Sebagaimana para ilmuwan sosial akan memberitahu Anda, bahwa sebuah upaya pengentasan kemiskinan sering menyebabkan lebih banyak kejahatan dan kerusuhan.
Dalam sejarahnya, Partai Komunis Tiongkok secara khusus mewaspadai gejolak sosial potensial yang dapat melemahkan peraturannya: melihat penindasan brutal terhadap aktivis demokrasi mahasiswa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, atau perangkat penyensoran internet dan medianya yang terhubung untuk mendeteksi perbedaan pendapat terhadap Partai tersebut.
Oleh karena itu, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah menggelontorkan “mengangkat rakyat dari kemiskinan” sebagai slogannya. Dia berulang kali merujuk pada gagasan tersebut dalam pidato Tahun Baru yang baru berlalu, dan dalam pidatonya kepada anggota Partai Komunis Tiongkok pada konklaf kritis, Kongres Nasional ke-19.
Pada tahun 2012, ketika dia pertama kali berkuasa, dia berbicara tentang tujuannya mengubah seluruh Tiongkok menjadi masyarakat “xiaokang” pada tahun 2020, sebuah masyarakat di mana orang-orang menjalani kehidupan yang nyaman dengan kebutuhan hidup mereka terpenuhi.
Menurut data Bank Dunia, sekitar 493 juta, atau 36 persen penduduk Tiongkok hidup dengan $5,50 sehari atau kurang. Mencapai impian Xi tentang Tiongkok lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Dalam masyarakat Barat, mengurangi kemiskinan adalah isu kompleks dan multi aspek. Organisasi-organisasi penelitian merekomendasikan investasi pada pendidikan anak usia dini, meningkatkan kesempatan kerja di bidang pekerjaan dengan keterampilan tinggi, dan menawarkan subsidi perawatan anak atau kredit pajak untuk keluarga dengan anak-anak.
Meskipun Bank Dunia mencatat bahwa pencabutan pembatasan politik terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan jutaan orang lolos dari kemiskinan dalam tiga dekade terakhir, dalam laporan “China 2020“, ia memperingatkan tentang meningkatnya ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang dapat menghambat upaya mengurangi kemiskinan.
Mendaftar Orang Kaya untuk Membantu Kaum Miskin
Dengan hutang Tiongkok yang besar dan ekonomi yang melambat, pihak berwenang pusat tidak ingin menyelesaikan kemiskinan dengan kekuatannya sendiri. Rezim tersebut malah meminta orang kaya untuk mengulurkan tangan. Tahun lalu, laporan resmi rezim tersebut mengenai “pengurangan kemiskinan dan hak asasi manusia” memuji usaha negara tersebut untuk mendapatkan konglomerat besar untuk mengumpulkan uang bagi desa-desa miskin.
Pada Konferensi Internet Dunia yang diadakan di Propinsi Zhejiang pada bulan Desember, sebuah panel diselenggarakan dengan perusahaan teknologi terbesar di negara itu, termasuk Alibaba, JD.com, dan Ant Financial, untuk menjalin kemitraan dengan 13 wilayah dan kabupaten miskin. Strategi mereka untuk mengangkat para penduduk desa miskin keluar dari kemiskinannya adalah dengan memberi mereka akses internet dan mengajari mereka cara menjadi orang yang paham teknologi.
Kedermawanan sekarang diamanatkan untuk pengusaha kaya. Rejim Tiongkok tidak malu dengan niatnya; dalam sebuah tajuk rencana yang berjudul “menciptakan sebuah struktur untuk negara dan pasar untuk mengurangi kemiskinan bersama-sama” yang diterbitkan di surat kabar negara, Study Times, dipromosikan menggunakan “mekanisme pasar” untuk membantu orang miskin dan menunjukkan keberhasilan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.
Editorial lain, oleh Global Times yang dikelola negara, menyoroti tanggung jawab raksasa internet Tiongkok untuk mengambil tanggung jawab “stabilitas sosial”: sebuah eufemisme (kata pelembut) untuk mencegah ketidakpuasan dan protes publik.
“Perusahaan-perusahaan ini harus menggunakan keahlian, modal, bakat, kemampuan manajemen, dan cara lain untuk mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas politik negara tersebut,” tulis editorial tersebut. Ketidakstabilan sosial akan menimbulkan masalah bagi Partai Komunis Tiongkok, yang memerintah dengan menuntut kontrol atas warganya.
Para Eksekutif Bisnis Mengikuti Kebijakan
Sebagai tanggapan, beberapa eksekutif bisnis terkaya di Tiongkok telah melangkah ke kontes tersebut dengan penuh semangat untuk mematuhi garis Partai tersebut, sebagaimana mestinya.
Pada tanggal 1 Desember, Jack Ma, pendiri Alibaba, salah satu perusahaan internet terbesar di Tiongkok, mengumumkan bahwa setelah mempelajari ideologi Partai dari Kongres Nasional ke-19, dia merasa terdorong untuk menciptakan sebuah yayasan untuk membantu orang miskin dan berjanji untuk mengumpulkan 10 miliar yuan dalam waktu lima tahun. Sebagian dari dana tersebut berasal dari keuntungan penjualan Alibaba, tapi sebagian besar berasal dari sumbangan karyawan, Ma menjelaskan. Dia berbicara tentang mendorong generasi baru petani untuk bekerja di tanah dan menuai keuntungan dari pertanian modern, dibantu oleh teknologi maju yang dapat mengolah data.
Dia mengatakan kepada penonton, “Alibaba mempelajari dokumen Kongres ke-19 mungkin lebih serius daripada perusahaan manapun di luar sana. Saya ingin bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjalankan semangat Kongres ke-19?”
Ini, tentu saja, berasal dari orang yang pernah mengatakan bahwa bisnis Tiongkok harus “berkencan dengan pemerintah, tetapi tidak menikah.”
Tidak mau kalah, pada 1 Desember, surat kabar corong rezim Tiongkok People’s Daily menerbitkan sebuah wawancara dengan Liu Qiangdong, pendiri saingan Alibaba, e-retailer JD.com, di mana dia menjelaskan bagaimana perusahaannya bekerja menuju tujuan yang disebutkan di dalam laporan Xi Jinping yang disampaikan pada saat Kongres ke-19
Pada bulan November 2017, Liu menulis di akun Weibo (setara dengan Twitter) bahwa dia menjadi kepala desa kehormatan di desa Ping Shitou di Propinsi Hebei. Dia ingin membuat semua penduduk desa lolos dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rata-rata mereka hingga sepuluh kali lipat dalam lima tahun, “bukan dengan sumbangan, tapi dengan menciptakan industri!” Dia belum menguraikan rencana tersebut.
Rejim Tiongkok juga mendorong perusahaan e-commerce untuk membantu penduduk pedesaan mendirikan toko online untuk menjual barang dagangan dan produknya, dengan harapan mengurangi kesenjangan upah antara penduduk kota dan pedesaan. Ule.com yang berbasis di Shanghai, perusahaan patungan e-commerce antara China Post, perusahaan jasa pengiriman pos milik pemerintah Tiongkok dengan Tom Group, sebuah perusahaan media dan teknologi Hong Kong, adalah peserta utama.
Apakah kedermawanan yang terpaksa dari para eksekutif bisnis ini akan berhasil mengentaskan orang keluar dari kemiskinan masih harus dilihat. Namun satu hal yang pasti: selama rezim Tiongkok meminta mereka untuk membantu orang-orang miskin, mereka akan melakukannya. (ran)
Frank Fang memberikan kontribusi untuk laporan ini.
ErabaruNews
