EpochTimesId – Kebakaran hebat yang melanda rumah pondokan di Distrik Daxing, Beijing pada 18 Nopember lalu menyebabkan 19 orang meninggal dunia, 8 orang di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, delapan orang lainnya juga mengalami luka-luka, seperti dikutip dari Laman Secretchina, Senin (27/11/2017).
Pihak berwenang Partai komunis Tiongkok bukannya melakukan introspeksi melalui kejadian itu untuk meninjau kembali tanggung jawab mereka. Tetapi, mereka justru mengeluarkan instruksi untuk mengusir para penghuni rumah pondokan itu yang rata-rata adalah penduduk musiman.
Hal ini telah mengundang protes dari banyak kalangan. Sejumlah tokoh dari aliran liberal Tiongkok pada 25 Nopember mengumumkan pernyataan bersama yang berjudul ‘Surat Terbuka kepada Komite Pusat PKT, NPC, Dewan Negara dan Komite Nasional CPPCC atas Peristiwa Pengusiran secara Besar-besaran terhadap Para Penduduk Musiman di Beijing’.
Surat pernyataan bersama tersebut mengkritik tindakan pemerintah yang melakukan pengusiran besar-besaran terhadap penduduk musiman yang bekerja di ibukota dan sekitarnya. Atas tindakan tersebut puluhan ribu penduduk kehilangan tempat berteduh.
Penggusuran tersebut dinilai termasuk tindakan kejam yang melanggar hukum dan terlalu menginjak-injak hak asasi manusia. Pemerintah diminta harus dengan tegas menghentikan dan memperbaikinya.
Surat tersebut menyebutkan, tragedi kebakaran terjadi karena kelalaian pemerintah, seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab. Tetapi pihak berwenang justru menyalahkan ribuan penduduk musiman itu.
“Setiap warga yang memiliki kepedulian dan bertanggung jawab tentu tidak akan mentolerirnya, wajib memberikan penilaian yang adil dan menentang keputusan itu,” bunyi surat bersama itu.
Surat pernyataan bersama ini mengusulkan empat saran, termasuk diantaranya agar pemerintah setempat segera menghentikan tindak pengusiran yang melanggar hukum.
“Melakukan penyelamatan darurat dan memberikan kompensasi sesuai undang-undang kepada mereka yang telah kehilangan tempat pemondokan. Merevisi tatanan kota Beijing sesuai keperuntukannya, Melakukan reformasi yang menyeluruh terhadap tata letak struktur industri perkotaan dan mekanisme pengelolaan jaminan sosial,” sambung surat itu.
Surat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh 111 orang tokoh dari aliran liberal Tiongkok dari berbagai profesi. Belum jelas siapa yang memprakarsainya dan bagaimana tanggapan dari pejabat Tiongkok. (Sinatra/waa)
