EpochTimesId – Provinsi Guangdong menerbitkan daftar proyek investasi pembangunan infrastruktur yang jumlahnya mencapai 480 miliar RMB, baru-baru ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh provinsi dan kota lainnya.
Dunia luar memperkirakan bahwa Tiongkok akan kembali ‘bermain dengan menggelontarkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur’. Kebijakan itu sebagai upaya dalam memompa pertumbuhan ekonominya yang sedang berada dalam situasi ketidakpastian, akibat perang dagang dengan Amerika Serikat.
Pemerintah Tiongkok menyediakan 4 triliun RMB (sekitar 8.200 triliun rupiah) untuk mendanai investasi infrastruktur baru.
Provinsi Guangdong baru-baru ini mempublikasikan ‘Pemberitahuan Rencana Investasi Tahun 2018 untuk Melengkapi Proyek-Proyek Infrastruktur Utama dalam Rangka Reformasi Struktural’. Dokumen yang isinya menyebutkan bahwa, pemerintah propinsi Guangdong dalam 6 tahun ke depan akan menginvestasikan dana sampai 480 miliar RMB untuk membangun 19 jalur KA cepat/jalur KA dalam kota.
Media Hongkong ‘Economic Daily’ melaporkan bahwa para pejabat di tingkat daerah yang menerima pemberitahuan tersebut bersorak gembira dan siap untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
Tidak hanya di Provinsi Guangdong, beberapa provinsi yang berada di timur dan tengah daratan Tiongkok juga antusias untuk ikut ambil bagian dalam ‘Rencana Proyek Pembangun 3 Tahun (2018 -2021)’ yang dicanangkan Kementerian Transportasi Tiongkok. Pemda tingkat propinsi dan kota berlomba mempercepat penyelesaian rencana guna diajukan kepada menteri.
Otoritas Beijing mengeluarkan sinyal mengenai rencana perubahan kebijakan moneter
Pada 20 Juli. Bank Sentral Tiongkok, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, Komisi Regulator Asuransi Tiongkok menerbitan peraturan baru dan kebijakan keuangan baru yang memberikan sinyal akan dilakukan pelonggaran keuangan yang lebih komprehensif.
Pada 23 Juli, Bank Sentral Tiongkok sedang merealisasikan fasilitas pinjaman jangka menengah satu tahunan yang berjumlah 502 miliar RMB yang terdiri dari dana segar berjumlah 332 miliar RMB dan dana pengembalian dari pinjaman 7 hari yang sudah jatuh tempo berjumlah 332 miliar RMB.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang memimpin pertemuan eksekutif Dewan Negara. Dia meminta jajarannya supaya menjaga stabilitas kebijakan ekonomi demi menghadapi lingkungan eksternal yang penuh ketidakpastian akibat perang dagang.
Menanggapi pernyataan Li Keqiang tersebut media ‘Securities Times’ menyebutkan bahwa pertemuan eksekutif Dewan Negara merilis sinyal pelonggaran keuangan.
Media ‘Bloomberg’ dalam sebuah analisis menyebutkan bahwa baru-baru ini Beijing meluncurkan serangkaian langkah-langkah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, ini berarti bahwa kebijakan deleveraging sudah akan ditinggalkan. Paling tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah kembali memilih pelonggaran keuangan untuk menggairahkan ekonomi demi mencapai tingkat pertumbuhan.
Pemerintah Tiongkok diperkirakan akan kembali mengucurkan dana investasi 4 triliun RMB. Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang diambil PKT baik ditingkat pusat maupun daerah ini dianggap sebagai langkah perubahan yang akan diterapkan pada ekonomi makro Tiongkok.
Beberapa orang berpikir bahwa ini menandakan bahwa Tiongkok sebentar lagi akan dilanda gelombang baru dalam investasi infrastruktur. Setelah dana 4 triliun dikucurkan maka ekonomi akan terangsang pertumbuhannya seperti yang terjadi pada tahun 2008.
Menurut media Hongkong ‘Economic Daily’ bahwa para industriawan di Tiongkok masih ramai menafsirkan kebijakan hasil konferensi ekonomi dewan negara Tiongkok. Penafsiran mereka cenderung dipusatkan pada masalah menekankan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang ekonomi riil dalam negeri, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih longgar.
Sedangkan laporan Reuters pada 27 Juli juga menkonfirmasikan tentang rencana otoritas keuangan Tiongkok akan mengucurkan dana untuk investasi infrastruktur, dan melonggarkan pembatasan pinjaman pemerintah daerah untuk membantu meringankan dampak perang dagang terhadap perekonomian.
Reuters mengutip ucapan dari 4 orang sumber yang akrab dengan kebijakan pemerintah memberitakan bahwa, efek dari kebijakan moneter akan memungkinkan kebijakan fiskal berperan lebih besar dalam mendukung perekonomian jangka pendek. Cara yang paling efektif dan mudah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur.
Sumber lain yang juga akrab dengan kebijakan pemerintah Tiongkok mengatakan, “Ini dapat mempercepat pengeluaran fiskal, dan investasi dalam beberapa proyek yang sedang dalam pembangunan pun akan dipercepat. Ini akan mendukung perekonomian.”
Perang dagang sangat memukul ekonomi, membuat Tiongkok panik
Alasan mengapa Beijing meluncurkan dana investasi infrakstruktur 4 triliun itu pertama karena rasa krisis yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, ekonomi Tiongkok telah merasakan sakit dari operasi deleveraging. Deleveraging mendorong biaya pinjaman perusahaan dan menyebabkan tertundanya proyek-proyek pemerintah.
Pertumbuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada semester pertama tahun ini turun ke level terendah, yakni 7,3 persen dari tingkat tahun lalu yang 21,1 persen.
Dunia luar percaya bahwa perang dagang telah memberikan bayangan tidak menguntungkan bagi perdagangan Tiongkok di waktu mendatang dan menimbulkan ancaman besar bagi pertumbuhan ekonominya. Kekhawatiran terjadi krisis ini bukanlah hal yang mudah untuk ditutup-tutupi oleh juru bicara PKT. Khususnya, eksportir Tiongkok paling terpukul.
Jika pertumbuhan ekonomi melambat tajam, yang pasti tingkat pengangguran akan naik dengan cepat.
Wen Xiaogang, seorang pengamat ekonomi mengatakan, PKT dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya, membuat senang rakyat Tiongkok yang saat ini hidup dalam lingkungan yang semakin penuh dengan ketidakpuasan terhadap PKT. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan segala cara.
Dana investasi infrastruktur untuk membangun jalur transportasi (rel KA berkecepatan tinggi, jalan bebas hambatan, jembatan dan lainnya) yang besarnya 4 triliun akan dikucurkan, meskipun hal itu akan membuat pemerintah daerah memikul beban utang lebih besar dan berat. Pada akhirnya otoritas berwenang akan terus bermain dengan mencetak uang, utang macet di-peti-es-kan, dan mengalihkan pikulan krisis kepada rakyat. Membiarkan rakyat Tiongkok yang menanggung. (Liu Yi/ET/Sinatra/waa)
