EpochTimesId – Warga Negara asing keturunan Tionghoa dari seluruh dunia kini semakin mudah mengunjungi Tiongkok. Mereka bisa menggunakan permohonan visa multi kunjungan dengan jangka waktu hingga 5 tahun.
Selain itu, Ijin tinggal juga telah dilonggarkan dari sebelumnya hanya 3 tahun, kini bertambah menjadi 5 tahun.
Laporan yang relevan dari Daratan Tiongkok menyebutkan bahwa pemberian visa dengan multi kunjungan yang berlaku dalam 5 tahun demi memberikan kemudahan bagi para tenaga kerja, pelajar, kunjungan kerabat dan urusan pribadi para etnis Tionghoa warganegara asing yang membutuhkan waktu tinggal cukup lama di Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok selama ini melakukan seleksi secara ketat terhadap aplikasi imigrasi warganegara asing yang hendak berkunjung ke Tiongkok. Hal itu tidak terkecuali bagi WNA etnis Tionghoa.
Visa yang dikeluarkan juga paling paling lama berlaku hanya satu tahun. Pemerintah Tiongkok bahkan menolak memberikan visa kepada mereka yang memiliki pandangan politik tidak sama dengan Beijing.
Di sisi lain, negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi justru membuka pintu masuk bagi warganegara Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu, Kanada telah mendorong orang asing untuk mengajukan visa multi kunjungan sampai 10 tahun lamanya.
Akibatnya, jumlah warganegara Tiongkok yang bepergian ke Kanada meningkat tajam, yang peringkatnya mungkin berada di bawah warga Amerika Serikat atau menduduki posisi runner-up. Jumlah pelajar asal Tiongkok yang menempuh studi di Kanada sekarang bahkan sudah menduduki peringkat terbanyak.
Dengan kebijakan baru ini, warganegara asing etnis Tionghoa tak peduli generasi ke berapa, asalkan masih memiliki keturunan Tionghoa akan dapat mengajukan visa multi kunjungan lima tahun. Namun, pemohon perlu menyediakan dokumen pendukung yang relevan.
Dalam perjalanan sejarah maupun perkembangan bangsa, entah sudah berapa ratus juta orang Tionghoa yang pergi meninggalkan Tiongkok. Mereka kemudian menyebar sampai ke segala penjuru dunia.
Menurut statistik terbaru, Amerika Serikat mengklaim memiliki 3,8 juta warga keturunan Tionghoa, Kanada 1,56 juta jiwa dan Australia 1,35 juta jiwa.
Menurut penjelasan resmi yang disampaikan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok lewat situsnya, bahwa kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu untuk membangkitkan rasa kebangsaan.
Namun, beberapa pengamat berpikir bahwa langkah ini mungkin merupakan langkah ‘Soft Power’ atau suatu cara pendekatan persuasip yang sedang di promosikan ke luar negeri oleh pemerintah Tiongkok.
Menurut media Australia ‘ABC’, kebijakan baru ini membuat Loy Wilson, seorang sejarawan di Universitas Sydney teringat akan kejadian di masa lampau. Ketika itu, Partai Komunis Tiongkok berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan RRT pada tahun 1949.
Sejumlah warga Tiongkok yang memiliki kerabat yang merantau di luar negeri, kemudian dituduh sebagai mata-mata asing, atau informan bagi mata-mata asing. Hanya karena alasan itu, mereka kemudian ditangkap dianiaya.
Chongyi Feng, seorang Gurubesar di University of Technology Sydney mengatakan, kebijakan baru tersebut dapat memberikan kemudahan bagi sebagian warga etnis Tionghoa dan juga menghemat uang.
“Tetapi, kebijakan seperti itu semestinya diberlakukan untuk seluruh warganegara asing tanpa membedakan etnis, bukan cuma ditujukan kepada sekelompok masyarakat tertarget yang dapat difungsikan sebagai perluasan front komunisme.”
“Jika Anda hanya ingin memberi kemudahan bagi mereka yang melakukan bisnis atau kunjungan kerabat, saya pikir tidak perlu membuat perbedaan seperti ini,” ujar Chongyi Feng.
Feng menambahkan bahwa dia masih yakin, para etnis Tionghoa di luar negeri yang dianggap pembangkang atau berpandangan politik tidak sejalan dengan Beijing tetap tidak akan mendapatkan visa perjalanan ke Tiongkok. (Zhou Xing/ET/Sinatra/waa)
