oleh Alex Newman
Para pejabat dan ahli memperingatkan adanya ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh Beijing yang terlalu besar dalam organisasi internasional, bagian agenda “pemerintahan global” milik Beijing.
Dengan daftar baru elit negara Komunis Tiongkok dalam posisi kepemimpinan PBB dan di luarnya, para kritikus menyerukan tindakan nyata untuk mengendalikan Beijing.
Pejabat Komunis Tiongkok memang sudah memimpin berbagai badan dan organisasi global yang kuat.
Dari 15 badan khusus PBB, misalnya, empat badan berada di bawah kepemimpinan pejabat Tiongkok — dan itu hanyalah yang tampak di permukaan.
Setidaknya satu mantan pejabat senior dalam pemerintahan Donald Trump, mantan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Organisasi Internasional Kevin Moley, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa pengambilalihan yang sedang berlangsung ini mewakili “ancaman eksistensial terbesar bagi AS sejak berdiri.”
“Ini pertarungan hidup kita. Ini adalah perjuangan antara peradaban Barat dengan Partai Komunis Tiongkok,” tambah Kevin Moley.
Laporan baru oleh Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok, yang dirilis pada bulan April, menunjukkan bahwa cengkeraman rezim Tiongkok pada lembaga-lembaga internasional adalah semakin ketat.
“Sejak Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok mulai melacak pejabat dari Republik Rakyat Tiongkok melayani posisi kepemimpinan di organisasi internasional, pengaruh Beijing tumbuh pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas pendanaan dan pembuatan kebijakan dengan cakupan masalah penting yang luas. Bertolak belakang dengan Standar Perilaku Pegawai Internasional, para pejabat Tiongkok yang memimpin badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memanfaatkan posisi itu untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok,” kata Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah pernyataan.
Melalui pengaruhnya yang berkembang di PBB dan organisasi internasional lainnya, Beijing mengejar kepentingannya sendiri, yang mencakup termasuk pengaruh dan kendali global yang lebih besar, menurut Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok.
“Tiongkok terus mempromosikan posisi yang mendukung kepentingan dan pandangan Beijing, seperti tata kelola internet, standar teknis untuk
teknologi yang muncul, dan pembangunan ekonomi yang mengesampingkan masalah hak asasi manusia,” kata Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok dalam pernyataan.
Para ahli dan pejabat yang berbicara dengan The Epoch Times, memperingatkan bahwa laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok tidak menangkap masalah sepenuhnya. Kongres dan pemerintah AS harus mengambil tindakan.
Kendali Beijing Terhadap Pejabat Tiongkok di PBB
Para ahli mengatakan warganegara Tiongkok yang memimpin organisasi internasional terutama adalah bermasalah mengingat harapan Partai Komunis Tiongkok agar mereka setia mutlak kepada Partai Komunis Tiongkok.
Ambil contoh, pejabat Tiongkok Meng Hongwei, adalah presiden badan penegak hukum global Interpol dan mantan Wakil Menteri Keamanan Masyarakat Tiongkok. Ia ditangkap oleh rezim Tiongkok saat dalam perjalanan ke Tiongkok pada akhir tahun 2018. Di antara dugaan kejahatannya adalah tidak mematuhi permintaan Komunis Tiongkok.
Paling tidak seorang pejabat Tiongkok mengumbar kesombongan di televisi Tiongkok mengenai cara para pejabat Tiongkok memanfaatkan pengaruhnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan tujuan Partai Komunis Tiongkok.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepala Departemen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Wu Hongbo mengumbar kesombongan di CCTV penyiaran Komunis Tiongkok bahwa ia memanfaatkan posisinya agar polisi PBB menyingkirkan Presiden Kongres Uighur Dunia Dolkun Isa dari sebuah seminar di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai kepala suatu kelompok pembangkang yang membela penentuan nasib sendiri untuk Uyghur di wilayah Xinjiang Tiongkok, Dolkun Isa telah ditargetkan oleh Komunis Tiongkok.
“Kita harus sangat membela kepentingan ibu pertiwi,” Wu Hongbo menjelaskan disambut oleh tepuk tangan para hadirin.
