Cathy He
Kesalahan penanganan dan disinformasi rezim komunis Tiongkok seputar pandemi telah meningkatkan kembali ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok. Sembari menyoroti kampanye berkelanjutan pemerintahan Trump melawan Beijing, perlawananan itu di berbagai bidang dari perdagangan hingga keamanan nasional.
Gangguan pandemi pada rantai pasokan global telah mempercepat inisiatif suatu pemerintahan untuk mengurangi ketergantungan manufaktur pada Tiongkok.
Sementara itu, serangkaian langkah-langkah lain di seluruh lembaga pemerintah Amerika Serikat memerangi keamanan dan ancaman lain yang ditimbulkan oleh rezim Tiongkok, juga akan terjadi di masa depan.
Presiden Donald Trump mengambil “pendekatan Amerika Serikat yang menyeluruh” untuk mengatasi tantangan Komunis Tiongkok, sebagaimana diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Morgan Ortagus kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Morgan Ortagus berkata : “Pandemi ini telah menyoroti betapa benarnya, saya kira, Presiden Donald Trump sejak ia mulai berkampanye untuk jabatannya pada tahun 2015 mengenai perlunya melindungi perbatasan kita, untuk membawa produksi yang penting kembali ke Amerika Serikat, yang penting bagi Amerika Serikat, untuk memiliki hubungan timbal balik di seluruh dunia, untuk memiliki lapangan yang sama. Dan itulah yang kita minta dalam hubungan dengan Tiongkok — apakah itu dalam perdagangan, atau apakah itu bekerja pada pandemi ini, atau masalah keamanan nasional. ”
Presiden Donald Trump dan pejabat senior pemerintahan meningkatkan kritik terhadap kerahasiaan rezim Tiongkok terhadap wabah virus, sementara pemerintahan Amerika Serikat melakukan penyelidikan terhadap asal virus.
Presiden Donald Trump mengatakan bahwa tarif akan menjadi “hukuman pamungkas” untuk Beijing, meskipun pejabat Gedung Putih mengindikasikan mereka tidak mempertimbangkan langkah-langkah hukuman terhadap rezim Tiongkok.
“Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita dapat memutus seluruh hubungan,” kata Donald Trump kepada Fox Business pada tanggal 14 Mei 2020.
Donald Trump menambahkan: “Sekarang, jika anda memutus seluruh hubungan, apa yang akan terjadi? Anda akan menghemat 500 miliar dolar AS jika anda memutuskan seluruh hubungan,” merujuk pada defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok.
Bersikeras
Washington dalam beberapa tahun terakhir mengambil garis keras terhadap masalah-masalah Tiongkok. Tetapi pandemi telah “meningkatkan” upaya di daerah-daerah tertentu, kata Walter Lohman, direktur Pusat Studi Asia di Heritage Foundation, lembaga pemikir yang berbasis di Washington, seperti dikutip The Epoch Times.
Pandemi menempatkan masalah kerentanan rantai pasokan Amerika Serikat — terutama obat-obatan dan persediaan medis— “depan dan pusat,” kata Walter Lohman.
Menurut Reuters, Pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang mencari cara untuk memacu perusahaan untuk memindahkan sumber dan manufaktur dari Tiongkok.
Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow pada bulan April 2020 melayangkan gagasan membantu perusahaan Amerika Serikat pindah dari Tiongkok dengan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, caranya dengan mengembalikan seluruh biaya pengeluaran modal yang terkait dengan hengkang dari Tiongkok.
Di sisi perdagangan, Donald Trump minggu lalu mengatakan ia “sangat tercabik” dengan fase-satu kesepakatan dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang tercapai pada bulan Januari.
Donald Trump mengatakan kepada Fox News bahwa pandemi telah mengubah pandangannya mengenai masalah ini sejak penandatanganan fase-satu kesepakatan dagang, menambahkan bahwa ia “mengalami kesulitan yang amat sangat dengan Tiongkok.”
