereka dan menangkap seorang pria kaya yang sudah menikah. (ran)