Ancaman
Kevin Moley memperingatkan : “Saya merasa seperti Paul Revere, mengatakan‘ Inggris datang, Inggris datang,’ tetapi sungguh, orang Tiongkok sudah ada di sini.” Dalam sebuah wawancara telepon dengan The Epoch Times, Kevin Moley memperingatkan.
Kevin Moley juga menjabat sebagai Perwakilan Permanen Amerika Serikat untuk PBB dari tahun 2001 hingga 2006. Kevin Moley mengatakan banyak media dan banyak kelas politik meremehkan atau mengabaikan bahaya tersebut.
Menunjuk pada kamp konsentrasi untuk Uyghur di Xinjiang, Kevin Moley membandingkan situasi tersebut dengan akhir tahun 1930-an, saat para pemimpin dunia menutup mata terhadap pelanggaran di bawah pimpinan Nazi Adolf Hitler.
Kevin Moley berkata bahwa para pejabat penting di Kementerian Luar Negeri meregang kembali ke pemerintahan Obama dan bahkan sebelumnya telah “terlibat dalam apa yang telah terjadi.”
Menunjuk pada penggunaan “praktik korupsi” oleh Beijing untuk mengambilalih badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya, Kevin Moley mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menanggapi dengan tepat.
“Ini bukan hanya lapangan bermain yang tidak seimbang. Amerika Serikat sepenuhnya telah kalah senjata dan kalah suara,” kata Kevin Moley.
Laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok terbaru hanya merupakan puncak gunung es, Kevin Moley melanjutkan.
“Orang Tiongkok juga membanjiri badan-badan ini dengan magang dan konsultan,” klaim Kevin Moley.
Misalnya, di Montreal, kata Kevin Moley, pihak berwenang Kanada tidak dapat melacak agen-agen Tiongkok yang beroperasi di lembaga internasional.
Beijing juga “membanjiri” Organisasi Kesehatan Dunia dengan petugas magang dan profesional junior, semuanya — tidak seperti orang Amerika Serikat dan warganegara negara-negara Barat lainnya — berada di bawah kendali langsung pemerintah Tiongkok.
“Tiongkok benar-benar telah membanjiri sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan orang-orang Tiongkok,” kata Kevin Moley. Beberapa sumber orang dalam di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memastikan kepada The Epoch Times bahwa fenomena ini ada di PBB.
Kevin Moley menjelaskan bahwa hal ini berisiko bagi banyak regulasi dan otoritas penetapan standar global dikendalikan oleh Beijing di sektor-sektor mulai dari telekomunikasi hingga penerbangan global.
“Tujuan Tiongkok adalah menggunakan hal ini untuk memberi manfaat bagi Tiongkok, memajukan tujuan Tiongkok, dan memperluas kendali Tiongkok,” kata Kevin Moley, mengutip inisiatif Belt and Road Tiongkok (juga dikenal sebagai One Belt, One Road) untuk menggambarkan apa yang terjadi di tingkat global.
“Tiongkok menciptakan jaringan infrastruktur untuk melakukan pengaruh perdagangan, dan Tiongkok merusak negara-negara di sepanjang Sabuk dan Jalan Tiongkok,” Kevin Moley.
Mengizinkan Beijing untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia adalah suatu “kesalahan yang kritis,” debat Kevin Moley.
Beijing sedang mengeksploitasi sistem internasional untuk mendapatkan keunggulan daya saing ekonomi terhadap Amerika Serikat, kata Kevin Moley.
Kevin Moley berkata : “Produk terpenting Amerika Serikat adalah kekayaan intelektual…produk terpenting Tiongkok adalah juga kekayaan intelektual Amerika Serikat.”
Ancaman Beijing mencakup semuanya. “Ini adalah persaingan kebudayaan, militer dan ekonomi. Tiongkok ingin mengalahkan Barat di segala bidang, termasuk dalam hal nilai-nilai,” kata Kevin Moley.
Kevin Moley mengatakan bahwa selama ia bertugas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, hanya segelintir orang yang dapat ia andalkan dan percaya sepenuhnya mengenai masalah Tiongkok.
Badan-Badan PBB di Bawah Kendali Beijing
Hampir sepertiga dari semua badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa kini dipimpin oleh seorang pejabat komunis Tiongkok dalam jabatan teratas, laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok menunjukkan.
