Partai Komunis Tiongkok sedang memainkan permainan angka.
Pada tanggal 5 Maret, Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan anggaran 2018 negara tersebut. Pengeluaran militer Tiongkok akan mendapat kenaikan 8,1 persen menjadi 1,107 triliun yuan (sekitar $175 miliar), sementara “pengeluaran keamanan publik” akan tumbuh 5,5 persen menjadi lebih dari 191,91 miliar yuan ($30 miliar).
Biaya tersebut dikenal sebagai “pemeliharaan stabilitas,” istilah Tiongkok yang sering digunakan untuk upaya pihak berwenang dalam menindak para pembangkangan, dari mulai menangkap para pemohon petisi yang melakukan perjalanan ke Beijing untuk membicarakan keluhan mereka, hingga menahan para aktivis hak asasi manusia dan menyensor opini yang mengkritik Partai tersebut. Lebih sering daripada menangkap penjahat, polisi menggunakan teknologi maju dan sumber daya lainnya untuk melakukan survei dan menangkap para pembangkang.
Selama pertemuan-pertemuan besar politik dan masa-masa “sensitif” lainnya, pihak berwenang melipatgandakan, dalam upaya untuk membasmi apapun yang membuat Partai tersebut kehilangan citranya. Baru minggu ini, sejak dewan legislatif stempel karet Partai tersebut bertemu untuk memberikan keputusan yang dibuat oleh pimpinan puncak, Beijing telah menerima sejumlah catatan para pemohon petisi, yang melaporkan penangkapan massal dan penahanan. Ibukotanya berada di bawah keamanan ketat saat orang-orang diperiksa dan diinterogasi di stasiun metro utama dan jalan raya.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Tiongkok secara konsisten telah menghabiskan lebih banyak uang untuk melawan warganya sendiri daripada membangun pertahanan nasionalnya.
Sebelum tahun 2014, Departemen Keuangan menerbitkan sejumlah pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan pada jumlah keseluruhan, anggaran untuk “menjaga stabilitas” melebihi anggaran militer setiap tahun mulai 2011 sampai 2013.
Menurut surat kabar Tiongkok Social Sciences Today, total biaya “keamanan publik” pertama kali melebihi pengeluaran militer pada tahun 2009, sebesar 514 miliar yuan ($81 miliar), dibandingkan dengan 601 miliar yuan ($95 miliar). Tren yang sama diikuti tahun 2011 sampai 2013.
Tahun berikutnya, Departemen Keuangan berhenti memasukkan lampiran tentang jumlah pengeluaran lokal. Sejak saat itu, pengeluaran keamanan dalam negeri tetap buram tidak diketahui.
Banyak pengamat percaya bahwa rezim Tiongkok telah gagal memberikan laporan secara penuh angka-angka pada laporan anggarannya. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia (RFA) baru-baru ini, Bruce Lui, dosen senior di departemen jurnalistik Universitas Baptis Hong Kong, memperkirakan bahwa anggaran keamanan dalam negeri sebenarnya bisa mencapai lebih dari satu triliun yuan ($158 miliar), sebanding dengan anggaran militer yang baru diumumkan.
Para pemohon petisi dan aktivis hak asasi manusia menceritakan tentang bagaimana pemerintah daerah memperoleh keuntungan dari penangkapan dan penindasan. Xu Qin dari kelompok Pengamat Hak Asasi Manusia Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara pada bulan September 2017 bagaimana polisi menghasilkan uang dari pemantauannya, dari memata-matai teleponnya untuk terus mengikutinya. “Di beberapa daerah, tidak banyak pemohon petisi, dengan begitu pemerintah daerah tersebut akan menyesuaikan lingkup situasi tersebut untuk meminta lebih banyak ‘biaya pemantauan’ dari para tokoh papan atas tersebut,” katanya.
Dalam sebuah artikel RFA pada tanggal 6 Maret, seorang pemohon petisi dari Propinsi Jiangsu mengatakan kepada stasiun radio tersebut tentang seorang kerabat seorang pejabat setempat, yang mendirikan sebuah perusahaan keamanan yang mendapat keuntungan dari penangkapan para pemohon petisi. Pejabat tersebut akan meminta biaya ‘pemeliharaan stabilitas’ dari pihak berwenang Partai dan membagi uangnya dengan kerabatnya.
Pemohon lain dari Kota Wuxi menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan keamanan setempat menjanjikan kompensasi sebesar 7.000 sampai 8.000 yuan (sekitar $1.100 sampai $1.200) untuk setiap pemohon petisi yang ditahan.
Seorang pemohon dari Kota Wuhan menjelaskan bahwa para pejabat di kampung halamannya berkolusi dengan teman dan kerabatnya untuk membuka perusahaan keamanan di Beijing. Setelah seorang pemohon petisi ditangkap di Beijing, mereka mendapatkan sejumlah uang. Ketika pemohon petisi dikirim kembali ke kampung halamannya dan ditahan, mereka memperoleh jumlah lain, membentuk rantai keuntungan. (ran)
Li Xi dan Xiao Lusheng memberikan kontribusi untuk laporan ini.
ErabaruNews
