Puluhan Ribu Warga Hungaria Turun ke Jalan Menolak Pendirian Kampus Universitas Fudan di Budapest

oleh Xu Zhenqi

Puluhan ribu warga Hungaria turun ke jalan untuk memrotes pemerintah Hungaria mengizinkan pendirian kampus Universitas Fudan cabang Budapest pada Sabtu (5/6/2021). Beberapa pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan “pengkhianatan” yang dituduhkan terhadap pemerintah sayap kanan yang berkuasa di Hungaria.

Pada April tahun ini, pemerintah Hungaria menandatangani perjanjian strategis dengan Universitas Fudan Shanghai, terkait pendirian kampus Universitas Fudan Cabang Budapest pada tahun 2024. Ini akan menjadi satu-satunya kampus cabang universitas tersebut di luar negeri, dan juga  menjadi kampus universitas Tiongkok pertama di antara 27 negara anggota Uni Eropa. 

Pemerintah Hungaria juga akan mendanai rencana investasi pendirian kampus bernilai tinggi ini, yang sebelumnya dipublikasikan sebagai pembangunan asrama atau kampung bagi mahasiswa Hungaria di Budapest.

Kritikus menuduh Perdana Menteri Hungaria Orbán Viktor untuk membuat senang Beijing. Mereka juga khawatir terhadap cabang pendidikan komunis ini, akan melemahkan kualitas pendidikan universitas Hungaria dan membantu Beijing meningkatkan pengaruhnya di Hungaria dan Uni Eropa.

“Saya tidak setuju negara kita memperkuat hubungan feodal dengan pemerintah komunis Tiongkok”, kata Patrik, seorang pelajar berusia 22 tahun yang menolak menyebutkan nama lengkapnya kepada Reuters selama unjuk rasa di Budapest.

Dia mengatakan bahwa dana pemerintah harus digunakan untuk memperbaiki universitas kita sendiri, bukan untuk membangun universitas komunis Tiongkok.

Puluhan ribu warga Hungaria turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan Orban Viktor yang mengizinkan pendirian kampus Universitas Fudan cabang Budapest. (Farenc Isza/AFP)

Pada Sabtu, 5 Juni penyelenggara unjuk rasa lewat akunnya di Facebook menyerukan : FIDESZ (Liga Muda Demokrat, partai yang berkuasa) menjual secara grosir tempat kediaman dan masa depan para mahasiswa Hungaria, hanya untuk membawa universitas elit yang berada di bawah kediktatoran komunis Tiongkok ke tanah air kita.

Politisi dan ekonom oposisi Hungaria mengkritik masalah biaya proyek pembangunan universitas cabang Fudan ini yang sangat tinggi dan kurangnya transparansi .

Karena janji kesetiaan Universitas Fudan kepada Partai Komunis Tiongkok, Walikota Budapest Karácsony Gergely menentang pendirian kampus cabang Universitas Fudan di kota tersebut.

“Sekarang mereka lagi-lagi mau membawa ke Hungaria sebuah universitas yang mewakili ideologi Partai Komunis Tiongkok yang membiarkan rakyat pembayar pajak Hungaria kehilangan dana miliaran Forint”, kata Karácsony Gergely bulan lalu.

Dia mengatakan bahwa karena pemerintah komunis Tiongkok mengharuskan Universitas Fudan dapat mewakili pandangan dunia dari Partai Komunis Tiongkok. Maka dari investasi ini kita melihat adanya potensi besar ancaman terhadap keamanan nasional kita.

Keterangan Foto : Puluhan ribu warga Hungaria turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan Orban Viktor yang mengizinkan pendirian kampus Universitas Fudan cabang Budapest. (Farenc Isza/AFP)

Pada tahun 2019, Universitas Fudan merevisi AD/ART mereka dengan menghilangkan “kebebasan berpikir” dan “menggali kebenaran” juga “kemerdekaan akademik”. 

Pada saat yang sama, konten-konten ideologis seperti “Partai (Komunis Tiongkok)”, “Sosialisme” dan sebagainya semakin banyak disisipkan dalam AD/ART mereka. Piagam baru tersebut juga menetapkan bahwa universitas harus mematuhi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan sepenuhnya menerapkan pola pendidikan yang disusun partai.

Karácsony Gergely dalam laporan pendek yang dibuat pada 2 Juni menyebutkan bahwa Universitas Fudan berencana untuk mendirikan kampus di bagian selatan Kawasan Industri Ibu Kota budapest. 

Pemerintah kota berencana untuk mengganti nama jalan-jalan di sekitarnya menjadi “Jalan Pahlawan Uighur”, “Jalan Dalai Lama”, “Jalan Uskup Xie Shiguang”, “Jalan Kebebasan Hongkong” dan lain-lain. 

“Kami menggunakan manuver politik yang tersisa untuk mendukung cita-cita kebebasan dan persatuan”, kata Karácsony Gergely dan Baranyi Krisztina, kepala wilayah setempat. 

“Kami tidak mengesampingkan kerja sama pragmatis dengan Tiongkok. Tetapi menggunakan uang pembayar pajak untuk membangun Universitas Fudan adalah tindakan di luar batas”.

Kantor Berita Hungaria MTI mengutip ucapan Wakil Menteri Pemerintah Hungaria Tamas Schanda memberitakan bahwa unjuk rasa hari Sabtu itu sebenarnya tidak perlu.

Pihak Beijing menyebutkan : “Beberapa orang politisi Hungaria” telah mencoba untuk menghalangi kerja sama Tiongkok – Hungaria.

Reuters melaporkan bahwa Orban Viktor telah menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan selain Beijing, Rusia juga pemerintah non-liberal lainnya. 

Pada saat yang sama menghadapi sekutu Barat dengan membatasi penelitian ilmiah, peradilan dan independensi media. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa pada tahun 2010, Oban Viktor menghadapi perlawanan dari gabungan oposisi di Hungaria menjelang pemilihan parlemen tahun 2022. (hui)