Serukan Lawan Dominasi Tiongkok, Menlu Pompeo ke Menlu ASEAN : Jangan Biarkan Partai Komunis Tiongkok Menginjak-nginjak Kita dan Rakyat Kita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada Kamis 10 September 2020, mendesak negara-negara ASEAN untuk melawan penindasan maritim oleh Komunis Tiongkok. Ia menyerukan kepada negara-negara ASEANĀ  untuk meninjau kembali kesepakatan bisnis dengan perusahaan Tiongkok.

Berbicara dari jarak jauh kepada dalam KTT ASEAN-Amerika tingkat menteri, kepada para menteri luar negeri dari 10 anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kawasan ASEAN harus percaya diri dengan Amerika Serikat dan mengerti dapat mengandalkan dukungannya.

ā€œJangan biarkan Tiongkok menginjak-injak kita. Jangan hanya angkat bicara, tapi bertindaklah, pertimbangkan kembali urusan bisnis dengan perusahaan milik negara Tiongkok yang menggertak negara-negara pesisir ASEAN di Laut Cina Selatan, jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita dan rakyat kita,ā€ katanya kepada 10 menteri luar negeri ASEAN saat pertemuan puncak secara virtual KTT ASEAN-Amerika, Kamis 10 September 2020.

Pada kesempatan itu, mantan bos CIA itu juga menyampaikan bahwa Beijing tak menghargai nilai-nilai demokrasi fundamental atau yang tertuang dalam piagam ASEAN. Prinsip tersebut yakni kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah dan identitas nasional. 

ASEAN mengatakan tidak ingin memihak di tengah gesekan atas ketegangan aktivitas militer baru-baru ini oleh kedua kekuatan di Laut China Selatan. Bersamaan dengan menjelang pemilu di AS pada November mendatang, di mana Presiden AS Donald Trump akan meneguhkan sikap kerasnya terhadap Komunis Tiongkok.

Ditanya tentang ketegangan antara Tiongkok-AS dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan: “Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini.”

Anggota Dewan Negara Komunis Tiongkok Wang Yi pada hari Rabu 9 September 2020 mengatakan kepada para menteri ASEAN, bahwa Amerika Serikat ikut campur di Laut China Selatan dan mendorong militerisasinya.

Komunis Tiongkok mengklaim memiliki kedaulatan historis atas sebagian besar jalur perairan, tetapi negara-negara tetangganya dan Amerika Serikat mengatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, di mana Tiongkok adalah penandatangan aturan itu.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis malam 10 September 2020, negara-negara anggota ASEAN mengatakan kemajuan telah dicapai dalam negosiasi untuk menyusun kode etik di Laut China Selatan yang sejalan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS.

ā€œKeprihatinan beberapa Menteri diungkapkan oleh beberapa Menteri atas reklamasi lahan, kegiatan, dan insiden serius di daerah itu, yang telah mengikis kepercayaan dan kepercayaan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan itu,ā€ demikian pernyataan itu.

Pernyataan Pompeo terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, menyusul pengumuman sanksi Washington baru-baru ini terhadap 24 entitas Tiongkok, yang mana terlibat dalam pembangunan pulau-pulau buatan di perairan yang disengketakan dan memasang sistem rudal di pulau itu.

Sekutu AS, Filipina, termasuk di antara negara-negara di mana perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam, telah mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Presiden Filipina mengatakan proyek itu akan dilanjutkan.

Para menteri ASEAN juga mengadakan pertemuan jarak jauh pada hari Kamis 10 September 2020 dengan Jepang dan Australia.

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan bahwa Australia berkomitmen untuk Indo-Pasifik yang damai “bebas dari paksaan dan dengan kedaulatan, hukum internasional dan hak-hak semua negara yang dihormati dan ditegakkan.”

Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh dalam sebuah pernyataan, menyambut baik peran AS dalam mendukung harapan ASEAN untuk perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi.  (asr)

Oleh Phuong Nguyen

https://www.youtube.com/watch?v=o9Q3YvLiilo