ErabaruNews – Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengingat negara-negara yang memilih menentangnya dalam sebuah resolusi PBB yang kontroversial.
Sebanyak 128 negara mendukung resolusi yang mengecam keputusan Amerika untuk memindahkan kedutaannya ke ibukota Israel, Yerusalem. Sembilan negara memberikan suara untuk memilih menentang resolusi tersebut, sementara sebanyak 35 negara abstain.
“Amerika Serikat akan mengingat peristiwa hari ini di mana PBB memilih untuk menyerang di Majelis Umum karena tindakan kami yang menjalankan hak sebagai negara yang berdaulat,” kata Haley menjelang pemungutan suara.
“Kami akan mengingatnya saat kami dipanggil untuk sekali lagi membuat kontribusi terbesar di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Haley mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai negara berdaulat berhak memutuskan dimana mereka menempatkan kedutaan besar-nya sendiri.
“Keputusan presiden mencerminkan kehendak rakyat Amerika dan hak kita sebagai sebuah negara untuk memilih lokasi kedutaan kita,” kata Haley.
Amerika Serikat diminta mengikuti undang-undang untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem sejak 1995 setelah Kongres mengadopsi Undang-Undang Relokasi Kedutaan Yerusalem.
Undang-Undang 1995 telah memperluas dukungan bipartisan di Kongres (MPR) Amerika Serikat. Tindakan tersebut ditegaskan kembali dengan suara bulat di Senat (Wakil Rakyat Negara Bagian/DPD) enam bulan yang lalu.
Sementara Trump bukan presiden AS pertama yang telah berjanji untuk melakukan langkah tersebut-janji serupa dibuat oleh Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama. Namun, Trump adalah presiden pertama yang bertindak menjalankan perintah UU tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memuji negara-negara yang telah memilih menentang resolusi tersebut atau-pun yang tidak memberikan suara atau abstain pada saat voting.
“Israel benar-benar menolak resolusi yang tidak masuk akal ini. Yerusalem adalah ibu kota kami, selamanya selalu demikian. Tapi saya menghargai kenyataan bahwa semakin banyak negara menolak untuk berpartisipasi dalam teater absurd ini,” kata Netanyahu dalam sebuah pesan video.
“Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump dan Duta Besar Haley atas pembelaan dan dukungan mereka terhadap Israel dan pembelaan mereka atas kebenaran,” sambung Netanyahu.
Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump berkata bahwa negaranya akan menghemat banyak uang jika banyak negara yang mendukung resolusi PBB. Sebab, Amerika akan mengurangi kewajiban bantuan sosialnya. “Kami melihat suara tersebut. Biarkan mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” ujar Trump.
Amerika Serikat memberikan kontribusi paling banyak pada anggaran tahunan PBB. Mereka menyediakan 594 juta dolar AS untuk anggaran PBB pada tahun 2016, atau 22 persen dari total anggaran PBB.
Secara total, Amerika Serikat sudah menyumbang sekitar 3 miliar dolar AS kepada PBB setiap tahun, termasuk anggaran tahunan dan item lainnya, termasuk misi pemeliharaan perdamaian.
September lalu, Trump sempat memuji Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tujuan mulia. Namun, dia mendesak institusi berusia 71 tahun itu untuk lebih fokus pada hasil, bukan hanya sekedar proses.
Berbicara pada sebuah pertemuan PBB di New York yang berfokus pada reformasi, Trump mengatakan bahwa staf organisasi tersebut telah berlipat ganda sejak tahun 2000, dan anggarannya meningkat secara signifikan. Namun, PBB dinilai tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hasil.
“Saya pikir pesan utamanya adalah ‘membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa Luar Biasa’, tidak lagi ‘membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi hebat.’ Potensi yang luar biasa, dan saya pikir kita bisa melakukan ini,” kata Trump setelah pidatonya.
Pada 2016, total pengeluaran PBB hampir 49 miliar dolar AS, naik 10 miliar dolar AS dari enam tahun sebelumnya. Sebagian besar pendanaannya dihabiskan untuk bantuan kemanusiaan, yaitu sebesar 16 miliar, diikuti oleh bantuan pembangunan hampir 12 miliar, dan operasi penjaga perdamaian lebih dari 9 miliar dolar AS.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan yang benar-benar mulia. Ini termasuk menegaskan martabat dan nilai pribadi manusia dan mengupayakan perdamaian internasional. PBB telah membantu kemajuan menuju tujuan-tujuan ini dengan berbagai cara ; memberi makan orang-orang yang lapar, memberikan bantuan bencana, serta memberdayakan perempuan dan anak perempuan di banyak komunitas masyarakat di seluruh dunia,” kata Trump dalam pidatonya.
Trump menyalahkan birokrasi dan salah urus sehingga organisasi tersebut tidak mencapai potensi maksimalnya.
“Kami ingin Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat di seluruh dunia. Untuk mencapai hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memegang setiap tingkat manajemen yang bertanggung jawab, melindungi para pengungkap fakta, dan fokus pada hasil daripada proses,” kata Trump.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, mantan Perdana Menteri Portugal yang menggantikan Ban Ki-Moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB awal tahun ini, tampaknya setuju dengan visi Trump tentang PBB yang perlu direformasi.
“Upaya kami untuk melaksanakan agenda reformasi ambisius ini memastikan kami menyederhanakan prosedur, mendesentralisasikan pengambilan keputusan dan terus menuju transparansi dan akuntabilitas yang semakin besar,” ujar Guterres pada Mei 2017 dalam sebuah pernyataan tertulis. (waa)
