EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 20 Juni 2018. Instruksi tersebut menurut Trump akan membantu menghentikan pemisahan keluarga di perbatasan barat daya.
Tindakan utama dalam Instruksi Presiden itu adalah perintah agar Jaksa Agung AS, Jeff Sessions segera mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik AS di Distrik Tengah California, untuk memperbaharui Kesepakatan Penyelesaian Flores (Flores Settlement Agreement).
Kesepakatan Flores yang dibuat pada 1997, adalah keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa keluarga yang melintasi perbatasan secara ilegal harus ditahan selama hanya (tidak lebih dari) 20 hari. Itu berarti bahwa mereka harus dilepas di dalam negeri Amerika Serikat, dengan tanggal pengadilan ditetapkan bertahun-tahun mendatang setelah dilepas.
“Ini menciptakan kartu, ‘keluar dari penjara dan bebas’, bagi keluarga asing yang ilegal dan mendorong kelompok-kelompok imigran ilegal untuk mengajukan diri sebagai (pengungsi) keluarga, yang berharap memanfaatkan celah itu,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dalam lembar fakta pada 18 Juni 2018.
DHS mengatakan pihaknya meningkatkan kapasitasnya untuk menahan keluarga pada tahun 2014 dan menahan keluarga yang menunggu hasil dari proses imigrasi. Ini bertepatan dengan lonjakan migran dari Amerika Tengah yang melintasi perbatasan barat daya secara ilegal.
Namun, dalam sebagian besar kasus, pemerintahan Obama tidak menuntut penyeberangan perbatasan ilegal. Tetapi dua pemerintahan sebelumnya melakukan pemisahan keluarga, ketika mereka menuntut orang dewasa. Pemerintahan Bush menerapkan kebijakan ‘tanpa toleransi’ untuk menuntut semua pelintas batas ilegal pada tahun 2005.
Pada tahun 2016, ‘Flores Settlement’ diubah, sehingga mengatur bahwa anak di bawah umur tidak dapat ditahan di fasilitas yang tidak berlisensi selama lebih dari 20 hari. Mereka harus dibebaskan atau dipindahkan ke fasilitas berlisensi.
“Karena sebagian besar wilayah tidak menawarkan lisensi untuk pusat pemukiman (imigran ilegal) keluarga, DHS jarang menahan unit keluarga selama lebih dari 20 hari,” kata DHS.
Ini berarti hak asuh anak di bawah umur harus ditransfer ke Layanan Kesehatan dan Manusia, dan imigran anak di-re-klasifikasi sebagai anak yang tidak ditemani.
“Putusan 2016 itu membuat jauh lebih sulit bagi pemerintah federal untuk menggunakan otoritas penahanan, yang diberikan oleh Kongres,” kata DHS.
Trump telah memerintahkan Jaksa Agung untuk meminta perubahan terhadap ‘Flores Settlement’, yang akan memungkinkan DHS untuk menahan keluarga bersama selama proses pidana mereka. Atau, untuk penghapusan atau proses imigrasi lainnya, di bawah keterbatasan sumber daya saat ini. Pengecualiannya adalah jika kesejahteraan anak terancam.
Presiden telah meminta Menteri Pertahanan untuk menyediakan fasilitas detensi tambahan yang dapat menampung keluarga, atas permintaan DHS. Dia juga mengatakan untuk membangun lebih banyak fasilitas sesuai kebutuhan.
Berbicara pada perayaan ulang tahun ke-75 National Federation of Independent Business pada 19 Juni 2018, Trump menyatakan keinginannya untuk memecahkan masalah tersebut.
“Saya tidak ingin anak-anak diambil dari orang tua. Dan ketika Anda menuntut orang tua karena datang secara ilegal, yang seharusnya terjadi, Anda harus membawa anak-anak pergi,” kata Trump.
Orangtua tidak akan dituntut, dan karenanya dipisahkan, jika mereka masuk melalui pelabuhan masuk untuk mengklaim suaka, daripada menyeberang secara ilegal.
Hukum saat ini
Trump mengatakan berdasarkan undang-undang saat ini, hanya dua opsi kebijakan yang tersedia, “Batas yang benar-benar terbuka, atau tuntutan pidana untuk pelanggaran hukum.”
“Kami dapat membebaskan semua keluarga imigran gelap dan anak di bawah umur yang muncul di perbatasan dari Amerika Tengah, atau kami dapat menangkap orang dewasa untuk ‘kejahatan federal masuk ilegal’,” katanya.
Dia menginginkan Kongres mengesahkan opsi ketiga, dimana ada dua RUU di DPR yang bisa memberikan opsi itu. Kedua RUU mungkin akan dibahas dan ditetapkan atau tidak pada pekan ini.
