Reformasi Pajak AS Memberi Tekanan pada Negara Otoriter Tiongkok

Peringatan melawan “perang pajak” mencerminkan ketakutan Partai Komunis terhadap sektor swasta yang meningkat

Selama bertahun-tahun, perusahaan Tiongkok memanfaatkan nilai tukar yang menguntungkan, tenaga kerja murah, peraturan lingkungan yang tipis, dan keuntungan lain untuk menarik modal dan teknologi A.S. dengan imbalan keuntungan besar.

Sekarang, pemotongan pajak A.S, yang terbesar telah berlalu sejak berada di masa kepresidenan Ronald Reagan tiga dekade yang lalu, memiliki Beijing dalam sebuah ikatan.

Yang menonjol dalam kebijakan pajak baru adalah adalah pengurangan pajak perusahaan besar-besaran dan rasionalisasi skema pajak global tersebut. Keduanya diharapkan bisa menarik modal dan tenaga terampil kembali ke Amerika Serikat.

Reformasi tersebut muncul pada saat ketika kelemahan model ekonomi Tiongkok yang mencolok mata secara luas telah mulai terasa di seluruh kekuatan komunis besar terakhir di dunia tersebut, jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan di Senat AS pada 2 Desember, Beijing telah melimpahkan kritik keras atas usulan pembaharuan tersebut.

Pada bulan April, media yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok mengecam pemotongan pajak tersebut, menuduh pimpinan A.S. mengambil risiko “perang pajak” dan menasihati Washington untuk “mengambil tanggung jawabnya sebagai kekuatan besar.”

Menurut pengamat, kritik keras Beijing terhadap pemotongan tersebut berasal dari tempat yang sangat dalam adanya kegelisahan: Partai Komunis bergantung pada salah satu tingkat pajak terberat di dunia untuk mendanai kepolisian berteknologi tinggi, mempertahankan tangan besi pada industri terbesar negara tersebut, dan melindungi kepentingan pribadi dari birokrasi yang korup secara besar-besaran.

‘Perang Pajak’

Pada tanggal 27 April, People’s Daily mengutip seorang pejabat keuangan Tiongkok mengatakan, “Kita telah membuat pendirian kita jelas: kita menentang kompetisi pajak.”

Chen Pokong, seorang analis urusan Tiongkok dan penulis buku tentang budaya politik Tiongkok, mengatakan bahwa pejabat tersebut telah mengulangi sebuah slogan komunis yang terkait dengan gerakan politik yang mematikan untuk memberi sinyal ketidaksenangan Beijing dengan pemotongan pajak A.S. Media Tiongkok lainnya telah melangkah lebih jauh, menyebut reformasi Trump sebagai “perang pajak”.

reformasi pajak AS
Ketua DPR Paul Ryan melihat pada saat Presiden Donald Trump berbicara tentang peraturan reformasi pajak di Ruang Kabinet di Gedung Putih, di Washington, DC pada tanggal 2 November 2017. (Drew Angerer / Getty Images)

Slogannya, “kita telah membuat pendirian kita jelas,” secara harfiah diterjemahkan menjadi “untuk menampilkan dengan jelas spanduk milik seseorang.” Ini terakhir digunakan dalam sebuah publikasi militer Tiongkok beberapa minggu sebelum Pembantaian Tiananmen yang terkenal pada tanggal 4 Juni 1989, dan berasal dari Revolusi Kebudayaan, ketika pemimpin komunis Mao Zedong mencambuk negara itu dalam satu dekade kekerasan politik yang kacau.

Menurut Chen Pokong, Beijing punya alasan kuat untuk takut.

“Karena pemotongan pajak, modal tersebut, yang kebanyakan dari industri manufaktur, akan mengalir kembali ke AS,” kata Chen dalam sebuah video yang tersedia di YouTube. “Sejumlah besar uang, teknologi, dan tenaga kerja Amerika ada di Tiongkok. Sekarang, investasi orang Amerika akan meninggalkan Tiongkok … bagi pemerintah Tiongkok, ini bukan kejutan kecil.”

Partai Komunis, dengan sekitar 80 juta anggota terdaftar, dipimpin oleh elit birokrasi yang terkapar lemah yang melumasi kekuatannya dengan korupsi yang meluas.