Di bawah kesepakatan itu, rezim komunis Tiongkok setuju untuk membeli tambahan 200 miliar dolar AS produk dan jasa Amerika Serikat, yang mencakup barang pertanian, selama dua tahun. Sementara kedua belah pihak selama panggilan telepon baru-baru ini, sepakat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan dagang tersebut, data perdagangan untuk kuartal pertama menunjukkan Tiongkok berada jauh di belakang langkah yang diperlukan untuk memenuhi target pembeliannya.
Awal minggu ini, pemerintah mengarahkan Federal Retirement Thrift Investment Board – badan independen yang mengawasi dana pensiun karyawan federal dan anggota militer — untuk menghentikan rencana berinvestasi pada perusahaan Tiongkok yang menimbulkan masalah keamanan nasional dan hak asasi manusia.
Federal Retirement Thrift Investment Board pada tahun 2017 memutuskan untuk mengubah strategi investasinya sebesar 40 miliar dolar AS dana internasional untuk melacak indeks yang mencakup saham berbasis di perusahaan Tiongkok di bawah pengawasan di Washington. Di antara perusahaan Tiongkok itu adalah Hangzhou Hikvision Teknologi Digital, yang ditempatkan dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat tahun lalu, Dikarenakan teknologi Hangzhou Hikvision Teknologi Digital digunakan untuk menindas Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang barat Tiongkok, juga perusahaan pesawat terbang dan avionik Aviation Industry Corporation of China, yang memasok senjata ke militer Tiongkok.
Dalam surat dari Kudlow dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O’Brien kepada Menteri Tenaga Kerja Eugene Scalia pada hari Senin menyatakan menentang langkah investasi tersebut, para pejabat mengutip “risiko ekonomi yang bermakna dan tidak perlu” untuk berinvestasi di perusahaan Tiongkok. Para pejabat mencatat “kemungkinan sanksi di masa depan akan dihasilkan dari tindakan bersalah pemerintah Tiongkok” sehubungan dengan penyebaran Coronavirus yang mematikan.
Langkah ini akan mulai berlaku akhir tahun ini, tetapi Federal Retirement Thrift Investment Board mengumumkan pada tanggal 13 Mei akan tanpa batas waktu menunda rencana itu.
Tekanan pemerintah dalam hal ini mengisyaratkan “tembakan peringatan” untuk rezim Tiongkok, kata Stephen Moore, seorang ekonom dan mantan penasihat kampanye Donald Trump, kepada NTD, afiliasi dari The Epoch Times.
Stephen Moore berkata : “Ada perasaan nyata bahwa Amerika Serikat harus lebih menghukum Tiongkok atas apa yang telah terjadi dengan COVID…yang sedemikian menghancurkan Amerika Serikat.”
Donald Trump juga mengindikasikan pada tanggal 14 Mei bahwa pemerintahannya terlihat “amat sangat” mewajibkan perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat untuk mematuhi aturan akuntansi Amerika Serikat. Saat ini, rezim memblokir regulator Amerika Serikat untuk memeriksa kertas audit perusahaan Tiongkok, dengan mengatakan kertas audit perusahaan Tiongkok mengandung “rahasia negara.”
Namun, Donald Trump mencatat akan ada kelemahan dengan pendekatan ini.
Trump berkata : “Katakanlah kita melakukan itu dengan benar. Jadi apa yang akan rezim Tiongkok lakukan? Rezim Tiongkok akan memindahkan listing perusahaannya ke London atau tempat lain.”
Fokus Teknologi
Walter Lohman mengatakan ia berharap pemerintah Amerika Serikat terus memperketat aturan transfer teknologi sensitif ke Tiongkok.
Kementerian Perdagangan Amerika Serikat baru-baru ini, merilis aturan untuk membuat perusahaan Amerika Serikat lebih sulit mengekspor jenis teknologi canggih tertentu ke Tiongkok yang mungkin membantu militer Tiongkok.
