The Associated Press
Korea Utara menyatakan pemimpinnya Kim Jong Un pada Rabu 24 Juni 2020, menunda aksi militer yang sempat direncanakan sebelumnya terhadap Korea Selatan.
Pekan lalu, Korea Utara menyatakan buyarnya hubungan dengan Korea Selatan. Langkah itu diwujudkan dengan meluluhlantakkan kantor penghubung antar-Korea di wilayahnya. Korut juga mengancam aksi militer untuk mengutuk Korsel terkait kurangnya kerja sama bilateral dan tindakan para aktivis di Korsel yang menerbangkan selebaran anti-Pyongyang ke Korut.
Analis mengatakan bahwa setelah Korut berminggu-minggu secara sengaja meningkatkan ketegangan, mungkin menarik diri hanya cukup untuk memberi ruang pelonggaran bagi Korea Selatan.
Kantor Berita Pusat rezim Korut mengatakan, Kim memimpin konferensi video pada pertemuan hari Selasa 23 Juni di Komisi Militer Pusat Partai Buruh yang berkuasa di Korut. Kim disebutkan memutuskan untuk menunda rencana aksi militer terhadap Korea Selatan yang diajukan oleh pemimpin militer Korea Utara.
Kantor berita KCNA tak menjelaskan mengapa keputusan itu ditetapkan. Dikatakan diskusi lainnya termasuk memperkuat “pencegahan perang” negara itu.
Yoh Sang-key, juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, mengatakan Seoul sedang “meninjau dengan seksama” laporan Korea Utara tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.
Juru bicara itu mengatakan laporan korut adalah yang pertama di media pemerintah Kim mengadakan pertemuan konferensi video. Akan tetapi, tidak memberikan jawaban spesifik ketika ditanya apakah ada hubungannya dengan pandemi. Korea Utara mengklaim tak ada kasus penyebaran virus di wilayahnya. Klaim tersebut dipertanyakan oleh pakar luar negeri.
Kim Dong-yub, seorang analis dari Institute for Far Eastern Studies di Seoul, mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan sedang menunggu tindakan lebih lanjut dari Korea Selatan. Tujuannya untuk menyelamatkan hubungan yang dinilai Korut sebagai posisi kekuatan, daripada memperlunak sikap terhadap saingannya.
“Yang jelas adalah Korea Utara mengatakan (aksi militer) ditunda, tidak dibatalkan,” kata Kim, mantan pejabat militer Korea Selatan yang berpartisipasi dalam negosiasi militer antar-Korea.
Baru-baru ini, Kim Yo Jong, adik Kim Jong Un, dikukuhkan sebagai pejabat tinggi dalam urusan antar-Korea. Ia mengeluarkan pernyataan keras melalui media pemerintah Korut. Ia pernah mengatakan Korut yang menghancurkan kantor penghubung, bakal menjadi yang pertama dalam serangkaian aksi pembalasan terhadap “musuh” Selatan. Ia juga mengatakan akan menyerahkan kepada militer Korut untuk membuat keputusan selanjutnya.
Staf Umum militer Korut mengatakan, akan mengerahkan tentara ke garis perbatasan kedua negara. Tindakan itu akan membatalkan perjanjian yang pernah dicapai dalam diplomasi pada Tahun 2018. Ketika itu kedua pihak melarang mengambil tindakan bermusuhan satu sama lain.
Korut juga mengecam Korsel terkait tindakan para aktivis yang menerbangkan selebaran anti-Pyongyang di seberang perbatasan. Korut mengatakan, mereka mencetak 12 juta selebaran propagandanya sendiri yang dijatuhkan ke Korsel. Tindakan korut itu sebagai kampanye anti-Seoul terbesar yang pernah dilakukan.
Korut mengatakan, akan membuka daerah perbatasan di darat dan laut. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil yang terlibat kampanye tersebut.
Korea Utara memiliki sejarah panjang menekan Korea Selatan, ketika gagal mendapatkan apa yang diinginkannya dari Amerika Serikat.
Tindakan Korut terbaru, setelah berbulan-bulan frustrasi atas keengganan Seoul untuk menentang sanksi AS dan memulai kembali proyek-proyek ekonomi antar-Korea yang akan menghidupkan kembali perekonomiannya.
Negosiasi nuklir antara Pyongyang dan Washington sebagian besar terhenti, setelah KTT Kim-Trump tahun lalu di Vietnam. Ketika itu, Amerika menolak tuntutan Korea Utara agar mencabut sanksi dengan imbalan melepaskan sebagian kemampuan nuklirnya. (asr)
Oleh Kim Tong-Hyung
Video Rekomendasi :
