EpochTimesId – Keterlambatan pemerintah membuat perbatasan Inggris dan sistem imigrasi yang ada tidak siap untuk menghadapi Brexit. Ketidakpastian dan kekurangan sumber daya kemudian membuat hal itu menjadi semakin parah.
Sistem Imigrasi dikhawatirkan akan kewalahan menghadapi masa-masa dimana Inggris sudah tidak tergabung lagi dengan Uni Eropa, yang dikenal sebagai British Exit atau Brexit. Demikian sebuah laporan parlemen, seperti dikutip The Epoch Times dari reuters, Rabu (14/2/2018) waktu Eropa.
Kurangnya kejelasan mengenai sikap imigrasi telah menciptakan kecemasan bagi warga Uni Eropa (UE) di Inggris. Hal itu juga membuat pejabat imigrasi yang sudah terlalu kelebihan tugas dalam posisi yang tidak siapmenghadapi Brexit.
“Pemerintah tampaknya tidak menghargai tantangan birokrasi yang sangat besar yang mereka hadapi atau berapa banyak waktu dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk merencanakan Brexit,” kata laporan itu.
Laporan oleh ‘House of Commons Home Affairs Committee’ mengkritik penundaan penerbitan White Paper yang diterbitkan dalam rencana imigrasi pasca-Brexit pemerintah.
Kantor Perdana Menteri Theresa May mengatakan sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk sistem imigrasi pasca-Brexit. Mereka akan menetapkan rencana awalnya bilamana hal itu sudah siap.
Namun komite tersebut mengatakan bahwa kegagalan untuk menetapkan tujuan imigrasi segera akan ditolak parlemen. Mereka yang terkena dampak punya kesempatan untuk memperdebatkan rencana sebelum hal itu selesai.
“Itu tidak bisa diterima. Kami telah memperkirakan pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dalam ‘Kertas Putih’ yang banyak tertunda namun terbitannya telah ditunda lebih lanjut dan mungkin sekarang tidak akan muncul sampai akhir tahun ini,” imbuh laporan itu.
May telah memperingatkan bahwa warga Eropa yang tiba di Inggris setelah Brexit tahun depan mungkin kehilangan beberapa hak. Sikap May membuat Uni Eropa kesal atas potensi perlakuan terhadap warga UE selama masa transisi sebelum meninggalkan blok tersebut.
Menghentikan gelombang migrasi adalah alasan utama mengapa warga Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pada tahun 2016. Hal itu menyusul migrasi besar-besaran warga EU ke Inggris, terutama dari negara-negara miskin di Eropa timur.
“Dengan sekitar satu tahun sisa waktu untuk keluar, pemerintah masih gagal untuk menetapkan rincian penting tentang pendaftaran warga saat ini (UE),” kata laporan tersebut.
Kegagalan untuk menetapkan rencana terperinci untuk pendaftaran warga negara asing dan masa transisi akan segera membuat petugas imigrasi dan perbatasan tidak sanggup melakukan pekerjaan mereka dengan benar.
Pemerintah perlu segera mengklarifikasi apakah menginginkan pemeriksaan perbatasan tambahan setelah Maret 2019 saat Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa.
Ini harus bertujuan untuk menyetujui pengaturan transisi dengan UE yang tidak melibatkan perubahan praktis dalam operasi bea cukai. “Melepaskan staf perbatasan dari pemeriksaan keamanan atau imigrasi untuk melakukan pemeriksaan bea cukai tambahan tidak dapat diterima.”
“Penyimpangan pemerintah menempatkan semua orang dalam posisi yang tidak mungkin,” kata ketua komite Yvette Cooper. “Kurangnya detail dengan lebih dari satu tahun ke depan, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.” (waa)
