oleh Yi Rong
Amerika Serikat telah menyampaikan dokumen kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang isinya menyangkut penolak untuk mengakui status ekonomi pasar Tiongkok.
Mengapa Amerika Serikat menolak untuk mengakui ? Apakah hal ini akan membawa dampak bagi perusahaan dan ekonomi Tiongkok ? Lebih lanjut, apakah akan mempengaruhi hubungan AS – Tiongkok ? Mari kita ikuti analisa dari sejumlah pakar sebagai berikut :
‘Wall Street Journal’ melaporkan bahwa pemerintah AS telah secara resmi menolak bila WTO memberikan perlakuan yang sama dalam menentukan status ekonomi pasar Tiongkok sebagaimana yang diminta oleh pemerintah Beijing.
Keputusan tersebut sudah disampaikan pemerintah AS kepada kantor pusat WTO yang berada di Jenewa pada pertengahan bulan Nopember, dan baru diumumkan pada 30 Nopember.
Laporan tersebut mengatakan bahwa pembantu Trump sebelumnya telah mengisyaratkan sikap AS tentang masalah ini. Dan Serikat Buruh AS pada bulan Maret lalu juga mendesak pemerintah Trump untuk tidak mengakui status ekonomi pasar Tiongkok.
Ekonom Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat, Xia Yeliang mengatakan : “Setelah bergabung di WTO pada tahun 2001, Tiongkok berjanji akan menurunkan tarif impor barang secara umum dari tarif sebelumnya yang beragam menjadi sekitar 15 %. Tarif impor kendaraan roda 4 dari sebelumnya 250 % diturunkan menjadi 50 % bahkan 25 %. Termasuk juga membuka kesempatan investasi di bidang keuangan, bidang komunikasi, kemudian di bidang hiburan dan sebagainya. Tetapi janji-janji itu belum dipenuhi.”
Gurubesar University of South Carolina Aiken School of Business Xie Tian mengatakan : “Dia itu bukan ekonomi pasar, dia itu sebenarnya adalah ekonomi yang dikendalikan pemerintah, adalah ekonomi yang cacat, bukan ekonomi pasar.”
“Sebelumnya, cara yang dilakukan pemerintah AS pada dasarnya adalah kurang tegas, hanya menebarkan beberapa isu tetapi tidak benar-benar melakukan langkah penolakan. Kali ini berbeda, Amerika Serikat secara tegas menyampaikan sikapnya kepada WTO.”
‘WSJ’ menyampaikan, bila Tiongkok digolongkan sebagai negara ekonomi non-pasar, maka anggota WTO dapat menggunakan harga patokan internasional untuk menilai harga ekspor barang-barang Tiongkok apakah termasuk dumping. Dengan demikian komoditas ekspor Tiongkok bisa terkena tarif lebih tinggi.
Xie Tian mengatakan : “Bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok, komoditas yang diekspor ke Amerika atau Eropa akan dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi. Mungkin saja mencapai 50 %, 80 % atau bahkan tarif hukuman yang 100 %.”
“Dengan demikian tidak ada keuntungan lagi. Kalau pun pemerintah Tiongkok mau memberikan subsidi juga sulit, merugi sudah pasti. Oleh karena itu, dampaknya negatifnya selain membawa kerugian bagi perusahaan juga bagi pemerintah. Karena ekonomi Tiongkok dan devisa negara sebagian besarnya masih tergantung pada hasil ekspor komoditas.”
Bulan Desember tahun lalu. pemerintah Tiongkok menyatakan sudah selayaknya WTO memberikan pengakuan atas status ekonomi Tiongkok karena sudah 15 tahun bergabung dengan organisasi tersebut.
Tetapi baik AS, Eropa dan negara lainnya menilai bahwa Tiongkok masih gagal dalam menerapkan kebijakan pasar yang terbuka. Pemerintah Tiongkok kemudian mengajukan klaim ke tribunal WTO, meminta AS dan Uni Eropa untuk mengakui status ekonomi Tiongkok.
Xia Yeliang mengatakan : “Untuk memberikan penilaian status ekonomi Tiongkok yang lebih tepat, sejumlah negara meminta penilaian berkala setiap 1 atau 2 tahun sekali. Tetapi hasil evaluasi ulang pada dasarnya masih sama, jadi masih saja tergolong status yang non-ekonomi pasar”.
Kepada Kantor Bantuan Usaha Kementerian Perdagangan Tiongkok, Wang Hejun sebelumnya juga mengkritik AS karena tidak mau mengakui status ekonomi pasar Tiongkok. Dengan pendekatan ‘negara alternatif’ untuk memutuskan dumping, dan baru-baruvini AS kembali mengancam akan terus menolak memberikan status ekonomi Tiongkok karena khawatir akan merusak keseriusan dan kewenangan peraturan WTO.
“Hubungan Tiongkok-AS sekarang sebagian besar dibangun di atas kepentingan ekonomi dan perdagangan. Jika masalah status ekonomi ini terus mengambang, apalagi jika (di kemudian waktu) Tiongkok dianggap negara yang memanipulasi mata uangnya, adanya sanksi perdagangan yang diterapkan kepadanya.”
“Ini juga termasuk peraturan no. 301, termasuk hambatan tarif tinggi atau hambatan non tarif, termasuk baru-baru ini memutuskan untuk mengulangi kembali investigasi, atau membiarkan Amerika Serikat melakukan investigasi dual on sendiri, yang disebut investigasi ganda mereka yang mengacu pada penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi, sehingga rangkaian operasi ini akan menyulut perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat,” demikian penjelasan Xia Yeliang.
Xie Tian mengatakan : “Jika pemerintah Tiongkok menolak untuk melepas tali kendali atas ekonomi mereka, dan menolak melepas kontrol terhadap kepentingan kelompok. AS yang ekonominya sedang menguat saat ini pasti tidak mau mengalah, meskipun keputusan WTO tidak menguntungkan AS, saya pikir rezim Trump bisa saja minta keluar dari organisasi itu.”
Menurut Xie Tian bahwa kalau pun AS menarik diri dari WTO, ia masih dapat menemukan produk murah yang diimpor dari negara lain, tetapi Tiongkok akan kehilangan pasar Amerika, membuat ekonominya melemah. Dan ketika ekonomi Tiongkok menghadapi masalah besar, Partai Komunis Tiongkok akan punah. (Sinatra/asr)
Sumber : ntdtv