Hal ini mencakup Uni Telekomunikasi International, yang dijalankan oleh Zhao Houlin sejak tahun 2015.
Sebelum bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zhao Houlin bekerja di Kementerian Pos dan Telekomunikasi Tiongkok, yang kini menjadi bagian Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.
Uni Telekomunikasi International adalah organisasi penting dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banyak pemerintah membela memberikan kekuasaan yang besar bagi Uni Telekomunikasi International untuk Internet.
Saat Zhao Houlin ditanya oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap Mengenai badan sensor Beijing, ia menepisnya.
“Kami [di Uni Telekomunikasi International] tidak memiliki interpretasi yang biasa mengenai arti sensor,” kata Zhao Houlin seperti dikutip.
Badan PBB lainnya di bawah kendali Beijing adalah Organisasi Penerbangan Sipil International, yang berupaya mengawasi perjalanan udara dan industri penerbangan global.
Dipimpin oleh Liu Fang, yang karirnya dimulai di Kementerian Penerbangan rezim Tiongkok, Organisasi Penerbangan Sipil International menjadi terkenal karena permusuhannya terhadap Taiwan yang memiliki peraturan sendiri dan mengusulkan pajak internasional untuk perjalanan udara.
Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Keuangan Beijing Li Yong.
Badan yang dipermalukan itu telah kehilangan banyak anggota pemerintahan Barat setelah Organisasi Pengembangan Industri mendanai investasi di rezim diktator Kuba dan Iran.
Li Yong, yang menjalankan Organisasi Pengembangan Industri, sering membela dan mempromosikan perusahaan Tiongkok seperti Huawei, dengan mesin propaganda Beijing memperkuat retorika dan mengklaim bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung hal tersebut.
Organisasi Pangan dan Pertanian yang berbasis di Roma adalah badan terbaru yang jatuh dalam kendali Beijing, di mana dipimpin oleh Qu Dongyu musim panas lalu.
Menurut laporan media, Beijing mengandalkan suap dan ancaman untuk mengamankan pos yang berpengaruh.
Organisasi Pangan dan Pertanian membentuk kebijakan pertanian di seluruh dunia dan mendistribusikan bantuan makanan.
Komunis Tiongkok juga menyombongkan diri bahwa Partai Komunis Tiongkok memainkan “peran penting” dalam menciptakan Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang secara luas disebut-sebut oleh para pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “rencana utama untuk kemanusiaan.”
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga menyombongkan diri mengenai “penyelarasan Inisiatif Belt dan Road Komunis Tiongkok dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”
Pos-Pos PBB Lainnya
Jabatan kepemimpinan kuat lainnya mencakup Liu Zhenmin, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Ekonomi dan Sosial PBB sejak tahun 2017. Liu Zhenmin mengambilalih jabatan tersebut dari pejabat Tiongkok lainnya yang menduduki posisi tersebut sebelum Liu Zhenmin.
Sebelumnya Liu Zhenmin menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Secara terpisah, Xu Haoliang menjabat sebagai Asisten Sekretaris Jenderal untuk Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah badan dengan sejarah meningkatkan rezim komunis.
Kembali ke tahun 1980-an, misalnya, dengan kedok “pembangunan,” Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu sekutu Beijing di Pyongyang membangun pabrik semikonduktor yang digunakan rezim Korea Utara untuk memproduksi komponen rudal.
Xue Hanqin menjabat sebagai Wakil Presiden Mahkamah Internasional, badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini, yang menggambarkan dirinya sebagai “Pengadilan Dunia,” diciptakan untuk menyelesaikan perselisihan antar pemerintah.
Perwakilan Beijing juga bertugas di posisi kepemimpinan wakil.
Liu Jian, misalnya, menjabat sebagai ilmuwan kepala dan direktur pelaksana divisi ilmu pengetahuan untuk badan yang dikenal sebagai Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu organisasi yang membantu membentuk kebijakan lingkungan hidup di seluruh dunia.
Para pejabat Tiongkok telah menjadi pendukung utama pengurangan emisi CO2 di negara-negara Barat, sementara emisi Tiongkok sendiri terus tumbuh.
