WASHINGTON — Presiden AS Donald Trump melayangkan sebuah rencana untuk mendenda perusahaan telekom Tiongkok, ZTE, dan menggoyang manajemennya pada 22 Mei, karena pemerintahannya mempertimbangkan untuk mengembalikan hukuman yang lebih berat yang telah melumpuhkan perusahaan tersebut.
Usulan Trump untuk meringankan hukuman terhadap ZTE menjadi pertentangan di Kongres, di mana Partai Republik dan Demokrat menuduh presiden tunduk pada tekanan dari Beijing untuk memberi ruang pada sebuah perusahaan yang mengaku telah melanggar sanksi-sanksi terhadap Iran.
Berbicara di Gedung Putih, Trump mengatakan perusahaan-perusahaan teknologi AS telah dirugikan oleh keputusan Departemen Perdagangan bulan April yang melarang mereka menjual komponen-komponen ke produsen peralatan telekomunikasi terbesar kedua di Tiongkok. ZTE menutup sebagian besar produksinya setelah putusan tersebut diumumkan.
“Mereka dapat membayar harga yang besar tanpa harus merusak semua perusahaan Amerika ini,” kata Trump.
Trump mengatakan ZTE mungkin malah menghadapi denda hingga $1,3 miliar, manajemen baru, dan dewan direksi baru, meskipun tidak jelas apakah ia memiliki otoritas hukum untuk menjatuhkan denda keuangan baru.
Itu menarik respon cepat dari Partai Republik dan Demokrat di Kongres.
Sekitar 26 senator, termasuk Demokrat papan atas, Chuck Schumer, dan Republik No. 2, John Cornyn, mendesak pemerintah dalam sebuah surat untuk mempertahankan hukuman di posisinya bagi “pelanggar hukum AS yang berturut-turut dan terencana, seperti ZTE.”
Senat Banking Committee juga memberikan suara 23-2 untuk membuat lebih sulit bagi presiden untuk mengubah hukuman pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi Tiongkok.
Dewan Perwakilan yang dikuasai Partai Republik sedang mempertimbangkan usulan yang akan memblokir penjualan produk-produk ZTE dan produk perusahaan Tiongkok lainnya, Huawei, sampai pejabat keamanan nasional menyatakan bahwa mereka aman. Ini akan ditambahkan ke RUU kebijakan-pertahanan yang biasanya dikeluarkan Kongres setiap tahun.
Menurut sumber yang akrab dengan pembahasan-pembahasan tersebut, kesepakatan perdagangan yang diusulkan dengan Tiongkok akan mencabut larangan tujuh tahun yang mencegah produsen-produsen chip AS dan perusahaan lain menjual komponen-komponeb ke ZTE, dimana membuat smartphone dan jaringan-jaringan telekomunikasi menjalankan fungsinya.
Sebagai imbalannya, Tiongkok akan menghapus tarif-tarif untuk pertanian AS atau setuju untuk membeli lebih banyak produk pertanian dari Amerika Serikat.
Departemen Perdagangan AS memberlakukan larangan tersebut pada bulan April setelah menetapkan bahwa ZTE telah melanggar perjanjian setelah mengaku bersalah atas pengiriman barang-barang dan teknologi AS ke Iran.
Larangan tersebut mengancam kelangsungan hidup ZTE dengan memutus akses ke perusahaan-perusahaan yang memasok banyak komponennya. Para pemasok termasuk beberapa perusahaan teknologi AS terbesar, termasuk Google, yang melisensikan sistem operasi Androidnya ke ZTE, dan produsen chip Qualcomm.
Departemen Pertahanan AS juga telah berhenti menjual ponsel dan modem ZTE di toko-toko di pangkalan militernya, dengan alasan potensi risiko keamanan.
Keamanan Nasional
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kepada anggota parlemen bahwa perlakuan terhadap ZTE bukanlah “quid pro quo” (sesuatu yang diberikan sebagai imbalan untuk sesuatu yang lain atau diterima sebagai bagian timbal balik dari pertukaran) yang terkait dengan perdagangan, dan mengatakan itu tidak akan merusak keamanan nasional.
“Saya dapat meyakinkan Anda bahwa perubahan atau keputusan apa pun yang dibuat dalam Perdagangan akan berurusan dengan masalah keamanan nasional,” ungkap Mnuchin mengatakan kepada subkomite alokasi Senat AS. (ran)
ErabaruNews
