EpochTimesId — Parlemen Uni Eropa menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap tokoh-tokoh kunci di rezim otoriter sosialis Venezuela. Parlemen UE diantaranya mendesak pembekuan aset dan pembatasan pergerakan mereka, serta terhadap keluarga mereka.
Anggota parlemen Eropa yang berkantor di Strasbourg memberikan suara melalui resolusi baru pada 28 Maret 2019. Pemungutan suara yang juga menyatakan bahwa UE harus menyediakan dana darurat untuk negara-negara tetangga yang menerima banyak pengungsi dari Venezuela.
Mereka mengesahkan langkah itu sebagai Kelompok Kontak Internasional yang didukung Brussels di Venezuela (Brussels-backed International Contact Group on Venezuela), yang dibentuk untuk membantu menemukan jalan menuju pemilihan umum baru di negara yang dilanda krisis, bertemu untuk kedua kalinya di Ekuador.
Langkah terbaru ini datang bersamaan ketika Uni Eropa mengutuk kehadiran personil militer Rusia di Venezuela. Juru bicara Komisi Eropa menuduh Moskow mendatangkan ke-tidak-stabil-an baru di kawasan itu.
Eropa telah berjuang untuk menyepakati kebijakan garis-keras dan bersatu, tentang bagaimana menghadapi rezim Nicolás Maduro di tengah-tengah perpecahan dalam blok Eropa tentang apakah akan terlibat dalam urusan internal negara asing.
Dalam resolusi 28 Maret, yang dimenangkan oleh 310 suara melawan 120 suara menolak, Parlemen Uni Eropa menyampaikan teguran ke ibukota Uni Eropa yang belum mengakui pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela yang sah.
Ini akan mendorong mereka untuk ‘melakukan hal yang mendesak’ dan meminta negara-negara anggota untuk mempertimbangkan sanksi baru terhadap anggota rezim Maduro untuk meningkatkan tekanan terhadap Caracas.
Resolusi itu menyerukan sanksi tambahan yang menargetkan aset otoritas negara tidak sah di luar negeri. Serta orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan penindasan hak asasi manusia di Venezuela.
Anggota parlemen Eropa juga melemparkan gagasan ‘konferensi donor internasional’ dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan yang luas untuk rekonstruksi dan transisi menuju demokrasi di Venezuela.
Pada 27 Maret 2019, Komisi Uni Eropa mengumumkan anggaran darurat senilai AS$ 56 juta untuk upaya bantuan tambahan di negara itu, terutama menargetkan kelompok-kelompok rentan seperti kaum muda, orang tua, dan ibu melahirkan.
Parlemen Uni Eropa juga mengkritik keefektifan Kelompok Kontak Internasional, yang bertemu untuk pertama kalinya di Uruguay pada bulan Februari 2019. Parlemen mengatakan, menyesali kurangnya hasil nyata dari kelompok kontak sejauh ini.
Kelompok itu bertemu untuk kedua kalinya pada 27 Maret 2019, yang dihadiri delapan negara Eropa, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris, bersama-sama dengan negara-negara Amerika Selatan, Bolivia, Kosta Rika, Ekuador, dan Uruguay.
Kepala urusan luar negeri Brussel, Federica Mogherini, yang memimpin Sidang itu, mengatakan, “Saya memuji upaya penerimaan kawasan, termasuk Ekuador, yang telah menerima jutaan pengungsi dan migran Venezuela, dan solidaritas penuh kami.”
“Kami telah bekerja sama dengan baik dan kami akan melanjutkan upaya bersama kami dengan tujuan membantu rakyat Venezuela menemukan solusi yang damai dan demokratis,” ujar Mogherini.
Namun, pertemuan itu dibayangi oleh pengumuman bahwa hampir 100 tentara Rusia telah mendarat di Caracas dan turun dari pesawat militer. Moskow mengakui kehadiran mereka di Venezuela. Juru bicara kementerian luar negeri Rusia mengatakan mereka ditugaskan dengan implementasi praktis ketentuan-ketentuan perjanjian kerja sama bilateral militer-teknis.
Menanggapi tindakan tersebut, juru bicara Komisi mengatakan situasi di Venezuela sangat terpolarisasi.
“Semua tindakan dan gerakan yang semakin meningkatkan ketegangan hanya akan menciptakan lebih banyak hambatan bagi resolusi yang dimiliki secara damai, demokratis, dan dimiliki Venezuela terhadap krisis ini.” (NICK GUTTERIDGE/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
