Epochtimes.id- Dugaan pelanggaran HAM keyakinan beragama yang dilakukan Pemerintahan Komunis Tiongkok terhadap muslim Uighur di wilayah otonom Xinjiang mendapat sorotan secara internasional.
Bahkan, jutaan muslim Uighur dimasukkan kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis Tiongkok setiap hari.
Ditambah lagi, sebagian mengaku disiksa. Perlakuan diskriminatif telah tersiar lama terhadap muslim Uighur terutama dalam melaksanakan ibadah dan ajaran agama Islam.
BACA JUGA : Horor Kecanggihan Teknologi yang Mengubah Komunis Tiongkok Menjadi Kediktatoran Distopia Digital
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini menyerukan agar Pemerintah Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah Tiongkok maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.
“Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia,” kata Jazuli dalam siaran persnya kepada wartawan.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama. Berbagai laporan NGO HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.
BACA JUGA : Kesaksian Etnis Uighur yang Lolos dari “Kamp Pendidikan Ulang” di Xinjiang
Menurut dia, dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Mandat itu membuat kita tidak boleh mendiamkan kezaliman antarumat manusia,” kata Jazuli.
Menurut Jazuli, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok. Hubungan yang baik itu, lanjut Jazuli, semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia, terlebih hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan (inlienable rights).
“Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dan tanggung jawab ini ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia,” pungkas Jazuli. (asr)
Video Rekomendasi :
Atau tonton juga yang ini :
