Raksasa Teknologi AS Patuhi Undang-Undang Cybersecurity Rezim Tiongkok, Memberikan Hosting Icloud Pada Perusahaan Milik Negara
Pengguna perangkat Apple di Tiongkok mungkin pernah memiliki harapan bahwa mereka dapat menyimpan datanya dengan penyimpanan awan yang ditawarkan oleh perusahaan Barat ini di luar pengawasan rezim Tiongkok. Namun kenyataannya, data pribadi mereka akan segera dihosting oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara (BUMN) Tiongkok, yang mempunyai hubungan intim dengan Tentara Pembebasan Rakyat, fakta-fakta yang tidak nyaman bahwa perusahaan AS belum memberi tahu jutaan pengguna perangkat-perangkatnya di Tiongkok.
Pada tanggal 10 Januari, Apple telah mengumumkan bahwa serah terima ke Cloud Intelligent Cloud Big Data (GCBD) dari penyimpanan iCloud jarak jauh untuk pengguna perangkat Tiongkok akan terjadi pada 28 Februari. Sekitar 131 juta pengguna iPhone dan jutaan pengguna iPad dan Mac di Tiongkok akan terpengaruh, karena mereka harus menyetujui persyaratan layanan baru atau menghentikan akun-akun iCloud mereka.
Keputusan Apple yang kontroversial untuk memberikan akses untuk iCloud-nya tersebut di Tiongkok telah diumumkan pada bulan Juli 2017, karena raksasa teknologi tersebut mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain harus mematuhi undang-undang cybersecurity rezim Tiongkok, yang mulai berlaku pada 1 Juni. Undang-undang baru mengharuskan perusahaan asing untuk menyimpan semua data yang berasal dari Tiongkok pada server-server di Tiongkok. GCBD berbasis di Propinsi Guizhou, Tiongkok barat daya.
Menurut sejumlah situs informasi bisnis Tiongkok, perusahaan GCG berusia tiga tahun telah terdaftar sepenuhnya dimiliki oleh “Komite Ekonomi dan Teknologi Informasi Guizhou,” yang merupakan bagian dari Pemerintah Rakyat Propinsi Guizhou. Secara nominal, panitia berada di bawah Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Dewan Negara di tingkat nasional.
Komite tersebut, bagaimanapun, juga menggunakan nama resmi lain: “National Defense Industry working Committee of Guizhou Provincial Party Committee” [dari Partai Komunis Tiongkok]. Praktek memiliki dua nama resmi untuk satu kantor fisik adalah umum di semua tingkat pemerintahan sipil dan peralatan Partai Tiongkok, karena Partai Komunis Tiongkok menegaskan kekuatan dan kendalinya melalui mekanisme semacam itu. Dalam pengaturan ini, organisasi Partai selalu mengumumkan maksud dan tujuan-tujuan tersebut.
Fungsi-fungsi yang tepat dari “National Defense Industry working Committee” (Komite Kerja Industri Pertahanan Nasional) adalah dugaan-dugaan dari siapapun, para ahli mengatakan bahwa di dalam satu cara atau lainnya itu berhubungan kembali dengan militer Tiongkok. Secara resmi, komite dan organ serupa di berbagai propinsi di Tiongkok bertanggung jawab untuk mengawasi kompleks industri militer besar-besaran rezim Tiongkok yang digunakan untuk membekali dan mempertahankan People’s Liberation Army (PLA), Tentara Pembebasan Rakyat.
Ying-Yu Lin, seorang profesor di Institute of Strategy and International Affairs (ISIA) di Universitas Nasional Chung Cheng Taiwan, mengatakan bahwa ada hubungan yang pasti antara komite tersebut dan PLA. GCBD kemungkinan besar akan memberi PLA akses yang diinginkannya di dalam server-server iCloud Apple di Tiongkok, Ying-Yu mengatakan.
Dalam sebuah wawancara pada bulan Desember 2016 dengan saluran media pemerintah Guizhou, wakil direktur Komite Ekonomi dan Informasi Teknologi, Wang Jian, yang juga menjabat sebagai anggota berkedudukan tinggi Komite Kerja Industri Pertahanan Nasional Guizhou, secara terbuka mengakui bahwa salah satu tugas-tugas “strategis” dari Komite tersebut adalah dengan mengintegrasikan “data besar” dari sumber-sumber sipil ke dalam militer, sebuah proses yang bahkan disebutnya sebagai “Operation Big Data” (Data Operasi Besar).
Kata-kata “integrasi sipil-militer” muncul total 83 kali dalam wawancara Wang Jian, yang dia sebut sebagai bagian dari kebijakan rezim Tiongkok yang lebih luas untuk memfasilitasi arus sumber daya, data, dan teknologi dari lingkungan sipil Tiongkok ke dalam militer.
Ying-Yu Lin mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang demikian dari pejabat rezim Tiongkok tersebut lebih lanjut menegaskan hubungan antara PLA dan GCBD, perusahaan yang sekarang menguasai semua data iCloud pribadi yang disimpan oleh para pengguna perangkat Apple Tiongkok.
Rezim Tiongkok dan PLA bukan hanya setelah data pribadi pengguna Apple Tiongkok, Lin mengatakan, meskipun begitu mereka juga bisa mencari teknologi di balik iCloud Apple, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk memberdayakan platform manajemen medan tempur PLA sendiri, terutama di bidang yang terkait dengan komputasi awan.
Sementara Apple belum menanggapi permintaan komentar dari The Epoch Times, pengumumannya kepada para pengguna iCloud di Tiongkok dan persyaratan layanan baru tersebut tidak memberi petunjuk bahwa GCBD adalah perusahaan milik negara, apalagi fakta bahwa hal itu dapat diakses secara bebas oleh Tentara Pembebasan Rakyat.
Kesepakatan Apple ke rezim Tiongkok menambah daftar perusahaan Amerika yang telah tunduk terhadap transfer teknologi dan data yang dipaksakan, sesuatu yang telah menjadi isu yang diperebutkan dalam hubungan perdagangan AS-Tiongkok, karena administrasi Trump berulang kali menekan Tiongkok untuk mengakhiri praktek-praktek semacam itu. (ran)
ErabaruNews
