oleh Xu Zhenqi
Badan Penjaga Pantai dan Perikanan Filipina memulai latihan maritim di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil negara itu pada Sabtu 24 April lalu. Itu setelah pemerintah Filipina mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat kehadiran militernya. Tujuannya, sebagai tanggapan atas ancaman yang ditimbulkan oleh kapal-kapal komunis Tiongkok.
Menanggapi latihan maritim pada Senin 26 April, Kementerian Luar Negeri komunis Tiongkok menyatakan bahwa Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.。
Reuters melaporkan pada Rabu 28 April, Kementerian Pertahanan Filipina menanggapi komentar berbau melarang dari rezim Beijing itu dengan mengatakan, pemerintah komunis Tiongkok tidak berhak memberitahu Filipina semestinya berbuat ini atau menentang perbuatan itu, dan sebagainya di perairannya sendiri.
Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana memberitahu wartawan bahwa pemerintah komunis Tiongkok tidak memiliki otorisasi atau dasar hukum untuk mencegah kita melakukan latihan ini di Laut Tiongkok Selatan karena klaim mereka (terhadap wilayah yang disengketakan) … Tidak ada dasarnya.
Beijing mengklaim bahwa hampir seluruh perairan Laut Tiongkok Selatan adalah miliknya. Kapal kargo dengan volume perdagangan senilai sekitar tiga triliun dolar AS melewati Laut Tiongkok Selatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing tidak sesuai dengan hukum internasional.
Pada 7 Maret pemerintah komunis Tiongkok mengerahkan 220 kapal Tiongkok untuk berlabuh di perairan sekitar Whitson Reef yang disengketakan, hal mana memicu protes keras dari Manila, dan juga menarik perhatian khusus dari Amerika Serikat. Pemerintah Filipina menganggap, orang-orang di kapal ini sebagai milisi. Filipina telah mengajukan protes diplomatik tetapi Beijing tidak mengevakuasi seluruh kapal itu.
Pada 13 April, Kementerian Luar Negeri Filipina memanggil Dubes Huang Xilian untuk menyatakan ketidakpuasan pihak Manila terhadap berlabuhnya kapal-kapal Tiongkok di perairan sengketa di Laut Tiongkok Selatan.
Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa juga mengungkapkan keprihatinan mereka tentang niat pemerintah komunis Tiongkok dan mengutuk tindakannya.
Pada Rabu 28 April, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin kembali mengajukan protes diplomatik dan mengutuk tindakan intimidasi dari pihak Beijing. Dalam waktu tidak lama ini, pemerintah Filipina telah mengajukan lebih dari selusin protes diplomat kepada pemerintah komunis Tiongkok.
Teodoro Locsin dalam cuitannya menulis : Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki selama itu di daratan Tiongkok, tetapi kita akan terus mematuhi hukum internasional dan mengklaim hak di perairan kita yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag.
Latihan maritim Filipina dilakukan di dekat sebuah pulau di Kepulauan Spratly yang diduduki oleh Filipina dan di dekat Pulau Huangyan yang disengketakan. Berdasarkan hasil arbitrase 2016, banyak negara memiliki hak untuk menangkap ikan di perairan Pulau Huangyan.
Teodoro Locsin mengatakan bahwa, akibat pemerintah komunis Tiongkok secara ilegal menduduki terumbu karang dan mengubah fungsinya menjadi pulau buatan, membuat segalanya berubah menjadi semakin rumit.
Dia mengatakan : “Seharusnya penjajah (mengacu pada pemerintah komunis Tiongkok) itu yang segera berhenti maju dan pergi dari sana”. (sin)
