EpochTimesId – Hanya satu dari sepuluh jihadis Inggris yang telah diadili pada saat mereka kembali dari Suriah. Sekitar 850 orang diperkirakan telah melakukan perjalanan dari Inggris untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah. Sekitar 400 petarung akhirnya kembali ke Inggris.
Menteri Negara Urusan Keamanan Inggris, Ben Wallace mengatakan bahwa dari 400 jihadis yang kembali ke Inggris, hanya 40 yang telah dituntut di muka pengadilan.
“Karena tindakan langsung yang telah mereka lakukan di Suriah. Ke 400 orang yang kembali termasuk pria, wanita, dan anak-anak,” ujar Ben Wallace.
Angka-angka tersebut terungkap pada Diskusi tentang kontraterorisme baru dan proposal keamanan di majelis rendah parlemen Inggris pada 11 Juni lalu. Data ini meningkatkan kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang bagaimana Inggris dapat menangani jihadis yang kembali ke Inggris.
“Sekitar 40 (orang) telah dituntut sejauh ini, baik karena tindakan langsung yang mereka lakukan di Suriah atau, setelah kembali, terkait dengan pertempuran asing itu,” kata Wallace.
John Woodcock, anggota Parlemen untuk Barrow and Furness, menyatakan keprihatinannya atas perdebatan tentang rendahnya angka penuntutan.
“Jika mereka telah ke Irak atau Suriah, telah membantu Daesh [ISIS], dalam bentuk apa pun, dan mereka adalah warga negara Inggris dan mereka kembali, mereka telah membantu musuh negara Inggris. Mereka adalah orang-orang yang dicari karena melakukan kekerasan terhadap warga sipil kita dan pada angkatan bersenjata kita,” katanya.
Dia menyerukan undang-undang gaya Australia. Dimana perbuatan itu, bepergian ke hotspot teroris tertentu, adalah pelanggaran hukum bagi warga negara.
Mengutip undang-undang pelanggaran wilayah yang dinyatakan Australia, Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid mengatakan, “Saya melihat (mengharapkan hal) itu.”
Namun dia menambahkan, “Ini tidak sesederhana kedengarannya.”
Berbicara di acara debat, Menteri Dalam Negeri, Diane Abbott, mengharapkan kejelasan lebih lanjut untuk RUU Keamanan Anti-Terorisme dan Perbatasan. Dia mengatakan ada risiko bahwa undang-undang itu dapat berdampak pada kebebasan berbicara.
“Kami dalam bahaya dalam undang-undang ini membingungkan pikiran buruk dengan perbuatan buruk, tetapi kami berharap untuk memperjelas masalah ini karena RUU itu melewati DPR,” katanya. “Kami akan mengatakan kesenjangan antara memiliki pendapat pribadi dan menghasut tindakan melanggar hukum lainnya bukan merupakan anomali.”
Awal bulan ini, Javid mengatakan ancaman terbesar di Inggris tetap dari terorisme Islam.
Javid mengatakan dia mengambil pandangan forensik yang panjang dan keras pada kekuatan yang tersedia untuk penegakan hukum dan keamanan untuk kontraterorisme di tahap awal.
Bukti Tidak Memadai
Tantangan utama yang dihadapi Inggris dalam menuntut dan mengadili mereka yang kembali dari Suriah adalah, tidak cukup bukti.
“Orang-orang yang sangat jelas memposting gambar di media sosial dengan shahad hitam di latar belakang dan mengacungkan senjata, atau memeras semacam retorika untuk mendukung Negara Islam [ISIS], mereka cukup jelas untuk diadili,” kata Will Geddes, ahli kontraterorisme dan direktur pelaksana konsultan keamanan International Corporate Protection.
Namun, menurutnya orang-orang yang kembali lainnya mungkin akan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.
“Mungkin ada orang-orang yang belum secara khusus ditangkap karena mereka ‘dibiarkan berlari,’ dibiarkan untuk berintegrasi kembali ke komunitas mereka—itu tidak berarti mereka tidak tunduk pada pengawasan tingkat tertentu.”
Tahun lalu, strategi pemerintah yang disebut Operation Constrain menjadi berita utama, setelah Mail on Sunday melihat rencana untuk menargetkan 20.000 potensi ekstremis yang didata oleh MI5 sebagai bagian dari program deradikalisasi.
Sejak 2015, di bawah program Pencegahan pemerintah, guru, dokter, dan pekerja sosial dapat melaporkan orang-orang yang mereka khawatirkan berisiko menjadi ekstremisme.
“Apakah itu berhasil pada beberapa level? Iya. Apakah itu gagal pada beberapa level? Ya,” kata Geddes, mengutip Prevent.
“Ini adalah sesuatu yang perlu terus-menerus dicetak ulang, dievolusikan ulang, ditinjau, dan diubah, sehingga ia mencoba untuk belajar dari kesalahannya,” katanya. (Jane Gray/The Epoch Times)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
