oleh Xu Jian
Pemerintah komunis Tiongkok mengesahkan rancangan undang-undang tentang sistem pemilu di Hongkong yang diberi nama “Keputusan untuk menyempurnakan sistem pemilihan di Wilayah Administratif Khusus Hongkong” pada Kamis (11/3/2021). Komentator menyebutkan bahwa tampaknya pemerintah komunis Tiongkok ingin menunjukkan “kewibawaannya” kepada para pejabat tinggi AS yang akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi pekan depan
Kementerian Luar Negeri AS pada Rabu, (10/3) mengonfirmasi bahwa pejabat diplomat Tiongkok dan Amerika Serikat akan bertemu di Alaska pada (18/3/2021).
Perwakilan AS adalah Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Perwakilan Tiongkok adalah Yang Jiechi, Direktur dari Kantor Komite Urusan Luar Negeri dari Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, dan Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok.
Media AS mengungkapkan, lima topik yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini termasuk masalah Hongkong.
Perubahan sistem pemilu Hongkong menyulut intensifikasi konflik AS – komunis Tiongkok
Analisa ‘Financial Times’ pada 11 Maret menyebutkan, bahwa keputusan pemerintahan komunis Tiongkok untuk mengubah sistem pemilu di Hongkong menjelang pertemuan tingkat tinggi AS-komunis Tiongkok, telah mempertajam perbedaan antara kedua negara dalam masalah gerakan demokrasi Hongkong.
Pada Rabu 10 Maret, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan dalam sidang dengar pendapat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, bahwa Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang secara serius melanggar demokrasi dan hak asasi manusia Hongkong.
Dia menyatakan bahwa, pemerintahan Biden akan terus memberlakukan sanksi kepada mereka yang menerapkan penindasan di Hongkong. Blinken juga mengingatkan, perusahaan AS untuk memperhatikan sanksi yang telah dijatuhkan kepada Hongkong, “Jika mereka beroperasi di Hongkong, hal tersebut perlu mendapat perhatian”.
中共去年强行推出的“港版国家安全法”为广泛镇压香港的民主铺平了道路。现在中共进行的香港选举制度改革，将使亲北京的“选举委员会”有权审查和任命香港议员。
Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang secara paksa diperkenalkan oleh pemerintah komunis Tiongkok tahun lalu, membuka jalan bagi penindasan terhadap demokrasi di Hong Kong. Reformasi sistem pemilu Hongkong saat ini yang dilakukan oleh rezim Beijing, akan memberi kekuasaan yang lebih besar kepada komite pemilihan pro-Beijing untuk meninjau dan menunjuk anggota legislatif Hongkong.
‘Financial Times’ Inggris melaporkan bahwa Yang Yirui, Pejabat Komisioner Partai Komunis Tiongkok di Hong Kong, telah memanggil diplomat asing yang ditempatkan di Hongkong pada hari Selasa. Hal demikian memperingatkan, mereka untuk tidak melakukan tindak pembalasan terhadap perubahan dalam sistem pemilu Hong Kong.
Yang Yirui mengatakan : “Sejumlah kecil negara cenderung membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab atas dorongan motif politik dan prasangka ideologis. Bahkan, mengancam akan mengganggu keputusan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok untuk memperbaiki sistem pemilihan. Upaya mereka dipastikan akan sia-sia.”
Para ahli mendesak Biden untuk mengambil tindakan praktis dalam mendukung demokrasi Hongkong
Andy Kim, anggota DPR AS New Jersey dari Partai Demokrat mengatakan bahwa, Biden perlu bersatu dengan sekutu AS untuk menjatuhkan sanksi kepada komunis Tiongkok. Ia berkata : “Minggu ini, kita harus bekerja keras untuk bersatu dengan negara lain. Ini adalah waktu untuk membuktikan ketegasan sikap kita tidak ingin mengalah”.
Ryan Hass, seorang ahli masalah Tiongkok mengatakan bahwa, Amerika Serikat harus menyadari bahwa “tidak ada obat mujarab” untuk mengatasi masalah komunis Tiongkok. AS harus bersiap untuk menghadapi perang jangka panjang. Menurut analisisnya, taruhan rezim Beijing adalah membiarkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, menerima “fetakompli” (fait accompli). Selain itu, dipaksa untuk mengakui penindasan Beijing terhadap Hongkong. Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat dalam waktu singkat ini, dapat mengikuti langkah Inggris dan Kanada untuk menyediakan tempat singgahan bagi warga Hongkong yang ingin meninggalkan Hongkong.
Pemerintahan Biden pernah menyatakan akan mengambil tindakan keras terhadap komunis Tiongkok.
Sophie Richardson, direktur Human Rights Watch Tiongkok mendesak Biden untuk konsisten dengan ucapannya untuk upaya mendorong demokrasi di Hongkong.
Sophie Richardson mengatakan : “Pemerintah Biden mengatakan bahwa mereka mendukung rakyat Hongkong”. “Ini adalah pernyataan penting, tetapi perlu dijadikan kebijakan yang dapat direalisasikan”.
Selain pertemuan tingkat tinggi antara petinggi Amerika Serikat dengan komunis Tiongkok pekan depan, pemerintahan Biden juga akan berpartisipasi dalam pembicaraan empat pihak, yaitu pertemuan antara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia untuk membahas salah satu topiknya yakni tindakan yang akan diambil dalam menghadapi komunis Tiongkok.
Tahun lalu, mantan Presiden Trump telah memutuskan untuk membatalkan status perdagangan khusus yang diberikan Amerika Serikat kepada Hongkong.
Pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis Tiongkok dan Hongkong. Trump mengatakan bahwa, Beijing berusaha untuk mencekik kebebasan Hongkong. Ini adalah tragedi bagai Hongkong, Tiongkok, dan rakyat dunia. (sin)
Keterangan Foto : Gambar ilustrasi seorang petugas keamanan dalam gedung Balai Agung Rakyat Tiongkok pada 10 Maret. (Noel Celis/AFP)