Hingga tahun 2018, pejabat Tiongkok Tang Qian menjabat sebagai asisten Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), dan dinominasikan oleh Beijing untuk mengambilalih seluruh badan tersebut, meskipun akhirnya tawaran tersebut gagal. Bos Tang Qian adalah Irina Bokova, putri seorang politisi komunis Bulgaria terkenal.
UNESCO memainkan peran besar dalam kebijakan pendidikan global, membantu membentuk pikiran miliaran anak.
Pada tahun 2018, saat Tang Qian dalam perjalanan tidak dipekerjakan, kepala baru UNESCO Audrey Azoulay, seorang sosialis Prancis, menunjuk pejabat komunis Tiongkok Qu Xing menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal UNESCO. Tang Qian tidak tercantum dalam laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok.
Di Organisasi Kesehatan Dunia, yang dikritik selama pandemi ini karena membeo poin pembicaraan Beijing, pejabat Tiongkok Ren Minghui bertindak sebagai asisten Direktur Jenderal untuk “cakupan kesehatan universal.”
Sebelum digantikan oleh Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang didukung oleh Beijing, Organisasi Kesehatan Dunia dipimpin oleh Margaret Chan, mantan pejabat Hong Kong yang setia kepada Beijing.
Mengutip skandal COVID-19, Donald Trump baru-baru ini mengecam Organisasi Kesehatan Dunia sebagai “sangat Tiongkok-sentris” dan memerintahkan dihentikannya pendanaan dari Amerika Serikat, sambil menunggu tinjauan terhadap tanggapan Organisasi Kesehatan Dunia terhadap pandemi.
Pemimpin penting Tiongkok lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Wang Binying, Wakil Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia.
Beijing melobi Wang Binying untuk menjadi kepala Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia.
Para ahli semakin khawatir jika seorang pejabat Tiongkok memimpin Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, maka Beijing akan memiliki akses ke tempat penyimpanan kekayaan intelektual dan rahasia terbesar di dunia, dengan implikasi untuk perusahaan Amerika Serikat dan keamanan nasional Amerika Serikat.
Zhang Wenjian menjabat sebagai asisten Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia, sebuah badan yang membentuk kebijakan iklim.
Beberapa pos Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senior ditempati oleh agen-agen Beijing tidak disebutkan dalam laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok, seperti Sekretaris Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional Xia Jingyuan.
Dan jumlah konsultan dan kontraktor Tiongkok di posisi pengaruh yang penting di mana mereka secara resmi ditunjuk, berbagai sumber Epoch Times.
Di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menurut laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok, Beijing juga memiliki pejabat yang dipasang di organisasi internasional lainnya, mulai dari kebijakan keuangan dan perbankan hingga infrastruktur dan pengembangan.
Di Dana Moneter Internasional, misalnya, Zhang Tao menjabat sebagai wakil direktur pelaksana sejak tahun 2016, pos yang diambilnya setelah ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Bank Sentral Tiongkok, the People’s Bank of China.
Sementara itu, Lin Jianhai menjabat sebagai Sekretaris Dana Moneter Internasional dan Sekretaris Komite Moneter dan Keuangan Internasional.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional untuk Tiongkok adalah Jin Zhongxia, mantan pejabat lain di Bank Sentral Tiongkok.
Bank Dunia juga memiliki pejabat Tiongkok dalam banyak posisi yang berpengaruh. Di antaranya adalah Yang Shaolin, direktur pelaksana dan kepala petugas administrasi; Hua Jingdong, wakil presiden dan bendahara; dan Yang Yingming, direktur eksekutif untuk Tiongkok.
Dengan penerbitan obligasi tahunan sebesar usd 50 miliar dan kemampuan untuk membentuk kebijakan pemerintah di seluruh dunia, memiliki banyak orang Tiongkok yang beroperasi di pucuk pimpinan Bank Dunia adalah ancaman utama terhadap kebebasan, kata para ahli.
Bank Investasi Infrastruktur Asia yang baru dibentuk, diusulkan oleh Beijing dan terdiri dari negara-negara Indo-Pasifik, dipimpin oleh pejabat Tiongkok Jin Liqun. Bank Investasi Infrastruktur Asia berharap menyaingi Bank Pembangunan Asia yang didukung Amerika Serikat.
