ErabaruNews – Presiden Tiongkok, Xi Jinping dalam pidato pleno Komisi Inspeksi Disiplin mengungkapkan arah baru pembasmian korupsi di Tiongkok. Ia mengatakan bahwa tidak hanya ‘harimau’, ‘lalat’ pun harus dipukul. Selain geng-geng preman yang berada di masyarakat harus dibasmi, para pelindung yang berada di belakang mereka pun harus ditangkap.
Pengamat berpendapat, tampaknya sudah terjadi perubahan arah anti korupsi di Tiongkok. Perubahan cenderung mengarah pada sasaran yang berada di ‘bagian leher ke bawah’.
Menurut analis, tidak peduli apa saja cara yang akan mereka tempuh, memerangi korupsi di bawah sistem Partai Komunis Tiongkok pada akhirnya pasti akan menemui kegagalan. Hanya dengan menyingkirkan partai itu di Tiongkok, baru pemerintah dan rakyat bisa damai tanpa korupsi.
Sidang Pleno Komisi Inspeksi Disiplin diadakan di Beijing pada 11 Januari 2018. Xi Jinping hadir dalam sidang dan memberikan sambutan. Ia mengatakan bahwa dalam periode baru ini, aksi anti-korupsi perlu lebih ditinggatkan.
“Begitu harimau mengangkat kepala langsung dipukul. Lalat-lalat yang terbang di mana-mana juga harus dibasmi. Bersihkan geng-geng preman yang berada di masyarakat, termasuk menangkap para pelindung yang berada di belakang mereka,” ujar Xi Jinping.
Korupsi di Tiongkok selain terjadi di tingkat pejabat puncak, juga merambah sampai tingkat terbawah pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat pedesaan sudah menganut premanisme dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga kasus warga membunuh pejabat terus bermunculan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik antara pejabat dengan rakyat sudah serius. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Chinese Academy of Social Sciences, sejak awal 2016 lebih dari 45 persen komite pedesaan diketahui terdiri dari kekuatan jahat alias preman.
Bulan Oktober 2015, media corong PKT ‘Renmin Rebao’ memberitakan, bahwa para kader pemerintah pedesaan pada dasarnya 100 persen terlibat kasus korupsi.
Yang Fan, seorang ekonom terkenal di Tiongkok pada tahun 2001 mengatakan bahwa sebagian organisasi resmi di pedesaan Tiongkok sudah mulai menunjukkan hal yang tidak semestinya. Mereka menjalankan roda pemerintahan dengan cara sama seperti yang dilakukan oleh para preman. Dan politisi berkolaborasi dengan preman untuk mencari kekayaan pribadi.
Epoch Times melaporkan bahwa pihak berwenang dana pemerintah pusat guna kepentingan jaminan bagi pedesaan telah digunakan secara pribadi oleh pejabat pemda. Dana dicairkan dengan memalsukan stempel, tandatangan dan cara lainnya.
Dalam sebuah artikel yang diberitakan oleh Radio Free Asia pada 31 Oktober 2018 tahun lalu, Chen Pokong menyebutkan, penyakit korupsi sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh PKT. Bagaimana tidak? Mantan Ketua PKT Jiang Zemin yang ‘koruptor kakap’ menggunakan cara memberikan kesempatan korupsi kepada pejabat PKT demi menggalang kesatuan partai.
Chen Pokong mengatakan bahwa korupsi terjadi karena PKT menolak demokratisasi. Ketika korupsi sudah merajalela seperti saat ini, demokratisasi adalah satu-satunya cara untuk mengatasinya.
Mengacu pada apa yang telah disampaikan dalam buku ‘Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis’ bahwa partai sama sekali tidak menciptakan kemakmuran bagi rakyat bahkan bersandar hidup pada rakyat. Mereka memonopoli dan mendikte kekayaan rakyat dan menggunakannya untuk menindas rakyat.
“Tanpa organisasi partai itu, Bangsa Tionghoa akan lebih mulia, dan masyarakatnya juga dapat hidup lebih harmonis. Tanpa organisasi partai otoriter, itu Tiongkok akan damai”. (NTDTV/Ouyang Jing/Sinatra/waa)
