Ketika rezim Tiongkok memperluas dan meningkatkan teknologi kampanye mereka terhadap perbedaan pendapat internal, muncul dugaan bahwa pengetahuan Barat secara tidak langsung telah membantu pengekangan oleh negara komunis tersebut.
Pada tanggal 9 Mei, Senator AS Marco Rubio (R-FL) dan Perwakilan Chris Smith (R-NJ), yang juga mengetuai Komisi Eksekutif Kongres tentang Tiongkok, mengirim surat kepada Departemen Perdagangan AS yang menyatakan keprihatinan tentang perusahaan-perusahaan AS yang menjual teknologi pengawasan dan kontrol kejahatan untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Menurut laporan Komisi tentang surat tersebut, pihak berwenang Tiongkok “masih terus melanggar perlindungan-perlindungan internasional tentang proses hukum, privasi, asosiasi, praktik keagamaan dan larangan internasional terhadap penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang.”
Mengutip contoh Xinjiang, Rubio dan Smith menggambarkan “aktivitas pengawasan yang meningkat secara dramatis terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya” yang tinggal di provinsi perbatasan Tiongkok barat laut. Sementara itu, para pembuat undang-undang tersebut juga mengutip sebuah studi baru-baru ini oleh Adrian Zenz, seorang peneliti yang berbasis di Jerman yang memperkirakan bahwa antara 500.000 dan 1 juta orang Uighur telah ditahan untuk “pendidikan ulang” di dalam sistem luas kamp-kamp yang baru dibangun.
Dalam beberapa dekade terakhir, ketika Tiongkok membangun hubungan ekonomi yang luas dengan dunia luar, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah memperoleh akses dengan nilai triliunan dolar dari teknologi dan kekayaan intelektual lainnya yang sangat meningkatkan kemampuan pengawasan Tiongkok tersebut.
Surat Rubio dan Smith telah mengidentifikasi Thermo Fisher Scientific, sebuah perusahaan Amerika yang berbasis di Massachusetts, karena telah menjual “sequencer (perangkat elektronik terprogram untuk menyimpan urutan) DNA dengan mikroprosesor canggih di bawah merek Analyser Biosystems (ABI) Genetic Analyzer kepada Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan biro Keamanan Publik di seluruh Tiongkok.”
Surat tersebut mendesak Departemen Perdagangan untuk menerapkan langkah-langkah lebih besar guna mencegah teknologi yang dapat digunakan untuk membantu pelanggaran hak asasi manusia rezim komunis Tiongkok.
Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok tegang. Ketika Pemerintahan Trump mempersiapkan untuk mengenakan tarif impor yang signifikan di Beijing untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan jangka panjang, pemerintah AS secara luas telah membawa PKT untuk bertanggungjawab tentang penyalahgunaan teknologi canggih. Bulan lalu, Departemen Perdagangan mengumumkan larangan tujuh tahun untuk ZTE, sebuah perusahaan teknologi terkemuka Tiongkok yang merintis jaringan 5G yang ambisius, karena telah mengirim produk-produk yang diproduksi AS ke Iran dan Korea Utara, tidak mempedulikan pengenaan sanksi-sanksi PBB atas kedua negara tersebut.
Kediktatoran Digital
Xinjiang, di mana mayoritas penduduk mempraktekkan keyakinan Islam dan menjadi bagian dari berbagai kelompok etnis Asia Tengah, dibanding mayoritas 1.2 miliar orang Tiongkok Han yang kuat, telah menjadi sumber kerusuhan agama dan etnis sejak PKT tersebut mengambil alih kekuasaan tahun 1949.
PKT, yang menggalakkan ateisme dan Marxisme, telah memperlakukan Islam Tiongkok dengan prasangka ideologis yang sama yang digunakan untuk menganiaya agama lain. Selama Revolusi Kebudayaan, Muslim sering diserang dan dipermalukan, seperti dipaksa untuk mengkonsumsi babi. Dalam beberapa dekade kemudian, serangan teroris dan tindakan penentangan lain terhadap rezim Tiongkok oleh kaum radikal Muslim dan separatis etnis mengundang tindakan keras yang luar biasa oleh pasukan keamanan PKT.