Tetapi bahkan Bank Pembangunan Asia, yang secara tradisional didukung oleh Barat dan Amerika Serikat, termasuk Chen Shixin dari Beijing sebagai wakil presiden operasi dan Cheng Zhijun sebagai direktur eksekutif untuk Tiongkok.
Bank Pembangunan Inter-Amerika juga mencakup gubernur seorang Tiongkok, Yi Gang, yang secara bersamaan menjabat sebagai Gubernur the People’s Bank of China.
Organisasi Perdagangan Dunia, yang berperan dalam membantu kebangkitan ekonomi Beijing ke status negara adidaya global, menampilkan pejabat resmi Tiongkok Yi Xiaozhun sebagai Wakil Direktur Jenderal.
Sementara itu, Zhao Hong dari Beijing melayani di Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia, yang memutuskan perselisihan antara negara dan pemerintah.
Badan Energi Atom Internasional, yang mengatur penggunaan teknologi nuklir, juga memiliki Wakil Direktur Jenderal seorang Tiongkok, Yang
Dazhu. Beijing berencana untuk menyuntikkan lebih banyak pejabat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi lainnya; ada “Sekolah Tata Kelola Global” yang relatif baru yang menawarkan pelatihan di Universitas Studi Asing Beijing.
Aset Non-Tiongkok
Mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Kevin Moley dan mantan pejabat senior lainnya di pemerintahan Donald Trump menekankan bahwa bahkan banyak pejabat non-Tiongkok melakukan penawaran Beijing.
Seorang mantan pejabat senior PBB dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia diplomasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggemakan keprihatinan para ahli lainnya mengenai kemampuan Beijing mengandalkan diplomat dari negara lain untuk melakukan penawarannya.
“Tiongkok memahami sangat awal pentingnya untuk kepentingan pengaruh Tiongkok yang berkembang di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang meminta tidak disebutkan namanya untuk berbicara terus terang di tengah melanjutkan transaksi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Ini menghasilkan perjuangan tanpa kompromi untuk mendapatkan yang posisi tinggi yang menjamin tanggung jawab yang menentukan di badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata mantan pejabat tersebut, menambahkan bahwa pemerintah dalam “Kelompok 77” (G77 + aliansi Tiongkok lebih dari 130 pemerintah) berfungsi sebagai “satelit-satelit” Beijing dan “menjadi sayap bersenjata bagi diplomasi Tiongkok terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Karena keputusan di sebagian besar badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuat berdasarkan satu suara per pemerintah, Tiongkok dapat memperoleh banyak pengaruh meskipun relatif sedikit dana yang diberikan Tiongkok pada organisasi-organisasi tersebut.
Menggunakan sekutunya dalam pemerintahan Afrika, Amerika Latin, dan Asia, Tiongkok dapat “secara efektif dalam memberi keputusan” saat dibutuhkan, kata mantan pejabat PBB.
“Dengan waktu, uang besar dan intimidasi politik Cosa Nostra bagi Tiongkok dan sebagian besar badan PBB melayang ke dalam modus operandi tipe mafia yang didominasi oleh korupsi skala besar dan skema penggelapan, keruntuhan aturan dan hukum internal serta penyalahgunaan kekuatan,” kata sumber tersebut.
“Gurita Tiongkok raksasa sedang menyebarkan tentakel yang lebih lebar setiap hari,” tambah mantan pejabat itu.
Whistleblower yang menentang pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok dari keprihatinan serupa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mantan pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Emma Reilly, yang kasusnya adalah subjek artikel mendalam di The Epoch Times, juga mencatat bahwa pejabat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa sering membantu Beijing.
“Meskipun ada banyak fokus pada warganegara Tiongkok yang ditunjuk sebagai kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu adalah tanda yang sangat jelas dari masalah yang lebih umum,” kata Emma Reilly kepada The Epoch Times.
“Tiongkok tidak perlu memiliki warganegaranya ditunjuk saat mereka yang di posisi atas hanya melakukan penawaran pemerintah Tiongkok dan melanggar aturan untuk membantu mereka mengidentifikasi korban untuk penyiksaan dan genosida.”
Emma Reilly menuduh bahwa Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia menyerahkan nama-nama pembangkang Tiongkok yang mencari bantuan ke Beijing.
