Di tengah krisis yang meningkat dalam perusahaan telekomunikasi Tiongkok ZTE, pemimpin Tiongkok Xi Jinping berbicara di sebuah konferensi untuk para ilmuwan dan insinyur tentang kebutuhan negara tersebut untuk menjadi mandiri secara teknologi.
“Hanya ketika kita telah sepenuhnya memahami teknologi kunci, dapatkah kita secara fundamental melindungi keamanan ekonomi dan nasional negara,” kata Xi pada 28 Mei, menurut sebuah transkrip yang diterbitkan oleh media pemerintah Xinhua.
Operasi-operasi telah terhenti di perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Tiongkok, setelah Amerika Serikat memberlakukan larangan yang melarang perusahaan-perusahaan AS menjual komponen-komponen teknologi atau perangkat lunak kepada ZTE. Hukuman tersebut dikeluarkan pada bulan April setelah ZTE ditemukan telah melanggar ketentuan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2017 karena melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara.
ZTE sangat bergantung pada chip dan modul optik yang diimpor dari AS untuk memproduksi smartphone-nya. Laporan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berafiliasi dengan rezim Tiongkok menemukan bahwa perusahaan tersebut membeli 53 persen chip dari perusahaan-perusahaan Amerika, senilai $3,1 miliar. Diperkirakan bahwa setiap sanksi AS akan memiliki efek yang merugikan pada ZTE dan industri teknologi Tiongkok pada umumnya.
Larangan ZTE baru-baru ini hanya menyoroti kesenjangan inovasi yang masih dihadapi Tiongkok karena berjuang untuk memproduksi chip-chip penting untuk memproduksi hampir semua perangkat elektronik. Bahkan, semikonduktor merupakan salah satu kategori impor terbesar Tiongkok berdasarkan nilainya.
Pidato Xi baru-baru ini menunjukkan betapa penting secara politik, dan mendesak, rezim Tiongkok memandang inovasi teknologi, karena ZTE telah terjerat dalam negosiasi perdagangan yang lebih luas antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat ini sedang bernegosiasi jalan bagi ZTE untuk terus menjalankan bisnisnya dan sebagai gantinya Tiongkok menghilangkan tarif pada barang-barang pertanian AS atau menyetujui untuk membeli lebih banyak impor AS, sumber mengatakan kepada Reuters.
Rejim Tiongkok telah menguraikan sebelumnya di dalam rencana-rencana ekonominya, Made in China 2025, bagaimana ia berusaha mencapai swasembada, dan kemudian akhirnya mendominasi rantai pasokan global, di 10 sektor teknologi utama.
Xi mengulangi ambisi tersebut di konferensi. “Kemandirian dan inovasi tak terelakkan di jalan kita untuk menjadi pemimpin sains dan teknologi dunia.”
Tarif-tarif hukuman Amerika Serikat pada produk-produk teknologi Tiongkok, diumumkan pada bulan Maret, telah menargetkan Made in China 2025 sebagai bukti skema strategis rezim Tiongkok untuk memperoleh dan mencuri kekayaan intelektual untuk kepentingan nasionalnya.
ZTE masuk ke dalam cetakan tersebut. Penerbit teknologi Taiwan, IP Observer, menemukan bahwa antara tahun 2009 dan Juni 2017, ZTE adalah terdakwa di lebih dari 140 tuntutan hukum paten di Amerika Serikat. Di seluruh dunia, ia menghadapi lebih dari 240 tuntutan hukum, termasuk di Tiongkok, Jerman, Belanda, Prancis, Kanada, Australia, dan India.
Kembali pada bulan Oktober 2017, Departemen Perdagangan AS menerbitkan penyelidikannya terhadap ZTE, merinci bagaimana hal itu terlibat dalam praktik-praktik curang dalam hubungannya dengan Iran, seperti memberi label transaksi dengan Iran diubah menjadi Qatar sebagai gantinya; menawarkan penghargaan uang kepada staf untuk menyelesaikan proyek-proyek dengan Iran; dan mencari pihak ketiga untuk bertindak sebagai perantara bagi pengiriman barang-barang di sana.
Situs teknologi Techcrunch juga menemukan bahwa ZTE menolak membayar royalti selama menggunakan kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan lain. (ran)
ErabaruNews
