Reporter : Li Yun / editor : Li Quan
Pemerintah daerah di Tiongkok memaksa para petani segera menebang tanaman komersial seperti pohon buah-buahan dan kebun sayur, diganti dengan menanam tanaman pangan pokok. Selain itu, mengirim preman untuk mengintimidasi petani, dan mengancam para lansia untuk bertani.
Laporan ini ditegaskan “Bitter Winter”, majalah daring tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Tiongkok yang berbasis di Turin, Italia. Pada 14 September 2020 dalam laporannya menyebutkan bahwa Tiongkok sedang menghadapi krisis pangan di tengah pandemi, banjir yang menghancurkan, meningkatnya ketegangan antara Tiongkok-Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia.
Untuk mengatasi krisis pangan, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping pada awal Agustus lalu secara langka menghimbau untuk menghentikan pemborosan makanan di Tiongkok. Sekarang semakin banyak petani yang mengatakan bahwa pemerintah Komunis Tiongkok menggunakan tindakan keras untuk memaksa mereka menanam tanaman pangan.
Pada awal April 2020, Pemerintah Kotapraja Shilai, Kota Xintai, Provinsi Shandong mewajibkan semua desa untuk tidak menanam pohon dalam lima tahun ke depan, hanya menanam tanaman pangan. Pohon yang telah ditanam harus ditebang dalam waktu terbatas untuk bercocok tanam.
Selanjutnya, pemerintah Kotapraja Shilai juga mengirim preman untuk menebang semua pohon populus yang baru ditanam di Desa Zuojiagou tanpa meminta persetujuan penduduk desa. Penduduk desa mengajukan komplain kepada pemerintah daerah setempat, namun jawaban yang mereka dapatkan adalah, “Pemerintah tidak mengizinkan menanam pohon, tetapi menanam padi.”
Penduduk desa di sebuah kabupaten di Kota Xintai mengatakan bahwa pohon yang ditanam di puluhan desa di kota itu dihancurkan oleh preman sewaan pemerintah pada Juli lalu. Para petani tidak berdaya menghadapi para preman yang membawa tongkat kayu panjang. Kebijakan penebangan pohon kali ini merupakan pemaksaan dan tidak ada ruang untuk negosiasi.
Warga desa menuturkan, “Kami tidak bisa menjual pohon yang ditebang, kami hanya bisa menggunakannya sebagai kayu bakar. Lagi pula, orang-orang yang menderita di Tiongkok selalu rakyat jelata.”
Di Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, pemerintah memaksa para lansia yang lemah untuk bercocok tanam.
Seorang warga desa mengatakan, “Pemerintah sudah mengeluarkan pemberitahuan bahwa mulai 1 Mei, semua sawah akan ditanami padi, tidak boleh menanam pohon. Jika tidak, hak pengelolaan lahan kami akan dicabut.”
Banyak anak muda setempat yang bekerja di luar daerah, sementara para orang tua yang tinggal di rumah terpaksa bertani karena takut pemerintah merampas ladang mereka. Seorang warga desa berkata dengan sedih, “Saya sudah berusia 70-an, kesehatan saya kurang baik. Sudah puluhan tahun tidak bercocok tanam, tetapi sekarang dipaksa bertani.”
Seorang warga desa paruh baya hanya bisa menghela napas sambil mengatakan, “Pemerintah menyuruh menanam pohon buah-buahan, sesaat kemudian meminta untuk menanam padi, jika tidak, lahan akan disita. Rakyat Tiongkok bahkan tidak memiliki seinci tanah pun. Hanya menurut pasrah apa kata penguasa/ pemerintah.
Bagi petani yang sudah terlanjur menanam buah dan sayur, kerugiannya bahkan jauh lebih parah. Di sebuah desa di Guangzhou, semua pohon buah dan sayuran yang akan segera dipanen dihancurkan dan ditanam dengan tanaman padi dalam tempo 17 hari.
Seorang warga desa berkata dengan kesal, “Berita di media maupun TV mengatakan bahwa negara memiliki banyak cadangan pangan, tepi sekarang memaksa kami menanam padi. Pemerintah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Bukankah sudah jelas memang tidak ada cadangan pangan?”
Sejak awal Maret 2020, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau World Food Programme (UNWFP), David Beasley telah memperingatkan bahwa epidemi virus Komunis Tiongkok telah berdampak pada ekonomi global. Jumlah orang yang menghadapi krisis pangan yang parah di dunia kemungkinan mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2020 ini.
Di bawah serangan epidemi, hujan lebat terus terjadi di Tiongkok selatan sejak Juni hingga Agustus 2020. Sebagian besar wilayah Tiongkok diterjang banjir, dan dalam kondisi darurat. Ketinggian air sepanjang ribuan kilometer di daerah aliran sungai Sungai Yangtze melebihi garis peringatan, dan kondisi banjir di perkotaan dan pedesaan di sepanjang sungai sangat parah.
Dari sekitar Danau Poyang hingga Delta Sungai Yangtze, yang dikenal sebagai “perkampungan ikan dan beras”, dimana lebih dari 5,26 juta hektar lahan, atau setara dengan 1,5 ladang subur di Taiwan, terendam di dalam air. Para ahli mengatakan bahwa krisis pangan akan meletus di Tiongkok pada paruh kedua tahun ini.
Selain itu, karena salju lebat, hujan es, dan kekeringan, daerah penghasil gandum utama di Tiongkok telah menurun tajam produksinya. Sekarang bagian selatan dikepung banjir, dan beberapa bagian provinsi utara mengalami kekeringan yang parah.
Tanaman pokok seperti padi dan jagung gagal panen. Ditambah lagi dengan ngengat atau ulat grayak sang “pembunuh tanaman pokok”, dan serangan belalang dan bencana lainnya, menyebabkan pasokan pangan Tiongkok mungkin telah menyentuh garis aman. (jon)
Video Rekomendasi :
