oleh Qin Yufei
Transaksi lintas batas Tiongkok dalam pengembangan One Belt One Road atau Sabuk Ekonomi Jalur Sutra yang melibatkan dana berjumlah besar mungkin saja menimbulkan tantangan regulasi terutama di bidang keuangan dan administrasi.
Pejabat pemerintah Tiongkok mengumumkan bahwa Tiongkok bermaksud untuk mendirikan mahkamah internasional di kota Beijing, Xi’an dan Shenzhen untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan investasi yang mungkin timbul.
Namun dunia luar mengkhawatirkan soal sistem peradilan Tiongkok yang lebih memihak kepada kepentingan Tiongkok dan menekan pihak asing.
“Pengadilan arbitrase berada di bawah Pengadilan Tinggi Tiongkok, ini yang akan menimbulkan bahaya bagi banyak entitas bisnis”
Hugo Brennan, seorang analis dari perusahaan konsultan resiko Verisk Maplecroft kepada CNBC mengatakan bahwa peradilan berada di bawah pemerintahan Tiongkok dan kepentingannya, ini jelas akan menimbulkan kekhawatiran yang sah mengenai keadilannya”.
Terlampau banyak hal yang dikontrol pemerintah Tiongkok adalah keluhan dari dunia luar tentang proyek OBOR.
Otoritas Beijing mencoba menggunakan rencana ini untuk memperluas pengaruh ekonominya di Asia dan Eropa. Tiongkok yang menentukan negara mana dan kapan mereka akan menerima dana tersebut.
Kritikus mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok sedang mempromosikan agenda politik dan ekonominya kepada negara-negara berkembang dengan menggunakan kesempatan membangun rel kereta api dan pelabuhan.
“Tidak yakin seberapa besar pengaruh otoritas hukum Tiongkok dalam menyelesaikan perselisihan arbitrase, tetapi karena sifat sengketa yang terjadi memiliki sifat lintas batas, sehingga mereka juga akan tunduk pada hukum kedaulatan negara yang bersangkutan,” demikian Chris Devonshire-Ellis, pendiri perusahaan konsultan Dezan Shira & Associates menulis dalam laporannya.
Di masa lalu, pihak berwenang Tiongkok bersikeras untuk mengendalikan lembaga arbitrase.
Ellis mengatakan, jika situasi seperti ini masih berlanjut di inisiatip OBOR maka akan menarik untuk mengamati reaksi dari negara-negara peserta lainnya, dan mereka mungkin tidak akan menghargai keputusan Tiongkok mengenai sengketa perdagangan yang dibuat oleh sistem peradilan mereka sendiri.
Perusahaan Dezan Shira & Associates menyebut pemerintah Tiongkok memang memiliki pengadilan arbitrase perdagangan, susunan Komisi Arbitrase Perekonomian dan Perdagangan Tiongkok. Namun sebelumnya telah dikritik karena mereka jadi lembaga yang tercemar, terkena pengaruh politik lagi pula tidak transparan.
Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Beijing gencar dalam melakukan ekspansi ekonomi tetapi karena komunis tidak transparan dalam menangani permasalahan, sehingga ambisi global Tiongkok itu menimbulkan keraguan bagi masyarakat dunia.
Ketika Tiongkok mengirim perusahaan milik negara mereka untuk membuka pasar global baru, membentuk sekutu strategis perdagangan, dunia luar menyebut mereka sebagai kekuatan kolonial baru.
Akibatnya, badan internasional yang didukung Tiongkok, seperti Asian Infrastructure Investment Bank sering menghadapi tuduhan melakukan pemihakan.
“Secara historis, Barat mengkhawatirkan tentang keberpihakan sistem hukum Tiongkok dan perundangan yang relatif dianggap lemah” kata Martin Rogers, seorang rekan di kantor hukum Davis Polk’s Amerika Serikat. Bagi dia, mendapatkan kredibilitas, mahkamah baru perlu menetapkan keputusan yang obyektif dan adil sesegera mungkin. (Sinatra/asr)
Sumber : Epochtimes.com