“Untuk melindungi peraturan satu partai, pemerintah Tiongkok perlu memegang monopoli kekuasaan atas ekonomi nasional,” kata Chen. “Untuk kepentingan sendiri, demi stabilitas, perlu menggunakan pajak berat untuk menjaga tangan besinya tetap berada di dalam industri-industri tersebut.”

Xia Yeliang, mantan profesor di Beijing, mengatakan dalam sebuah wawancara pada bulan Mei ini dengan Televisi NTD bahwa Partai Komunis telah berjanji untuk menerapkan kebijakan keuangan yang akan lebih bermanfaat bagi masyarakat umum, namun belum mempraktekkannya.

Sebaliknya, Beijing telah mempertahankan dan memperluas sebuah rezim dimana pajak berat tidak menguntungkan orang-orang dalam bentuk kesejahteraan atau keuntungan lainnya, namun digunakan untuk menopang perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak efisien, mengisi kantong-kantong pejabat Partai yang banyak, atau mendanai mekanisme polisi besar-besaran yang membuat penduduk tersebut di bawah pengawasan dan penindasan perbedaan pendapat.

“Para ilmuwan meletakkan jalan yang sangat bagus, dan Partai Komunis tersebut benar-benar menerimanya. Tetapi sekarang mereka telah pergi ke arah yang berlawanan,” kata Xia.

Pasar Bebas

Menurut Chen Pokong, pajak berat Tiongkok menempatkan beban berat pada usaha kecil dan menengah, dan ini berdasarkan disain, Partai Komunis mewaspadai kelas menengah besar dan independen yang mungkin menantang otoritas politiknya dan membahayakan kepentingan elite.

Terlepas dari sikap tegas yang disampaikan oleh media pemerintah, ada beberapa indikasi bahwa pejabat dan ilmuwan Tiongkok mempertimbangkan perlunya reformasi pajak mereka sendiri agar sesuai dengan pemerintahan Trump.

reformasi pajak Trump
Seorang wanita mengambil formulir pajak di lobi Kantor Pos Farley di New York City pada tanggal 15 April 2008. (Chris Hondros / Getty Images)

Menurut Phoenix Financial Daily Report, pada 3 Desember, sehari setelah undang-undang perpajakan Amerika berlalu, Liu Shangxi dari Kementerian Keuangan Tiongkok mencatat bahwa pajak Amerika lebih langsung daripada sistem biaya tersembunyi yang berkelok-kelok di Tiongkok. “Kita harus merencanakan kemungkinan-kemungkinan seputar pajak tidak langsung,” kata Liu. “Langkah selanjutnya bagi Tiongkok adalah memperkenalkan reformasi pengurangan pajak.”

Zhu Guangyao, seorang wakil menteri keuangan, mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa “memang tidak mungkin” untuk “mengabaikan efek internasional” dari pemotongan pajak Amerika, dan bahwa “tindakan proaktif” perlu dilakukan untuk menyesuaikannya.

Pada 4 Desember, sebuah think tank  (lembaga riset, analis, dan pemecahan masalah, untuk mengambil suatu kesepakatan suatu kebijakan) yang terkait dengan People’s Daily menerbitkan sebuah artikel berjudul “Apakah Pemotongan Pajak Trump Benar-benar Hal Buruk untuk Tiongkok?” Artikel tersebut mencantumkan sejumlah tekanan bahwa ekonomi Tiongkok diprediksi akan mengalami segera sesudah pemotongan-pemotongan tersebut sampai ke efek.

Sementara itu, sebuah publikasi luar negeri milik pemerintah Tiongkok yang disebut “Xiakedao” keluar dengan sebuah laporan yang mengatakan bahwa sementara pemotongan pajak Trump memberi tekanan pada Tiongkok, tekanan tersebut “semuanya dapat diubah menjadi kesempatan untuk reformasi.”

Masih harus dilihat apakah pemerintah komunis bersedia menerima pukulan terhadap pendapatan pajak mereka untuk menyeimbangkan perekonomian tersebut dan membiarkan modal mengalir ke tangan sektor swasta.

Menurut Chen Pokong, “Jika Tiongkok suatu hari nanti memperkenalkan pemotongan pajak berskala besar seperti yang ada di Amerika Serikat, untuk menenangkan masyarakat, maka struktur kekayaan akan mengalami perubahan besar. Uang akan mengalir ke arah yang lebih banyak. … Paling tidak akan ada keseimbangan.” (ran)

ErabaruNews