Penghapusan dua masa jabatan untuk presiden Tiongkok telah memicu perdebatan luas mengenai kewarganegaraan dan asset-aset luar negeri para pemimpinnya.
Orang luar berspekulasi bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki dua rahasia besar yang tampaknya disembunyikan oleh rezim dari publik:
- Pengungkapan kewarganegaraan para anggota PKT
- Deklarasi aset semua anggota PKT
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa PKT menyimpan rahasia semacam itu.
Proposal Zhu Zhengfu
Pada tanggal 4 Maret 2018, dilaporkan di media Tiongkok bahwa Zu Zhengfu, seorang anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) dan Wakil Ketua Asosiasi Seluruh Pengacara Tiongkok, menyarankan agar mengubah Pasal 9 tentang Undang-undang Kewarganegaraan Tiongkok yang akan memungkinkan warga negara Tiongkok dengan kewarganegaraan asing untuk tetap menjaga kewarganegaraan Tiongkok mereka juga. Saat ini, dinyatakan bahwa:
“Setiap warga negara Tiongkok yang telah menetap di luar negeri dan yang telah dinaturalisasi sebagai orang asing atau telah mendapatkan kewarganegaraan asing atas kehendak bebasnya sendiri akan secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya di Tiongkok.”
Reaksinya
Setelah proposal Zhu Zhengfu keluar, sentimen kekhawatiran menjadi semakin keras. Dikhawatirkan bahwa ada anggota-anggota di parlemen legislatif yang bukan dari kewarganegaraan Tiongkok.
Dewan legislatif parlemen terdiri dari Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan CPPCC, yang dianggap sebagai badan penasihat politik yang paling kuat.
Pada 2012, media Hong Kong mengutip sumber di Beijing mengenai survei Februari 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pusat CCP untuk Inspeksi Disiplin, yang menyatakan:
“Telah ditentukan bahwa 76,77% dari perwakilan di NPC dan 57,47% dari perwakilan di CPPCC memiliki paspor-paspor asing. Jika seseorang menginterpretasikan data survey tersebut, maka orang-orang Tiongkok diwakili oleh (sejumlah) warga negara asing.”
Satu Tangan Mencuci yang Lain
Menurut sumber yang tidak dapat diungkapkan, telah terjadi penyuapan yang terjadi di antara para perwakilan tersebut mengenai masuknya anggota baru ke dalam badan legislatif selama beberapa waktu sekarang. Ini berarti bahwa penerimaan anggota ke dalam badan penasihat politik yang paling kuat di Tiongkok tersebut mungkin telah ditangani dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang sah dalam jumlah kasus yang tidak pasti.
Uang Menjamin Posisi
Di Tiongkok, rupanya, dengan 15 juta yuan dijamin Anda dapat terpilih menjadi anggota NPC, dan dengan 25 juta yuan Anda dapat terpilih menjadi anggota CPPCC.
Mereka yang mendukung argumen bahwa ada terlalu banyak warga asing yang memiliki keanggotaan di dalam badan pengatur politik Tiongkok tersebut juga menunjuk pada laporan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat:
“Sekitar 75% keturunan generasi kedua pejabat Tiongkok dengan pangkat lebih tinggi dari tingkat menteri (bahkan di masa pensiun) telah memperoleh kartu hijau atau kewarganegaraan AS. Selain itu, 91% generasi ketiga keturunan Pejabat Tiongkok tampaknya telah memperoleh kartu hijau atau kewarganegaraan AS.”
Kesimpulan
Mereka yang kritis terhadap usulan Zhu Zhengfu bahwa mereka yang mengambil kewarganegaraan asing juga harus diizinkan untuk mempertahankan kewarganegaraan Tiongkok-nya sepertinya sangat ketakutan bahwa jumlah kewarganegaraan asing dan mungkin “kepentingan asing” yang menjabat anggota Tiongkok suatu hari nanti dapat melebihi dari mereka yang hanya warga negara Tiongkok.
Menurut evaluasi investigasi rahasia Tiongkok yang tidak diverifikasi, tetapi resmi:
“Selama pertemuan dua badan (Kongres Rakyat Nasional ‘NPC’, dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, ‘CPPCC’) diadakan pada tahun itu, dari mereka yang memegang paspor asing dan tempat tinggal permanen, 179 dari mereka adalah anggota dari CPPCC dan 450 adalah anggota NPC.”
10.000 ‘Orang Asing’
Pada bulan September 2013, media Hong Kong mengungkapkan bahwa pada tanggal 10 Agustus tahun yang sama, pihak berwenang Beijing mengeluarkan sebuah dokumen rahasia darurat yang mengungkapkan bahwa perwakilan di dua badan yang memiliki kewarganegaraan asing dan penduduk tetap lebih dari setengahnya, sementara di tingkat provinsi, ada 10.000 “orang asing.” Para pihak berwenang Beijing diyakini telah menyimpulkan bahwa:
“(Rakyat) Tiongkok saat ini dipimpin oleh (sejumlah besar) orang asing.”
Klub 10.000
Banyak orang Tiongkok, berdasarkan perkiraan jumlah pemegang kewarganegaraan asing yang tinggi di tempat-tempat kekuasaan politik tingkat tinggi, telah menertawakan badan legislatif dan penasihat Tiongkok. Pendapat yang kuat di antara rakyat Tiongkok adalah bahwa konferensi internasional klub 10.000 yang diadakan setiap Maret dikendalikan oleh kekuatan asing yang mewakili Tiongkok.
Siapa yang Berani Mengungkapkan?
Menurut posting para netizen Tiongkok di forum-forum di Internet, sekarang ada dua jenis orang. Mereka yang menyembunyikan kekayaan mereka dan mereka yang menjaga rahasia kewarganegaraan mereka:
“Dua jenis orang; orang yang tidak berani mengungkapkan aset mereka dan yang lain yang tidak berani mengungkapkan kewarganegaraan mereka!” – Netizen Tiongkok
Hukum Deklarasi Properti
Tiongkok memang memiliki undang-undang yang mendikte pengungkapan harta benda. Pada tahun 1994, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional memasukkan Hukum Deklarasi Properti dalam rencana legislatif. Namun sampai saat ini, belum ada yang berusaha menerapkan undang-undang tersebut. Sebaliknya, laporan-laporan tentang orang yang ditangkap karena menuntut pengungkapan asset-aset para pejabat PKT bukanlah rahasia. (Visiontimes/ran)
ErabaruNews
