Anggota parlemen Massachusetts adalah suara pembangkang terbaru melawan kehadiran Institusi Konfusius di kampus-kampus Amerika.
Dikelola secara langsung dan didanai oleh rezim Tiongkok, Institut Konfusius (IK) telah dikritik oleh akademisi yang bersangkutan sebagai alat untuk mempromosikan tujuan politik rezim tersebut dengan kedok mengajar bahasa dan budaya Tionghoa.
Perwakilan AS Seth Moulton telah mengirimkan surat kepada Tufts University dan University of Massachusetts Boston yang meminta mereka untuk memutuskan hubungan dengan IK, lapor Boston Globe pada 9 Maret. Kedua universitas tersebut menjadi tuan rumah penyelenggaraan institut-institut tersebut di kampusnya.
Dalam suratnya, Moulton meminta alternative-alternatif lain untuk mempelajari bahasa dan budaya Tionghoa yang tidak berasal dari “upaya pemerintah yang tidak demokratis untuk membatasi kebebasan berekspresi dan dialog terbuka di kampus-kampus Amerika.”
“Pemerintah Tiongkok telah jelas dalam maksud dan tujuannya untuk menciptakan dan memperluas Institut Konfusius di seluruh negeri, yaitu untuk memutarbalikkan wacana akademis tentang Tiongkok, mengancam dan membungkam pembela hak asasi manusia, dan menciptakan iklim yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau diskusi terbuka,” Moulton dalam tulisannya.
Dia juga mengirim surat ke 38 perguruan tinggi lain di wilayah Boston yang tidak memiliki IK, menghimbau mereka untuk tidak pernah membuka pusat-pusat tersebut.
Dalam rangkaian dengar pendapat kongres pada bulan Februari, pejabat AS seperti direktur FBI Christopher Wray memperingatkan tentang infiltrasi rezim Tiongkok pada lingkungan akademis Amerika, dan mengingatkan bahwa agensinya sedang menyelidiki IK-IK di seluruh negeri.
Bulan itu, senator AS Marco Rubio juga mengirim surat ke empat universitas Florida, mendesak mereka untuk menutup Institusi Konfusius di kampus mereka.
Menurut laporan 2017 tentang IK yang diterbitkan oleh National Association of Scholars (NAS), ada 103 IK yang saat ini beroperasi di Amerika Serikat.
Dalam sebuah wawancara dengan New Tang Dynasty Television, televisi berbahasa Tionghoa yang berbasis di AS, direktur proyek penelitian NAS Rachelle Peterson memperingatkan tentang kerugian-kerugian terhadap kebebasan akademik jika universitas-universitas terus bermitra dengan IK.
“Ada ancaman nyata bahwa rakyat Amerika yang akan tumbuh dewasa, akan membangkitkan generasi siswa yang hanya mengenal versi resmi pemerintah Tiongkok dari sejarahnya sendiri. Kita akan memiliki generasi orang Amerika yang tidak tahu apa yang terjadi di Lapangan Tiananmen, yang tidak tahu apa yang terjadi di Taiwan dan Tibet, yang tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka yang berlatih Falun Gong,” mengacu pada kelompok spiritual yang dilarang dan dianiaya berat oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999. Para mahasiswa dapat menerima kredit perguruan tinggi untuk mengikuti kelas IK, menurut Peterson.
Dia juga berbicara tentang pemberangusan para profesor dan akademisi Amerika yang belajar dan mengajar tentang Tiongkok. “Mereka menghadapi tekanan untuk tidak melakukan penelitian mengenai topik sensitif, untuk tidak berbicara mengenai kebijakan Tiongkok, karena takut mereka tidak mendapatkan visa untuk kembali melakukan penelitian, karena takut universitas tersebut akan mengambil tindakan terhadap mereka jika mereka membahayakan Institut Konfusius di universitas tersebut. Jadi ini merupakan ancaman serius bagi integritas pendidikan tinggi Amerika,” katanya.
Peterson juga mendesak pejabat AS untuk menyelidiki apakah IK terlibat dalam praktik perekrutan yang diskriminatif, Epoch Times sebelumnya melaporkan bahwa situs resmi IK pernah mengandung larangan eksplisit untuk mempekerjakan praktisi Falun Gong, dan meminta IK untuk mendaftar sebagai perwakilan asing pada pemerintah federal.
Sebagian besar IK didanai oleh kantor Hanban, sebuah lembaga Kementerian Pendidikan Tiongkok. Laporan NAS menemukan bahwa Hanban biasanya memberi universitas sekitar $150.000 sebagai dana awal, diikuti oleh $100.000 untuk tahun-tahun berikutnya.
Mengutip pengungkapan-pengungkapan dari Departemen Pendidikan AS tersebut, Chronicle of Higher Education melaporkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2016, Hanban memberi 15 universitas AS lebih dari $17 juta dalam bentuk hadiah dan kontrak. Karena perguruan tinggi hanya diminta untuk melaporkan kontrak sebesar $250.000 ke atas, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi. (ran)
ErabaruNews
