ErabaruNews – Media Korea Selatan mengatakan bahwa sanksi tingkat tinggi yang diberlakukan oleh masyarakat internasional kepada Korea Utara telah memberikan pukulan berat pada ekonomi negara tersebut.
Jika pemerintah Tiongkok benar-benar menerapkan sanksi sesuai kesepakatan, maka pengaruh pukulannya akan mengenai pasar terpola. Itu adalah pasar yang dibuka pada hari-hari tertentu, yang akan berdampak langsung kepada kehidupan rakyat Korea Utara.
Para ahli mengatakan bahwa bagi pasar terpola Korea Utara, sanksi internasional adalah bom waktu atau peledak yang tertunda.
Media Korea Selatan ‘Chosun Ilbo’ pada 19 Februari 2018, mengutip pendapat seorang ahli urusan Korea Utara. Setelah Kim Jong-un menjabat, Korea Utara dengan cepat melakukan proses perdagangan luar negeri dan marketisasi.
“Dan pengenaan sanksi dengan intensitas tinggi telah menghambat saluran impor dan ekspor, sehingga negara itu sekarang dalam kondisi kekurangan devisa,” ujar Kim Byong-won (trans-literasi) dari Seoul National University.
Dana penerimaan yang digunakan untuk operasional pemerintahan Kim Jong-un merosot drastis. Selain itu, pasar terpola di seluruh Korea Utara yang merupakan jalur kehidupan rakyat juga akan terpukul.
Menurut laporan tersebut, jika diterapkan pada satu atau dua tahun yang lalu sanksi yang diberlakukan kepada DPRK tidak akan efektif. Namun, kini pasar terpola berkembang dan marketisasi sudah dijalankan.
Dengan melirik pada struktur ekonomi Korea Utara saat ini, mau tidak mau ekspansi perdagangan harus dilakukan demi mempertahankan jalur kehidupan rakyatnya.
Saat ini penghasilan Korea Utara dari transaksi perdagangan mencapai hampir 50 persen. Kemudian, tingkat ketergantungan terhadap perdagangan dengan Tiongkok telah melampaui 90 persen.
Pada tahun 2011, pasar terpola di seluruh wilayah Korea Utara saat Kim Jong-un mulai berkuasa baru berjumlah 200-an. Sekarang pasar jenis itu sudah mencapai lebih dari 400 titik.
Dalam keadaan seperti itu, sanksi Dewan Keamanan PBB juga telah bergeser sepenuhnya dari senjata pemusnah massal menjadi sanksi perdagangan sebagai pusatnya. Dalam satu atau dua tahun terakhir, sanksi yang diberlakukan PBB untuk semua aspek ekonomi Korut sudah mencapai tingkat blokade ekonomi total.
Perubahan sikap pemerintah Tiongkok juga akan menjadi pukulan berat bagi Korea Utara. Tiongkok selama ini adalah mitra dagang terbesar, juga sebagai pendonor dan investor bagi Korea Utara.
Membujuk Beijing menjatuhkan sanksi kepada DPRK sangat penting bagi pemerintahan Trump yang berupaya untuk menghentikan program nuklir Pyongyang.
Karena pemerintah Tiongkok tidak ingin merongrong stabilitas Korea Utara, AS berusaha membujuk Beijing untuk memberi tekanan kepada Korea Utara hanya membuat masalah menjadi lebih pelik.
Pada bulan Desember tahun lalu, foto satelit membuktikan kapal-kapal Tiongkok memindahkan minyak ke kapal Korea Utara di tengah laut. Namun, pada bulan Oktober tahun lalu, Tiongkok mengklaim bahwa pihaknya telah mulai membatasi ekspor minyak dan tekstil ke Korea Utara.
Sementara itu, empat bank Tiongkok yang berada di Liaoning telah membekukan seluruh bisnis dan rekening pribadi warga negara Korea Utara.
Pada akhir Januari lalu, utusan khusus Trump untuk urusan sanksi dalam pertemuan tingkat tinggi, sekali lagi mendesak Tiongkok agar membuat komitmen. Tiongkok diminta mengusir para agen Korea Utara yang membantu program senjata nuklir dan rudal Pyongyang.
Chosun Ilbo melaporkan, ekspor Korea Utara ke Tiongkok tahun 2017 telah menurun sebanyak 37 persen. Jika pemerintah Tiongkok menerapkan sanksi secara penuh, maka angka penurunannya bisa mencapai lebih dari 90 persen.
Rumor yang beredar di Korea Utara menyebutkan, dampak sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2018 akan langsung mengenai garis kehidupan rakyat Korea Utara, yaitu pasar terpola.
Menurut Kim Byong-won, daya beli masyarakat menurun akibat dari ekspor yang menurun. Mulai tahun ini, impor juga akan menurun. Sanksi Dewan Keamanan PBB bagi Korea Utara adalah bom waktu. (Li Yun/NTDTV/Sinatra/waa)
