Melawan CNN dan New York Times? Trump: Darurat Militer adalah Berita Palsu

NTD News

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tiba-tiba mengunggah tweet pada Minggu 20 Desember 2020  pagi yang menyebutkan bahwa perintah darurat militer adalah berita palsu. Beberapa orang percaya bahwa pernyataan Trump terutama menanggapi laporan yang diterbitkan sehari sebelumnya oleh media sayap kiri CNN dan The New York Times tentang Gedung Putih yang membahas penerapan “darurat militer.”

“Darurat militer = berita palsu. Itu hanya laporan buruk yang disengaja!” bunyi tweet Trump pada 20 Desember 2020 lalu.

Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak bukti kecurangan pemilu telah terungkap, dan peradilan Amerika Serikat umumnya bersikap membuat alasan atau hanya menutup mata dan menolak untuk mengakuinya. 

Banyak pendukung Trump kecewa dengan peradilan dan mulai secara intensif meminta Trump untuk memberlakukan darurat militer dan pemilihan ulang di negara bagian di mana penipuan skala besar terjadi.

Saat ini, Trump tiba-tiba mengeluarkan tweet yang menyangkal darurat militer, yang mengejutkan dunia luar. Banyak netizen bertanya: “Mungkinkah akun Twitter Trump diretas oleh peretas?”

Namun, ada juga pandangan bahwa tweet Trump mungkin hanya tanggapan terhadap upaya bersama media sayap kiri untuk menyebarkan berita palsu yang disebut “kekacauan Gedung Putih” sehari sebelumnya.

Sebelumnya pada Sabtu 19 Desember lalu, media sayap kiri Amerika Serikat CNN, yang selalu anti-Trump, mengeluarkan artikel tentang apa yang disebut “kekacauan di Gedung Putih.” 

Menurut artikel itu, pertemuan internal diadakan di Gedung Putih pada hari Jumat 18 Desember. Pada pertemuan ini, beberapa orang menyarankan agar Trump menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki kecurangan pemilu. 

Beberapa orang juga mengusulkan untuk menerapkan darurat militer untuk mencegah Biden naik ke tampuk kekuasaan. Beberapa orang yang mengikuti pertemuan tersebut menyatakan terjadi pertengkaran sengit.

CNN mengutip orang-orang yang dilaporkan mendengarkan pengarahan pertemuan yang menggambarkan pertemuan itu sebagai secara bertahap menjadi berisik, orang-orang masih saling berteriak dari waktu ke waktu, dan atmosfer di Gedung Putih menjadi semakin tegang. Para pembantu Trump sangat khawatir tentang apa yang akan dilakukan Trump.

Pada hari yang sama, media “New York Times” juga mengutip dua sumber informasi yang tidak disebutkan namanya tentang berita yang ditemui Trump dan tim kampanyenya pada hari Jumat 18 Desember untuk membahas penunjukan Sidney Powell sebagai jaksa khusus untuk menyelidiki. 

Penyelidikan terkait masalah penipuan pemilu dan memberinya izin keamanan, dan bahwa Trump juga menanyakan pendapat semua orang tentang penerapan darurat militer. Diskusi ini menyebabkan perdebatan sengit.

CNN dan The New York Times telah lama memegang sikap radikal anti-Trump, dan Trump telah berulang kali mengkritik pemberitaan itu sebagai berita palsu. Kicauan Trump pada Minggu dini hari itu dinilai hanya untuk pemberitaan dari dua media sayap kiri tersebut, yang jelas bukan tanpa alasan.

Dalam satu setengah bulan terakhir, tim Trump telah berulang kali menerbitkan bukti kuat dan kesaksian bersumpah dari para saksi, yang menunjukkan bahwa kecurangan pemilu berskala besar terjadi di beberapa negara bagian.

Pada 17 Desember, penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro juga merilis laporan setebal 36 halaman yang secara sistematis menganalisis penyimpangan dan penyimpangan pemilu berskala besar di negara bagian yang berayun ini dari enam tingkat. 

Pada saat yang sama, Peter Navarro menunjukkan bahwa Amerika Serikat Beberapa badan legislatif dan yudikatif telah bergabung dengan media sayap kiri untuk menekan dan mendistorsi kebenaran tentang kecurangan pemilu.

Ketika berbagai insiden kecurangan pemilu yang mengejutkan muncul, semakin banyak anggota Kongres dan pemilih dari semua lapisan masyarakat dan industri di Amerika Serikat telah melangkah maju untuk menyerukan sistem peradilan Amerika Serikat guna menyelidiki penipuan secara menyeluruh dan membela martabat Konstitusi.  

Baru-baru ini, ada seruan kepada Presiden Trump untuk meminta Undang-Undang Pemberontakan 1807 guna menyelesaikan dilema saat ini. Undang Undnag itu memungkinkan presiden untuk mengirim pasukan guna memadamkan pemberontakan jika pemberontakan mengarah pada penegakan hukum Amerika yang tidak realistis melalui prosedur peradilan biasa. Banyak analis percaya bahwa itu adalah salah satu opsi penting Trump untuk menyelesaikan krisis saat ini.  (sin)