“Apa yang saya minta Kongres lakukan adalah memberi kami opsi ketiga, yang telah kami minta sejak tahun lalu. Otoritas (hukum) untuk menahan dan segera menghapus keluarga bersama sebagai satu unit,” kata Trump. “Kita harus bisa melakukan hal ini. Ini adalah satu-satunya solusi untuk krisis perbatasan.”
“Lubang-lubang ini telah menciptakan perdagangan dan penyelundupan anak besar-besaran,” kata Trump.
Saat ini, tren yang mengganggu menunjukkan bahwa anak-anak digunakan untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal dengan orang dewasa, yang kemudian akan mengklaim suaka sebagai unit keluarga. Mereka berharap akan dilepas di dalam negeri Amerika Serikat lebih cepat.
Wakil Direktur Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai, Tom Homan mengatakan pada 7 Mei, “Kami memiliki intelijen bahwa organisasi penyelundupan alien membuat anak-anak tersedia untuk orang dewasa lajang, sehingga mereka dapat datang dan mengklaim sebagai unit keluarga dan tidak ditahan.”
“Kami memiliki situasi di mana anak yang sama telah melintasi perbatasan beberapa kali dalam jangka waktu tertentu, dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang tua. Jadi jelas, ada perdagangan manusia.”
Pada tahun fiskal 2017, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melihat 46 kasus anak-anak digunakan secara curang oleh orang dewasa yang menyeberang secara ilegal. Dalam lima bulan pertama tahun fiskal 2018, 191 kasus serupa telah dilaporkan.
Selain ‘Flores Seatlement’, UU Reauthorization Perlindungan Korban Trafficking (TVPRA) membantu menciptakan celah dalam hukum imigrasi.
TVPRA tidak mengizinkan Amerika Serikat menolak masuknya anak-anak yang bukan berasal dari Meksiko dan mengirim mereka kembali ke Meksiko. Oleh karena itu jumlah besar migran Amerika Tengah yang masuk secara ilegal sebagai unit keluarga atau anak di bawah umur yang tidak didampingi dan mengklaim suaka. Hanya sekitar 20 persen dari kasus suaka yang akhirnya disetujui oleh hakim federal.
Trump menuduh Demokrat tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut. “Karena Demokrat cinta perbatasan terbuka.”
“Ini menghancurkan negara kita,” kata Trump. “Mereka melihat itu sebagai pemilih potensial. Suatu hari mereka akan memilih Demokrat. Karena mereka tidak dapat memenangkan kebijakan mereka, yang mengerikan.”
Perundang-undangan
Trump mengunjungi Parlemen pada 19 Juni 2018 sore, untuk membahas dua RUU Imigrasi yang mungkin muncul untuk agenda pemungutan suara pekan ini.
The Securing America’s Future (SAF) Act, diperkenalkan pada bulan Januari oleh Anggota DRP AS, Bob Goodlatte (Republikan). Namun, RUU itu belum mendapatkan 218 suara dukungan yang diperlukan, untuk menjadi undang-undang kedua. Sementara Rancangan Undang-Undang Keamanan Perbatasan dan Imigrasi Reformasi 2018, diperkenalkan pada 14 Juni sebagai RUU kompromi.
Setelah pertemuan itu, wakil sekretaris pers Gedung Putih, Raj Shah mengatakan presiden mendukung kedua RUU itu.
“Kedua RUU membangun tembok, menutup celah hukum, membatalkan undian visa, mengendalikan migrasi berantai, dan menyelesaikan krisis perbatasan dan masalah pemisahan keluarga dengan memungkinkan penahanan dan pemecatan keluarga,” kata Shah.
Ketua komite keamanan dalam negeri DPR AS, Michael McCaul mengatakan presiden mendukung sepenuhnya RUU baru. Dia menambahkan bahwa keluarga tidak akan dipisahkan jika RUU disahkan menjadi UU.
Meksiko
Trump meluangkan waktu untuk menyalahkan Meksiko dalam pidatonya pada 19 Juni 2018 lalu. Sebagian besar anak-anak dan keluarga berasal dari Amerika Tengah dan melakukan perjalanan ke utara melalui Meksiko, sebelum melintasi perbatasan Amerika Serikat secara ilegal.
Presiden telah mengatakan bahwa Meksiko harus mengontrol perbatasan selatannya lebih ketat. Meksiko juga harus menerima imigran Amerika Tengah sebagai pengungsi.
“Meksiko tidak melakukan apa pun untuk kami,” kata Trump. “Mereka bisa menghentikannya. Mereka memiliki hukum yang sangat, sangat kuat. Cobalah tinggal di Meksiko selama beberapa hari. Lihat berapa lama yang bertahan.” (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times/waa)