Aturan tersebut mengharuskan perusahaan Amerika Serikat untuk mendapatkan izin untuk menjual item tertentu — termasuk peralatan produksi semikonduktor dan sensor — untuk perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang mendukung militer Tiongkok, walaupun barang-barang itu untuk penggunaan sipil.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan teknologi Tiongkok tetap berada di bawah tekanan pengawasan dari Amerika Serikat atas risiko keamanan nasional Amerika Serikat.
Sejak terakhir bulan Mei, sejumlah perusahaan Tiongkok, termasuk raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei, masuk daftar hitam untuk berbisnis dengan perusahaan Amerika karena masalah keamanan atau pelanggaran hak asasi manusia.
Komisi Komunikasi Federal bulan lalu memulai langkah-langkah untuk melarang tiga perusahaan telekomunikasi yang dikendalikan oleh Tiongkok beroperasi di Amerika Serikat, dengan alasan risiko keamanan yang berasal dari kekhawatiran bahwa tiga perusahaan tersebut tunduk pada pengaruh Komunis Tiongkok.
Komisaris Komisi Komunikasi Federal, Brendan Carr baru-baru ini mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Komisi Komunikasi Federal sedang melakukan peninjauan terhadap semua perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat.
Dorongan Kongres AS
Secara terpisah, Kongres semakin vokal dalam mengambil sikap menentang rezim Tiongkok, dengan kampanye yang meningkat dipelopori oleh anggota parlemen Partai Republik untuk meminta pertanggungjawaban Beijing atas krisis kesehatan global.
Berbagai rencana undang-undang diperkenalkan untuk melakukan ini, termasuk undang-undang yang akan melucuti Tiongkok dari perlindungan kekebalan berdaulat sehingga dapat dituntut di pengadilan Amerika Serikat, menjatuhkan sanksi pada rezim Tiongkok, dan mengurangi rantai pasokan ketergantungan pada Tiongkok.
Anggota parlemen juga mengajukan inisiatif yang menargetkan perusahaan teknologi Tiongkok, termasuk rencana untuk melarang karyawan federal menggunakan platform teknologi di bawah pengaruh Partai Komunis Tiongkok, seperti Tencent, Alibaba, dan Baidu.
Sementara itu, penyusupan rezim Tiongkok ke dalam kampus-kampus mulai dilakukan peningkatan pengawasan.
Pemeringkatan Partai Republik dari tujuh komite DPR AS pada awal bulan Mei mendesak Menteri Pendidikan Betsy DeVos untuk informasi investasi Beijing di perguruan tinggi Amerika Serikat yang memajukan tujuan strategis dan propaganda rezim Tiongkok.
Anggota parlemen mencatat bahwa program kebudayaan yang didanai Beijing, seperti Institut Konfusius berfungsi sebagai kendaraan untuk mempromosikan propaganda Beijing kepada mahasiswa Amerika Serikat, serta “tempat berkumpul bagi agen-agen intelijen Tiongkok.”
Pekan lalu DPR AS dari Republikans meluncurkan gugus tugas baru untuk memerangi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok. Ke-15 anggota “Gugus Tugas Tiongkok” akan merilis laporan pada akhir tahun ini yang membahas masalah-masalah seperti pengaruh operasi Beijing di lembaga akademik Amerika Serikat. Termasuk, upaya Beijing untuk mendapatkan keunggulan teknologi atas Amerika Serikat, dan penanganan Beijing pada awal wabah.
Ketua Komite Luar Negeri DPR AS Michael McCaul, yang memimpin gugus tugas mengatakan : “Kerahasiaan Coronavirus oleh Partai Komunis Tiongkok adalah satu lagi peringatan untuk ancaman Partai Komunis Tiongkok yang berkembang pada dunia.”
Michael McCaul juga berkata : “Kita tidak hanya harus meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok atas perannya dalam penyebaran Coronavirus, Amerika Serikat harus mengambil tindakan berani untuk mengatasi agenda Partai Komunis Tiongkok yang bersifat memfitnah dan lebih baik bersaing dengan Tiongkok di panggung dunia.” (Vv)
Video Rekomendasi :
