EpochTimesId – Sebanyak 132 politisi tewas dalam rentang waktu sembilan bulan menjelang pemilihan presiden di Meksiko, baru-baru ini. Demikian terungkap dalam sebuah penelitian terbaru.
Menurut Etellekt, perusahaan analisis risiko dan politik Spanyol, 48 dari mereka yang tewas adalah kandidat presiden. Sisanya adalah pekerja partai, CNN melaporkan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 22 dari 31 negara bagian Meksiko telah mengalami insiden pembunuhan politik sejak September 2017.
Rafael Elias, seorang analis Exotix Capital, mengatakan bahwa politisi sangat rentan ketika mereka tidak mendukung organisasi kriminal. “Atau ketika mereka memilih untuk tidak menutup mata terhadap kegiatan organisasi kriminal,” ujar Elias, seperti dikutip dari CNBC.
Sejak perang melawan narkoba dimulai pada 2006, dua pemerintah sebelumnya gagal mengendalikan kartel narkoba dari dominasi dan pengaruh mereka dalam politik negara. Pemerintah mencatat lebih dari 25.000 pembunuhan pada tahun 2017, jumlah pembunuhan tertinggi di Meksiko dalam satu tahun yang tercatat. Peningkatan kekerasan terkait narkoba mengakibatkan pembunuhan yang meningkat 23 persen sejak 2016.
Edgardo Buscaglia, seorang peneliti senior di bidang hukum dan ekonomi di Columbia Law School, mengatakan bahwa sistem politik Meksiko menderita ‘kanker’ yang kompleks. Organisasi kriminal dapat mengintimidasi orang-orang baik, dan pada intensitas yang cukup untuk menjaga mereka tetap bungkam.
Mereka juga menginvestasikan uang mereka ke daerah-daerah di mana pemerintah federal lemah sehingga upaya apa pun untuk reformasi tidak akan menghasilkan dampak. Hal itu membuat abadi sistem politik yang terkikis oleh pemerintah dalam bayangan kelompok-kelompok penjahat terorganisir.
Presiden terpilih Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan memberi grasi kepada penjahat perang narkoba yang siap berkomitmen untuk rehabilitasi. Dia menyebutnya rencana rekonsiliasi dan perdamaian untuk Meksiko, The New Republic melaporkan.
Rencana itu adalah salah satu yang mematuhi prinsip-prinsip keadilan transisional, diadopsi ketika sebuah sistem dipenuhi dengan begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia sehingga mekanisme sistem peradilan saat ini tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya.
Loretta Ortiz Ahlf, anggota dewan penasihat keamanan Lopez Obrador dan pengacara hak asasi manusia, mengatakan bahwa situasi Meksiko tidak normal dan mereka perlu membuat kerangka kerja yang tepat untuk membuat transisi menuju perdamaian. Upaya pemerintah bertujuan untuk menahan mereka yang berada di puncak organisasi kriminal yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, daripada pion yang rentan.
Lopez Obrador akan dilantik pada 1 Desember 2018 agar resmi menjadi presiden Meksiko. Lopez Obrador juga mengundang Presiden Donald Trump untuk menghadiri pelantikannya. (Alan Cheung/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
