Dalam sebuah konferensi pers setelah sebuah sesi parlemen stempel karet Tiongkok pada tanggal 7 Maret, Kementerian Keuangan Tiongkok mengakui adanya ‘penyalahgunaan dana’ bantuan penanggulangan kemiskinan senilai 730 juta yuan (sekitar $112,2 juta) tahun lalu.
Sejak berkuasa, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah berjanji untuk memberantas kemiskinan pedesaan sepenuhnya pada tahun 2020, menjadikannya prioritas politik utama untuk mencegah ketidaksetaraan pendapatan sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial bagi rezim tersebut.
Sekitar 493 juta, atau 36 persen penduduk Tiongkok, masih hidup dengan penghasilan $5,50 per hari atau kurang, menurut data Bank Dunia. Data resmi rezim tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 43 juta orang saat ini hidup dengan pendapatan kurang dari 95 sen sehari.
Liu Yongfu, direktur Leading Group Office for Poverty Alleviation and Development, yang bertanggungjawab untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Negara, mengakui dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada hari yang sama bahwa pihak berwenang pusat dan daerah telah melakukan kesalahan terkait dengan dana bantuan kemanusiaan, seperti melaporkan dengan tidak benar tentang jumlah orang yang telah lolos dari kemiskinan
Liu juga mencatat bahwa pihak berwenang Tiongkok telah menyelidiki lebih dari 60.000 kasus kesalahan pelaporan data dan kesalahan lainnya seperti penggelapan, yang melibatkan lebih dari 80.000 pejabat Partai Komunis dalam lima tahun terakhir.
Tian Qizhuang, seorang penulis independen dan komentator urusan saat ini, percaya bahwa alasan mendasar penyalahgunaan dana-dana tersebut adalah bahwa tidak cara bagi warga Tiongkok dapat memantau bagaimana pihak berwenang mengalokasikan uangnya.
“Berapa banyak uang dari anggaran fiskal negara itu untuk pengentasan kemiskinan? Kemana uang tersebut digunakan?,”kata Tian kepada Sound of Hope Radio. Badan anti korupsi Partai Komunis Tiongkok, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, sebelumnya telah menemukan para pejabat yang telah menggelapkan dana lokal yang dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan.
Setelah Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan 20 miliar yuan (sekitar $3,17 miliar) untuk anggaran tahun lalu sebesar 86 miliar yuan (sekitar $13,22 miliar) untuk pengentasan kemiskinan, mencapai total 106,1 miliar yuan (sekitar $16,8 miliar ) tahun 2018, Tian mengungkapkan keprihatinannya bahwa ini hanya akan menyebabkan lebih banyak korupsi.
Tian memberi contoh dana subsidi untuk rumah-rumah yang rusak di daerah pedesaan, yang seharusnya dibagikan oleh pemerintah Tiongkok, namun beberapa desa belum menerima uang selama bertahun-tahun. Jadi dia yakin uang itu pasti telah diambil oleh petugas PKT dari berbagai tingkatan.
Meskipun Liu Yongfu mengusulkan untuk memperkuat pengawasan tentang bagaimana dana pengentasan kemiskinan digunakan, para ahli tetap skeptis.
“Itu karena kita punya sistem bermasalah. Pengeluaran fiskal pemerintah tidak transparan,” Ma Wenfeng, seorang analis ekonomi khusus di media pemerintah Xinhua, mengatakan kepada Radio Sound of Hope. (ran)
p style=”text-align: justify;”>ErabaruNews
