The Associated Press
Sebuah lembaga pemikir Australia, Komunis Tiongkok tampaknya memperluas jaringan pusat penahanan rahasia di Xinjiang, tempat sebagian besar minoritas Muslim menjadi sasaran dalam kampanye asimilasi paksa, dan lebih banyak lagi minoritas Muslim berada di dalam fasilitas-fasilitas mirip penjara.
The Australian Strategic Policy Institute atau Institut Kebijakan Strategis Australia, menggunakan citra satelit dan dokumen tender konstruksi yang resmi, untuk memetakan lebih dari 380 dugaan fasilitas penahanan di wilayah jauh barat laut Tiongkok tersebut. Pemetaan itu menyoroti kamp tahanan, pusat penahanan, dan penjara yang baru dibangun atau diperluas sejak tahun 2017.
Laporan tersebut didasarkan pada bukti bahwa Komunis Tiongkok telah melakukan sebuah peralihan kebijakan terhadap orang-orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya, yang mana ditahan di bangunan umum sementara untuk membangun fasilitas penahanan massal permanen.
Hal ini terjadi meskipun kantor berita corong partai Komunis Tiongkok, Xinhua melaporkan akhir tahun lalu dengan klaim, bahwa “para peserta pelatihan” yang menghadiri “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan” dimaksudkan agar para tahanan “semuanya lulus” proses deradikalisasi.
Ketua pemerintah daerah Shohrat Zakir seperti dikutip mengatakan kepada media asing melaporkan 1 juta atau 2 juta orang menghadiri pusat-pusat yang dibuat ini, meskipun ia tidak akan memberikan angka apa pun.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok, Wang Wenbin pada hari Jumat 25 September membantah laporan tersebut. Ia menuding bahwa Institut Kebijakan Strategis Australia “tidak memiliki kredibilitas akademis.” Tiongkok tidak mengoperasikan “apa yang disebut kamp penahanan” di Xinjiang, kata Wang Wenbin kepada wartawan saat briefing harian.
Mengutip laporan media dan investigasi oleh pengguna internet, Wang Wenbin mengatakan salah satu tempat yang disebutkan dalam laporan tersebut telah diidentifikasi sebagai taman manufaktur elektronik dan satu lagi sebagai kompleks perumahan bintang lima.
“Jadi kami juga berharap semua sektor dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan dan bersama-sama menolak pernyataan yang konyol yang dibuat oleh institusi anti-Tiongkok,” kata Wang Wenbin.
Sebagian besar minoritas Muslim di wilayah Xinjiang dikurung dalam kamp tahanan, sebagai bagian kampanye asimilasi pemerintahan komunis Tiongkok. Meskipun para pejabat mengklaim kamp tahanan sebagai fasilitas “seperti sekolah asrama” yang dimaksudkan untuk memberikan pelatihan kerja gratis. Akan tetapi, para mantan tahanan mengatakan mereka menjadi sasaran keadaan brutal, indoktrinasi politik partai Komunis, pemukulan, dan terkadang penyiksaan psikologis dan fisik.
Di bawah dorongan asimilasi, rezim komunis Tiongkok memaksa warga Uighur untuk menjalani sterilisasi dan aborsi, yang ditemukan oleh investigasi Associated Press, dan dalam beberapa bulan terakhir, rezim Komunis Tiongkok memerintahkan warga Uighur untuk minum obat tradisional Tiongkok untuk memerangi Coronavirus.
Peneliti Institut Kebijakan Strategis Australia Nathan Ruser menulis dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis malam 24 September mengatakan : “Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa banyak tahanan tanpa proses hukum di jaringan ‘pendidikan ulang’ Xinjiang yang luas, yang kini didakwa secara resmi dan dikurung di fasilitas keamanan yang lebih tinggi, yang mencakup penjara yang baru dibangun atau diperluas, atau dikirim ke kompleks pabrik bertembok untuk tugas kerja paksa.”
Sedikitnya 61 tempat penahanan telah mengalami kerja konstruksi dan perluasan baru hingga Juli 2020, kata laporan itu. Ini mencakup setidaknya 14 fasilitas yang masih dalam pembangunan tahun ini.
“Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen adalah fasilitas keamanan yang lebih tinggi, yang mungkin menunjukkan pergeseran penggunaan dari keamanan yang lebih rendah, ‘pusat pendidikan ulang’ menuju- keamanan fasilitas ala penjara,” tulis Nathan Ruser.
Setidaknya 70 fasilitas tampaknya memiliki keamanan yang lebih rendah dengan pemindahan pagar internal atau dinding perimeter, kata laporan itu. Hal ini mencakup delapan kamp yang menunjukkan tanda-tanda penonaktifan, dan mungkin sudah ditutup. Dari kamp-kamp yang infrastruktur keamanannya dilucuti, 90 persen adalah fasilitas keamanan yang lebih rendah, kata laporan itu.
Temuan lembaga pemikir tersebut sejalan dengan wawancara Associated Press dengan puluhan kerabat dan mantan tahanan, yang mana mengindikasikan banyak orang di kamp telah dihukum secara rahasia, diadili di luar proses hukum, dan dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi hanya gara-gara berhubungan dengan orang di luar negeri, memiliki terlalu banyak anak, dan mempelajari Islam. Banyak orang lainnya yang dianggap kurang berisiko, seperti wanita atau orang tua, dipindahkan ke bentuk tahanan rumah atau kerja paksa di pabrik. (Vv)
