Pemerintahan Trump akan melakukan serangan di dunia maya (cyberspace) untuk mencegah musuh-musuh yang merugikan kepentingan AS, menurut strategi keamanan siber (cybersecurity) yang baru dirilis oleh Gedung Putih.
Tiongkok, khususnya, disebut karena terlibat dalam “spionase cyber yang memberi kekuatan ekonomi dan triliunan dolar dari pencurian kekayaan intelektual.”
Digambarkan sebagai kebijakan Gedung Putih yang pertama yang diungkapkan secara gamblang dalam 15 tahun, National Cyber Strategy (PDF) baru tersebut, yang telah ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 20 September, menguraikan empat pilar pokok: membela rakyat Amerika, tanah air, dan cara kehidupan Amerika; mendorong kemakmuran AS; menjaga perdamaian melalui kekuatan; dan memajukan pengaruh AS.
Serangan tersebut akan fokus pada perlawanan langsung, melalui serangan maya dan non maya yang ditujukan pada, pelaku-pelaku kejahatan, termasuk musuh-musuh strategis, negara-negara nakal, wilayah, dan jaringan kriminal, untuk mencegah agresi maya di masa depan. Contohnya termasuk penuntutan pengadilan dan sanksi-sanksi ekonomi.
Pemerintahan Trump juga bermaksud untuk memberdayakan departemen-departemen dan lembaga federal dengan otoritas hukum yang diperlukan dan sumber daya-sumber daya untuk mengatasi aktivitas kejahatan siber transnasional, termasuk “mengidentifikasi dan membongkar botnet, pasar gelap, dan infrastruktur lain yang digunakan untuk mengaktifkan kejahatan siber, dan memerangi spionase ekonomi.”
Botnet adalah sistem komputer dan perangkat yang terhubung ke internet yang telah diretas yang dapat dikontrol untuk tujuan terlarang, seperti melakukan serangan DDoS (Distributed Denial of Service), yang membanjiri target dengan lalu lintas yang luar biasa untuk menonaktifkan jaringan komputer.
Dalam strategi tersebut, empat negara: Rusia, Iran, Korea Utara, dan Tiongkok, diidentifikasi sebagai yang merongrong ekonomi dan demokrasi AS, mencuri kekayaan intelektual AS, dan menabur perpecahan dalam proses demokrasi Amerika.
Menurut data oleh Komisi tentang Pencurian Kekayaan Intelektual Amerika (juga dikenal sebagai Komisi IP), pencurian rahasia dagang telah membebani ekonomi AS $180 miliar hingga $540 miliar setiap tahun.
“Kita akan melakukan banyak hal dengan posisi menyerang, dan saya pikir lawan kita perlu tahu itu,” kata penasehat keamanan nasional John Bolton dalam briefing pada 20 September.
“Tangan-tangan kita tidak terikat, karena mereka telah ada di pemerintahan Obama.”
Pada bulan Agustus, pemerintahan Trump telah menghapus instruksi era Obama, yang dikenal sebagai kebijakan Presidential Policy Directive 20 (PPD-20), dimana telah menetapkan proses persetujuan menyeluruh bahwa militer harus mengarahkan jalannya untuk meluncurkan operasi-operasi peretasan, menurut Reuters.
Strategi cyber yang baru menyerukan langkah-langkah khusus untuk melindungi sistem-sistem jaringan pemerintah dan kontraktor. Misalnya, sistem manajemen risiko kontraktor akan ditinjau oleh pemerintah federal untuk tujuan menjaga informasi sensitif pemerintah yang dihosting di jaringan-jaringan kontraktor.
Jaringan AS telah diserang sebelumnya oleh entitas Tiongkok. Pada Juni 2015, Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) telah dibobol oleh serangan siber yang merusak data pribadi sekitar 4,2 juta karyawan federal saat ini dan sebelumnya. Menurut NBC News, tersangka utama di balik serangan tersebut adalah Tiongkok.
Pada bulan Juni 2018, kampanye peretasan yang diluncurkan dari komuter-komputer di Tiongkok telah membobol operator-operator satelit, kontraktor pertahanan, dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat dan Asia Tenggara.
Langkah lain yang tercantum dalam daftar Strategi Cyber tersebut adalah mengamankan rantai pasokan teknologi pemerintah dengan menciptakan “layanan bersama penilaian risiko rantai pasokan”, yang akan memungkinkan pembagian informasi yang lebih baik di antara departemen dan lembaga.
Pada bulan April, Komisi Tinjauan Keamanan dan Ekonomi AS-Tiongkok menemukan bahwa tujuh pemasok besar peralatan TI (Teknologi Informasi) AS ke pemerintah federal mendapati 51 persen komponen-komponen teknologinya berasal dari Tiongkok, yang menurut komisi tersebut menimbulkan risiko besar bagi keamanan nasional AS.
Pemerintah juga akan bekerja dengan sektor-sektor swasta untuk melindungi tujuh sektor utama AS: keamanan nasional, energi dan tenaga, perbankan dan keuangan, kesehatan dan keselamatan, komunikasi, teknologi informasi, serta transportasi.
Terakhir, Gedung Putih berusaha untuk bekerjasama dengan Kongres untuk memperbarui undang-undang yang terkait dengan kejahatan siber, termasuk “kemampuan-kemampuan penegakan hukum untuk secara sah mengumpulkan bukti yang diperlukan dari aktivitas kriminal, menghancurkan infrastruktur kriminal melalui putusan-putusan perdata, dan memaksakan konsekuensi yang sesuai pada para pelaku cyber yang jahat.”
Hanya dua hari sebelum rilis dari Gedung Putih tersebut, Pentagon telah merilis dokumennya sendiri yang menyerukan pendekatan proaktif dengan menggunakan semua sarana atau sumber daya yang tersedia untuk melawan ancaman siber dari Rusia dan Tiongkok. Departemen Pertahanan mengatakan akan terlibat dalam “kompetisi setiap hari tanpa henti untuk mempertahankan sarana militer AS dan untuk membela kepentingan AS.” (ran)
https://www.youtube.com/watch?v=rvIS2eUnc7M
