Epochtimes.id- Polandia mempertimbangkan pelarangan penggunaan produk Huawei oleh badan-badan publik. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat senior pemerintahan Polandia kepada Reuters, 13 Januari 2019. Ini menyusul penangkapan terhadap pejabat Huawei atas tuduhan terlibat operasi intelijen.
Pemerintah Polandia bahkan mempertimbangkan memperketat Undang-Undang agar pihak berwenang bisa membatasi ketersediaan produk dari perusahaan mana pun yang dianggap mengancam keamanan.
Sebelumnya, tak hanya menangkap seorang eksekutif Huawei berasal dari Tiongkok, Polandia turut menangkap seorang mantan pejabat keamanan Polandia atas tuduhan spionase.
Sejumlah pejabat dan nara sumber kepada Reuters pada 11 Januari 2019 menyebutkan, praktik spionase tersebut sebuah langkah yang dapat memicu kekhawatiran keamanan di Barat terkait peralatan telekomunikasi.
BACA JUGA : Eksekutif Huawei Ditangkap Otoritas Polandia Karena Terlibat Kegiatan Spionase
Seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas cybersecurity kepada Reuters mengatakan perubahan mendadak kebijakan Huawei tidak dapat dibenarkan setelah terjadinya penangkapan.
Namun dia mengatakan penggunaan produk perusahaan tersebut oleh lembaga negara dapat ditinjau ulang.
“Kami akan menganalisa, apakah keputusan kami dapat mencakup diakhirinya penggunaan produk Huawei,” kata Karol Okonski kepada Reuters.
“Kami tidak memiliki sarana hukum untuk memaksa perusahaan swasta atau warga negara untuk berhenti menggunakan produk perusahaan IT mana pun. Tidak dapat dikesampingkan bahwa kami akan mempertimbangkan perubahan legislasi yang akan memungkinkan langkah semacam itu,” tambahnya.
Seorang juru bicara untuk layanan keamanan Polandia mengatakan pada 11 Januari bahwa pejabat Polandia yang ditangkap oleh Badan Keamanan Internal Negara adalah bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat keamanan untuk peralatan yang digunakan oleh administrasi publik.
“(Dia) dulu bekerja untuk sejumlah lembaga publik, memegang posisi manajerial penting dan terhubung dengan lembaga yang melindungi keamanan internal,” katanya kepada TVP.
Sebagai langkah menghindari keterlibatan lebih jauh, Huawei mengatakan pada 12 Januari 2019 bahwa karyawan yang ditangkap secara resmi dipecat. Huawei menambahkan “dugaan tindakannya tidak ada hubungannya dengan perusahaan.”
Huawei adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Perusahaan tersebut menghadapi pengawasan ketat di Barat atas hubungannya dengan rezim Komunis Tiongkok. Huawei kini menghadapi tuduhan diprakarsai AS tentang alat perangkat mereka yang digunakan oleh Beijing untuk memata-matai.
Tidak ada bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ditambah dengan perusahaan tersebut telah berulang kali membantah segala tuduhan. Tetapi beberapa negara Barat telah membatasi akses Huawei ke pasar mereka.
Menteri Dalam Negeri Polandia, Joachim Brudzinski, mengimbau kepada Uni Eropa dan NATO untuk bekerjasama bersikap apakah akan mengeluarkan Huawei dari pasar Uni Eropa.
“Kami sedang mendorong negara-negara (UE dan NATO) tentang sikap bersama,” kata Okonski kepada Reuters merujuk pada generasi baru infrastruktur telekomunikasi 5G.
Huawei resmi dilarang di sejumlah negara. Amerika Serikat telah melarang militer dan lembaga pemerintah menggunakan atau membeli peralatan dari Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya. Bahkan, Huawei secara efektif diblokir dari pasar domestik.
Australia melarang Huawei menyediakan teknologi 5G pada Agustus 2018, dengan alasan risiko keamanan. Senada dengan Australia, Selandia Baru turut melarang pada November lalu. Bahkan, Jepang melarang Huawei dari kontrak resmi pada Desember tahun lalu.
Di Inggris, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu, BT mengatakan pada Desember 2018 bahwa mereka tidak akan menggunakan Huawei untuk jaringan 5G yang akan mendatang. Perusahaan Inggris tersebut akan menyingkirkan Huawei dari inti jaringan 4G dan 3G. (asr)
Oleh Anna Koper & Justyna Pawlak. Staf Epoch Times, Cathy He turut berkontribusi pada artikel ini.
Video Rekomendasi :
https://www.youtube.com/watch?v=8upq6ZW3sYQ
