EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani Kebijakan Otorisasi Pertahanan Nasional, Selasa (12/12/2017) waktu setempat. Keputusan yang ditandatangani ini akan menjadi kebijakan pertahanan tahunan Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut mencakup keseluruhan peningkatan pengeluaran untuk militer dan pengadaan peralatan pertahanan baru. Di antara biaya yang dianggarkan adalah pengadaan pesawat tempur F-35 Joint Strike, kendaraan tempur darat, dan kapal selam kelas Virginia.
Surat Keputusan tersebut juga akan meningkatkan kapasitas Angkatan Bersenjata Amerika untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun. Keputusan Presiden ini juga akan memberikan anggota dinas militer dengan kenaikan gaji terbesar mereka dalam delapan tahun, seperti dikutip dari rilis Gedung Putih.
Sejak menjabat pada bulan Januari 2017, Trump telah menerapkan doktrin ‘Perdamaian melalui Kekuatan’. Kesiapan militer dan kekuasaan akan digunakan untuk menghindari konflik bersenjata.
“Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa ketika Anda melemahkan pertahanan Anda, Anda mengundang agresi. Cara terbaik untuk mencegah konflik harus disiapkan, dan benar-benar dipersiapkan. Hanya bila orang (negara) baik menjadi kuat maka kedamaian akan terjadi,” kata Trump usai menandatangani Surat Keputusan tersebut.
Surat Keputusan tersebut menandai berakhirnya serangkaian pemotongan anggaran militer dalam beberapa tahun terakhir.
“Pemotongan tersebut telah sangat mempengaruhi kesiapan kita, mengurangi kemampuan kita, dan menempatkan beban berat pada pejuang perang kita,” sambung Trump.
Menteri Pertahanan, James Mattis mengatakan kepada Kongres pada bulan Juni bahwa, “Tidak ada musuh di lapangan yang telah berbuat lebih banyak untuk membahayakan kesiapan tempur militer kita daripada pengucilan.” Pengucilan mengacu pada pemotongan anggaran otomatis dan menyeluruh untuk pengeluaran diskresioner, yang mencakup pengeluaran pada tentara.
Trump mendesak Kongres untuk sepenuhnya membiayai tindakan tersebut dan melepas pengetatan anggaran.
Keputusan Otorisasi Pertahanan Nasional menetapkan kebijakan untuk militer AS namun tidak menyediakan dana, yang harus disetujui dengan peraturan lainnya.
Partai Republik dan Demokrat di Kongres saat ini sedang menegosiasikan sebuah RUU pengeluaran. Trump sudah menandatangani anggaran sementara untuk dua minggu berikutnya pada 8 Desember 2017. Upaya itu dilakukan guna mencegah penutupan operasional pemerintah sebelum batas akhir pengesahan RUU Pengeluaran.
Kuputusan Legislatif akan mempertahankan pendanaan saat ini untuk operasional pemerintahan federal dan menjaga agar pemerintah tetap buka sampai 22 Desember. Sementara anggota parlemen terus melakukan negosiasi mengenai kesepakatan anggaran jangka panjang.
Demokrat telah menuntut paritas untuk belanja pertahanan dan non-pertahanan diskresioner meningkat di atas batas undang-undang.
Sebagai tambahan, mereka mendorong sebuah solusi legislatif untuk program Tindakan Penangguhan (deportasi) untuk Kedatangan Anak (DACA) sebelum akhir tahun, yang merupakan rintangan penting dalam perundingan anggaran.
Gedung Putih, bagaimanapun, ingin mempertahankan pembicaraan DACA dan imigrasi dari kesepakatan anggaran.
“Pada saat ini ancaman global yang serius, saya mendesak Demokrat di Kongres untuk menghentikan ancaman shutdown dan mencairkan dana bersih dan sebuah RUU anggaran ke meja saya, yang sepenuhnya mendanai militer besar kami,” kata Trump.
“Kebijakan untuk melindungi negara kita harus selalu menjadi isu bipartisan (dua pihak/partai), sama seperti peraturan hari ini,” tutup sang Presiden. (waa)
