oleh Wu Ying
Pada Rabu (3/4/2019) lebih dari 40 orang anggota parlemen dari parta partai mengirim surat kepada pejabat senior pemerintah Trump yang berisikan penuntutan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia Muslim yang dilakukan komunis Tiongkok. Objek pelaksanaannya termasuk pejabat senior komunis Tiongkok (Chen Quanguo) dan perusahaan Tiongkok.
Reuters melaporkan bahwa lebih dari 40 orang anggota parlemen dari 2 partai AS pada hari Rabu menandatangani surat yang ditujukan kepada Menlu Mike Pompeo, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross.
Surat itu menyatakan bahwa rezim komunis Tiongkok melakukan tindakan yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di bagian barat Provinsi Xinjiang.
Parlemen AS mendesak pihak berwenang AS memperkuat kontrol ekspor untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak menjadi kaki tangan komunis Tiongkok baik secara langsung atau tidak langsung dalam membantu komunis Tiongkok melakukan penindasan terhadap warga di Xinjiang.
Anggota parlemen yang berpartisipasi dalam penandatanganan surat tersebut termasuk Senator Republik Marco Rubio dan anggota Kongres Chris Smith, Senator Demokrat Bob Menendez dan Anggota Kongres James McGregor dan lainnya.
Dalam surat itu, anggota parlemen mendesak pemerintah AS untuk mempercepat pemberlakuan sanksi terhadap Chen Quanguo, Sekretaris Komite Partai Daerah Otonomi Xinjiang Uygur dan anggota Politbiro beserta pejabat komunis Tiongkok lainnya yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia serius.
Selain itu, anggota parlemen meminta kepada pemerintah untuk memperkuat pengungkapan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar, sehingga investor dapat memahami apakah perusahaan-perusahaan Tiongkok di pasar modal AS juga ikut konspirasi untuk melanggar hak asasi manusia.
Surat itu secara khusus menyinggung perusahaan Hikvision dan Dahua Technology yang memproduksi peralatan audiovisual. Komunis Tiongkok telah menggunakan produk peralatan dari 2 perusahaan tersebut untuk memantau rakyat Tiongkok.
“Kita kecewa karena sampai saat ini pemerintah belum memberlakukan sanksi terhadap komunis Tiongkok atas pelanggaran HAM yang sistematis dan terus menerus berlangsung di Xinjiang, tulis seorang anggota parlemen dalam surat itu. Meskipun kami menyambut gembira kutukan keras terhadap penindasan komunis Tiongkok di Xinjiang yang telah disampaikan oleh Wapres. Mike Pence dan pejabat lainnya. Namun hanya berupa kutukan verbal saja kita nilai masih belum cukup,” demikian parlemen AS.
Pakar PBB mengatakan bahwa komunis Tiongkok di Xinjiang telah menangkap lebih dari 1 juta orang warga etnis Uighur, warga Muslim lainnya dan menjebloskan mereka ke dalam pusat-pusat penahanan.
Sekarang semakin banyak negara-negara Barat dan organisasi hak asasi manusia mengutuk komunis Tiongkok atas tindakan melanggar HAM. Tetapi komunis Tiongkok membantah bahwa pusat-pusat penahanan ini adalah pusat pelatihan kejuruan.
Sejak akhir tahun lalu, pemerintahan Trump telah mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan sanksi pada pejabat Tiongkok yang terlibat langsung dalam pelanggaran, termasuk Chen Quanguo, meskipun Beijing pernah menyatakan penentangan.
Pemerintah federal AS dapat menjatuhkan sanksi pada individu dan entitas yang melanggar hak asasi manusia di negara-negara di seluruh dunia di bawah undang-undang ‘Global Magnitsky Ac’, membekukan aset mereka di Amerika Serikat, mengeluarkan larangan bepergian, dan melarang warga Amerika Serikat berdagang dengan mereka. (Sin/asr)
Video Rekomendasi :