Emma Reilly mengajukan keluhan sebelum Pengadilan Perselisihan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya telah menolak untuk mengomentari tuduhan Emma Reilly, “memberi proses pengadilan saat ini.”
Tiongkok juga menjalankan kendali atas kepegawaian, kata Emma Reilly.
“Tiongkok sebagai salah satu dari lima anggota permanen di Dewan Keamanan dapat dengan mudah gunakan pengaruhnya untuk memblokir penunjukan siapa pun yang cenderung bertindak secara independen dan menerapkan aturan yang sama ke Tiongkok seperti orang lain, seperti staf PBB secara resmi diminta untuk melakukan oleh Piagam PBB,” kata Emma Reilly.
Masalah Saat Pemerintahan Obama dan Sebelumnya
Seperti yang dilaporkan The Epoch Times pada bulan September, kini ada upaya bersama untuk menyalahkan pengambilalihan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang berlangsung oleh Komunis Tiongkok pada pemerintahan Donald Trump.
Namun, Kevin Moley dan lainnya berpendapat bahwa pemerintahan Donald Trump adalah di antara yang pertama menganggap serius ancaman Tiongkok.
Kevin Moley mengatakan bahwa masalah tersebut dimulai bahkan sebelum pemerintahan Barack Obama, sebelumnya Presiden Bill Clinton menyambut Beijing menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia.
Namun, berbagai sumber dari dalam PBB dan Kementerian Luar Negeri, seperti serta para ahli dan analis eksternal, mengatakan pemerintahan Obama adalah yang sangat penting dalam memungkinkan krisis saat ini terwujud.
“Komunis Tiongkok menginfeksi PBB dengan pengaruh kanker ganas komunis Tiongkok— dan pemerintahan Obama membantu memegang jarum suntik,” kata Christopher Hull, Ph.D., seorang rekan senior di Orang Amerika Serikat untuk Reformasi Intelijen, yang dengan cermat mengikuti pengaruh Tiongkok yang berkembang dalam sistem internasional.
Secara khusus, Dr. Christopher Hull dan beberapa orang lainnya mengarahkan jari ke Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Organisasi Internasional Nerissa Cook, yang bertugas di posisi itu sejak tahun 2010.
Pejabat Amerika Serikat lainnya yang menurut orang dalam memfasilitasi masalah tersebut adalah Bathsheba Crocker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Organisasi Internasional selama pemerintahan Obama.
Bathsheba Crocker dikutip oleh organ propaganda Tiongkok yang merayakan peran Beijing yang tumbuh dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana surat kabar milik pemerintah China Daily melaporkan bahwa Bathsheba Crocker “sangat senang” melihat Tiongkok mengambil lebih banyak tanggung jawab di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Saat orang-orang yang ditunjuk Donald Trump berusaha agar Nerissa Cook dan pejabat senior lainnya memberikan perincian mengenai kendali Beijing yang meningkat atas badan-badan PBB, yang mereka lakukan adalah menghentikan semua perkembangan, kata dua sumber dalam mengatakan pada The Epoch Times.
Para pejabat itu kemudian bekerja untuk membuat orang-orang yang diangkat Donald Trump digulingkan, menurut sumber tersebut.
Kevin Moley mengatakan sebuah laporan telah disusun, mengidentifikasi kebangsaan pejabat penting, termasuk yang mewakili Beijing, di dalam organisasi internasional. Tetapi Kevin Moley tidak menerima laporan sampai berbulan-bulan kemudian.
Sumber Kementerian Luar Negeri lainnya memastikan adanya penghentian semua perkembangan.
Baik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Bathsheba Crocker, atau pun Nerissa Cook tidak menanggapi permintaan komentar yang dibuat melalui telepon dan email.
Misi Tiongkok untuk PBB tidak menanggapi permintaan komentar dari wartawan. (Vv)
Alex Newman adalah jurnalis, pendidik, penulis, dan konsultan internasional pemenang penghargaan. Ia menjabat sebagai CEO Liberty Sentinel Media dan menulis untuk berbagai publikasi di Amerika Serikat dan luar negeri.
FOTO : Lambang PBB terlihat di depan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOG) di Jenewa, Swiss, pada 8 Juni 2008. (Johannes Simon / Getty Images)
