WASHINGTON – Tiongkok, Korea Utara, Rusia, Arab Saudi, dan segelintir orang lainnya terus-menerus memperlakukan dengan kejam kebebasan beragama di negara mereka masing-masing tanpa ragu-ragu, kata laporan Departemen Luar Negeri AS.
“Amerika Serikat tidak akan berdiri sebagai penonton,” kata Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, saat konferensi pers di Departemen Luar Negeri, Selasa, untuk memperkenalkan laporan kebebasan beragama internasional tahunan terbaru. “Kita akan bersumpah dan berdiri dalam solidaritas dengan setiap individu yang mencari untuk menikmati hak asasi manusia mereka yang paling mendasar.”
Laporan tahun ini telah disusun sebagian oleh pendahulu Pompeo, Rex Tillerson, yang secara khusus telah memilih Tiongkok selama laporan peluncuran laporan tahun lalu pada bulan Agustus. Kedudukan kebebasan beragama di Tiongkok tahun ini tidak meningkat sedikit pun, sejak laporan tersebut merinci bagaimana rezim Tiongkok terus-menerus menganiaya praktisi Falun Gong, Muslim Uighur, Buddha Tibet, dan Kristen di Tiongkok.
Pompeo juga mengumumkan rencana-rencana untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri “pertama kalinya” di Washington DC, pada 25-26 Juli, untuk menyatukan “negara-negara yang berpikiran sama” untuk membahas cara-cara untuk melindungi kebebasan beragama.
“Kementerian juga akan menjadi tuan rumah pertama saya sebagai sekretaris negara,” katanya. “Dan itu sangat direncanakan. Kebebasan beragama memang merupakan hak asasi manusia universal yang akan saya perjuangkan.”
Departemen Luar Negeri diberi mandat oleh Kongres untuk merilis laporan tahunan, yang meninjau keadaan kebebasan beragama di negara-negara di seluruh dunia untuk tahun sebelumnya.
Bagian laporan tentang Tiongkok mendokumentasikan banyak pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2017. Di Xinjiang, kelompok hak asasi manusia dan lain-lain telah melaporkan ratusan ribu Muslim Uighur secara paksa dikirim ke kamp-kamp pendidikan ulang, dengan keamanan dan pengawasan yang meluas dan bersifat menyerbu yang diberlakukan pada penduduk Uighur, menurut laporan tersebut.
Bagian laporan tentang Korea Utara mengutip sebuah LSM Korea Selatan dan mengatakan ada 1.304 kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan oleh otoritas Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) selama setahun, termasuk 119 pembunuhan dan 87 orang hilang.
Menggemakan suara Pompeo, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback mengatakan bahwa “situasi tetap tidak menyenangkan karena jalan terlalu banyak orang di seluruh dunia” selama konferensi pers di Pusat Pers Asing.
.@State_IRF Ambassador-at-Large Sam Brownback on the 2017 International #ReligiousFreedom Report: “Our goal is to protect the freedom of conscience for all people … We’ve seen some progress. But there’s so much more work to be done.” pic.twitter.com/LSY8eYeBoY
— Department of State (@StateDept) May 29, 2018
“Apa yang salah dengan memungkinkan orang untuk mempraktikkan iman mereka?” Brownback bertanya, ketika membahas penggunaan “anti terorisme” oleh Beijing sebagai pembenaran untuk menganiaya Uighur di Xinjiang, “Anda menghasilkan lebih banyak teroris dengan melakukan ini, dan itu di dalam data akademik sekarang. Jadi saya akan bertanya kepada pemerintah Tiongkok, praktik Anda kontraproduktif jika ini adalah tentang mengatasi masalah terorisme.”
“Tujuan kita adalah melindungi kebebasan suara hati nurani bagi semua orang. Itu berarti melindungi seorang Muslim, Buddha, praktisi Falun Gong atau Kristen di Tiongkok dan kemampuan mereka untuk berdoa dan menjalani hidup mereka,” kata Brownback. “Itu berarti melindungi jiwa seseorang di Timur Tengah yang tidak percaya apa yang dipercaya oleh pemerintahnya. Keinginan kita adalah untuk melindungi keduanya, untuk melindungi hak setiap orang untuk secara bebas mempraktikkan apa yang mereka percayai.” (ran)
ErabaruNews