Menurut laporan Adrian Zenz, rezim Tiongkok telah memberlakukan tingkat kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penduduk Xinjiang, menggunakan teknik cuci otak yang pada awalnya dirancang untuk “mengubah” para praktisi Falun Gong, latihan spiritual yang dilarang oleh PKT pada tahun 1999 dan mencoba untuk memberantas di hampir dua dekade sejak itu.
Sementara itu, Xinjiang telah berfungsi sebagai tempat pengujian untuk bentuk-bentuk pengawasan dan kontrol massa yang canggih, telah membuat kemungkinan tentang perkembangan-perkembangan terbaru di dalam teknologi digital.
Perangkat lunak pengenal wajah lanjutan memungkinkan otoritas keamanan publik untuk melacak gerak-gerik hampir setiap orang dengan menggunakan sistem kamera keamanan secara luas, sementara ponsel mereka sering melakukan pemindaian. Polisi juga mengumpulkan darah dan air liur warga Xinjiang untuk disimpan di database DNA negara, serta sidik jari dan sampel suara.
Metode pengawasan yang dipelopori di Xinjiang telah diterapkan di tempat lain di Tiongkok, di mana “sistem kredit sosial” yang kejam baru-baru ini digunakan untuk melarang orang-orang yang memiliki score (nilai) rendah dilarang membeli tiket pesawat udara dan kereta api.
Perusahaan besar teknologi Tiongkok yang didukung negara sedang memainkan peran utama dalam pengembangan peralatan pengawasan digital.
Seperti yang dilaporkan dalam artikel 14 Mei oleh The Globe and Mail, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan otoritas keamanan publik di Xinjiang adalah perusahaan teknologi Tiongkok Huawei, yang baru-baru ini mendirikan laboratorium pengembangan di Urumqi, ibukota provinsi Xinjiang bekerjasama dengan polisi setempat untuk memastikan “stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang.”
“Fakta bahwa perusahaan seperti Huawei mampu mengembangkan sistem-sistem seperti itu di wilayah seperti Xinjiang bersama dengan layanan-layanan keamanan, dan oleh karena itu dengan sangat sedikit pembatasan-pembatasan privasi, mereka mendapatkan keuntungan yang merupakan persoalan di atas perusahaan-perusahaan Barat yang setara,” kata Adrian Zenz, seorang pakar Xinjiang di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Korntal, Jerman, dalam sebuah wawancara dengan The Globe and Mail.
“Selain itu, fakta bahwa sistem-sistem ini dapat melayani berbagai tujuan pada saat yang bersamaan, keduanya meningkatkan efisiensi kota dan sistem pemerintahan serta memungkinkan pengawasan yang tidak diinginkan, membuat pengawasan lebih mudah diakses dan mungkin juga lebih cocok di negara-negara lain,” kata Zenz.
Mengutip para pekerja hak asasi manusia, The Globe and Mail mencatat bahwa Huawei, sebagai perusahaan multinasional besar yang dikendalikan oleh pihak berwenang Tiongkok, dapat membantu memfasilitasi perluasan metode “pemeliharaan stabilitas” PKT di luar batasan-batasan Tiongkok.
“Teknologi-teknologi pengawasan yang dikembangkan dan digunakan di Xinjiang tersebut hari ini akan segera dijual dan dipromosikan secara global,” kata William Nee, seorang peneliti di Amnesty International, dalam sebuah wawancara dengan The Globe and Mail. “Sekarang sangat penting bahwa komunitas internasional mengambil sikap dan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang sebagai suatu masalah tentang kepentingan strategis.”
“Huawei, misalnya, telah mempromosikan konsep ‘kota pintar’ yang dipasarkannya di seluruh dunia,” kata Nee kepada The Globe and Mail, mencirikannya sebagai alat “untuk memfasilitasi perencanaan kota dan pengelolaan layanan vital seperti transportasi dan keamanan.” (ran)
ErabaruNews
