AS Tidak Bahas Pelonggaran Sanksi Sebelum Korut Ambil Tindakan Nyata

oleh Zhang Ting

Duta Besar Belanda untuk PBB Karel van Oosterom mengutip ucapan Menlu AS Mike Pompeo kepada duta besar Dewan Keamanan PBB pada Jumat (20/07/2018) mengatakan, pembahasan soal pelonggaran sanksi baru akan dilakukan setelah rezim Korea Utara memiliki ‘tindakan nyata’.

Pada hari yang sama, Amerika Serikat juga mendesak dunia terutama kepada Tiongkok  dan Rusia untuk melanjutkan sanksi terhadap Korea Utara.

Reuters memberitakan, duta besar Belanda untuk PBB Karel juga adalah ketua komite sanksi Korea Utara dari Dewan Keamanan. Pada hari Jumat, Pompeo memberikan pengarahan informal kepada para duta dari 15 anggota Dewan Keamanan tentang denuklirisasi Korea Utara.

“Menlu Pompeo dengan jelas menyebutkan bahwa kita membutuhkan tindakan nyata (dari Korea Utara), hanya dengan tindakan nyata kita bersedia untuk memulai pembahasan (soal pelonggaran sanksi)”, demikian kata Karen di depan para wartawan.

Saat ini tidak jelas apasaja ‘tindakan nyata’ yang perlu dilakukan Korea Utara.

Selain itu, Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB, Nikky Haley pada hari Jumat itu juga memberikan peringatan kepada Korea Utara untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan komitmen denuklirisasi yang dibuat bersama. Dan mengatakan bahwa dunia, termasuk Tiongkok dan Rusia perlu terus menerapkan sanksi sampai Korea Utara memenuhi komitmennya.

Nikky Haley menuduh Tiongkok komunis dan Rusia telah menghambat tindakan yang dipromosikan oleh Amerika Serikat. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan penjualan tambahan produk minyak yang dimurnikan ke Korea Utara.

“Hari ini, kami memberi tekanan kepada Tiongkok komunis dan Rusia, meminta mereka untuk mematuhi (sanksi) dan menjadi penolong yang baik bagi kami dalam merealisasikan denuklirisasi” kata Haley, “Jika kita ingin melihat keberhasilan, kita harus melihat respon dari Ketua Kim (Jong-un), dan kita perlu untuk terus mempertahankan garis utama ini sampai hal itu terjadi”

Di depan para wartawan Haley mengatakan bahwa dalam lima bulan pertama tahun ini, ada 89 kasus pelanggaran sanksi minyak. Amerika Serikat memiliki bukti foto bahwa Korea Utara dan negara-negara asing melakukan transfer minyak dengan cara kapal ke kapal.

Menlu Pompeo mengatakan, termasuk pelanggaran sanksi lainnya yang harus dihentikan, yaitu penyelundupan batu bara Korea Utara, dan menindak masalah perekrutan tenaga kerja  asal Korea Utara di beberapa negara.

Pompeo menegaskan kembali bahwa meskipun ia ada kemajuan dalam pembicaraannya dengan pihak Korea Utara, tetapi ia jelas dibuat frustrasi oleh kurangnya tindakan konkrit dari rezim Pyongyang.

“Apa yang perlu kita saksikan ? Kita perlu melihat Ketua Kim (Jong-un) melakukan apa yang dia janji lakukan kepada dunia. Inilah fakta”

Media Jepang ‘Yomiuri Shimbun’ pada 16 Juli mengutip beberapa sumber berita dari Korea Selatan, AS dan Jepang melaporkan bahwa, Selama Pompeo berada di Pyongyang pada 6 – 7 Juli, ia telah memperingatkan Kim Yong-chol : “Toleransi yang diberikan Amerika Serikat  terbatas”.

Kepada Kim Yong-chol Pompeo mengatakan : “Info intelijen menunjukkan bahwa kalian sedang meningkatkan produksi uranium yang diperkaya dan menyembunyikan fasilitas nuklir dan sejumlah hulu ledak nuklir. Fasilitas pembuatan rudal di Hamhung sedang dalam pembangunan perluasan. Ini bukan hal yang menguntungkan bagi hubungan AS – DPRK”

Pada akhir bulan lalu, Pompeo mengatakan dalam sebuah sidang dengar pendapat di Kongres AS bahwa Korea Utara tetap menjadi ancaman bagi masyarakat internasional. Dia juga mengatakan bahwa Tiongkok komunis sampai batas tertentu telah melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara.

“Kami melihat bahwa Tiongkok komunis tidak bekerja sekeras 6 bulan  atau setahun yang lalu dalam hal mencegah pengiriman barang yang terkait sanksi PBB melewati perbatasan Tiongkok – Korea Utara.” (Sin/asr)